Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 3 Juli 2020 19:29
6 Pasien Positif Covid-19 Inhil Sembu

Jum’at, 3 Juli 2020 18:05
Satu Keluarga di Kuansing Positif Corona

Jum’at, 3 Juli 2020 18:02
Gajah TWA Buluh China Melahirkan

Jum’at, 3 Juli 2020 17:35
Seorang Karyawan di Mal Pekanbaru Positif Covid-19

Jum’at, 3 Juli 2020 17:03
Tracing dari Ibu, Ayah dan Anak di Kuansing Positif Covid-19

Jum’at, 3 Juli 2020 16:59
Beri Bantuan Perlengkapan Bagi MPA, Bupati Inhil Apresiasi 2 Grup Perusahaan

Jum’at, 3 Juli 2020 16:54
Desak KPK Periksa Bapak Pembangunan Bengkalis, HMPP Riau Gelar Aksi di Polda Riau

Jum’at, 3 Juli 2020 16:52
CATAR, Aplikasi Transportasi Antar Jemput Makanan Karya Anak Muda Bengkalis

Jum’at, 3 Juli 2020 15:49
Peringatan Bagi Direksi, BUMD Kinerja Rendah Siap-siap Diganti

Jum’at, 3 Juli 2020 13:55
Dibangunkan Jalan, Warga Desa Api-api, Bengkalis Sampaikan Ucapan Terima Kasih ke TMMD



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 26 Maret 2020 20:53
Akademisi Nilai Gubri Layaknya Copot Jabatan Plt Bupati Bengkalis

Setelah Prapid ditolak hakim, Akademisi Universitas Islam Riau DR Nurul Huda menilai bahwa Gubernur Riau sepatutnya copot jabatan Plt Bupati Bengkalis yang disandang Muhammad.

Riauterkini - PEKANBARU - Menurut Akademisi Universitas Islam Riau DR Nurul Huda, seharusnya yang menyandang Plt Bupati Negeri Junjungan itu adalah Sekda Pemkab Bengkalis H Bustami HY yang kini statusnya sebagai Penjabat (PJ) dari Pemprov Riau. Karena menurutnya dalam menjalankan roda pemerintahan, Bustami lebih paham kondisi Kabupaten Bengkalis saat ini.

"Saya kira pelaksana harian yang saat ini sudah waktunya untuk diangkat sebagai pelaksana tugas (menggantikan Muhammad). Terlebih saat ini penanganan virus Corona perlu ditangani dengan cepat," terangnya.

Nurul menyebutkan, langkah itu perlu dilakukan agar Bustami bisa lebih cepat tanggap membuat kebijakan yang bersifat penting demi masyarakat. apalagi saat ini, sedang mewabah Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19.

“Pak Gubernur Riau juga mestinya mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang saat ini dihantui rasa kecemasan adanya wabah virus corona,” jelas Nurul.

Sementara, setelah upaya Praperadilan Plt Bupati Bengkalis Muhammad ditolak Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, kini penyidikan dugaan korupsi yang melibatkan Muhammad harus dilanjutkan. Dimana status buronan juga disandang politisi PDI-P itu lantaran tiga kali mangkir dari panggilan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Riau.

Sebelumnya, Muhammad ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pipa transmisi PDAM senilai Rp3,4 miliar. Dugaan korupsi itu terjadi kala Muhammad menjabat sebagai Kepala Bidang di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau beberapa waktu lalu.  

Usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Riau, Muhammad justru melarikan diri dan tiga kali mangkir dari panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus.

Kala menyandang status buronan itu, Muhammad juga melakukan perlawanan dengan menggugat Polda Riau ke meja hijau dengan praperadilan, gugatan itu akhirnya dimentahkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru. Untuk itu, Nurul yang juga praktisi hukum itu menilai bahwa pemerintah provinsi Riau selaku pengambil kebijakan dapat menjawab tantangan masyarakat dengan mengambil kebijakan tepat.

"Pengambil kebijakan bisa menggunakan tafsir futuristik untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat. Karena itu, tidak ada salahnya pelaksana harian yang saat ini diangkat menjadi pelaksana tugas," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Reskrimsus Polda Riau, AKBP  Fibri Karpiananto mengatakan penyidik akan terus melakukan penyidikan terhadap perkara yang menjerat Muhammad. Pihaknya juga masih memburu Muhammad yang telah dijadikan DPO.

