Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Kamis, 12 Desember 2019 21:32
14 Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Bengkalis Ikuti Tes Kompetensi

Kamis, 12 Desember 2019 21:29
Empat Warga Medan Diduga Korban Perdagangan Manusia Dipulangkan

Kamis, 12 Desember 2019 21:27
PUPR, TP4D dan Inspektorat Tinjau Hasil Pekerjaan Proyek di Pulau Bengkalis

Kamis, 12 Desember 2019 21:20
10 Ekor Sapi Warga Pelalawan Digasak Kawanan Maling Bersenpi

Kamis, 12 Desember 2019 21:07
Ketua DPRD Kuansing Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Kenegerian Siberakun dan Benai

Kamis, 12 Desember 2019 20:58
Demo di Mabes Polri,
Massa AMPUN Tuntut Tangkap dan Adili Muhammad, Terduga Aktor Intelektual Korupsi Rp2,6 M PDAM Inhil


Kamis, 12 Desember 2019 07:47
Lantik Kades Terpilih, Bupati Kuansing Berpesan Agar Menjaga Kepercayaan Masyarakat

Kamis, 12 Desember 2019 07:41
Seorang PNS di Bengkalis Tewas Gantung Diri di Kamar Mandi

Kamis, 12 Desember 2019 07:36
Sejak Dilantik, Ketua Komisi III DPRD Kuansing Komit Peduli Rakyat

Kamis, 12 Desember 2019 07:27
Jejak Harimau Kian Banyak Muncul di Ujung Jalan Riau



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Ahad, 21 Juli 2019 05:37
Gesa Perda CSR Perusahaan, Pansus DPRD Bengkalis Konsultasi ke BKPM Jakarta

Pansus Ranperda Corporate Social Responsibility DPRD Bengkalis terus menggesa untuk menjadikan dasar hukum. Pansus lakukan konsultasi ke BKPM Jakarta.

Riauterkini-BENGKALIS- Gali informasi teraktual, Pansus Ranperda Corporate Social Responsibility (CSR) DPRD Bengkalis lakukan konsultasi ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Jakarta, Kamis (18/7/19).

Pertemuan Pansus CSR ini untuk menindaklanjuti dari hasil konsultasi di Kemenkum HAM Provinsi Riau di Pekanbaru beberapa hari yang lalu. Dan untuk menjadikan sebuah payung hukum Pansus CSR ini perlu kehati-hatian karena Perda yang di hasilkan nantinya betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Pertemuan ‌Pansus dilakukan di Gedung Suhartoyo BPKM Jakarta Selatan, rombongan Pansus yang diketuai Mus Mulyadi, Wakil Ketua Indrawan Sukmana, ST, beserta anggota Abdul Kadir, S.Ag, Andriyan Prama Putra, Daud Gultom, Dr. Fidel, Firman, Hendri M.Si, Indra Gunawan Eet, Ph.D , H. Azmi, Pipit Lestary, Leonardus Marbun, Nur Azmy Hasyim, Rianto, Simon Lumbangaol, Zuhandi dan juga Zamzami Harun.

Rombongan disambut baik oleh Ratih Indraningtias dan Taufik dari Pusat Bantuan Hukum BKPM, Endang Rosidi dan Dinda dari Pelayanan Penanaman Modal.

Ketua Pansus CSR DPRD Bengkalis, Mus Mulyadi menyampaikan, bahwa tujuan dari Ranperda CSR ini sebenarnya bukanlah untuk "memeras" perusahaan atau menghambat investasi di Kabupaten Bengkalis, akan tetapi untuk memberikan pedoman yang jelas bagi perusahaan, masyarakat dan pemerintah daerah (Pemda) dalam melaksanakan perannya di masing-masing daerah.

Perusahaan bisa nyaman melakukan kegiatannya, lalu masyarakat juga bisa merasakan manfaat positif dari keberadaan perusahaan tersebut di lingkungannya. Sebab seperti yang diketahui bersama, jika tidak disikapi dengan bijak keberadaan perusahaan rawan menimbulkan konflik di masyarakat di wilayah operasinya.

"Kami menganggap bahwa BKPM adalah tempat yang tepat bagi kami untuk mendapat informasi terkait pengaturan pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Karena selama ini kekuatan hukumnya belum dijadikan Perda, dan juga banyak hal yang kami anggap bahwa BKPM bisa memberikan masukan penting untuk menyusun aturan tersebut agar nantinya apa yang kami rumuskan bisa diterapkan dengan mudah dan baik, hal itulah yang mendasari kami ke BKPM," ungkap Mus Mulyadi.

Meneruskan apa yang disampaikan tersebut, H. Azmi R. Fatwa juga berpendapat perusahaan-perusahaan yang ada di daerah sangat berpotensi untuk ikut bersama-sama membangun daerah, bukan hanya sekedar mengeruk kekayaan sumber daya alam daerah tersebut yang mana nantinya akan menimbulkan konflik.

