VISI : BERTEKAT MEWUJUDKAN KABUPATEN ROKAN HULU SEJAHTERA MELALUI PENINGKATAN PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN, PENDIDIKAN, INFRASTRUKTUR, KESEHATAN DAN KEHIDUPAN AGAMIS YANG HARMONIS DAN BERBUDAYA


19/04/2021 18:27
Rakor Covid-19 dengan Gubri, Kabupaten Rohul sudah Melaksanakan PPKM Berbasis Mikro

12/04/2021 10:57
Pemkab Rohul tidak Menggelar Tradisi Potang Balimau Dua Tahun Terakhir karena ini

8/04/2021 22:50
Gedung LKA Menaming dari CSR BRK Diresmikan Wagubri, Bupati Rohul Harapkan ini

6/04/2021 17:58
Resmikan SPPBE PT ATM, Bupati Rohul Berharap Harga Gas Elpiji 3 Kg Terjangkau

2/04/2021 15:17
18 Pejabat Fungsional Pemkab Rohul Dilantik, Sekda Minta Program Pembangunan Dikawal

26/03/2021 20:09
Bupati Sukiman Minta TPBD Melacak Titik Koordinat Batas Rohul-Kampar

25/03/2021 16:34
BUMDesa dan BUEK di Rohul Diajak Manfaatkan TI untuk Wujudkan Desa Mandiri

24/03/2021 23:54
Kabupaten Rohul Masuk Nominasi Penghargaan APE Kementrian PPPA RI

20/03/2021 13:04
Bupati Sukiman Ikut Perjuangkan Kepastian Batas Rohul-Kampar di Kemendagri

16/03/2021 21:35
Sekda Rohul: Pemkab Akan Libatkan Elemen dan Stakeholder Mencegah Karhutla

11/03/2021 16:47
Pemkab Rohul Segera Bayar Kegiatan Tunda Bayar 2020 Sekira Rp 66 Miliar, OPD Geser Anggaran

10/03/2021 15:23
Forum Perangkat Daerah Rohul 2021 Resmi Dibuka, Sekda Pesankan ini ke Pimpinan OPD

9/03/2021 22:18
Bapenda Rohul dan BRK Launching Pembayaran Pajak Daerah Secara Online

5/03/2021 09:57
Sekda Rohul: Rakor Bersama KPK Sinergikan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel

4/03/2021 22:10
Sekda Rohul Sebut Vaksinasi Bisa Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19

 
 
Sabtu, 20 Maret 2021 13:04
Bupati Sukiman Ikut Perjuangkan Kepastian Batas Rohul-Kampar di Kemendagri

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau, terus berusaha menyelesaikan tapal batas daerah antara Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Kampar secara pasti.

Hal tersebut dibuktikan dengan pertemuan beberapa pihak terkait di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia pada Selasa 16 Maret 2021.

Bupati Rokan Hulu H. Sukiman mengaku ia berkomitmen dan bertekad menyelesaikan tapal batas daerah Rokan Hulu-Kampar, untuk mendapatkan kepastian hukum dan legalitas kewilayahan dengan harapan ke depan daerah induk dan pemekaran hidup lebih saling berdampingan dan harmonis.

Pada Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dalam rangka Klarifikasi Peta Batas Daerah Wilayah I dilaksanakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri memutuskan batas daerah antara Rokan Hulu-Kampar belum final. Penyelesaian sendiri diserahkan ke pihak Kemendagri melalui Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Pusat.

Meski demikian, Bupati Sukiman berharap ke pemerintah pusat melalui Kemendagri agar penyelesaian dan penegasan batas Rokan Hulu-Kampar ini secara final berpatokan dan berpedoman Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu pada 12 Oktober 1999.

Saat Rakor Pusat dan Daerah dalam rangka Klarifikasi Peta Batas Daerah Wilayah I di Kemendagri, Bupati Sukiman didampingi pejabat terkait di lingkungan Pemkab Rokan Hulu, seperti Plt Asisten I juga Kabag Tapem Setdakab Rokan Hulu Ervan Dedi Sanjaya S.STP, Inspektur Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu H. Helfiskar SH MH, dan Kabag Adwil Setdakab Rokan Hulu M. Pranovandi S.STP.