Fibri mengimbau Muhammad untuk kooperatif. Sebagai pejabat negara seharusnya, Muhammad memberi contoh yang baik kepada masyarakat dan mendukung proses penegakan hukum.

"Dia pejabat negara, kenapa harus bersembunyi. Di mana tanggungjawabnya dia. Apakah amanah masyarakat yang diberikan ke dia, diabaikan begitu saja," tutur Fibri. Untuk diketahui, dugaan korupsi yang menjerat Muhammad terjadi saat dia menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran di Dinas Pekerjaan Umum Riau senilai Rp3,4 miliar.

Dalam perkara ini, sudah ada tiga pesakitan lainnya yang divonis bersalah. Mereka adalah, Edi Mufti BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sabar Stevanus P Simalonga, Direktur PT Panatori Raja selaku pihak rekanan dan Syahrizal Taher selaku konsultan pengawas. Ketiganya sudah dihadapkan ke persidangan.

Dugaan perbuatan melawan hukum dalam pengerjaan proyek itu bersumber dari APBD Provinsi Riau itu diantaranya, pipa yang terpasang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dipersyaratkan dalam kontrak. Lalu, tidak membuat shop drawing dan membuat laporan hasil pekerjaan.

Kemudian, tidak dibuat program mutu, tidak melaksanakan desinfeksi (pembersihan pipa), tidak melaksanakan pengetesan pipa setiap 200 meter. Selanjutnya, pekerjaan lebar dan dalam galian tidak sesuai kontrak, serta penyimpangan pemasangan pipa yang melewati dasar sungai.

Adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan  Muhammad adalah menyetujui dan menandatangani berita acara pembayaran, surat perintah membayar (SPM), kwitansi, surat pernyataan kelengkapan dana yang faktanya mengetahui terdapat dokumen yang tidak sah, serta tidak dapat dipergunakan untuk kelengkapan pembayaran.

Selanjutnya, menerbitkan dan tandatangani SPM. Meski telah telah diberitahukan oleh Edi Mufti, jika dokumen seperti laporan harian, mingguan dan bulanan yang menjadi lampiran kelengkapan permintaan pembayaran belum lengkap. Dia juga menandatangi dokumen PHO yang tidak benar dengan alasan khilaf. Perbuatan itu mengakibatkan kerugian sebesar Rp2,6 miliar.***(arl)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- 6 Pasien Positif Covid-19 Inhil Sembu
- Seorang Karyawan di Mal Pekanbaru Positif Covid-19
- Tracing dari Ibu, Ayah dan Anak di Kuansing Positif Covid-19
- Beri Bantuan Perlengkapan Bagi MPA, Bupati Inhil Apresiasi 2 Grup Perusahaan
- Desak KPK Periksa Bapak Pembangunan Bengkalis, HMPP Riau Gelar Aksi di Polda Riau
- CATAR, Aplikasi Transportasi Antar Jemput Makanan Karya Anak Muda Bengkalis
- Peringatan Bagi Direksi, BUMD Kinerja Rendah Siap-siap Diganti
- Dibangunkan Jalan, Warga Desa Api-api, Bengkalis Sampaikan Ucapan Terima Kasih ke TMMD
- Jumat Berkah, Srikandi Masuri Tebar Ratusan Nasi Kotak di Duri
- Dimakamkan di TPM, Prajurit TNI Warga Pekanbaru Gugur dalam Tugas PBB di Kongo
- Pemadaman Dikerahkan 3 Helikopter, Lahan Gambut di Pulau Rupat Terbakar
- Komisi III Minta Bapenda Bengkalis Genjot PAD
- Bupati Kuansing Bagikan Benih Padi dan Pupuk Gratis ke Masyarakat
- Jubir GT Covid - 19 Kuansing Jelaskan Dua Macam Rapid Test
- Pasar Murah di Bengkalis Nunggu Kesiapan Desa dan Penyedia Paket
- RUPS-LB PT PER, Dua Jajaran Penting Dicopot
- Tambah Pos Chek Point Covid-19, Dishub Riau Sebut Perbatasan Masih Dijaga Ketat
- Amuk Riau Minta KPK Usut Dugaan Kasus Korupsi yang Menyeret Ketua DPRD Riau
- Pulang dari Makasar, Hasil Swab Warga Dumai Ternyata Positif
- 10 RS Ini Masih Rawat Pasien Covid-19


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com