"Sekarang kita ingin mencari metode bagaimana agar perusahaan ini bisa dirangkul, supaya perusahaan di daerah tetap bisa beroperasi, berinvestasi juga ikut andil dan berkontribusi membangun daerah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat," tambah Azmi.

Pada diskusi tersebut Anggota Pansus CSR, Rianto juga menjelaskan, bahwa Pasal 16 huruf e UUPM menyatakan, bahwa setiap penanaman modal bertanggungjawab untuk menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja. Selanjutnya Pasal 17 UUPM menentukan bahwa penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Hal itu yang mendasari kami memperkuat Perda ini agar nantinya perusahaan benar-benar bisa menjalankan UUPM ini dengan baik, dan apa nantinya yang mungkin bisa ditambahkan atau bahkan dikurangkan dalam kami menyusun Perda ini baik itu kewajiban maupun sanksi, karena yang kami ketahui BKPM berdampingan dengan CSR," ungkapnya.

Dilanjutkan Anggota Pansus CSR, Hendri, menyadari UU Nomor 40 Tahun 2007 sampai PP Nomor 47 Tahun 2012 sebagai payung hukum dari CSR ini sudah cukup kuat, keinginan kami jelas bukan ingin menghambat investasi ke daerah. h Hanya saja aplikasi di lapangan terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, contoh kasus, beberapa perusahan yang berinvestasi di daerah justru melalaikan regulasi, sehingga melupakan kepedulian dan semangat bersama membangun daerah.

"Kami ingin Perda yang diatur ini bisa memberikan win win solution bagi semua pihak. Sebenarnya keinginan Perda ini dibuat agar perusahaan di daerah tertib mengikuti sesuai regulasi, sebagai wadah kontrol, agar masyarakat juga bisa mengetahui kemana dana CSR ini keluar, apakah merata disumbangkan ke masyarakat, dan juga transparansi dana tersebut, dan tidak ada keinginan sama sekali untuk mendikte perusahaan untuk berinvestasi di daerah," kata Zamzami Harun menambahkan.

Menanggapi maksud dan apa yang disampaikan Pansus Ranperda CSR tersebut, pihak BKPM menyampaikan bahwa mereka memahami dan satu tujuan Ranperda CSR ini, dan diakui memang selama ini sering terjadi konflik antara masyarakat tempatan dengan perusahaan akibat miskomunikasi. Selain itu aturan yang jelas tentang besaran bantuan yang wajib diberikan perusahaan kepada lingkungan tempatnya beroperasi juga belum ada.

Menyadari kelemahan itu, pihak BKPM berjanji akan membahas hal tersebut dalam rapat khusus internal. Dan nantinya diharapkan dari rapat tersebut dihasilkan solusi terhadap berbagai persoalan yang disampaikan Pansus Ranperda CSR DPRD Bengkalis ini. Kepada pihak Pansus DPRD Bengkalis, BKPM juga mengucapkan terima kasih karena memperjuangkan nasib masyarakatnya dengan cara yang elegan.***(dik/rls)

Foto : Kegiatan Pansus CSR DPRD Bengkalis berkonsultasi ke BKPM Jakarta, Kamis (18/7/19).

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- PUPR, TP4D dan Inspektorat Tinjau Hasil Pekerjaan Proyek di Pulau Bengkalis
- Ketua DPRD Kuansing Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Kenegerian Siberakun dan Benai
- Lantik Kades Terpilih, Bupati Kuansing Berpesan Agar Menjaga Kepercayaan Masyarakat
- Bupati Kuansing Serahkan Bantuan Banjir Untuk Kecamatan Kuantan Tengah
- RDP Komisi I DPRD Pelalawan Hanya Dihadiri Dua Anggota
- Bupati Kuansing Serahkan Bantuan Untuk Korban Banjir Pangean
- Kuansing, Daerah di Riau yang Sudah Menyalurkan 10 Persen Dana untuk Desa
- Tindak Lanjut LHP, Pemprov Riau Termasuk Rendah, Bangkalis Paling Bawah
- Gubri tak Puas Dengan Kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Riau
- Rakor Bersama Gubri, Hanya Dihadiri Bupati Siak
- Chevron Geology Fieldtrip (2), Sejarah Terbentuknya Danau Singkarak
- Ratusan Anak Dhuafa di Bengkalis Akan Ikuti Sunatan Massal
- Progres Taman Perkantoran Walikota Sudah 100 persen
- Jawab Keluhan Masyarakat, Dewan dan PUPR Survei Jalan Rusak di Bantan Tengah, Bengkalis
- Undang ke Riau, Gubri dan Rektor UIN Suska Temui Wapres,
- Sembilan Nyawa Melayang, DBD di Bengkalis 838 Kasus
- Jalan Batu Bersurat-Muara Takus Alami Retak-retak
- Viral Kemacetan Lintas Duri - Dumai di Medsos, Kasatlantas : "Tidak Lama, Hanya Hitungan Menit"
- Bupati Kuansing Lantik 6 Kades di Kecamatan Cerenti
- Dinas PUPR Riau Siap Kerahkan Alat Berat Bantu Longsor di Pangkalan Sumbar


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com