Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 15 Mei 2021 22:46
Pasien Covid-19 Inhu Melonjak, Tempat Tidur RSUD Indrasari Rengat Penuh

Sabtu, 15 Mei 2021 20:22
Kasus Covid-19 di Riau Bertambah 146, Total 51.304

Sabtu, 15 Mei 2021 19:30
Kapten Negatif, Tanker MT ARK India Diperbolehkan Meninggalkan Indonesia

Sabtu, 15 Mei 2021 16:56
Tiga Warga Bengkalis Positif Covid-19 Meninggal Dunia

Sabtu, 15 Mei 2021 16:51
Polsek Kuala Kampar Rutin Operasi Prokes Bersama Tim Yustisi

Sabtu, 15 Mei 2021 16:44
Polsek Pangkalan Kuras Turut Giat Tracking Kontak Warga Positif Covid-19

Sabtu, 15 Mei 2021 16:12
Polsek Bunut Imbau Masyarakat Gunakan Masker Setiap Saat

Sabtu, 15 Mei 2021 16:04
Cegah Covid-19, Polsek Ukui Kesadaran Warga Memakai Masker

Sabtu, 15 Mei 2021 15:53
Jika Ada Pungli Segera Lapor Polsek Pangkalan Lesung

Sabtu, 15 Mei 2021 12:44
Coba Perkosa Gadis, Pemuda di Pekanbaru Dihajar Massa

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 6 April 2021 13:04
DPRD Riau Minta PT PSJ Bertanggung Jawab Atas Nasib Koperasi di Gondai

Sengketa lahan di Gondai membuat Koperasi yang digandeng nestapa. Anggota DPRD Riau minta PT PSJ bertangung jawab.

Riauterkini - PEKANBARU - Persoalan dua perusahaan yakni PT Peputra Supra Jaya (PSJ) dan PT Nusa Wana Raya (NWR) di wilayah Pangkalan Gondai, Langgam, Pelalawan menjadikan masyarakat yang tergabung dalam dua koperasi yakni koperasi Gondai Bersatu dan Sri Gumala Sakti di wilayah itu menjadi korban. Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi II DPRD Riau, Robin P Hutagalung menilai harus ada yang bertanggung jawab terhadap nasib dua koperasi tersebut.

Menurut Robin, pihak yang paling bertanggung jawab terhadap nasib para petani yang kebunnya terancam dibabat habis adalah PT PSJ. Lantaran perusahaan tersebut merupakan bapak angkat dari dua koperasi itu.

"Menurut saya PT. PSJ sebagai bapak angkat memiliki tanggung jawab terhadap kedua koperasi tersebut," terangnya, Selasa (06/04/21).

Sementara itu, Senin (05/04/21) kemarin Komisi II DPRD Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) atas pengajuan dari dua koperasi tersebut terkait permasalahan lahan di desa Pangkalan Gondai, Langgam, Pelalawan itu.

RDP tersebut dihadiri sejumlah pihak yang berkaitan dengan permasalahan lahan kebun sawit di wilayah itu. Namun, PT NWR tak tampak menghadiri pertemuan tersebut. Kendati begitu, RDP tersebut tetap dilangsungkan.

"Kita mendengar sesuai dengan permohonan tatap muka dari dua koperasi. Pointnya mereka meminta DLHK tak merampas hak mereka. Mereka juga meminta hak mereka dari kebun yang menjadi persoalan saat ini," terang politisi partai PDI Perjuangan tersebut.

Dikatakan Robin, sejatinya dalam persolan ini telah muncul putusan dari Mahkamah Agung. Tentu ia berharap semua pihak menghormati keputusan itu.

"Namun jika PT PSJ yang juga hadir dalam RDP tersebut merasa tidak puas dengan putusan itu, maka bisa menempuh jalur hukum yang ada saja. Misalnya pengajuan peninjauan kembali atau bagaimana," bebernya.

"Apakah keputusan MA memuaskan semua pihak, saya pikir itu relatif. Namun perbedaan-perbedaan yang ada mau tak mau tetap harus menghormati keputusan itu," imbuhnya.

Terkait eksekusi kebun sawit sesuai keputusan MA, menurut Robin itu sudah menjadi kewenangan Jaksa sebagai eksekutornya. Robin mengaku pihaknya tidak berada dalam konteks tersebut. Namun, Ia menilai jaksa melakukan eksekusi berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada.

"Kemudian menjadi kewajiban bagi Kejaksaan dalam melaksanakan perintah eksekusi berdasarkan putusan MA dalam ranah pidana," tuturnya.

Selanjutnya, dalam RDP tersebut DLHK Riau bersama Pemprov Riau juga telah melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat. Dimana dalam koordinasi itu muncul keputusan bahwa akan ada pembentukan tim untuk menyelesaikan permasalahan di desa Gondai itu.

"Nah keputusannya akan ada pembentukan tim. Oleh karenanya semua pihak menunggu saja biar tim ini bekerja dulu dan kita tunggu bagaimana keputusannya," pungkasnya.***(arl)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Ketua DPRD Inhil Sambangi Kantor PWI
- Ketua DPRD Pekanbaru dan Emak-emak Berbagi Takjil Ramadhan
- Bupati Wardan Ikuti Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun 2021 DPRD Inhil
- Resmi, Budi Santoso Jabat Ketua Fraksi Golkar DPRD Inhu
- Antisipasi Kekosongan, DPRD Inhu Minta Pj Bupati Segera Tunjuk Pj Kades
- DPRD Pekanbaru Tak Ingin Peringatan May Day 2021 Hanya Seremoni
- Raih 26,54 Persen Suara, Rezita Meylani Yopi Ditetapkan Bupati Terpilih Inhu
- DPRD Pekanbaru Sampaikan Rekomendasi Pansus LKPj Kepala Daerah 2020
- DPRD Rohul tidak Bisa Melaksanakan Paripurna Sementara Waktu karena ini
- Dewan Minta Pemko Lakukan Pengawasan Terhadap Pedagang Bazar Ramadhan
- ‎Hartop Gugat Kecurangan di Pilkada Rohul 2020 dan Minta MK Didiskualifikasi Dua Paslon
- Ketua DPRD Pekanbaru Kembali Minta Pemko Fokus Selesaikan Banjir
- Penyegaran, Partai Golkar Ganti Ketua Fraksi di DPRD Inhu
- DPRD Pekanbaru Sampaikan Laporan Pansus LKPj Kepala Daerah 2020
- Songsong Pemilu 2024, PKS Bengkalis Taja Rakerda di Duri
- Terima SK DPP, Syaiful Ardi Nahkodai DPD PAN Bengkalis
- Syaiful Ardi Nahkodai DPD PAN Bengkalis
- Hasil Rekapitulasi PSU Pilkada Rohul 2020, Sukiman-Indra Gunawan Meraih Suara Terbanyak
- NasDem Milenial Salurkan Bantuan Al-Quran dan Sajadah
- Dewan Pekanbaru Minta Kemenag Panggil Penceramah "Covid-19 Rekayasa dan Hoax"


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com