Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Selasa, 19 Oktober 2021 13:35
Termasuk Bupati Kuansing, KPK OTT 8 Orang Terkait Izin Perkebunan

Selasa, 19 Oktober 2021 13:32
Kasus di Bawah 10, PKPM levek 2 di Pekanbaru Berakhir

Selasa, 19 Oktober 2021 11:44
10 Bulan, PN Bengkalis Tangani 719 Perkara Pidana

Selasa, 19 Oktober 2021 10:22
Pemprov Riau Lakukan Penilaian Kecamatan Berkinerja Baik

Selasa, 19 Oktober 2021 10:17
Target 2024, Listrik Pulau Bengkalis Terkoneksi dengan Jaringan Bawah Laut dari Sumatera

Selasa, 19 Oktober 2021 09:58
Hasil Dinekrosi, Harimau Terjerat di Bengkalis Mati Kelaparan

Selasa, 19 Oktober 2021 09:52
Berita dan Video,
Tim KPK Geledah Kantor dan Rumah Bupati Kuansing


Selasa, 19 Oktober 2021 09:29
KPK Membenarkan Bupati Kuansing Kena OTT

Selasa, 19 Oktober 2021 07:18
Kabarnya, Bupati Kuansing Terjaring OTT KPK

Senin, 18 Oktober 2021 23:29
Raungan Sirine Iringi Pembukaan MTQ XLVI Kecamatan Mandau

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Ahad, 26 September 2021 19:56
Memalukan, Anggota DPRD Riau Tak Bisa Bedakan Triliun dengan Miliar

Pengucapan salah dalam penyebutan satuan angkan terjadi dalam Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Ranperda Perubahan APBD 2021. Seorang anggota DPRD Riau tidak bisa membedakan angka triliun dengan miliar.

Riauterkini-PEKANBARU-Memalukan, juru bicara dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Riau, H. Zulkifli Indra, SH tidak bisa membedakan angka triliun dengan miliar. Akibatnya, angka yang seharusnya triliun, diucapkan miliar.

Kejadian itu berhasil dirangkum lewat kanal youtube DPRD Riau secara streaming, Minggu (26/9/21) di ruang rapat utama DPRD Riau dengan Agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat terhadap Nota Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2021.

Pengucapan salah itu ketika penyampaian point 2, dimana terkait pendapatan, Fraksi Partai Demokrat menghargai rencana pendapatan yang mengalami perubahan semula Rp9 miliar, seharusnya Rp9 triliun, begitu juga perubahannya menjadi Rp9miliar lebih, seharusnya Rp9 triliun lebih.

Pengucapan angka kembali salah ketika penyampaian point 3, lagi-lagi pengucapan triliun, diucapkan miliar.

Meski demikian, diakhir penyampaian, yang besangkutan mohon maaf atas segala kekurangan.

Sedangkan sebenarnya, isi dari Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat ini sudah disusun, diantaranya, Fraksi Partai Demokrat mengingatkan tentang tingkat kesesuaian aturan dan prosedur hendaknya wajib mengikuti arah instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020.

Penganggaran prioritas daerah yang tertuang dalam RPJMD yang merupakan program strategis untuk meningkatkan pelayanan publik dan dapat diselesaikan dalam tahun anggaran 2021, Fraksi Demokrat mohon penjelasan lebih lanjut.

Terkait pendapatan Fraksi Partai Demokrat menghargai rencana pendapatan yang mengalami perubahan.

Terkait belanja daerah Fraksi Partai Demokrat mempertanyakan dimana berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan dalam APBD Perubahan Tahun 2021 mengalami kenaikan.

Namun kenaikan belanja ini telah dialokasikan pada tahapan pergeseran terutama untuk penanganan belanja yang bersumber dari dana a making secara keseluruhan berubah.

Mengenai pembiayaan penerimaan, sebelum perubahan sebesar Rp100 miliar setelah perubahan menjadi Rp531.683.989.446 terjadi tambahannya Rp431.683.989.446, yang diperuntukkan untuk penambahan dana Jamkrida.

Fraksi Partai Demokrat memberikan saran semua pihak meski tetap optimis dan menilai hal ini tidak menjadi hambatan berarti dalam pencapaian target indikator capaian program kegiatan pemerintah daerah.

Organisasi perangkat daerah tetap harus memaksimalkan kinerja dan penyerapan anggaran dengan sisa waktu yang tersedia sampai tahun anggaran 2021 ini berakhir.

Seluruh organisasi perangkat daerah agar dapat melakukan evaluasi dan penguatan dalam pelaksanaan program kegiatan yang dianggarkan pada rancangan perubahan APBD tahun 2021.

Sehingga kegiatan dengan jadwal, tahapan dan mekanisme yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat terlaksana.*(nop)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Bupati Rohil Keynote Speaker Wisuda Universitas Terbuka
- Penerimaan Calag KPU-Bawaslu Periode 2022-2027
- Terkait Pencemaran Limbah, Komisi III DPRD Inhil Minta PT.Bayas Biofuel Ditutup Sementara
- Diperkenalkan ke Publik, Annas Maamun dan Irwan Nasir Resmi Loncat Pagar ke Nasdem
- Hadir di Rakorwil, Yopi Arianto, "Roh Politik Saya di Nasdem"
- Muhammad Syafii Ketuai DPC Gerindra Bengkalis
- Berita dan Video,
DPRD Riau Bentuk Pansus Konflik Lahan Masyarakat dengan Perusahaan

- Ingin Sampaikan Panmun, Fraksi PAN DPRD Riau Tak Berkutik
- Bapemperda DPRD Riau Kunjungan Konsultasi ke Kemendagri
- Terkait Dugaan Pencemaran Limbah PT.Bayas Biofuel, Dewan Inhil Respon Laporan Warga
-
- Pemprov Riau Sampaikan Perubahan Ranperda Retribusi Daerah
- Ingin Mengadu, Puluhan Karyawan PT.ASI Dapati Gedung DPRD Inhil Kosong
- 64 Posisi Kepala Desa di Inhu Bakal Diperebutkan 215 Peserta Pilkades Serentak
- Bupati Rohil Janji Dalam Dua Tahun Tuntaskan Banjir Bagansiapiapi
- Rp 1,220 Triliun, DPRD Sahkan APBD-P 2021 Kepulauan Meranti
- Masih Pandemi Alasan Sukarmis Sering Absen Masuk Gedung DPRD Riau
- Polda Riau Gelar FGD Antisipasi Berita Hoak Jelang Pemilukada 2024
- Gubernur Sampaikan Ranperda Penyertaan Modal PT BRK & PT Jamkrida
- Berita dan Video,
Ranperda Perubahan ABPD 2021 Riau Disetujui DPRD



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com