Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Selasa, 7 April 2020 21:18
Lima Pelaku Illegal Taping Antar Provinsi Diringkus Polda Riau

Selasa, 7 April 2020 21:14
Terbukti Korupsi Dana Desa, Mantan Kades di Kampar Divonis 5 Tahun Penjara

Selasa, 7 April 2020 20:55
Hasil Swab Tujuh PDP Covid-19 Meninggal Belum Keluar

Selasa, 7 April 2020 19:11
KPU Riau Gelar Pleno Jumlah Pemilih

Selasa, 7 April 2020 18:43
Kaji Pembatasan Sosial Berskala Besar, Pos Pemantauan di Perbatasan Jambi, Sumut dan Kiliranjou Sedang Disiapkan

Selasa, 7 April 2020 18:01
Angka ODP di Inhu Menurun

Selasa, 7 April 2020 17:52
99 Persen Pengerjaan, Tol Pekdum V Lakukan Pemasangan Erection Girder Akhir

Selasa, 7 April 2020 16:24
Bawaslu Bengkalis Buka Sekolah Pengawasan Partisipatif Online Pilkada

Selasa, 7 April 2020 16:03
Gubri Serahkan Rapid Test dan APD untuk Tim Medis Tangani Pasien Covid-19

Selasa, 7 April 2020 15:22
Dampak Corona, Ribuan Pelaku UKM dan UMKM di Bengkalis Merugi



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 26 Maret 2020 20:53
Akademisi Nilai Gubri Layaknya Copot Jabatan Plt Bupati Bengkalis

Setelah Prapid ditolak hakim, Akademisi Universitas Islam Riau DR Nurul Huda menilai bahwa Gubernur Riau sepatutnya copot jabatan Plt Bupati Bengkalis yang disandang Muhammad.

Riauterkini - PEKANBARU - Menurut Akademisi Universitas Islam Riau DR Nurul Huda, seharusnya yang menyandang Plt Bupati Negeri Junjungan itu adalah Sekda Pemkab Bengkalis H Bustami HY yang kini statusnya sebagai Penjabat (PJ) dari Pemprov Riau. Karena menurutnya dalam menjalankan roda pemerintahan, Bustami lebih paham kondisi Kabupaten Bengkalis saat ini.

"Saya kira pelaksana harian yang saat ini sudah waktunya untuk diangkat sebagai pelaksana tugas (menggantikan Muhammad). Terlebih saat ini penanganan virus Corona perlu ditangani dengan cepat," terangnya.

Nurul menyebutkan, langkah itu perlu dilakukan agar Bustami bisa lebih cepat tanggap membuat kebijakan yang bersifat penting demi masyarakat. apalagi saat ini, sedang mewabah Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19.

“Pak Gubernur Riau juga mestinya mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang saat ini dihantui rasa kecemasan adanya wabah virus corona,” jelas Nurul.

Sementara, setelah upaya Praperadilan Plt Bupati Bengkalis Muhammad ditolak Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, kini penyidikan dugaan korupsi yang melibatkan Muhammad harus dilanjutkan. Dimana status buronan juga disandang politisi PDI-P itu lantaran tiga kali mangkir dari panggilan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Riau.

Sebelumnya, Muhammad ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pipa transmisi PDAM senilai Rp3,4 miliar. Dugaan korupsi itu terjadi kala Muhammad menjabat sebagai Kepala Bidang di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau beberapa waktu lalu.  

Usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Riau, Muhammad justru melarikan diri dan tiga kali mangkir dari panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus.

Kala menyandang status buronan itu, Muhammad juga melakukan perlawanan dengan menggugat Polda Riau ke meja hijau dengan praperadilan, gugatan itu akhirnya dimentahkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru. Untuk itu, Nurul yang juga praktisi hukum itu menilai bahwa pemerintah provinsi Riau selaku pengambil kebijakan dapat menjawab tantangan masyarakat dengan mengambil kebijakan tepat.

"Pengambil kebijakan bisa menggunakan tafsir futuristik untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat. Karena itu, tidak ada salahnya pelaksana harian yang saat ini diangkat menjadi pelaksana tugas," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Reskrimsus Polda Riau, AKBP  Fibri Karpiananto mengatakan penyidik akan terus melakukan penyidikan terhadap perkara yang menjerat Muhammad. Pihaknya juga masih memburu Muhammad yang telah dijadikan DPO.

Fibri mengimbau Muhammad untuk kooperatif. Sebagai pejabat negara seharusnya, Muhammad memberi contoh yang baik kepada masyarakat dan mendukung proses penegakan hukum.

