Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Kamis, 12 Desember 2019 21:32
14 Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Bengkalis Ikuti Tes Kompetensi

Kamis, 12 Desember 2019 21:29
Empat Warga Medan Diduga Korban Perdagangan Manusia Dipulangkan

Kamis, 12 Desember 2019 21:27
PUPR, TP4D dan Inspektorat Tinjau Hasil Pekerjaan Proyek di Pulau Bengkalis

Kamis, 12 Desember 2019 21:20
10 Ekor Sapi Warga Pelalawan Digasak Kawanan Maling Bersenpi

Kamis, 12 Desember 2019 21:07
Ketua DPRD Kuansing Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Kenegerian Siberakun dan Benai

Kamis, 12 Desember 2019 20:58
Demo di Mabes Polri,
Massa AMPUN Tuntut Tangkap dan Adili Muhammad, Terduga Aktor Intelektual Korupsi Rp2,6 M PDAM Inhil


Kamis, 12 Desember 2019 07:47
Lantik Kades Terpilih, Bupati Kuansing Berpesan Agar Menjaga Kepercayaan Masyarakat

Kamis, 12 Desember 2019 07:41
Seorang PNS di Bengkalis Tewas Gantung Diri di Kamar Mandi

Kamis, 12 Desember 2019 07:36
Sejak Dilantik, Ketua Komisi III DPRD Kuansing Komit Peduli Rakyat

Kamis, 12 Desember 2019 07:27
Jejak Harimau Kian Banyak Muncul di Ujung Jalan Riau

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 24 Juni 2008 15:28
DPR Sahkan Ibukota Rohil Pindah ke Bagan Siapiapi

Meskipun Depdagri sempat menolak, akhirnya rapat paripurna DPR RI menyetujui pengesahan ibukota Kabupaten Rokan Hilir pindah dari Ujung Tanjung ke Bagan Siapiapi.

Riauterkini-JAKARTA-Rapat Paripurna DPR mengesahkan RUU Perubahan Ketiga atas UU No.53 tahun 1999 tentang pemindahan ibukota sementara Bagan Siapisiapi menjadi ibukota definitif Kabupaten Rokan Hilir. Rapat Paripurna juga mengesahkan 12 RUU kabupaten/kota menjadi daerah otonom baru.

"Dengan demikian setelah mendengar pendapat fraksi-fraksi dan pendapat pemerintah, maka saya menanyakan kepada 396 Anggota Dewan yang hadir. Apakah RUU Perubahan Ketiga atas UU 53 tahun 1999 dan 12 RUU kabupaten/kota dapat disetujui menjadi UU," kata Ketua DPR Agung Laksono saat memimpin Rapat Paripurna di Jakarta, Selasa (24/6).

Dalam sambutannya, Mendagri Mardiyanto mengatakan, selama pembahasan 13 RUU tersebut memang terjadi silang pendapat. Kendati begitu, kata Mendagri, pembahasan telah melalui mekanisme dan prosedur seperti administrasi, teknis kewilayahan dan kajian DPOD, serta dilakukan pembahasan mendalam di DPR.

"Wajar ada silang pendapat, tapi pembahasan ke-13 RUU tersebut telah melalui mekanisme dan prosedur yang diatur di dalam perundang-undangan," kata Mendagri.

Dengan ditambahnya ke-12 daerah otonom baru itu, maka terdapat 33 provinsi, 376 kabupaten dan 95 kota. Namun Mendagri mengingatkan, mulai 2008 pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap daerah otonom baru. "Jika dalam evaluasi ternyata tidak bisa berdiri sendiri maka akan kembali digabung dengan daerah induk. Pemerintah telah menerbitkan PP 78/2007 dan PP 6/2008 untuk melakukan evaluasi terhadap daerah otonom baru," katanya.

Sementara 10 fraksi di DPR, yakni F-PG, F-PDIP, F-PPP, F-PD, F-PKS, F-PAN, F-KB, F-PDS, F-PBR dan F-BPD memberikan persetujuan terhadap ke-12 RUU kabupaten/kota dan RUU Perubahan Ketiga atas UU 53 tahun 1999 menjadi UU. Pada kesempatan itu, fraksi-fraksi di DPR menuntut pemerintah segera membuat grand desain pembentukan daerah otonom baru.

"Pemekaran wilayah untuk mempermudah akses atau rentang kendali masyarakat dalam memperoleh pelayanan sehingga masalah kemiskinan misalnya dapat segera diatasi. Tapi kedepan tetap harus disertai proyeksi dari pemerintah mengenai grand desain pemekaran," kata Andi Juliana Paris, Juri Bicara F-PAN.

Adapun ke-12 RUU kabupaten/kota yang disahkan menjadi UU , selain Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Utara (Sumut) adalah Kabupaten Bengkulu Tengah (Bengkulu), Lombok Utara (NTB), Bolaang Mongondow Timur dan Selatan (Sulut), Malaku Barat Daya dan Buru Selatan (Maluku), Kabupaten Kepulauan Anambas (Kepri), serta Kota Sungai Penuh (Jambi). (ira)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- 14 Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Bengkalis Ikuti Tes Kompetensi
- Sejak Dilantik, Ketua Komisi III DPRD Kuansing Komit Peduli Rakyat
- Ketua DPRD Eet Minta Gubri Evaluasi OPD yang Minim Penyerapan Anggaran
- Bupati Kuansing Lantik 10 Kades Terpilih di Kecamatan Kuantan Tengah
- Dugaan Oknum ASN Kerap Mangkir, DPRD Inhu Segera Panggil Badan Kesbangpol
- Golkar Riau Beri Lampu Hijau Tiga Kadernya Bertarung di Pilkada Pelalawan
- Sungai Kuantan Meluap, Ketua DPRD Kuansing Himbau Warga Waspada
- 12 Kandidat Balon Bupati Wabup Bengkalis Daftar Penjaringan ke PKB
- Penjaringan Pilkada 2020 Kuansing, PKB Laksanakan Fit and Proper Test Kandidat Kepala Daerah
- Reses DPRD Bengkalis, Syaiful Ardi Serap Aspirasi Warga dan Bantu Rumah Ibadah
- Tunaikan Aspirasi, Anggota DPRD Bengkalis Ini Haru Serahkan Ambulance di Desa Palkun
- Tampung Aspirasi, Anggota DPRD Bengkalis Ini Bagi Beras dan Mesin Air di Kembung Luar
- Ketua DPD Golkar Kuansing Hadiri Munas X Partai Golkar di Jakarta
- Tumbuhkan Ekonomi, Masuri Mendaftar Penjaringan Balon Bupati Bengkalis ke PKB
- "Kenduri Kampung" Resesnya Wakil Ketua DPRD Bengkalis Asal Rupat
- Reses Perdana, Ketua DPRD Bengkalis Sampaikan Tugas Parlemen
- Merangkul, Kasmarni Daftar Penjaringan Balon Bupati Bengkalis ke PKB
- Reses, Anggota DPRD Bengkalis Perjuangkan Kesejahteraan Guru Honor Madrasah Ditambah
- Bupati Kuansing Terima Kunjungan Komisi II DPRD Riau
- PKB Buka Penjaringan Balon Bupati dan Wabup Bengkalis


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com