Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Rabu, 1 April 2020 21:55
Gubri Sebut Karantina Wilayah Harus Disetujui Pusat

Rabu, 1 April 2020 21:07
Jumlah ODP Kuansing Bertambah Jadi 1.034 Orang

Rabu, 1 April 2020 17:54
Gandeng Pemdes, Pemuda Jalan Baru Duri  13 Semprotkan Disinfektan

Rabu, 1 April 2020 17:49
Cegah Corona, Walikota Pimpin Rapat Rencana Lockdown Pekanbaru

Rabu, 1 April 2020 17:49
Dugaan Pencemaran Nama Baik, Irwasda Polda Riau Laporkan Balik Seorang Petani Siak

Rabu, 1 April 2020 17:40
Polres Inhu Amankan 2,6 Kg Sabu

Rabu, 1 April 2020 17:20
Maret 2020, Riau Alami Deflasi 0,01 Persen

Rabu, 1 April 2020 16:58
Cegah Penularan Covid - 19, Warga Duri Timur Ciptakan Hand Sanitizer Alami

Rabu, 1 April 2020 16:32
Terjerat Korupsi Dana Desa, Mantan Kades dan Bendahara di Pelalawan Dituntut 6 dan 4,5 Tahun Penjara

Rabu, 1 April 2020 16:27
BBKSDA Riau Terima 10 Satwa Dilindungi

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 14 Januari 2020 19:18
Tak Bawa Surat Kuasa, Majelis KI Riau Tolak Lima Termohon Sidang Sengketa Informasi

Awal 2020, KI Riau menolak 5 termohon sengketa informasi publik. Mereka tak bawa surat kuasa.

Riauterkini-PEKANBARU- Mengawali masa persidangan tahun 2020, Majelis Komisioner KI Riau menolak lima termohon sengketa informasi publik (SIP) bersidang. Pasalnya, kelima termohon tersebut datang ke persidangan tanpa membawa surat kuasa dari PPID Utama Badan Publik.

"Memang kita tolak (mereka) bersidang. Sebab, tidak membawa surat kuasa," ujar Hasnah Gazali, salah seorang Majelis Komisioner KI Riau kepada wartawan, Selasa (14/1/2020) petang usai persidangan di Ruang Sidang KI Riau.

Berdasarkan pantauan media, kelima termohon yang ditolak kehadirannya itu masing-masing tiga orang dari Bank Riau Kepri (BRK) dan dua termohon dari Universitas Riau.

BRK menjalani sidang sengketa informasi publik terkait CSR dan dana promosi dengan agenda pemeriksaan awal oleh majelis Komisioner terhadap pemohon dan termohon. Sidang yang berlangsung singkat itu memutuskan untuk dilanjutkan Rabu pekan depan dengan agenda mediasi.

"Untuk sidang berikutnya, mediasi, ketiga termohon agar melengkapinya dengan membawa surat kuasa dari atasan PPID Utama," kata Jhonny Setiawan Mundung selalu Ketua Majelis Komisioner didampingi Komisioner Hasnah Gazali dan Tatang Yudiansyah.

Sementara Universitas Riau diajukan ke sidang SIP oleh pemohon Indra Yudi terkait informasi proyek pengadaan peralatan pendukung perkantoran tahun 2018 di Fakultas Keperawatan Universitas Riau. Dalam persidangan perdana dengan agenda pemeriksaan awal bertindak sebagai Ketua Majelis Komisioner Zufra Irwan dan dengan anggota Alnofrizal dan Hasnah Gazali.

Dalam sidang siang tadi dua dari tiga dari termohon Universitas Riau tidak membawa surat kuasa dari atasan langsung PPID Utama. Sehingga, majelis memerintahkan keduanya untuk menempati bangku pengunjung, bukan di ruang persidangan. Sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda mediasi.

Di awal tahun 2020 ini, Komisi Informasi Riau menggelar delapan persidangan SIP secara maraton sejak kemarin hingga Selasa ini di ruang sidang baru yang pemakaiannya diresmikan Gubernur Syamsuar pada 30 Desember 2019 lalu.

Pada sidang lainnya hari ini juga diwarnai dengan ketidakhadiran kuasa hukum termohon Universitas Islam Negeri (UIN) Suska dalam agenda pemeriksaan awal sengketa informasi publik yang diajukan pemohon dari DPD LSM Penjara Indonesia Provinsi Riau.

Selain itu majelis komisioner yang dipimpin Ketua Hasnah Gazali didampingi Komisioner Jhony Setiawan Mundung dan Tatang Yudiansyah juga tidak dapat melanjutkan persidangan karena masa kepengurusan DPD LSM Penjara Indonesia Riau sudah berakhir pada tahun 2019 silam. "Sehingga legal standing LSM Penjara sebagai pemohon tidak terpenuhi," kata Ketua Majelis Komisioner Hasnah Gazali. Sidang selanjutnya SIP LSM Penjara dengan termohon UIN Suska baru akan dilanjutkan jika kepengurusan LSM tersebut sudah diperbaharui.

Sementara itu Sidang KI Riau pada Senin kemarin juga ditandai dengan digugurkannya sengketa informasi publik antara pemohon Yahya Dongoran dengan termohon atasan PPID Pemkab Rokan Hulu. Pemohon sudah dua kali tidak menghadiri sidang tahap awal ini, sehingga majelis komisioner berkesimpulan tidak ada keseriusan dari pemohon.

"Sehingga sengketa informasi publik ini digugurkan," kata Ketua Majelis Komisioner Jhonny S Mundung didampingi anggota komisioner Zufra Irwan dan Alnofrizal. (H-we)

Loading...


Berita lainnya..........
- Harga TBS Naik, Efek Kejut Malaysia Lockdown
- Pemkab Kuansing Bantah Hoax Penutupan Pasar Modern Telukkuantan
- Keroncongantar.com, Starup Asal Riau Wakili Infonesia ke Turki
- Target Pertumbuhan Ekonomi Riau 3 Persen Meredup
- Puluhan UMKM dan Exportir Ikan Ikuti HACCP BI Kpw Riau
- Hoby Menjahit Bikin Sheila Kini Bangga jadi Bagian APR
- BI Kpw Riau Gelar Puncak Pekan QRIS
- Co-op PT CPI 2020 Ditutup
- BPSK Hanya Dua di Riau, Salah Satunya di Kuansing
- ABUJAPI Riau-BPJS Sosialisasikan PP 82/2019 untuk BUJP se-Riau
- 33 Ribu Bibit Ikan Nila Akan Disemai Bupati di Seluruh Desa Kuansing
- Seko Pekanbaru Optimis Koperasi Syariah Bisa Tingkatkan Ekonomi Masyarakat
- BI Kpw Riau Gelar Pekan QRIS di Sejumlah Lokasi
- Tenaga Kerja AKAD Merajalela di Pekanbaru, SPSI Minta Disnaker Tegas
- BI Sebut Jatim Pemasok Alternatif Kebutuhan Pangan Riau
- 2020, BI Beri Beasiswa 175 Mahasiswa Riau
- February 2020, Riau Inflasi 0,34 Persen
- Disparpora Rohil Narasumber Dialog Ekonomi Kreatif
- Kalangan Travel di Riau Berharap Saudi tak Lama Cegah Jemaah Umroh
- Penerapan Non Tunai di Riau Dinilai Belum Terintegrasi


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com