Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Selasa, 13 April 2021 23:23
Gedung KUA Rambah Berbasis SBSN Diresmikan, 2 KUA Lagi Menyusul Dibangun

Selasa, 13 April 2021 22:10
Lawan Covid-19, Pengendara Ranmor Harus Disiplin Prokes

Selasa, 13 April 2021 21:50
Wilayah Kecil, Mandau Tak Masuk Hitungan Program Pasar Ramadhan Disdagperind

Selasa, 13 April 2021 21:20
10 Samsat Baru di Provinsi Riau Siap Layani Masyarakat Awal Tahun Ini

Selasa, 13 April 2021 21:20
Keberadaan Batik Bengkalis Harus Dilestarikan

Selasa, 13 April 2021 19:24
DPMD Inhil Mengapresiasi Pemberian Penghargaan PWI Award 2021 Kepada Bupati Inhil dan 5 Kades

Selasa, 13 April 2021 19:20
Bupati Inhil Buka Rakor Pemutakhiran Data Profil Desa dan Kelurahan Tahun 2021

Selasa, 13 April 2021 16:50
Pemkab Bengkalis Usulkan Jembatan Pulau Bengkalis dan Rupat ke Jokowi

Selasa, 13 April 2021 16:50
Ramadhan Hari Pertama, Harga Cabe dan Ayam Ras Naik

Selasa, 13 April 2021 16:25
Bupati Bengkalis Resmikan Dua UPT Puskesmas

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 24 Juni 2008 15:28
DPR Sahkan Ibukota Rohil Pindah ke Bagan Siapiapi

Meskipun Depdagri sempat menolak, akhirnya rapat paripurna DPR RI menyetujui pengesahan ibukota Kabupaten Rokan Hilir pindah dari Ujung Tanjung ke Bagan Siapiapi.

Riauterkini-JAKARTA-Rapat Paripurna DPR mengesahkan RUU Perubahan Ketiga atas UU No.53 tahun 1999 tentang pemindahan ibukota sementara Bagan Siapisiapi menjadi ibukota definitif Kabupaten Rokan Hilir. Rapat Paripurna juga mengesahkan 12 RUU kabupaten/kota menjadi daerah otonom baru.

"Dengan demikian setelah mendengar pendapat fraksi-fraksi dan pendapat pemerintah, maka saya menanyakan kepada 396 Anggota Dewan yang hadir. Apakah RUU Perubahan Ketiga atas UU 53 tahun 1999 dan 12 RUU kabupaten/kota dapat disetujui menjadi UU," kata Ketua DPR Agung Laksono saat memimpin Rapat Paripurna di Jakarta, Selasa (24/6).

Dalam sambutannya, Mendagri Mardiyanto mengatakan, selama pembahasan 13 RUU tersebut memang terjadi silang pendapat. Kendati begitu, kata Mendagri, pembahasan telah melalui mekanisme dan prosedur seperti administrasi, teknis kewilayahan dan kajian DPOD, serta dilakukan pembahasan mendalam di DPR.

"Wajar ada silang pendapat, tapi pembahasan ke-13 RUU tersebut telah melalui mekanisme dan prosedur yang diatur di dalam perundang-undangan," kata Mendagri.

Dengan ditambahnya ke-12 daerah otonom baru itu, maka terdapat 33 provinsi, 376 kabupaten dan 95 kota. Namun Mendagri mengingatkan, mulai 2008 pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap daerah otonom baru. "Jika dalam evaluasi ternyata tidak bisa berdiri sendiri maka akan kembali digabung dengan daerah induk. Pemerintah telah menerbitkan PP 78/2007 dan PP 6/2008 untuk melakukan evaluasi terhadap daerah otonom baru," katanya.

Sementara 10 fraksi di DPR, yakni F-PG, F-PDIP, F-PPP, F-PD, F-PKS, F-PAN, F-KB, F-PDS, F-PBR dan F-BPD memberikan persetujuan terhadap ke-12 RUU kabupaten/kota dan RUU Perubahan Ketiga atas UU 53 tahun 1999 menjadi UU. Pada kesempatan itu, fraksi-fraksi di DPR menuntut pemerintah segera membuat grand desain pembentukan daerah otonom baru.

"Pemekaran wilayah untuk mempermudah akses atau rentang kendali masyarakat dalam memperoleh pelayanan sehingga masalah kemiskinan misalnya dapat segera diatasi. Tapi kedepan tetap harus disertai proyeksi dari pemerintah mengenai grand desain pemekaran," kata Andi Juliana Paris, Juri Bicara F-PAN.

Adapun ke-12 RUU kabupaten/kota yang disahkan menjadi UU , selain Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Utara (Sumut) adalah Kabupaten Bengkulu Tengah (Bengkulu), Lombok Utara (NTB), Bolaang Mongondow Timur dan Selatan (Sulut), Malaku Barat Daya dan Buru Selatan (Maluku), Kabupaten Kepulauan Anambas (Kepri), serta Kota Sungai Penuh (Jambi). (ira)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Selama Ramadan, DPRD Pekanbaru Minta PLN Tidak Lakukan Pemadaman
- Menjelang PSU Pilkada Rohul 2020, AKBP Taufiq Berharap Penyelenggara Profesional
- Reses Masa Sidang ke I DPRD Kuansing, Jefri Antoni Serap Aspirasi Masyarakat Pulau Kumpai
- Arungi Sungai, KPUD Kampar Sosialisasi ke Desa Terisolir 
- Pengerjaan IPAL Semrawut, Komisi IV DPRD Pekanbari Panggil Kontraktor
- Anggarkan Rp 302 Juta, KPU Inhu Tidak Cetak Kertas Suara Pada PSU
- Waka DPRD Pekanbaru Tinjau Rumah Warga Longsor di Padang Terubuk
- Hindari Kerumunan, Anggota DPRD Pekanbaru Minta Pasar Ramadhan Perlu Ditata
- DPRD Riau Minta PT PSJ Bertanggung Jawab Atas Nasib Koperasi di Gondai
- Reses di Pematang Pudu, Bengkalis, Syaiful Ardi Janji Perjuangkan Aspirasi Masyarakat
- Berita dan Video,
Reses dan Silaturrahmi Aleg DPRD di Duri Dipadati Ribuan Masyarakat dan Anak Yatim

- Aklamasi, Arsadi Pimpin Partai Golkar Inhu
- Musda Golkar Inhu Dijaga Ketat Aparat Keamanan
- Gelar Reses, Khairul Umam Keliling Mandau untuk Serap Aspirasi
- PDIP Pelalawan Nyatakan Legislatornya Terlibat Video Mesum Bersalah
- 3 Kecamatan Kebanjiran, Handani Sebut Penko Pekanbaru Lambat Salurkan Bantuan
- Anggota DPRD Kota Pekanbaru Sarankan Pemko Lakukan Normalisasi Anak Sungai
- Wacana Pemekaran, Bapemperda DPRD Bengkalis Himbau RT Hingga Camat Ajukan Usulan
- Dewan Berharap Masyarakat Riau Lapisan Bawah Juga Divaksin dan Tanpa Biaya
- Jelang Ramadan, DPRD Ingatkan Satpol dan Polisi Gelar Operasi di Tempat Hiburan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com