Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Senin, 1 Maret 2021 13:52
Kompak, Bupati dan Wakilnya Visi, Misi dan 7 Program Strategis pada DPRD Meranti

Senin, 1 Maret 2021 13:44
Perdana Pimpin Apel, Bupati Tekankan ASN Profesional dan Iklas

Senin, 1 Maret 2021 13:23
Kategori Lansia, Vaksin Covid-19 Diberikan di Faskes

Senin, 1 Maret 2021 13:19
Jalankan Tugas Perdana, Ini Pesan Bupati Perempuan Pertama Kabupaten Bengkalis

Senin, 1 Maret 2021 12:22
Dua Ribu Orang Antusias Ikuti Vaksin Covid-19 di Gelanggang Remaja

Senin, 1 Maret 2021 10:33
Kepala Satpol PP Riau jadi Plt Kepala BPBD Riau

Senin, 1 Maret 2021 09:34
Mantan Waka DPRD Kuansing Sindir Penertiban PETI 

Senin, 1 Maret 2021 09:26
Orgil Banyak Berkeliaran, Dinsos Kota Pekanbaru Diminta Bertindak

Ahad, 28 Pebruari 2021 21:14
Bocah Korban Penculikan di Rohul Meninggal, Pelaku Diduga Gantung Diri

Ahad, 28 Pebruari 2021 20:26
Sehari tak Pulang, Pria di Kabun Ditemukan Tewas Tergantung di Pohon Nangka

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 14 Januari 2020 19:18
Tak Bawa Surat Kuasa, Majelis KI Riau Tolak Lima Termohon Sidang Sengketa Informasi

Awal 2020, KI Riau menolak 5 termohon sengketa informasi publik. Mereka tak bawa surat kuasa.

Riauterkini-PEKANBARU- Mengawali masa persidangan tahun 2020, Majelis Komisioner KI Riau menolak lima termohon sengketa informasi publik (SIP) bersidang. Pasalnya, kelima termohon tersebut datang ke persidangan tanpa membawa surat kuasa dari PPID Utama Badan Publik.

"Memang kita tolak (mereka) bersidang. Sebab, tidak membawa surat kuasa," ujar Hasnah Gazali, salah seorang Majelis Komisioner KI Riau kepada wartawan, Selasa (14/1/2020) petang usai persidangan di Ruang Sidang KI Riau.

Berdasarkan pantauan media, kelima termohon yang ditolak kehadirannya itu masing-masing tiga orang dari Bank Riau Kepri (BRK) dan dua termohon dari Universitas Riau.

BRK menjalani sidang sengketa informasi publik terkait CSR dan dana promosi dengan agenda pemeriksaan awal oleh majelis Komisioner terhadap pemohon dan termohon. Sidang yang berlangsung singkat itu memutuskan untuk dilanjutkan Rabu pekan depan dengan agenda mediasi.

"Untuk sidang berikutnya, mediasi, ketiga termohon agar melengkapinya dengan membawa surat kuasa dari atasan PPID Utama," kata Jhonny Setiawan Mundung selalu Ketua Majelis Komisioner didampingi Komisioner Hasnah Gazali dan Tatang Yudiansyah.

Sementara Universitas Riau diajukan ke sidang SIP oleh pemohon Indra Yudi terkait informasi proyek pengadaan peralatan pendukung perkantoran tahun 2018 di Fakultas Keperawatan Universitas Riau. Dalam persidangan perdana dengan agenda pemeriksaan awal bertindak sebagai Ketua Majelis Komisioner Zufra Irwan dan dengan anggota Alnofrizal dan Hasnah Gazali.

Dalam sidang siang tadi dua dari tiga dari termohon Universitas Riau tidak membawa surat kuasa dari atasan langsung PPID Utama. Sehingga, majelis memerintahkan keduanya untuk menempati bangku pengunjung, bukan di ruang persidangan. Sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda mediasi.

Di awal tahun 2020 ini, Komisi Informasi Riau menggelar delapan persidangan SIP secara maraton sejak kemarin hingga Selasa ini di ruang sidang baru yang pemakaiannya diresmikan Gubernur Syamsuar pada 30 Desember 2019 lalu.

Pada sidang lainnya hari ini juga diwarnai dengan ketidakhadiran kuasa hukum termohon Universitas Islam Negeri (UIN) Suska dalam agenda pemeriksaan awal sengketa informasi publik yang diajukan pemohon dari DPD LSM Penjara Indonesia Provinsi Riau.

Selain itu majelis komisioner yang dipimpin Ketua Hasnah Gazali didampingi Komisioner Jhony Setiawan Mundung dan Tatang Yudiansyah juga tidak dapat melanjutkan persidangan karena masa kepengurusan DPD LSM Penjara Indonesia Riau sudah berakhir pada tahun 2019 silam. "Sehingga legal standing LSM Penjara sebagai pemohon tidak terpenuhi," kata Ketua Majelis Komisioner Hasnah Gazali. Sidang selanjutnya SIP LSM Penjara dengan termohon UIN Suska baru akan dilanjutkan jika kepengurusan LSM tersebut sudah diperbaharui.

Sementara itu Sidang KI Riau pada Senin kemarin juga ditandai dengan digugurkannya sengketa informasi publik antara pemohon Yahya Dongoran dengan termohon atasan PPID Pemkab Rokan Hulu. Pemohon sudah dua kali tidak menghadiri sidang tahap awal ini, sehingga majelis komisioner berkesimpulan tidak ada keseriusan dari pemohon.

"Sehingga sengketa informasi publik ini digugurkan," kata Ketua Majelis Komisioner Jhonny S Mundung didampingi anggota komisioner Zufra Irwan dan Alnofrizal. (H-we)

Loading...


Berita lainnya..........
- BI -POLDA Riau Beri Pelatihan TPTR 30 Personil Polri
- RUPS-LB BUMD Riau,
Pengelola BUMD Wajib Miliki Integritas dan Profesionalisme Bisnis

- Modena Serahkan Hadiah kepada Tiga Pemenang Program Hujan Modena
- Laskar Melayu Riau Bersatu Perjuangkan DBH Sawit
- Tampil Lebih Mewah, CDN Luncurkan All New Honda PCX Series di Riau
- BI Pangkas BI 7 Day Reverse Repo Rate Menjadi 3,5 Persen
- Mitsubishi New Pajero Sport Resmi Diperkenalkan di Riau
- Program CSR PT EDI Rokan Hulu Layak Dicontoh Perusahaan Lain
- Ketum APKASINDO Imbau Petani tak Berkebun Sawit di Lahannya Tumpang Tindih
- DPN APINDO Beri Perhatian Khusus Alih Kelola Blok Rokan
- ATM Tak Dapat Digunakan, Sejumlah Nasabah Kecewa Terhadap Layanan Bank BNI Rengat
- Store Original Levi's® di Pekanbaru Dilaunching
- DPP APINDO Riau Gelar Rakerkonprov 2021
- Sambut Imlek, Honda Bagi-bagi Angpao untuk Konsumen
- Pelabuhan Sei Duku dan Pelabuhan Pemko Hasilkan PAD Rp950 Juta
- Keputusan Panja Migas DPR RI,
Riau Dapat PI 10 Persen dan BUMD Berhak Inves B to B di Blok Rokan

- Tutup 17 Maret, Giant Panam Obral Diskon Habiskan Barang
- 2020, Ekonomi Riau Melambat 1,12 Persen
- Besok Hadiah Diundi, Segera Bauar PBB di Banpenda Pekanbaru
- Lebih 9 Juta Lot, Transaksi Perdagangan Berjangka 2020 Pecahkan Rekor


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com