Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Kamis, 3 Desember 2020 20:52
Tersangka Pidana Pilkada, Besok Berkas Simon Siahaan Dilimpahkan Kejari Pelalawan

Kamis, 3 Desember 2020 19:03
Enam Pasien Positif Covid-19 Kuansing Dinyatakan Sembuh

Kamis, 3 Desember 2020 19:00
Bawaslu RI-Kapolda Riau Lepas 50 Armada Tim Patroli Money Politic di Rokan Hulu

Kamis, 3 Desember 2020 18:58
Rambah Kawasan TNTN, KUD Tani Bahagia Di-Legal Standing

Kamis, 3 Desember 2020 18:58
Update Covid-19, Positif 179, Sembuh 161

Kamis, 3 Desember 2020 15:57
Bengkalis Siapkan Rp305 M untuk Penanggulangan Covid-19

Kamis, 3 Desember 2020 15:18
OJK: Masa Pandemi, Premi Asuransi di Riau Capai 1,583 Triliun

Kamis, 3 Desember 2020 15:15
Survey Charta Politika: Zukri-Nasarudin Unggul di Pilkada Pelalawan

Kamis, 3 Desember 2020 14:51
Transparansi BPHTB, Bapenda Bengkalis dan IPPAT Sepakat Lakukan Kerja Sama

Kamis, 3 Desember 2020 12:56
DLHK Pekanbaru Ajak Seluruh Masyarakat Nabung Sampah

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 14 Oktober 2020 12:35
DPRD Hearing DLHK Pekanbaru Bahas Anggaran Pengelolaan Sampah

DLHK Pekanbaru berencana akan mengajukan penambahan anggaran dalam APBD-P Pekanbaru 2020, karena multi years pengelolaan sampah akan berakhir pada tahun ini.

Riauterkini-PEKANBARU - Dalam rangka membahas anggaran pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru dalam APBD-P Pekanbaru 2020, Komisi IV DPRD Pekanbaru menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru.

DLHK Pekanbaru berencana akan mengajukan penambahan anggaran dalam APBD-P Pekanbaru 2020, karena multi years pengelolaan sampah akan berakhir pada tahun ini.

Diserahkannya pengelolaan sampah kepada pihak ketiga yakni PT Godang Tuah Jaya dan PT Sam Hana Indah secara multi years oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sejak tahun 2018 lalu, ternyata akan berakhir pada akhir tahun 2020 ini. Akibat adanya rasionalisasi anggaran yang terjadi setiap tahunnya, membuat DLHK Pekanbaru mengalami kekurangan anggaran.

Rencananya, DLHK Pekanbaru akan mengajukan anggaran tambahan dalam APBD-P Pekanbaru 2020 senilai Rp 35 miliar. Pasalnya pada tahun 2021 nanti, konsep pengelolaan sampah belum bisa dipastikan apakah akan melanjutkan proyek multi years atau kontrak baru.

Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, Sigit Yuwono mengatakan, pemanggilan DLHK Pekanbaru bertujuan untuk melakukan pembahasan KUPA APBD-P Pekanbaru 2020 yang sempat tertunda akibat pandemik Covid-19. Jelang berakhirnya multi years pengelolaan sampah, penggunaan anggaran yang telah dialokasikan akan dievaluasi.

"Kita menanyakan masalah alat berat yang rusak di TPA Muara Fajar, sehingga menyebabkan proses pengelolaan sampah menjadi terganggu. Selain itu, kita juga mempertanyakan sampai sejauh mana progres anggaran pengelolaan sampah yang dilakukan secara multi years sejak tahun 2018 lalu. Kan tahun ini sudah habis, nah kita mau tau berapa data anggaran yang sudah terpakai. Apakah cukup, berlebih, atau kurang soalnya ada pengajuan anggaran tambahan," ungkap Sigit,

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pekanbaru, Azhar menyebutkan, pihak DLHK mengajukan anggaran tambahan sekitar Rp 35 miliar dalam APBD-P Pekanbaru 2020. Hal tersebut dipicu, karena anggaran sampah sejak 2018 lalu mengalami rasionalisasi hingga tahun 2020.

"Kalau anggaran yang digunakan sesuai, tidak perlu dilakukan penambahan dalam APBD-P Pekanbaru 2020. Hanya saja, anggaran sampah selalu dirasionalisasi sehingga mengalami kekurangan. Sementara itu, anggaran multi years sampah akan habis pada akhir tahun ini, jadi harus segera dirampungkan," ungkap Azhar.***(Parlementaria)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Bawaslu RI-Kapolda Riau Lepas 50 Armada Tim Patroli Money Politic di Rokan Hulu
- Survey Charta Politika: Zukri-Nasarudin Unggul di Pilkada Pelalawan
- Ridi-Habibi Siap Sulap Pangkalan Kerinci Jadi Icon Pelalawan
- Polres dan Bawaslu Gelar Apel Siaga Anti Money Politic
- Pengamat Politik Sebut Visi Misi Halim-Komperensi Sesuai Kebutuhan Masyarakat
- Besok, Bawaslu dan Polisi se Riau Patroli Money Politik
- GPBR Laporkan Kejanggalan Ijazah Dua Cabup Rohil ke Polda dan Kejati Riau
- Diduga Dukung Paslon, Tim Pengacara KBS Minta Bawaslu Tindak PD
- Divonis Bersalah, Sekretaris Nahdatul Ulama Inhu Banding
- IPKR Inhil Tolak Tegas Wacana Pelarangan Ekspor Kelapa ke Luar Negeri
- Prioritas Tetap Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan,
Wakil Ketua DPRD Riau Sahkan APBD Riau 2021 Rp9,32 Triliun

- Dugaan Halangi-halangi Kampanye, Sentra Gakkumdu Bengkalis Naikkan Status ke Penyidikan
- Pilkada Bengkalis, APK Paslon "Berserak" di Jalan Tak Kunjung Ditertibkan
- Hamdani Reses di Perumahaan Dwi Utama Permai, Masyarakat Keluhkan Tapal Batas, Dan Pengurusan KTP
- Terima APBD 2021, Fraksi PKB DPRD Inhu Tidak Tanggung Jawab Atas Anggaran BTT
- Insentif RT/RW belum Dibayarkan, DPRD Pekanbaru Segera Panggil Pemkot
- Mursini-Indra Putra Berburu Waktu Memenuhi Antusias Pendukung
- Hargai Beda Pilihan, Bupati Inhu Minta UAS Doakan Seluruh Paslon
- 51 Paket Sembako di Kontrakan Bandar Narkoba Simon Siahaan Masuk Pidana Pilkada
- Alasan Nyaman, Masyarakat Ekstrans Alihkan Dukungan ke Mursini


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com