Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Kamis, 3 Desember 2020 19:03
Enam Pasien Positif Covid-19 Kuansing Dinyatakan Sembuh

Kamis, 3 Desember 2020 19:00
Bawaslu RI-Kapolda Riau Lepas 50 Armada Tim Patroli Money Politic di Rokan Hulu

Kamis, 3 Desember 2020 18:58
Rambah Kawasan TNTN, KUD Tani Bahagia Di-Legal Standing

Kamis, 3 Desember 2020 18:58
Update Covid-19, Positif 179, Sembuh 161

Kamis, 3 Desember 2020 15:57
Bengkalis Siapkan Rp305 M untuk Penanggulangan Covid-19

Kamis, 3 Desember 2020 15:18
OJK: Masa Pandemi, Premi Asuransi di Riau Capai 1,583 Triliun

Kamis, 3 Desember 2020 15:15
Survey Charta Politika: Zukri-Nasarudin Unggul di Pilkada Pelalawan

Kamis, 3 Desember 2020 14:51
Transparansi BPHTB, Bapenda Bengkalis dan IPPAT Sepakat Lakukan Kerja Sama

Kamis, 3 Desember 2020 12:56
DLHK Pekanbaru Ajak Seluruh Masyarakat Nabung Sampah

Kamis, 3 Desember 2020 09:49
Disdukcapil Kuansing Serahkan e -KTP ke Warga Toar

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 14 Januari 2020 19:18
Tak Bawa Surat Kuasa, Majelis KI Riau Tolak Lima Termohon Sidang Sengketa Informasi

Awal 2020, KI Riau menolak 5 termohon sengketa informasi publik. Mereka tak bawa surat kuasa.

Riauterkini-PEKANBARU- Mengawali masa persidangan tahun 2020, Majelis Komisioner KI Riau menolak lima termohon sengketa informasi publik (SIP) bersidang. Pasalnya, kelima termohon tersebut datang ke persidangan tanpa membawa surat kuasa dari PPID Utama Badan Publik.

"Memang kita tolak (mereka) bersidang. Sebab, tidak membawa surat kuasa," ujar Hasnah Gazali, salah seorang Majelis Komisioner KI Riau kepada wartawan, Selasa (14/1/2020) petang usai persidangan di Ruang Sidang KI Riau.

Berdasarkan pantauan media, kelima termohon yang ditolak kehadirannya itu masing-masing tiga orang dari Bank Riau Kepri (BRK) dan dua termohon dari Universitas Riau.

BRK menjalani sidang sengketa informasi publik terkait CSR dan dana promosi dengan agenda pemeriksaan awal oleh majelis Komisioner terhadap pemohon dan termohon. Sidang yang berlangsung singkat itu memutuskan untuk dilanjutkan Rabu pekan depan dengan agenda mediasi.

"Untuk sidang berikutnya, mediasi, ketiga termohon agar melengkapinya dengan membawa surat kuasa dari atasan PPID Utama," kata Jhonny Setiawan Mundung selalu Ketua Majelis Komisioner didampingi Komisioner Hasnah Gazali dan Tatang Yudiansyah.

Sementara Universitas Riau diajukan ke sidang SIP oleh pemohon Indra Yudi terkait informasi proyek pengadaan peralatan pendukung perkantoran tahun 2018 di Fakultas Keperawatan Universitas Riau. Dalam persidangan perdana dengan agenda pemeriksaan awal bertindak sebagai Ketua Majelis Komisioner Zufra Irwan dan dengan anggota Alnofrizal dan Hasnah Gazali.

Dalam sidang siang tadi dua dari tiga dari termohon Universitas Riau tidak membawa surat kuasa dari atasan langsung PPID Utama. Sehingga, majelis memerintahkan keduanya untuk menempati bangku pengunjung, bukan di ruang persidangan. Sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda mediasi.

