Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 5 Juni 2020 22:12
Riau Urutan Kedua Angka Kesembuhan Covid-19 di Indonesia

Jum’at, 5 Juni 2020 21:56
Kapolsek Bantan, Bengkalis Dimutasi

Jum’at, 5 Juni 2020 21:53
Syamsudin Uti Ditunjuk Jadi Plt Ketua Umum PW KBB Riau

Jum’at, 5 Juni 2020 21:09
Lomba Video Inovasi New Normal Tingkat Nasional, Bupati Inhil Seleksi 7 Video Terbaik

Jum’at, 5 Juni 2020 19:15
PT Ekadura Indonesia Rohul Inovasi Pelayanan Pendidikan di Tengah Pandemi Covid-19

Jum’at, 5 Juni 2020 18:46
Antisipasi Gas Berbahaya, Penggalian Sumur Bor di Lirik Inhu Dihentikan

Jum’at, 5 Juni 2020 18:37
Kasus Pasien Positif Covid-19 Kembali Dilaporkan Nihil, Satu Sembuh

Jum’at, 5 Juni 2020 18:24
Kapolres Rohul Edukasi Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan Menuju Fase New Normal

Jum’at, 5 Juni 2020 18:23
Suhu Badan Dicek, Gubri Apresiasi Jemaah Jalankan Protokol Kesehatan

Jum’at, 5 Juni 2020 17:10
Gubri dan BPKP Launcing Aplikasi Mata Bansos



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 1 April 2020 21:55
Gubri Sebut Karantina Wilayah Harus Disetujui Pusat

Gubri sebut kebijakan karantina wilayah harus disetujui pemerintah pusat. Ada dua acuan bagi Pemda ingin menetapkan karantina wilayah tersebut.b

Riauterkini - PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menegaskan bahwa kebijakan karantina wilayah harus lebih dulu mendapat persetujuan pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Gubri usai menggelar sosialisasi terkait Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Rabu (1/4/20) di Gedung Daerah.

"Karantina wilayah sudah ditegaskan oleh bapak presiden (Joko Widodo), harus seizin dari pemerintah pusat. Artinya tidak mudah kita menetapkan karantina wilayah, apalagi ini sudah keluar Kepres yang baru," kata Syamsuar.

Dia katakan, untuk melakukan karantina wilayah, tentunya pemerintah daerah harus mengacu kepada kedua aturan tersebut.

Gubri menerangkan, sebagai tidak lanjut dari aturan peraturan tersebut, Pemerintah Provinsi Riau akan meningkatkan status dari siaga darurat bencana non alam, menjadi tanggap darurat bencana non alam.

"Ini dalam rangka bagaimana kita semua tahu bagaimana kondisi Indonesia ini darurat kesehatan. Penerapan sama saja, artinya kita bisa lebih siap untuk mengahadapi segala kemungkinan yang terjadi," ujar Gubri.***(mok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Riau Urutan Kedua Angka Kesembuhan Covid-19 di Indonesia
- Kapolsek Bantan, Bengkalis Dimutasi
- Syamsudin Uti Ditunjuk Jadi Plt Ketua Umum PW KBB Riau
- Lomba Video Inovasi New Normal Tingkat Nasional, Bupati Inhil Seleksi 7 Video Terbaik
- PT Ekadura Indonesia Rohul Inovasi Pelayanan Pendidikan di Tengah Pandemi Covid-19
- Kasus Pasien Positif Covid-19 Kembali Dilaporkan Nihil, Satu Sembuh
- Kapolres Rohul Edukasi Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan Menuju Fase New Normal
- Suhu Badan Dicek, Gubri Apresiasi Jemaah Jalankan Protokol Kesehatan
- Gubri dan BPKP Launcing Aplikasi Mata Bansos
- BPBD Riau: Pesawat TMC Dipindahkan ke Sumsel
- Ukur Suhu Badan, Jemaah Mesjid An-Nur Wajib Masuk Pintu Utama
- Cek Warga Bengkalis, Disiapkan 3.000 Alat Tes Cepat Covid-19
- Bupati Inhil Resmikan 3 Dermaga dan 2 BLKK
- Covid-19 di Riau, Pasien Baru Terus Nihil dan Pasien Sembuh Bertambah
- Pemkab Kuansing Optimis Pertahankan WTP
- Rapat Mendagri-KPU-DPR-RI, Riau Petakan Jumlah TPS
- Sebanyak 17.214 Orang Sudah di Rapid Test, 237 Reaktif
- Warga Sepahat, Bengkalis Diserang Harimau
- "Protes" Tak Terima BLTDD, Sejumlah Ibu-ibu Janda Datangi Kantor Desa Kelapapati, Bengkalis
- Mahasiswi Kukerta UNRI Bantu Penyaluran Sembako di Lubuk Ogung, Pelalawan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com