Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Kamis, 9 Juli 2020 14:02
DPP PPP Keluarkan SK Usung Zukri- Nasar di Pilkada Pelalawan

Kamis, 9 Juli 2020 13:17
Sidang Perdana Kebakaran Lahan PT Adei di PN Pelalawan Ditunda

Kamis, 9 Juli 2020 11:49
Korban Luka-luka, Jambret Diringkus Polres Bengkalis

Kamis, 9 Juli 2020 09:10
Bupati Kuansing Ingin Bentuk 4 OPD untuk Dukung Sejumlah Program

Kamis, 9 Juli 2020 08:31
Tragis! Seorang Ibu Muda di Pelalawan Tewas Bakar Diri

Kamis, 9 Juli 2020 06:55
Sekda Inhil Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi Kota Tembilahan Bersama BI

Rabu, 8 Juli 2020 19:34
PT PCR, Bagikan Puluhan Paket Sembako ke Warga Duri

Rabu, 8 Juli 2020 19:24
Pemkab Pelalawan Serahkan BLT untuk Dua Desa

Rabu, 8 Juli 2020 18:43
Hubungi Kimia Farma, Nama Kadiskes Riau Dicatut

Rabu, 8 Juli 2020 17:04
Tanggulangi COVID-19, RAPP Sumbangkan APD dan Sembako

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 14 Januari 2020 19:18
Tak Bawa Surat Kuasa, Majelis KI Riau Tolak Lima Termohon Sidang Sengketa Informasi

Awal 2020, KI Riau menolak 5 termohon sengketa informasi publik. Mereka tak bawa surat kuasa.

Riauterkini-PEKANBARU- Mengawali masa persidangan tahun 2020, Majelis Komisioner KI Riau menolak lima termohon sengketa informasi publik (SIP) bersidang. Pasalnya, kelima termohon tersebut datang ke persidangan tanpa membawa surat kuasa dari PPID Utama Badan Publik.

"Memang kita tolak (mereka) bersidang. Sebab, tidak membawa surat kuasa," ujar Hasnah Gazali, salah seorang Majelis Komisioner KI Riau kepada wartawan, Selasa (14/1/2020) petang usai persidangan di Ruang Sidang KI Riau.

Berdasarkan pantauan media, kelima termohon yang ditolak kehadirannya itu masing-masing tiga orang dari Bank Riau Kepri (BRK) dan dua termohon dari Universitas Riau.

BRK menjalani sidang sengketa informasi publik terkait CSR dan dana promosi dengan agenda pemeriksaan awal oleh majelis Komisioner terhadap pemohon dan termohon. Sidang yang berlangsung singkat itu memutuskan untuk dilanjutkan Rabu pekan depan dengan agenda mediasi.

"Untuk sidang berikutnya, mediasi, ketiga termohon agar melengkapinya dengan membawa surat kuasa dari atasan PPID Utama," kata Jhonny Setiawan Mundung selalu Ketua Majelis Komisioner didampingi Komisioner Hasnah Gazali dan Tatang Yudiansyah.

Sementara Universitas Riau diajukan ke sidang SIP oleh pemohon Indra Yudi terkait informasi proyek pengadaan peralatan pendukung perkantoran tahun 2018 di Fakultas Keperawatan Universitas Riau. Dalam persidangan perdana dengan agenda pemeriksaan awal bertindak sebagai Ketua Majelis Komisioner Zufra Irwan dan dengan anggota Alnofrizal dan Hasnah Gazali.

Dalam sidang siang tadi dua dari tiga dari termohon Universitas Riau tidak membawa surat kuasa dari atasan langsung PPID Utama. Sehingga, majelis memerintahkan keduanya untuk menempati bangku pengunjung, bukan di ruang persidangan. Sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda mediasi.

Di awal tahun 2020 ini, Komisi Informasi Riau menggelar delapan persidangan SIP secara maraton sejak kemarin hingga Selasa ini di ruang sidang baru yang pemakaiannya diresmikan Gubernur Syamsuar pada 30 Desember 2019 lalu.

Pada sidang lainnya hari ini juga diwarnai dengan ketidakhadiran kuasa hukum termohon Universitas Islam Negeri (UIN) Suska dalam agenda pemeriksaan awal sengketa informasi publik yang diajukan pemohon dari DPD LSM Penjara Indonesia Provinsi Riau.

Selain itu majelis komisioner yang dipimpin Ketua Hasnah Gazali didampingi Komisioner Jhony Setiawan Mundung dan Tatang Yudiansyah juga tidak dapat melanjutkan persidangan karena masa kepengurusan DPD LSM Penjara Indonesia Riau sudah berakhir pada tahun 2019 silam. "Sehingga legal standing LSM Penjara sebagai pemohon tidak terpenuhi," kata Ketua Majelis Komisioner Hasnah Gazali. Sidang selanjutnya SIP LSM Penjara dengan termohon UIN Suska baru akan dilanjutkan jika kepengurusan LSM tersebut sudah diperbaharui.

Sementara itu Sidang KI Riau pada Senin kemarin juga ditandai dengan digugurkannya sengketa informasi publik antara pemohon Yahya Dongoran dengan termohon atasan PPID Pemkab Rokan Hulu. Pemohon sudah dua kali tidak menghadiri sidang tahap awal ini, sehingga majelis komisioner berkesimpulan tidak ada keseriusan dari pemohon.

"Sehingga sengketa informasi publik ini digugurkan," kata Ketua Majelis Komisioner Jhonny S Mundung didampingi anggota komisioner Zufra Irwan dan Alnofrizal. (H-we)

Loading...


Berita lainnya..........
- Sekda Inhil Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi Kota Tembilahan Bersama BI
- Setahun Berdiri BLK Mandiri Seberida, Inhu Hasilkan Puluhan Tenaga Terampil
- 1123 Paket Pasar Murah Disdagperin Bengkalis Mulai Didistribusikan
- PHRI Sebut Okupansi Hotel Mulai Mengeliat di Pekanbaru di Tengah Corona
- HUT BNI Ke 74, Pegawai dan SP BNI Bagikan 146.000 Paket Sembako
- BPDPKS Kucurkan Puluhan Miliar untuk Replanting Kebun Sawit Petani Mitra Asian Agri
- Anggaran Dialihkan Penanggulangan Covid-19, Tahun Ini Pelalawan Expo Ditiadakan
- SKK Migas-PT CPI Gelar WFD
- Sejumlah Titik Anjungan Rusak, Nasabah BNI di Duri Mengular Narik Rupiah
- OJK: Waspada Info Hoak Tarik Dana di Perbankan
- Pertamina Taja Bakul Online, Dukung Jualan UMKM Riau di Era New Normal
- Antisipasi Covid-19, BRI Telukkuantan Laksanakan Protokol Kesehatan
- Juni 2020, Peremajaan Sawit Rakyat di Riau Baru 9 Ribuan Hektar
- SRO Beri Stimulus Stakeholders Pasar Modal
- Pekan Ini Harga TBS Sawit Riau Naik
- PSBB Berakhir, Bisnis Perhotelan di Pekanbari Mulai Menggeliat
- Tinjau Pasar Modern, Bupati Kuansing Ingin Pastikan Pedagang Nyaman
- Bupati Kuansing Panen Bawang Merah di Desa Kompe Barangin
- Tagihan Listrik Naik, PLN Siapkan Skema
- Pasca Idul Fitri, Harga TBS Sawit Riau Naik


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com