Logo RTC
Logo AMSI
Logo HUT RTC Ke 23
 
 
Berkunjung Ke LAMR, Wamen ATR/BPN Siap Berkolaborasi untuk Masyarakat Adat

Riauterkini-PEKANBARU- Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni, Ph.D., mengatakan, pihaknya siap berkolaborasi dengan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di Riau. Hal ini tidak saja berkaitan dengan posisinya di kabinet sekarang, tetapi juga panggilan nurani sebagai anak jati Melayu Riau.

Hal itu dikatakan Wamen Juli ketika berkunjung ke balai LAMR, Jln. Diponegoro, Pekanbaru, Jumat petang (17/11/23). Dia berada di Riau untuk sebuah acara non-pemerintah, kemudian menyediakan waktu untuk mengunjungi LAMR.

Wamen Juli disambut belasan pengurus LAMR baik dari Majelis Kerapatan Adat (MKA) maupun Dewan Pimpinan Harian (DPH) dan Dewan Kehormatan Adat (DKA). Di antaranya adalah Datuk Seri H. Raja Marjohan Yusuf, Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil, Datuk Raja Yoserizal Zen, Datuk Rustam Efendi, Datuk Syaukani, Datuk Alang Rizal, Datuk Said Amir Hamzah, Datuk Tarlaili, Datuk Firdaus, Datuk Junaidi Dasa, Datuk Firman Edi, Datuk Fadli, Datuk T. Heryanto, dan Datuk Herman Budoyo.

Datuk Seri Taufik yang membuka pertemuan mengatakan, beberapa hari ini nama Wamen Juli Antoni memang selalu disebut di LAMR. Hal ini seiringan dengan kegiatan Temu Gagas Masyarakat Hukum Adat (MHA) se-Riau. Kegiatan ini melahirkan beberapa tuntutan lintas sektoral yang sepatutnya disampaikan kepada Presiden.

"LAMR berharap Tuan Wamen dapat menjembatani penyampaian tuntutan ini," kata Datuk Seri Taufik.

Wamen Juli tidak berkeberatan memenuhi keinginan menyampaikan tuntutan itu. Apalagi isi tuntutan tersebut yang dilihatnya sekilas tidak menabrak ketentuan yang ada. Sedangkan hal ihwal yang berkaitan dengan agraria, akan menjadi perhatiannya secara khusus tanpa mengurangi perhatiannya terhadap persoalan serupa di berbagai daerah lain di Tanah Air.

"Dengan menyisihkan kepentingan pribadi, kita bisa berkolaborasi untuk kepentingan masyarakat secara lebih luas," kata mantan Direktur Eksekutif MAARIF Institute dan Direktur Eksekutif The Indonesian Institute for Public Policy (TII) itu.

Wamen Juli mengatakan, tentu apa yang hendak dikolaborasikan dengan LAMR dan MHA se-Riau tidak semudah membalik tangan. Beberapa kendala dapat terbaca jelas, misalnya bagaimana ego sektoral masih melekat dalam birokrasi.

Sebaliknya, alumni The University of Bradford, United Kingdom dan University of Queensland, Australia ini mengatakan, kendala dapat diatasi justru dengan prinsip kolaborasi itu sendiri yakni, menyadari posisi masing-masing. Artinya, para pihak bekerja menurut alur yang ada pada dirinya yang bersama-sama dengan pihak lain membangun kebersamaan untuk mencapai kebaikan bersama pula.

Sebagai informasi, 13-14 November lalu, LAMR melaksanakan Temu Gagas Masyarakat Hukum Adat. Ada enam keputusan yang harus diperjuangkan di antaranya mendesak Kementerian ATR/ BPN untuk memberikan sanksi pencabutan dan atau tidak memperpanjang HGU atau izin bagi perusahaan yang tidak melaksanakan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 20 persen dari jumlah HGU dan izin pengelolaan sebagaimana diatur dalam pasal 50 UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26/2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar.

Selanjutnya mendesak Kementerian LHK untuk dapat memberikan hak masyarakat adat sebanyak 30 persen dari total 1,2 juta kawasan hutan yang digunakan untuk perkebunan sawit oleh perusahaan pada program pengampunan atau keterlanjuran. Selain itu meminta pemerintah untuk membentuk desa adat dan kepada pemerintah kabupaten kota se-Riau agar membentuk perda tentang desa adat dan membentuk tim verifikasi mengenai masyarakat, hukum adat di daerah masing-masing.

Poin berikutnya mendesak pemerintah melakukan pengukuran ulang luas HGU dan HTI yang dikelola oleh perusahaan serta membuka informasi mengenai data masa berlaku HGU perkebunan sawit dan HTI di Riau kepada publik. Kepolisian RI, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung diminta mengutamakan pendekatan restoratif justice dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat adat Riau sebagai jaminan peraturan hidup sesuai adat istiadat sendiri berdasarkan pada kearifan lokal masyarakat hukum adat.

