Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Selasa, 19 Oktober 2021 11:44
10 Bulan, PN Bengkalis Tangani 719 Perkara Pidana

Selasa, 19 Oktober 2021 10:22
Pemprov Riau Lakukan Penilaian Kecamatan Berkinerja Baik

Selasa, 19 Oktober 2021 10:17
Target 2024, Listrik Pulau Bengkalis Terkoneksi dengan Jaringan Bawah Laut dari Sumatera

Selasa, 19 Oktober 2021 09:58
Hasil Dinekrosi, Harimau Terjerat di Bengkalis Mati Kelaparan

Selasa, 19 Oktober 2021 09:52
Berita dan Video,
Tim KPK Geledah Kantor dan Rumah Bupati Kuansing


Selasa, 19 Oktober 2021 09:29
KPK Membenarkan Bupati Kuansing Kena OTT

Selasa, 19 Oktober 2021 07:18
Kabarnya, Bupati Kuansing Terjaring OTT KPK

Senin, 18 Oktober 2021 23:29
Raungan Sirine Iringi Pembukaan MTQ XLVI Kecamatan Mandau

Senin, 18 Oktober 2021 22:45
Selain Bupati Walikota, Gubri Buat Surat Untuk BPN dan Polres

Senin, 18 Oktober 2021 22:39
Belasan Santri Tiga Pesantren Jalani Vaksinasi Massal

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Sabtu, 25 September 2021 21:37
Gubernur Riau Sampaikan Nota Pengatar Perubahan APBD 2021

DPRD Riau gelar paripurna Penyampaian Nota Pengatar Perubahan APBD 2021 oleh Gubri. Rapat dipimpin Ketua Dewan Yulisman.

Riauterkini-PEKANBARU-Gubernur Riau Syamsuar sampaikan Rancangan Nota Pengantar Keuangan Ranperda tentang Perubahan APBD Riau Tahun Anggaran 2021. Meski dibayangi covid-19, belanja daerah ternyata meningkat 5,7%.

Penyampaian itu melalui Sidang Paripurna DPRD Riau, Sabtu (25/9/21) yang berakhir pukul 20.41 WIB di Ruang Rapat Utama DPRD Riau, dipimpin Ketua DPRD Riau, Yulisman, didampingi sejumlah wakil ketua, dihadiri anggota, baik secara langsung maupun virtual.

Gubernur Syamsuar menyampaikan, pihaknya terus mengoptimalkan potensi sumber penerimaan namun tetap mempertimbangkan kondisi mayarakat yang terdampak covid-19, kebijakan pemberian relaksasi pembayaran pajak daerah dan pemberian keringan denda pokok, bentuk stimulus fiskal yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat akibat menurunnya kemampuan ekonomi dalam masyarakat dimasa pandemi.

Namun pada sisi lain, pemerintah daerah perlu melakukan upaya untuk dapat mempertahankan kapasitas fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang masih berpotensi untuk digali dan dikembangkan.

Adapun rencana pendaptan mengalami perubahan, semula sebesar Rp9.032.748.802.329, setelah perubahan sebesar Rp9.183.690.915.424, mengalami kenaikan sebesar Rp150.942.113.095 atau naik 1,6%.

Kenaikan tersebut dikarenakan adanya kenaikan pendapatan transfer yang semula sebesar Rp4.983.665.522.101 menjadi Rp5.166.277.886.478, mengalami kenaikan sebesar Rp182.612.364.377, atau naik 3,5%.

Sedangkan belanja daerah lanjut Gubernur Syamsuar, berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan dibelanjakan dalam APBD Perubahan tahun 2021 mengalami kenaikan.

Namun kenaikan belanja ini telah dialokasikan pada tahapan pergeseran anggaran terutama untuk penganggaran belanja yang bersumber dari pemasukan.

Secara keseluruhan belanja anggaran tahun 2021 yang semula direncanakan Rp9.132.748.802.329 menjadi Rp9.690.374.904.870 setelah perubahan mengalami kanaikan sebesar Rp557.626.102.541 atau naik 5,7%.

Secara garis besar kenaikan belanja tersebut dalam rangka pemenuhan belanja bersumber dari dana I making, kebutuhan penangan covid-19 dan dampaknya serta untuk jasa lain yang juga termasuk dalam prioritas pembangunan Provinsi Riau.

Sementara pembiayaan, penerimaan pembiayaan sebelum perubahan sebesar Rp100 miliar setelah perubahan menjadi Rp531.683.989.446, mengalami kenaikan sebesar Rp431.683.989.446 atau naik 431,68%.

Penerimaan ini bersumber dari sisa lebih penghitungan anggaran tahun sebelumnya berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Provinsi Riau tahun anggaran 2020.

Sedangkan untuk pengeluaran pembiyaan direncanakan untuk tambahan penyertaan modal daerah kepada BUMD yang dialokasikan kepada Jamkrida sebesar Rp25 miliar.

Hal ini dilakukan untuk memenuhi rasio kecukupan modal PT Jamkrida sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.5/2017 tentang Penyelenggaran Usaha Lembaga Penjamin serta untuk perluasan pengembangan usaha oleh PT Jamkrida dibidang syariah.

Dengan demikian, pembiayaan netto sebelum perubahan sebesar Rp100 miliar setelah perubahan menjadi Rp506.683.989.446 mengalami kenaikan sebesar Rp406.683.989.446.*(nop)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Bupati Rohil Keynote Speaker Wisuda Universitas Terbuka
- Penerimaan Calag KPU-Bawaslu Periode 2022-2027
- Terkait Pencemaran Limbah, Komisi III DPRD Inhil Minta PT.Bayas Biofuel Ditutup Sementara
- Diperkenalkan ke Publik, Annas Maamun dan Irwan Nasir Resmi Loncat Pagar ke Nasdem
- Hadir di Rakorwil, Yopi Arianto, "Roh Politik Saya di Nasdem"
- Muhammad Syafii Ketuai DPC Gerindra Bengkalis
- Berita dan Video,
DPRD Riau Bentuk Pansus Konflik Lahan Masyarakat dengan Perusahaan

- Ingin Sampaikan Panmun, Fraksi PAN DPRD Riau Tak Berkutik
- Bapemperda DPRD Riau Kunjungan Konsultasi ke Kemendagri
- Terkait Dugaan Pencemaran Limbah PT.Bayas Biofuel, Dewan Inhil Respon Laporan Warga
-
- Pemprov Riau Sampaikan Perubahan Ranperda Retribusi Daerah
- Ingin Mengadu, Puluhan Karyawan PT.ASI Dapati Gedung DPRD Inhil Kosong
- 64 Posisi Kepala Desa di Inhu Bakal Diperebutkan 215 Peserta Pilkades Serentak
- Bupati Rohil Janji Dalam Dua Tahun Tuntaskan Banjir Bagansiapiapi
- Rp 1,220 Triliun, DPRD Sahkan APBD-P 2021 Kepulauan Meranti
- Masih Pandemi Alasan Sukarmis Sering Absen Masuk Gedung DPRD Riau
- Polda Riau Gelar FGD Antisipasi Berita Hoak Jelang Pemilukada 2024
- Gubernur Sampaikan Ranperda Penyertaan Modal PT BRK & PT Jamkrida
- Berita dan Video,
Ranperda Perubahan ABPD 2021 Riau Disetujui DPRD



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com