Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Rabu, 23 September 2020 17:26
Tim Yustisi Covid-19 Rohul Tegur dan Sanksi Ratusan Warga tak Pakai Masker

Rabu, 23 September 2020 17:21
Kasus Covid di Riau Terbanyak Kedua di Sumatera Setelah Sumbar

Rabu, 23 September 2020 16:55
Pilkada Bengkalis, KPU Bengkalis Tetapkan Empat Paslon

Rabu, 23 September 2020 14:52
Satgas Pemburu Teking Covid 19 Inhil Gelar Operasi di Tiap Ruas Jalan dan Pasar Tradisional

Rabu, 23 September 2020 14:37
KPU Pelalawan Tetapkan 4 Pasang Peserta Pilkada Pelalawan

Rabu, 23 September 2020 14:23
Polres Bengkalis Amankan Kapal Muatan 692 Batang Kayu Balak Tujuan Batam

Rabu, 23 September 2020 14:15
Tiga Paslon Bupati dan Wabup Rohul Memenuhi Syarat Maju Pilkada 2020

Rabu, 23 September 2020 14:07
KPU Kuansing Tetapkan 3 Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati Melalui Rapat Pleno

Rabu, 23 September 2020 13:42
Keluarga Besar UIN Suska Riau Tuntut Rektor Mundur

Rabu, 23 September 2020 13:24
Diikat Dipukuli, Perampok Gasak Perhiasan Milik Nenek 81 Tahun di Bengkalis

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 14 Januari 2020 19:18
Tak Bawa Surat Kuasa, Majelis KI Riau Tolak Lima Termohon Sidang Sengketa Informasi

Awal 2020, KI Riau menolak 5 termohon sengketa informasi publik. Mereka tak bawa surat kuasa.

Riauterkini-PEKANBARU- Mengawali masa persidangan tahun 2020, Majelis Komisioner KI Riau menolak lima termohon sengketa informasi publik (SIP) bersidang. Pasalnya, kelima termohon tersebut datang ke persidangan tanpa membawa surat kuasa dari PPID Utama Badan Publik.

"Memang kita tolak (mereka) bersidang. Sebab, tidak membawa surat kuasa," ujar Hasnah Gazali, salah seorang Majelis Komisioner KI Riau kepada wartawan, Selasa (14/1/2020) petang usai persidangan di Ruang Sidang KI Riau.

Berdasarkan pantauan media, kelima termohon yang ditolak kehadirannya itu masing-masing tiga orang dari Bank Riau Kepri (BRK) dan dua termohon dari Universitas Riau.

BRK menjalani sidang sengketa informasi publik terkait CSR dan dana promosi dengan agenda pemeriksaan awal oleh majelis Komisioner terhadap pemohon dan termohon. Sidang yang berlangsung singkat itu memutuskan untuk dilanjutkan Rabu pekan depan dengan agenda mediasi.

"Untuk sidang berikutnya, mediasi, ketiga termohon agar melengkapinya dengan membawa surat kuasa dari atasan PPID Utama," kata Jhonny Setiawan Mundung selalu Ketua Majelis Komisioner didampingi Komisioner Hasnah Gazali dan Tatang Yudiansyah.

Sementara Universitas Riau diajukan ke sidang SIP oleh pemohon Indra Yudi terkait informasi proyek pengadaan peralatan pendukung perkantoran tahun 2018 di Fakultas Keperawatan Universitas Riau. Dalam persidangan perdana dengan agenda pemeriksaan awal bertindak sebagai Ketua Majelis Komisioner Zufra Irwan dan dengan anggota Alnofrizal dan Hasnah Gazali.

Dalam sidang siang tadi dua dari tiga dari termohon Universitas Riau tidak membawa surat kuasa dari atasan langsung PPID Utama. Sehingga, majelis memerintahkan keduanya untuk menempati bangku pengunjung, bukan di ruang persidangan. Sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda mediasi.