Di samping itu, mendesak pemerintah untuk mengesahkan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat menjadi Undang-undang.*(H-we)

 
BERITA SEBELUMNYA :
Advertorial
Jumat, 20 Nopember 2026

Pembukaan MTQ ke-56 Inhil, 623 Peserta dari 20 Kecamatan Ambil Bagian

Pembukaan MTQ ke-56 Inhil, 623 Peserta dari 20 Kecamatan Ambil Bagian

Galeri
Jumat, 20 Nopember 2026

Galeri, Bupati H. Herman Buka MTQ ke-56 Tingkat Kabupaten Inhil di Kecamatan Pulau Burung

Galeri, Bupati H. Herman Buka MTQ ke-56 Tingkat Kabupaten Inhil di Kecamatan Pulau Burung

Advertorial
Kamis, 19 Nopember 2026

Bupati Herman: Kemeriahan Pawai Taaruf MTQ ke-56 Inhil, Bukan Hiburan Semata tapi Media Syiar Islam

Bupati Herman Nilai Kemeriahan Pawai Taaruf MTQ ke 56 Inhil, Bukan Sekadar Hiburan Semata Tapi Menjadi Media Syiar Islam.

Advertorial
Kamis, 19 Nopember 2026

Bupati Herman Tekankan Akurasi Data dalam Persiapan Penghitungan Ekonomi Inhil Setiap Triwulan

Bupati Herman Tekankan Akurasi Data dalam Persiapan Penghitungan Ekonomi Inhil Setiap Triwulan

Galeri
Sabtu, 31 Oktober 2026

Hari Santri Nasional, Bupati Inhu Tegaskan Beranilah Mengatakan Tidak Pada Narkoba

Hari Santri Nasional, Bupati Inhu Tegaskan Beranilah Mengatakan Tidak Pada Narkoba

Advertorial
Kamis, 19 Nopember 2026

Diikuti 3.048 Peserta dari 20 Kecamatan, Bupati H. Herman Bersama Ketua TP PKK Lepas Pawai Ta'aruf MTQ Ke-56 Inhil

Diikuti 3.048 Peserta dari 20 Kecamatan Bupati H. Herman Bersama Ketua TP PKK Lepas Pawai Ta'aruf MTQ Ke-56 Inhil

Berita Lainnya

Kamis, 19 Nopember 2026

Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai Beri Bantuan 1.060 Paket Perlengkapan Sekolah


Kamis, 19 Nopember 2026

Bupati Herman: Kemeriahan Pawai Taaruf MTQ ke-56 Inhil, Bukan Hiburan Semata tapi Media Syiar Islam


Kamis, 19 Nopember 2026

RAPBD Pekanbaru 2027 Diproyeksikan Rp3,044 Triliun, Agung Nugroho Prioritaskan Kesehatan hingga Infrastruktur


Kamis, 19 Nopember 2026

Bupati Herman Tekankan Akurasi Data dalam Persiapan Penghitungan Ekonomi Inhil Setiap Triwulan


Kamis, 19 Nopember 2026

ABK KM Karya Jatuh ke Laut, Ditemukan di Pulau Halang Setelah Tiga Hari Pencarian


Kamis, 19 Nopember 2026

Pegawai BRK Syariah Pekanbaru Tuanku Tambusai Salurkan Bantuan Material Pembangunan Musala SMAN 19 Pekanbaru


Kamis, 19 Nopember 2026

Diikuti 3.048 Peserta dari 20 Kecamatan, Bupati H. Herman Bersama Ketua TP PKK Lepas Pawai Ta'aruf MTQ Ke-56 Inhil


Kamis, 19 Nopember 2026

PHR Berbagi Kebahagiaan Bersama Siswa SLB Melati Rumbai


Kamis, 19 Nopember 2026

Seluruh Helikopter Penanggulangan Karhutla di Riau Ditarik ke Pusat


Kamis, 19 Nopember 2026

Petani Aceh Kagumi Kemitraan Berkelanjutan PTPN IV PalmCo di Riau


Kamis, 19 Nopember 2026

Patroli Malam Polsek Tanah Putih Sasar ATM dan Objek Vital, Cegah Kejahatan C3


Kamis, 19 Nopember 2026

BRK Syariah Perkuat Digitalisasi QRIS Realtime Splitting Pajak Daerah, Jadi Referensi TP2DD Sulawesi Utara


Kamis, 19 Nopember 2026

Kecelakaan Libatkan Bus dan Mobil Box di Depan Koramil Kasang, Kuansing


Kamis, 19 Nopember 2026

BC dan Polres Bengkalis Sita Ribuan Pil Perusak Otak Etomidate


Kamis, 19 Nopember 2026

Tarif Rp1,5 Juta, Polres Siak Bongkar Dugaan Perdagangan Orang untuk Prostitusi di Hotel Perawang


Kamis, 19 Nopember 2026

Jemput Bola ke Pelosok, Imigrasi Bengkalis Sambangi Desa Bukit Kerikil


Rabu, 18 Nopember 2026

IOM, Pusat Informasi PBB dan AJI Perkuat Pelaporan Migrasi yang Akurat dan Terinformasi di Kupang


Rabu, 18 Nopember 2026

Rayakan Milad ke-57, Asrizal Nur Luncurkan Album Lagu Puisi "Ibu Kata" di Taman Ismail Marzuki


Rabu, 18 Nopember 2026

Polda Riau Bongkar Produksi dan Peredaran Pupuk Palsu


Rabu, 18 Nopember 2026

Rektor Umri Lantik 9 Dekan, Tekankan Penguatan Kepemimpinan dan Target Akreditasi Unggul Institusi