VISI : BERTEKAT MEWUJUDKAN KABUPATEN ROKAN HULU SEJAHTERA MELALUI PENINGKATAN PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN, PENDIDIKAN, INFRASTRUKTUR, KESEHATAN DAN KEHIDUPAN AGAMIS YANG HARMONIS DAN BERBUDAYA


19/04/2021 18:27
Rakor Covid-19 dengan Gubri, Kabupaten Rohul sudah Melaksanakan PPKM Berbasis Mikro

12/04/2021 10:57
Pemkab Rohul tidak Menggelar Tradisi Potang Balimau Dua Tahun Terakhir karena ini

8/04/2021 22:50
Gedung LKA Menaming dari CSR BRK Diresmikan Wagubri, Bupati Rohul Harapkan ini

6/04/2021 17:58
Resmikan SPPBE PT ATM, Bupati Rohul Berharap Harga Gas Elpiji 3 Kg Terjangkau

2/04/2021 15:17
18 Pejabat Fungsional Pemkab Rohul Dilantik, Sekda Minta Program Pembangunan Dikawal

26/03/2021 20:09
Bupati Sukiman Minta TPBD Melacak Titik Koordinat Batas Rohul-Kampar

25/03/2021 16:34
BUMDesa dan BUEK di Rohul Diajak Manfaatkan TI untuk Wujudkan Desa Mandiri

24/03/2021 23:54
Kabupaten Rohul Masuk Nominasi Penghargaan APE Kementrian PPPA RI

20/03/2021 13:04
Bupati Sukiman Ikut Perjuangkan Kepastian Batas Rohul-Kampar di Kemendagri

16/03/2021 21:35
Sekda Rohul: Pemkab Akan Libatkan Elemen dan Stakeholder Mencegah Karhutla

11/03/2021 16:47
Pemkab Rohul Segera Bayar Kegiatan Tunda Bayar 2020 Sekira Rp 66 Miliar, OPD Geser Anggaran

10/03/2021 15:23
Forum Perangkat Daerah Rohul 2021 Resmi Dibuka, Sekda Pesankan ini ke Pimpinan OPD

9/03/2021 22:18
Bapenda Rohul dan BRK Launching Pembayaran Pajak Daerah Secara Online

5/03/2021 09:57
Sekda Rohul: Rakor Bersama KPK Sinergikan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel

4/03/2021 22:10
Sekda Rohul Sebut Vaksinasi Bisa Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19

 
 
Jum’at, 26 Maret 2021 20:09
Bupati Sukiman Minta TPBD Melacak Titik Koordinat Batas Rohul-Kampar

Riauterkini-PASIRPENGARAIAN- Bupati H. Sukiman meminta Tim Penegasan Batas Daerah (TPBD) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau, kembali melacak titik koordinat batas antara Rokan Hulu-Kampar.

Hal itu menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam rangka Klarifikasi Peta Batas Daerah Wilayah I (satu) dilaksanakan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Republik Indonesia, beberapa waktu lalu.

Bupati Sukiman juga memerintahkan TPBD Rokan Hulu turun ke lapangan langsung, untuk melacak dan dan mengambil titik koordinat, serta dokumentasi pilar-pilar batas yang dibangun pada 1994 dan 1995 di lima desa Kecamatan Kunto Darussalam versi Kabupaten Rokan Hulu.

Demikian penegasan Bupati Sukiman saat memimpin rapat bersama TPBD Rokan Hulu, tindaklanjuti hasil rakor bersama Kemendari Republik Indonesia, Kamis 25 Maret 2021, di ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Rokan Hulu, Pasirpengaraian.

Rapat tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rokan Hulu H. Abdul Haris S.Sos M.Si, Kepala Dinas Kominfo Rokan Hulu Drs. Yusmar M.Si.

Turut hadir Plt Asisten I Setda Rokan Hulu Ervan Dedy Sanjaya SSTP, Kepala Bappeda Rokan Hulu M. Zaki SSTP, M.Si, Kabag Kerjasama dan (Adwil) Setdakab Rokan Hulu M. Franovandi S.STP, M.Si, Bagian Hukum Setdakab Rokan Hulu, serta instansi terkait yang tergabung di TPBD Rokan Hulu.

Pengambilan titik koordinat, jelas Bupati Sukiman, menindaklanjuti hasil Rakor dengan Kemendagri RI. TPBD Pusat dijadwalkan akan turun ke lapangan untuk melihat titik koordinat dan pilar yang sudah dibangun di lima desa, sebagai bahan pertimbangan penegasan batas daerah antara Rohul-Kampar.

"Kita perlu mengambil titik koordinat dan pilar batas yang telah dibangun yang menjadi batas yudiktif sebagai usulan pemerintah daerah (Rokan Hulu) ke Kemendagri nantinya," papar Bupati Sukiman.

Pelacakan titik koordinat dan pilar batas versi Kabupaten Rokan Hulu secara faktual di lima desa, tambah Bupati Sukiman, memiliki sejarah dan bukti autentik, yaitu berupa pilar atau patok batas permanen dan terdokumentasi dengan baik, serta bukti alam berupa sungai yang dapat memperkuat keberadaan dasar penetapan batas daerah antara Rohul-Kampar.

Bupati Sukiman mengharapkan Mendagri dalam penegasan batas daerah secara final antara Rohul-Kampar dapat berpedoman terhadap Undang-undang Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu.

"Karena pembentukan Kabupaten Rokan Hulu sesuai Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003," ungkap Sukiman.

Pada Rakor bersama Kemendagri, kata Sukiman, telah disepakati untuk penyelesaian batas daerah antara Rohul-Kampar diserahkan sepenuhnya ke Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kemendagri.

Mengingat TPBD pusat dari Kemendagri akan turun ke Kabupaten Rokan Hulu untuk kedua kalinya atau yang terakhir kalinya, meninjau titik koordinat dan pilar di lima desa versi Rokan Hulu, dalam rangka penetapan dan penegasan batas daerah antara Rohul-Kampar secara faktual.

Pada 2019, sambung mantan Dandim Indragiri Hilir, TPBD pusat juga telah turun meninjau titik koordinat dan pilar di lima desa.

Berdasarkan UU Nomor 53 tahun 1999, tambah Sukiman lagi, Kabupaten Rokan Hulu awalnya terdiri dari tujuh kecamatan, dan salah satunya adalah Kecamatan Kunto Darussalam.

Kemudian, adanya perubahan UU Nomor 53 tahun 1999 menjadi UU Nomor 11 tahun 2003, masuk tiga daerah, yaitu Kecamatan Kabun, Kecamatan Tandun, dan Aliantan (sekarang masuk Kecamatan Kabun) menjadi bagian utuh wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Perubahan UU No 11 tahun 2003, menurut Sukiman, tidak merubah status lima desa, yaitu Desa Tanah Datar, Desa Intan Jaya, Desa Muara Intan, Desa Rimba Jaya, dan Desa Rimba Makmur. Kelima desa ini tetap menjadi bagian wilayah Rokan Hulu.

Terkait putusan Makamah Agung Republik Indonesia, ungkap Bupati Sukiman, tidak ada amar putusan yang menyatakan bahwa lima desa masuk ke Kabupaten Kampar, dan hal tersebut merupakan penafsiran yang salah.***(Adv/ Pemkab Rokan Hulu)

 
 
Home  |  www.rokanhulu.go.id
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU © 2012