Di awal tahun 2020 ini, Komisi Informasi Riau menggelar delapan persidangan SIP secara maraton sejak kemarin hingga Selasa ini di ruang sidang baru yang pemakaiannya diresmikan Gubernur Syamsuar pada 30 Desember 2019 lalu.

Pada sidang lainnya hari ini juga diwarnai dengan ketidakhadiran kuasa hukum termohon Universitas Islam Negeri (UIN) Suska dalam agenda pemeriksaan awal sengketa informasi publik yang diajukan pemohon dari DPD LSM Penjara Indonesia Provinsi Riau.

Selain itu majelis komisioner yang dipimpin Ketua Hasnah Gazali didampingi Komisioner Jhony Setiawan Mundung dan Tatang Yudiansyah juga tidak dapat melanjutkan persidangan karena masa kepengurusan DPD LSM Penjara Indonesia Riau sudah berakhir pada tahun 2019 silam. "Sehingga legal standing LSM Penjara sebagai pemohon tidak terpenuhi," kata Ketua Majelis Komisioner Hasnah Gazali. Sidang selanjutnya SIP LSM Penjara dengan termohon UIN Suska baru akan dilanjutkan jika kepengurusan LSM tersebut sudah diperbaharui.

Sementara itu Sidang KI Riau pada Senin kemarin juga ditandai dengan digugurkannya sengketa informasi publik antara pemohon Yahya Dongoran dengan termohon atasan PPID Pemkab Rokan Hulu. Pemohon sudah dua kali tidak menghadiri sidang tahap awal ini, sehingga majelis komisioner berkesimpulan tidak ada keseriusan dari pemohon.

"Sehingga sengketa informasi publik ini digugurkan," kata Ketua Majelis Komisioner Jhonny S Mundung didampingi anggota komisioner Zufra Irwan dan Alnofrizal. (H-we)

Loading...


Berita lainnya..........
- Diskopdagrin Kuansing Ajari UMKM Dapat Bantuan Usaha di Masa Pandemi Covid - 19
- Wiraland Gelar Kontes Foto Instagram, Berhadiah Sepeda Brompton
- Bupati Kuansing Terus Upayakan Harga Jual Getah Karet Mahal
- Menuju Sentra Jeruk Nipis, RAPP Bantu Ribuan Bibit Petani Dua Desa di Kuansing
- Bupati Kuansing, Himbau Masyarakat Manfaatkan Lahan Tidur untuk Pertanian
- Pandemi Corona, BPJS Ketenagakerjaan Beri Peserta Layanan Ekstra
- Bupati Inhil dan Istri Meninjau Proses Panen Madu di Kecamatan Gaung
- Hari Pelanggan Nasional, PLN Luncurkan Layanan Super Merdeka untuk UMKM/IKM
- Telkomsel Pastikan Belajar Jarak Jauh Nyaman dengan Jaringan Broadband Berkualitas
- Agustus 2020, Riau Inflasi 0,05 persen
- Dinas Kopdagrin Kuansing Ikuti Pelatihan Tajaan Kemenperin
- Sawit Penyelamat Pertumbuhan Ekonomi Riau
- Dimasa Pandemi, BP Jamsostek Cabang Duri Terapkan One to Many
- Hapernas 2020, BNI Targetkan 2.904 Akad KPR Massal
- Ada Model Cilik Riau, Permintaan Uang Rupiah Edisi Khusus Cukup Tinggi
- Kerja Solid di Semester I 2020, BSM Cetak Laba Rp 719 Miliar
- APKASINDO Dorong Gubri Terbitkan Pergub Tataniaga TBS
- Wagubri Buka Riau Syaria Week 2020
- Jaringan Telkomsel Lumpuh, Warga Pekanbaru Antri Beli Kartu Seluler Baru
- Jaringan Lumpuh Warga Inhu Keluhkan Layanan Telkomsel


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com