Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Selasa, 19 Oktober 2021 11:44
10 Bulan, PN Bengkalis Tangani 719 Perkara Pidana

Selasa, 19 Oktober 2021 10:22
Pemprov Riau Lakukan Penilaian Kecamatan Berkinerja Baik

Selasa, 19 Oktober 2021 10:17
Target 2024, Listrik Pulau Bengkalis Terkoneksi dengan Jaringan Bawah Laut dari Sumatera

Selasa, 19 Oktober 2021 09:58
Hasil Dinekrosi, Harimau Terjerat di Bengkalis Mati Kelaparan

Selasa, 19 Oktober 2021 09:52
Berita dan Video,
Tim KPK Geledah Kantor dan Rumah Bupati Kuansing


Selasa, 19 Oktober 2021 09:29
KPK Membenarkan Bupati Kuansing Kena OTT

Selasa, 19 Oktober 2021 07:18
Kabarnya, Bupati Kuansing Terjaring OTT KPK

Senin, 18 Oktober 2021 23:29
Raungan Sirine Iringi Pembukaan MTQ XLVI Kecamatan Mandau

Senin, 18 Oktober 2021 22:45
Selain Bupati Walikota, Gubri Buat Surat Untuk BPN dan Polres

Senin, 18 Oktober 2021 22:39
Belasan Santri Tiga Pesantren Jalani Vaksinasi Massal

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 27 September 2021 07:35
Rp25 Miliar Penyertaan Modal PT Jamkrida Diganjal DPRD Riau

DPRD Riau tidak menyetujui.usulan bisnis BuMD Jamkrida. Penyertaan modal Rp25 miliar dianggap tak jelas.

Riauterkini-PEKANBARU-Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyertakan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jamkrida diganjal DPRD Riau. Pengganjalan itu dengan berbagai alasan, mulai dari keberadaannya sejak 2003 belum memberikan deviden berarti bagi pendapatan daerah, sampai kepada belum memiliki payung hukum yang jelas.

“Disatu sisi memang perlu kita menyehatkan BUMD ini, agar mampu memberikan deviden bagi daerah, namun disisi lain dalam catatan Fraksi PAN, bahwa sejak berdirinya PT Jamkrida Riau ini ditahun 2003 belum mencapaikan kontribusi atau deviden yang berarti bagi pendapatan daerah,” ganjal Juru Bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Riau, Ade Hartati Rahmat, Minggu (26/9/21).

Fraksi PAN mempertanyakan payung hukum apa yang digunakan dalam penyertaan modal kepada PT Jamkrida ini sebab rancangan perdanya saja baru masuk ke DPRD dan belum ada pembahasan. “Untuk itu fraksi PAN meminta agar penyertaan modal kepada PT Jamkrida ini untuk sementara ditunda dulu hingga ada payung hukumnya,” penekanan Ade.

Ganjalan demi ganjalan datang melalui juru bicara sejumlah fraksi di DPRD Riau saat memberikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD 2021 pada hari yang sama.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui juru bicaranya, Dani M Nursalam menyatakan fraksinya mendukung sepenuhnya arah kebijakan untuk penguatan kelembagaan BUMD dalam melakukan program penyertaan modal. Tetapi semuanya harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Berkaitan dengan itu, dalam rancangan APBD P tahun anggaran 2021 bahwa tercantum peneyertaan modal Rp25 miliar untuk PT Jamkrida. Tentunya hal ini dapat dipertimbangkan bagi dari segi aturan dan tata cara pembayarannya harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Mohon penjelasan, apa pertimbangan pemerintah daerah Provinsi Riau untuk mengalokasikan anggaran peyertaan modal ke PT Jamkrida,” ganjalnya sembari bertanya.

Selanjutnya, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Markariuz Anwar mengganjal, terkait rencana pengeluaran pembiayaan, yaitu tambahan penyertaan modal untuk BUMD PT Jamkrida sebesar Rp25 miliar, Fraksi PKS mengingatkan bahwa ini hanya bisa dilaksanakan dengan bila peraturan daerah Provinsi Riau tentang Penyertaan Modal sudah selesai, atau sudah disahkan.

Bertolak belakang dengan tiga fraksi diatas, Fraksi Gabungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Nasional Demokrat (Nasdem) dan Hati Nurani Rakyat (Hanura) malah memberikan dukungan. Melalui juru bicaranya M. Arfah menyatakan, pada hakekatnya hal tersebut merupakan salah satu bentuk investasi pemerintah daerah, yakni investasi permanen jangka panjang yang diharapkan akan memberikan kontribusi positif bagi keuangan daerah pada masa yang akan datang.

“Untuk itu, fraksi gabungan mendukung langkah atau kebijakan tersebut agar PT Jamkrida dapat mengembangkan unit bisnisnya pada jasa usaha syariah,” dukungnya membuka ganjalan.*(nop)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Bupati Rohil Keynote Speaker Wisuda Universitas Terbuka
- Penerimaan Calag KPU-Bawaslu Periode 2022-2027
- Terkait Pencemaran Limbah, Komisi III DPRD Inhil Minta PT.Bayas Biofuel Ditutup Sementara
- Diperkenalkan ke Publik, Annas Maamun dan Irwan Nasir Resmi Loncat Pagar ke Nasdem
- Hadir di Rakorwil, Yopi Arianto, "Roh Politik Saya di Nasdem"
- Muhammad Syafii Ketuai DPC Gerindra Bengkalis
- Berita dan Video,
DPRD Riau Bentuk Pansus Konflik Lahan Masyarakat dengan Perusahaan

- Ingin Sampaikan Panmun, Fraksi PAN DPRD Riau Tak Berkutik
- Bapemperda DPRD Riau Kunjungan Konsultasi ke Kemendagri
- Terkait Dugaan Pencemaran Limbah PT.Bayas Biofuel, Dewan Inhil Respon Laporan Warga
-
- Pemprov Riau Sampaikan Perubahan Ranperda Retribusi Daerah
- Ingin Mengadu, Puluhan Karyawan PT.ASI Dapati Gedung DPRD Inhil Kosong
- 64 Posisi Kepala Desa di Inhu Bakal Diperebutkan 215 Peserta Pilkades Serentak
- Bupati Rohil Janji Dalam Dua Tahun Tuntaskan Banjir Bagansiapiapi
- Rp 1,220 Triliun, DPRD Sahkan APBD-P 2021 Kepulauan Meranti
- Masih Pandemi Alasan Sukarmis Sering Absen Masuk Gedung DPRD Riau
- Polda Riau Gelar FGD Antisipasi Berita Hoak Jelang Pemilukada 2024
- Gubernur Sampaikan Ranperda Penyertaan Modal PT BRK & PT Jamkrida
- Berita dan Video,
Ranperda Perubahan ABPD 2021 Riau Disetujui DPRD



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com