Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Ahad, 17 Januari 2021 19:36
Bertambah 188, Total Kasus Covid-19 di Riau Capai 27.337 Orang

Ahad, 17 Januari 2021 19:25
Sembuh 3, Pasien Covid-19 di Kuansing Bertambah 4 Orang

Ahad, 17 Januari 2021 19:14
H Permata Tewas Ditembak Petugas BC di Inhil, Polda Riau Tunggu Limpahan LP dari Polda Kepri

Ahad, 17 Januari 2021 18:54
Hikatama: Terkait Kecelakaan Tol Permai, Harus Ada Upaya Tegas dan Sulusi Kongkrit

Ahad, 17 Januari 2021 17:27
Peduli Covid-19, Forjamet Salurkan Alat Kesehatan ke 8 Pondok Pesantren di Dumai

Ahad, 17 Januari 2021 15:46
Penyelundup Sempat Melawan, Bea Cukai Berhasil Amankan 7,2 Juta Batang Rokok Ilegal di Inhil

Ahad, 17 Januari 2021 15:05
Puluhan Anak Kampung Quran Jangkang, Bengkalis Ikuti Evaluasi Belajar

Sabtu, 16 Januari 2021 21:05
Sembuh 1, Pasien Covid - 19 di Kuansing Bertambah 5 Orang

Sabtu, 16 Januari 2021 20:52
Update Covid-19, Positif 96, Sembuh 166, Meninggal 5

Sabtu, 16 Januari 2021 19:58
Kecelakaan Lagi, Satu Orang Tewas di Tol Pekanbaru-Dumai

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Ahad, 29 Nopember 2020 13:00
Terima APBD 2021, Fraksi PKB DPRD Inhu Tidak Tanggung Jawab Atas Anggaran BTT

Naik fantastis, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Inhu menegaskan tidak bertanggung jawab terkait anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

Riauterkini-RENGAT-Walau menerima APBD Tahun Anggaran (TA) 2021, namun fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Inhu menegaskan tidak bertanggung jawab terkait anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang naik fantastis.

Tidak bertanggung jawabnya fraksi PKB DPRD Inhu terkait anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang naik fantastis dalam APBD TA 2021 disampaikan dalam rapat Paripurna Pengesahan APBD Inhu TA 2021 yang digelar, Sabtu malam (28/11/20) bertempat di aula utama gedung DPRD Inhu. Dimana dalam rapat paripurna tersebut, fraksi PKB DPRD Inhu menerima APBD Inhu TA 2021 dengan catatan.

"Fraksi PKB tidak bertanggung jawab terkait anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang naik fantastastis tanpa keterangan dari tahun 2020 sebesar Rp500 juta, naik tahun ini sebesar Rp5,7 miliar. Kami ingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengalokasikan dan mempergunakan uang rakyat," ujar Rosman Yatim anggota Banggar DPRD Inhu yang membacakan tanggapan fraksi tersebut.

Dalam catatan tersebut fraksi PKB DPRD Inhu juga meminta pemerintah agar menambah pagu anggaran dinas UMKM dan Ketahanan Pangan untuk pagu anggaran berikutnya. Karena anggaran UMKM dan Ketahanan Pangan pagunya sangat minim dan berkurang anggaranya pada tahun 2021 ini. Padahal dua OPD ini sangat dibutuhkan dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

"Kami atas nama fraksi PKB DPRD Inhu berpendapat terhadap Ranperda APBD 2021 menerima dengan catatan, menerima dan terima kasih kepada presiden Joko Widodo Datuk Seri Setia Amanah Negara, Gubernur Riau dan semua pihak yang telah memberikan atensinya sehingga jalan Dwi Marta dengan nama ruas jalan Petar-Selunak yang sedang putus hari ini untuk kesekian kalinya karena banjir. Mendapatkan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar di APBD 2021 ini," ungkapnya.

Selain fraksi PKB DPRD Inhu yang menerima APBD Inhu TA 2021 dengan catatan, fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga melakukan hal yang sama memberikan catatan walau menerima APBD Inhu TA 2021. Dimana catatan tersebut menyoroti penggunaan anggaran yang dinilai tidak efisien, terlalu banyak anggaran yang tersedot dalam rutinitas yang bersifat konsumtif dan seremonial.

"Kami atas nama fraksi PKS berpendapat terhadap Ranperda APBD 2021, menerima dengan catatan sebagai berikut, meminta pemerintah untuk memberikan penambahan honor untuk RT/RW yang menjadi tulang punggung ataupun sel terkecil dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk diketahui bersama, honor yang diberikan untuk RT di kabupaten kita masih diangka Rp 200ribu," tegasnya.

Dalam catatanya fraksi PKS DPRD Inhu juga menyoroti tentang tidak adanya porsi anggaran untuk pembangunan pasar Sri Gading Airmolek dan tidak adanya anggaran yang diberikan kepada LAM Kabupaten Inhu.

"Fraksi PKS meminta kepada seluruh pejabat yang berwenang, seperti kepala daerah dan wakil kepala daerah, Sekda, Kepala Dinas, Badan dan Bagian di Pemerintahan Kabupaten Inhu, agar menggunakan uang APBD yang bersumber seutuhnya dari rakyat dan kekayaan daerah kita, untuk kepentingan masyarakat, kami mengingatkan bahwa segala kegiatan dan aktifitas kita, diawasi oleh Allah SWT dan kelak akan dimintai pertanggung jawabanya," pungkasnya. ***(guh)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Iwan Patah Sebut Banjir Menahun di Pekanbaru Akibat tak Punya Master Plan
- Sidang di MK, Bawaslu Riau dan Bawaslu 5 Kabupaten Kota Susun Keterangan Tertulis
- DPRD Kabupaten Rohul Sahkan Perda MDTA dan Penyakit Menular
- 2021, Pemprov Riau Buatkan Fisik Prasarana Penunjang Gedung Kejati Rp6 Miliar
- PDIP Siapkan Robin Jadi Walikota Pekanbaru
- Mengenal Ahmad Tarmizi, Ketua DPW PKS Termuda se-Indonesia
- Seluruh DPC Sepakat Pilih Wahid Kembali Pimpin PKB Riau
- Terbukti Dukung Paslon di Pillada, Seorang PNS di Pelalawan di "Hadiahi" 4 Bulan Penjara
- Formatur Segera Bekerja, Pengurus PAN Riau Mendatang Lebih Ramping
- Dibubarkan Pemerintah, Pengurus Turunkan Sendiri Plang FPI Inhil
- Vedio Panas Mirip Anggota Dewan Pelalawan, Ketua LAMR: Sebaiknya Mundur Saja
- Selama 2020, DPRD Rohul Sahkan 7 Ranperda Menjadi Perda dan Dua Lagi Menyusul
- Khairul Umam Kembali Nahkodai PKS Bengkalis
- Gantikan Irwan Nasir, Alfredli Pimpin DPW PAN Riau
- Bawaslu Riau Raih Penghargaan Upload Siswalu Terbaik Nasional Tahun 2020
- Gantikan Hendri Munief, Ahmad Tarmizdi Jadi Ketua Umum DPW PKS Riau
- Muswil VI PAN Riau Dimajukan 28 Desember 2020
- Ketua DPRD Inhil Dukung Kelestarian Adat dan Budaya Suku Duanu
- Kalah di Pilkada Rohil, Suyatno-Djamiludin Tempuh Jalur MK
- KPU Inhu Siap Hadapi Gugatan di MK


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com