Rakor digelar di Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, di ruang rapat Lagoon I Hotel Best Western, Kemayoran Jakarta, Selasa 16 Maret 2021, juga tampak dihadiri perwakilan dari Pemerintah Provinsi Riau, dan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Hadir juga Badan Informasi Geospasial, Direktorat Topografi Angkatan Darat, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Biro Hukum Setjen Kemendagri dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.

Saat Rakor Pusat dan Daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Kampar dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan ekpose tentang batas daerahnya masing-masing.

Kepada pihak Ditjen Bina Adwil Kemendagri menyampaikan, Pemkab Rokan Hulu berharap agar penegasan batas daerah Rokan Hulu-Kampar secara final berpedoman UU Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu.

Bupati Sukiman mengungkapkan Kabupaten Rokan hulu dibentuk berdasarkan UU Nomor 53 tahun 1999 terdiri dari tujuh kecamatan, salah satunya Kecamatan Kunto Darussalam.

Selanjutnya, setelah ada perubahan UU Nomor 53 tahun 1999 menjadi UU No 11 tahun 2003, Kecamatan Kabun, Tandun dan Aliantan menjadi bagian utuh wilayah Kabupaten Rokan Hulu, termasuk Sub Segmen status lima desa di Kecamatan Kunto Darussalam menjadi bagian wilayah Rokan Hulu.

Menurut Bupati Sukiman, terkait perubahan UU Nomor 11 tahun 2003 tidak merubah status lima desa dan tetap menjadi bagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

"Terkait putusan Makamah Agung (MA) Republik Indonesia tidak ada amar putusan yang menyatakan bahwa lima desa masuk ke Kampar, itu adalah penafsiran yang salah terhadap amar putusan Makamah Agung," ungkap pria yang pernah menjabat Dandim di Kabupaten Indragiri Hilir ini.

Bupati Sukiman mengakui penyelesaian tapal batas daerah sudah beberapa kali difasilitasi Gubernur Riau dan seluruh tahapan telah dilalui sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri, namun belum juga disepakati tapal batas daerah antara Kabupaten Rokan Hulu dan Kampar.

“Untuk itu sesuai Permendagri yang mengatur tentang pedoman penegasan batas daerah, maka salah satu pasal menyebutkan bahwa jika seluruh tahapan telah dilalui oleh provinsi dan kesepakatan penegasan batas tidak dapat di sepakati, maka Gubernur (Riau) yang menyerahkan penyelesainnya melalui pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri," papar Bupati Sukiman.

Sementara, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Kampar, Ahmad Yuzar, mewakili Bupati Kampar menyampaikan terkait batas daerah antara Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu menurut pandangan pemerintah proses penyelesaian batas kedua daerah sampai saat ini.

Ahmad Yuzar juga mengklaim status lima desa, yaitu Desa Muara Intan, Desa Rimbo Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Intan Jaya, dan Desa Tanah Datar merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Kampar.

Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Adwil Kemendagri, Sugiarto, menerangkan apa yang telah disampaikan Pemkab Kampar dan Pemkab Rokan Hulu akan dipertimbangkan.

Sugiarto mengaku pihaknya akan membuat kajian dengan melihat dokumen sesuai aturan, cek lapangan, dan terakhir mengecek titik koordinat.

"Kami memahami apa yang bapak-bapak sampaikan sesuai versi bapak. Nanti apa yang kita putuskan hendaknya bapak terima," tandas Sugiarto.

Mengingat belum adanya titik temu dalam Rakor tersebut, disepakati penyelesaian batas daerah antara Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar diserahkan ke pemerintah pusat. Keputusan rapat tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor: 13/BAD I/III/2021.

Sedikitnya ada dua hasil kesepakatan, yaitu pertama, Pemprov Riau, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu telah memaparkan kondisi riil wilayah di lapangan pada sub segmen batas yang tidak disepakati, namun belum tercapai kesepakatan.

Kedua, Pemprov Riau, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu sepakat menyerahkan penegasan batas daerah kepada Tim PBD (Penetapan Batas Daerah) pusat yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

Diakhir Rakor dilakukan penandatanganan berita acara kesepakatan, dan masing-masing pihak, baik dari Kemendagri, Pemprov Riau, Pemerintah Kabupaten Kampar maupun Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu oleh Bupati Rohul Sukiman.***(Adv/ Pemkab Rokan Hulu)

 
 
Home  |  www.rokanhulu.go.id
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU © 2012