"Dia pejabat negara, kenapa harus bersembunyi. Di mana tanggungjawabnya dia. Apakah amanah masyarakat yang diberikan ke dia, diabaikan begitu saja," tutur Fibri. Untuk diketahui, dugaan korupsi yang menjerat Muhammad terjadi saat dia menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran di Dinas Pekerjaan Umum Riau senilai Rp3,4 miliar.

Dalam perkara ini, sudah ada tiga pesakitan lainnya yang divonis bersalah. Mereka adalah, Edi Mufti BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sabar Stevanus P Simalonga, Direktur PT Panatori Raja selaku pihak rekanan dan Syahrizal Taher selaku konsultan pengawas. Ketiganya sudah dihadapkan ke persidangan.

Dugaan perbuatan melawan hukum dalam pengerjaan proyek itu bersumber dari APBD Provinsi Riau itu diantaranya, pipa yang terpasang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dipersyaratkan dalam kontrak. Lalu, tidak membuat shop drawing dan membuat laporan hasil pekerjaan.

Kemudian, tidak dibuat program mutu, tidak melaksanakan desinfeksi (pembersihan pipa), tidak melaksanakan pengetesan pipa setiap 200 meter. Selanjutnya, pekerjaan lebar dan dalam galian tidak sesuai kontrak, serta penyimpangan pemasangan pipa yang melewati dasar sungai.

Adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan  Muhammad adalah menyetujui dan menandatangani berita acara pembayaran, surat perintah membayar (SPM), kwitansi, surat pernyataan kelengkapan dana yang faktanya mengetahui terdapat dokumen yang tidak sah, serta tidak dapat dipergunakan untuk kelengkapan pembayaran.

Selanjutnya, menerbitkan dan tandatangani SPM. Meski telah telah diberitahukan oleh Edi Mufti, jika dokumen seperti laporan harian, mingguan dan bulanan yang menjadi lampiran kelengkapan permintaan pembayaran belum lengkap. Dia juga menandatangi dokumen PHO yang tidak benar dengan alasan khilaf. Perbuatan itu mengakibatkan kerugian sebesar Rp2,6 miliar.***(arl)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Hasil Swab Tujuh PDP Covid-19 Meninggal Belum Keluar
- Kaji Pembatasan Sosial Berskala Besar, Pos Pemantauan di Perbatasan Jambi, Sumut dan Kiliranjou Sedang Disiapkan
- 99 Persen Pengerjaan, Tol Pekdum V Lakukan Pemasangan Erection Girder Akhir
- Bawaslu Bengkalis Buka Sekolah Pengawasan Partisipatif Online Pilkada
- Gubri Serahkan Rapid Test dan APD untuk Tim Medis Tangani Pasien Covid-19
- Dampak Corona, Ribuan Pelaku UKM dan UMKM di Bengkalis Merugi
- Gerakan Kemanusiaan Srikandi Masuri Bagikan Ratusan Nasi Kotak dan Ribuan Masker Gratis di Duri
- Pemkab Kuansing Siapkan Rp20 Miliar Bantuan Masyarakat Selama 3 Bulan
- Peduli Sesama Hadapi Covid-19, Polresta Pekanbaru Bagikan Bantuan Sembako
- Sore Ini Diserahkan Gubri, Bantuan APD dari Pusat Untuk Riau Sudah Tiba
- Jika Alat PCR Tiba, Laboratorium Covid-19 Riau Sudah Bisa Running
- Toko Harga PAS & IWO Pelalawan Bagi 2000 Masker Ke Pengguna Jalan
- Cegah Corona, Sebuah RT di Pangkalan Kerinci Larang Orang Luar Masuk
- PDP Corona Bertambah, Bupati Inhil Minta Masyarakat Tenang
- Baru 25.796 Orang Mengajukan, Disnaker Riau Beri Kesempatan Pekerja Terdampak Covid-19 Mendaftar Secara Online
- Satu Lagi Pasien Positif Covid-19 dari Kampar, Total Jadi Dua Belas Orang
- Antisipasi Covid-19, Kecamatan Langgam Dirikan Pos Chek Suhu Tubuh 24 Jam
- Antisipasi Kelangkaan Gula, Pemkab Inhu Subsidi Biaya Operasional
- PDP Corona Meninggal di Kuansing Pernah Kontak dengan Sepupu Baru dari Jember
- Ringankan Beban Terdampak Covid - 19, IKPTM Duri Salurkan Ratusan Paket Sembako


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com