Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 5 Juni 2020 22:12
Riau Urutan Kedua Angka Kesembuhan Covid-19 di Indonesia

Jum’at, 5 Juni 2020 21:56
Kapolsek Bantan, Bengkalis Dimutasi

Jum’at, 5 Juni 2020 21:53
Syamsudin Uti Ditunjuk Jadi Plt Ketua Umum PW KBB Riau

Jum’at, 5 Juni 2020 21:09
Lomba Video Inovasi New Normal Tingkat Nasional, Bupati Inhil Seleksi 7 Video Terbaik

Jum’at, 5 Juni 2020 19:15
PT Ekadura Indonesia Rohul Inovasi Pelayanan Pendidikan di Tengah Pandemi Covid-19

Jum’at, 5 Juni 2020 18:46
Antisipasi Gas Berbahaya, Penggalian Sumur Bor di Lirik Inhu Dihentikan

Jum’at, 5 Juni 2020 18:37
Kasus Pasien Positif Covid-19 Kembali Dilaporkan Nihil, Satu Sembuh

Jum’at, 5 Juni 2020 18:24
Kapolres Rohul Edukasi Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan Menuju Fase New Normal

Jum’at, 5 Juni 2020 18:23
Suhu Badan Dicek, Gubri Apresiasi Jemaah Jalankan Protokol Kesehatan

Jum’at, 5 Juni 2020 17:10
Gubri dan BPKP Launcing Aplikasi Mata Bansos

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 14 Januari 2020 19:18
Tak Bawa Surat Kuasa, Majelis KI Riau Tolak Lima Termohon Sidang Sengketa Informasi

Awal 2020, KI Riau menolak 5 termohon sengketa informasi publik. Mereka tak bawa surat kuasa.

Riauterkini-PEKANBARU- Mengawali masa persidangan tahun 2020, Majelis Komisioner KI Riau menolak lima termohon sengketa informasi publik (SIP) bersidang. Pasalnya, kelima termohon tersebut datang ke persidangan tanpa membawa surat kuasa dari PPID Utama Badan Publik.

"Memang kita tolak (mereka) bersidang. Sebab, tidak membawa surat kuasa," ujar Hasnah Gazali, salah seorang Majelis Komisioner KI Riau kepada wartawan, Selasa (14/1/2020) petang usai persidangan di Ruang Sidang KI Riau.

Berdasarkan pantauan media, kelima termohon yang ditolak kehadirannya itu masing-masing tiga orang dari Bank Riau Kepri (BRK) dan dua termohon dari Universitas Riau.

BRK menjalani sidang sengketa informasi publik terkait CSR dan dana promosi dengan agenda pemeriksaan awal oleh majelis Komisioner terhadap pemohon dan termohon. Sidang yang berlangsung singkat itu memutuskan untuk dilanjutkan Rabu pekan depan dengan agenda mediasi.

"Untuk sidang berikutnya, mediasi, ketiga termohon agar melengkapinya dengan membawa surat kuasa dari atasan PPID Utama," kata Jhonny Setiawan Mundung selalu Ketua Majelis Komisioner didampingi Komisioner Hasnah Gazali dan Tatang Yudiansyah.

Sementara Universitas Riau diajukan ke sidang SIP oleh pemohon Indra Yudi terkait informasi proyek pengadaan peralatan pendukung perkantoran tahun 2018 di Fakultas Keperawatan Universitas Riau. Dalam persidangan perdana dengan agenda pemeriksaan awal bertindak sebagai Ketua Majelis Komisioner Zufra Irwan dan dengan anggota Alnofrizal dan Hasnah Gazali.

Dalam sidang siang tadi dua dari tiga dari termohon Universitas Riau tidak membawa surat kuasa dari atasan langsung PPID Utama. Sehingga, majelis memerintahkan keduanya untuk menempati bangku pengunjung, bukan di ruang persidangan. Sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda mediasi.

Di awal tahun 2020 ini, Komisi Informasi Riau menggelar delapan persidangan SIP secara maraton sejak kemarin hingga Selasa ini di ruang sidang baru yang pemakaiannya diresmikan Gubernur Syamsuar pada 30 Desember 2019 lalu.

Pada sidang lainnya hari ini juga diwarnai dengan ketidakhadiran kuasa hukum termohon Universitas Islam Negeri (UIN) Suska dalam agenda pemeriksaan awal sengketa informasi publik yang diajukan pemohon dari DPD LSM Penjara Indonesia Provinsi Riau.

Selain itu majelis komisioner yang dipimpin Ketua Hasnah Gazali didampingi Komisioner Jhony Setiawan Mundung dan Tatang Yudiansyah juga tidak dapat melanjutkan persidangan karena masa kepengurusan DPD LSM Penjara Indonesia Riau sudah berakhir pada tahun 2019 silam. "Sehingga legal standing LSM Penjara sebagai pemohon tidak terpenuhi," kata Ketua Majelis Komisioner Hasnah Gazali. Sidang selanjutnya SIP LSM Penjara dengan termohon UIN Suska baru akan dilanjutkan jika kepengurusan LSM tersebut sudah diperbaharui.

Sementara itu Sidang KI Riau pada Senin kemarin juga ditandai dengan digugurkannya sengketa informasi publik antara pemohon Yahya Dongoran dengan termohon atasan PPID Pemkab Rokan Hulu. Pemohon sudah dua kali tidak menghadiri sidang tahap awal ini, sehingga majelis komisioner berkesimpulan tidak ada keseriusan dari pemohon.

"Sehingga sengketa informasi publik ini digugurkan," kata Ketua Majelis Komisioner Jhonny S Mundung didampingi anggota komisioner Zufra Irwan dan Alnofrizal. (H-we)

Loading...


Berita lainnya..........
- Tagihan Listrik Naik, PLN Siapkan Skema
- Mei, Riau Inflasi 0,54 Persen
- Pasca Idul Fitri, Harga TBS Sawit Riau Naik
- Pasca Lebaran, Harga Barang Kebutuhan Masih Belum Turun
- Pandemi Corona, Lebih 5 Ribu Pekerja di Riau Dirumahkan dan Di-PHK
- Peduli Covid-19, Bank Riau-Kepri Cabang Airmolek, Inhu Serahkan Bantuan Dana
- Perdana di Indonesia, Tokocrypto Berhasil Raih Pendanaan dari Binance
- Kliring Berjangka Indonesia Resmikan KBI E-Ducenter
- APINDO RIAU Buka Posko Pengaduan THR Bagi Perusahaan Terdampak Covid-19
- Triwulan I 2020, Perekonomian Riau Tumbuh 2,24 Persen
- Bagi 10.000 Angkot, Pertamina Beri Cashback 50 Persen untuk Pembelian Pertalite dan Dexlite Setiap Hari
- Kadis DPPP Pekanbaru Umumkan Penundaan Pasar Murah
- DPPP Pekanbari Bakal Gelar Pasar Murah di 12 Kecamatan
- AP II Hentikan Penerbangan Komersil Bandara SSK II Pekanbaru
- Bupati Inhil Resmikan 4 Pasar Kecamatan Secara Virtual
- Hadapi Ramadan, Kapasitas Jaringan Indosat Ooredoo Ready
- Meski Corona Merebak, Pertamina Prediksi Peningkatan Kebutuhan Energi Saat Ramadhan
- Triwulan I 2020, Investasi PMDN Riau Peringkat Pertama di Luar Jawa
- Pasar Saham Terus Tumbuh di Tengah Pandemi Corona
- Lahan Bekas Terbakar PT Serikat Putra Ditanami Nenas


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com