Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Kamis, 3 Desember 2020 19:03
Enam Pasien Positif Covid-19 Kuansing Dinyatakan Sembuh

Kamis, 3 Desember 2020 19:00
Bawaslu RI-Kapolda Riau Lepas 50 Armada Tim Patroli Money Politic di Rokan Hulu

Kamis, 3 Desember 2020 18:58
Rambah Kawasan TNTN, KUD Tani Bahagia Di-Legal Standing

Kamis, 3 Desember 2020 18:58
Update Covid-19, Positif 179, Sembuh 161

Kamis, 3 Desember 2020 15:57
Bengkalis Siapkan Rp305 M untuk Penanggulangan Covid-19

Kamis, 3 Desember 2020 15:18
OJK: Masa Pandemi, Premi Asuransi di Riau Capai 1,583 Triliun

Kamis, 3 Desember 2020 15:15
Survey Charta Politika: Zukri-Nasarudin Unggul di Pilkada Pelalawan

Kamis, 3 Desember 2020 14:51
Transparansi BPHTB, Bapenda Bengkalis dan IPPAT Sepakat Lakukan Kerja Sama

Kamis, 3 Desember 2020 12:56
DLHK Pekanbaru Ajak Seluruh Masyarakat Nabung Sampah

Kamis, 3 Desember 2020 09:49
Disdukcapil Kuansing Serahkan e -KTP ke Warga Toar

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 20 Oktober 2020 13:09
Hubwil I FPG DPR RI Gelar Sosialisasi UU Cipta Kerja

Ratusan anggota Fraksi Golkar dibawah Hubwil I ikuti Sosialisasi UU Cipta Kerja secara virtual. Mereka diharapkan bisa ikut berikan pemahaman terkait UU Cipta Kerja ke masyarakat.

Riauterkini - PEKANBARU - Hubungan Wilayah (Hubwil) I Fraksi Partai Golkar DPR RI menggelar kegiatan Webinar sosialisasi Undang Undang Cipta Kerja, Senin, (19/10/20). Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 300 anggota Fraksi Golkar DPRD baik kabupaten/kota dan provinsi di lima Hubwil I meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau.

Ketua Hubwil I FPG DPR RI Ir H Arsyadjuliandi Rachman MBA mengatakan kegiatan ini merupakan amanah dari Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, agar seluruh entitas FPG DPR RI bisa sesegera mungkin melakukan sosialisasi kepada anggota anggota fraksi Golkar DPRD di daerah.

"Kegiatan ini sangat penting sebagai bekal kepada anggota fraksi Golkar di DPRD dalam menjawab pertanyaan pertanyaan di masyarakat terkait UU Cipta Kerja ini," ungkapnya.

Fraksi Golkar DPR RI membawahi delapan unit hubungan wilayah dari Sabang hingga Merauke. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua FPG DPR RI Kahar Muzakir.

Webinar ini diisi oleh dua pembicara dari Fraksi Golkar DPR RI yang juga anggota panitia kerja (Panja) RUU Cipta Kerja. Mereka yakni Lamhot Sinaga, anggota DPR RI daerah pemilihan Sumut dan John Kennedy Azis, anggota DPR RI dapil Sumbar.

Keduanya bisa menjelaskan dengan gamblang dan runut bagaimana suasana kebatinan munculnya UU ini yang memang sangat dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja.

Lamhot Sinaga mengatakan saat ini jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 10 juta orang lebih. Dan setiap tahunnya bertambah 2 juta orang pencari kerja.

Ia pun menjelaskan 1 persen pertumbuhan ekonomi butuh Rp 800 triliun, kalau untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5 persen, butuh Rp 4.000 triliun. Padahal APBN Indonesia hanya sekitar Rp 2.000 triliun setiap tahunnya. Separuhnya lagi diharapakan kontribusi dari sektor swasta. Pertumbuhan 5 persen itu hanya menciptakan 2 juta lapangan kerja yang selalu hadir setiap tahun.

"Belum bisa mengurangi jumlah pengangguran yang masih ada di angka 10 juta tadi. Butuh pertumbuhan ekonomi yang lebih besar lagi untuk bisa mengurangi angka pengangguran," ungkapnya.

Makanya kemudian lahirlah UU ini, agar Indonesia lebih kompetitif lagi. Investasi masuk akan membuka banyak lapangan kerja. Ini salah satu terobosan untuk mengurangi pengangguran yang masih sangat besar di Indonesia.

UU ini kata Lamhot lagi masih mengutamakan hak hak buruh dan tenaga kerja. Mulai dari hak pesangon, cuti dan alih daya. "Jadi kita harus meluruskan berita berita bohong yang berkembang di masyarakat," ujarnya.

Sementara Ida Yulita Susanti anggota Fraksi Golkar DPRD Kota Pekanbaru menyambut baik kegiatan sosialisasi ini. Ia juga mempertanyakan terkait Upah Minuman kota dan provinsi. Isu yang berkembang, upah yang diambil mengikuti penetapan yang terendah.

Hal ini dibantah Lamhot. Ia mencontohkan UMP Jawa Barat yang misalnya ditetapkan Rp 2,7 juta. Sementara Bekasi menetapkan UMK Rp 3,5 juta. Maka, pengusaha harus mengikuti UMK, disesuaikan dengan PDB dan tingkat inflasi.***(rls/mok)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Bawaslu RI-Kapolda Riau Lepas 50 Armada Tim Patroli Money Politic di Rokan Hulu
- Survey Charta Politika: Zukri-Nasarudin Unggul di Pilkada Pelalawan
- Ridi-Habibi Siap Sulap Pangkalan Kerinci Jadi Icon Pelalawan
- Polres dan Bawaslu Gelar Apel Siaga Anti Money Politic
- Pengamat Politik Sebut Visi Misi Halim-Komperensi Sesuai Kebutuhan Masyarakat
- Besok, Bawaslu dan Polisi se Riau Patroli Money Politik
- GPBR Laporkan Kejanggalan Ijazah Dua Cabup Rohil ke Polda dan Kejati Riau
- Diduga Dukung Paslon, Tim Pengacara KBS Minta Bawaslu Tindak PD
- Divonis Bersalah, Sekretaris Nahdatul Ulama Inhu Banding
- IPKR Inhil Tolak Tegas Wacana Pelarangan Ekspor Kelapa ke Luar Negeri
- Prioritas Tetap Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan,
Wakil Ketua DPRD Riau Sahkan APBD Riau 2021 Rp9,32 Triliun

- Dugaan Halangi-halangi Kampanye, Sentra Gakkumdu Bengkalis Naikkan Status ke Penyidikan
- Pilkada Bengkalis, APK Paslon "Berserak" di Jalan Tak Kunjung Ditertibkan
- Hamdani Reses di Perumahaan Dwi Utama Permai, Masyarakat Keluhkan Tapal Batas, Dan Pengurusan KTP
- Terima APBD 2021, Fraksi PKB DPRD Inhu Tidak Tanggung Jawab Atas Anggaran BTT
- Insentif RT/RW belum Dibayarkan, DPRD Pekanbaru Segera Panggil Pemkot
- Mursini-Indra Putra Berburu Waktu Memenuhi Antusias Pendukung
- Hargai Beda Pilihan, Bupati Inhu Minta UAS Doakan Seluruh Paslon
- 51 Paket Sembako di Kontrakan Bandar Narkoba Simon Siahaan Masuk Pidana Pilkada
- Alasan Nyaman, Masyarakat Ekstrans Alihkan Dukungan ke Mursini


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com