Di awal tahun 2020 ini, Komisi Informasi Riau menggelar delapan persidangan SIP secara maraton sejak kemarin hingga Selasa ini di ruang sidang baru yang pemakaiannya diresmikan Gubernur Syamsuar pada 30 Desember 2019 lalu.

Pada sidang lainnya hari ini juga diwarnai dengan ketidakhadiran kuasa hukum termohon Universitas Islam Negeri (UIN) Suska dalam agenda pemeriksaan awal sengketa informasi publik yang diajukan pemohon dari DPD LSM Penjara Indonesia Provinsi Riau.

Selain itu majelis komisioner yang dipimpin Ketua Hasnah Gazali didampingi Komisioner Jhony Setiawan Mundung dan Tatang Yudiansyah juga tidak dapat melanjutkan persidangan karena masa kepengurusan DPD LSM Penjara Indonesia Riau sudah berakhir pada tahun 2019 silam. "Sehingga legal standing LSM Penjara sebagai pemohon tidak terpenuhi," kata Ketua Majelis Komisioner Hasnah Gazali. Sidang selanjutnya SIP LSM Penjara dengan termohon UIN Suska baru akan dilanjutkan jika kepengurusan LSM tersebut sudah diperbaharui.

Sementara itu Sidang KI Riau pada Senin kemarin juga ditandai dengan digugurkannya sengketa informasi publik antara pemohon Yahya Dongoran dengan termohon atasan PPID Pemkab Rokan Hulu. Pemohon sudah dua kali tidak menghadiri sidang tahap awal ini, sehingga majelis komisioner berkesimpulan tidak ada keseriusan dari pemohon.

"Sehingga sengketa informasi publik ini digugurkan," kata Ketua Majelis Komisioner Jhonny S Mundung didampingi anggota komisioner Zufra Irwan dan Alnofrizal. (H-we)

Loading...


Berita lainnya..........
- Musdalil Amri Siap Pimpin DPD REI Riau
- Kantor Baru BNI KCP Pasar Sungai Guntung Kantor Cabang Tembilahan Diresmikan
- Bapenda Pekanbaru Optimis Pajak Daerah Tahun 2020 Capai Target
- UMK Kuansing 2021 Ditetapkan Sebesar 3 Juta Lebih
- Siap Dirikan Pabrik Pengolahan Limbah,
Tim Daehan E & C Co.Ltd. dari Korea Selatan Kunjungi Inhil

- Lindungi Masyarakat Tertipu Investasi Bodong dan Fintech,
ISEI Kom UIN Suska Riau Gelar Webinar Nasional

- Penerbangan Sehat di Bandara SSK II, Cegah Penularan Covid-19
- Ditarget Selesai di 2022, Gubri Buka Groundbreaking SPAM Pekanbaru-Kampar
- Rayakan Hari Jadi ke-19, Electronic City Suguhkan Program B19 Surprize
- HUT ke-9, OJK Salurkan Bantuan untuk Masjid dan Panti Asuhan
- Waspada, Investasi Ilegal Kain Marak di Masa Pandemi
- Telkomsel Suguhkan Serial Dibalik Lubang Kunci Lewat MAXStream
- Gubri Harap Startup E-commerce Riau Bangkitkan Ekonomi Nasional
- Upaya Pelindo 1 Dumai Genjot Layanan Peti Kemas Internasional
- Biaya Pengawasan Pengecatan 1 Flyover Capai Rp64 Juta Per Bulan
- Sesuai Instruksi Bupati Yopi, UMK Inhu 2021 Naik jadi Rp 3.082.808
- Dirut Optimis BRK Syariah Tuntas Pertengahan 2021
- Jelang Tutup Tahun 2020, PAD Kuansing Baru Terealisasi 51 Persen
- OJK Gelar Bulan Inklusi Keuangan 2020
- Permudah Wajib Pajak, Bapenda Kuansing Launching Aplikasi e-BPHTB


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com