Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Kamis, 3 Desember 2020 20:52
Tersangka Pidana Pilkada, Besok Berkas Simon Siahaan Dilimpahkan Kejari Pelalawan

Kamis, 3 Desember 2020 19:03
Enam Pasien Positif Covid-19 Kuansing Dinyatakan Sembuh

Kamis, 3 Desember 2020 19:00
Bawaslu RI-Kapolda Riau Lepas 50 Armada Tim Patroli Money Politic di Rokan Hulu

Kamis, 3 Desember 2020 18:58
Rambah Kawasan TNTN, KUD Tani Bahagia Di-Legal Standing

Kamis, 3 Desember 2020 18:58
Update Covid-19, Positif 179, Sembuh 161

Kamis, 3 Desember 2020 15:57
Bengkalis Siapkan Rp305 M untuk Penanggulangan Covid-19

Kamis, 3 Desember 2020 15:18
OJK: Masa Pandemi, Premi Asuransi di Riau Capai 1,583 Triliun

Kamis, 3 Desember 2020 15:15
Survey Charta Politika: Zukri-Nasarudin Unggul di Pilkada Pelalawan

Kamis, 3 Desember 2020 14:51
Transparansi BPHTB, Bapenda Bengkalis dan IPPAT Sepakat Lakukan Kerja Sama

Kamis, 3 Desember 2020 12:56
DLHK Pekanbaru Ajak Seluruh Masyarakat Nabung Sampah

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 13 Oktober 2020 08:34
DKPP RI Siap Tampung Aduan Jika Temukan Pelanggaran Penyelenggara Pemilu

DKPP siap tampung aduan pelanggaran penyelenggara pemilu. Bahkan siapapun dapat menyampaikan aduan.

Riauterkini - PEKANBARU - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memastikan pihaknya siap menampung aduan terkait penemuan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu). Bahkan siapa saja dapat mengadukan pelanggaran tersebut.

Hal ini disampikan langsung oleh Komisioner DKPP RI Prof Dr Teguh Prasetya dalam gelaran Ngetren (Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu Dengan Media), Senin (12/10/20) di Pangeran Hotel Pekanbaru.

Ia menjelaskan, aduan jika terdapat pelanggaran oleh penyelenggara pemilu sangat penting, karena berkaitan dengan menjaga suara masyarakat banyak dan itu ada sanksi pidananya.

"Jika masyarakat menemukan adanya pelanggaran pada Pemilu silahkan membuat laporan dan akan langsung di telusuri oleh pihak DKPP," terangnya.

"Siapapun boleh mengadukan pelanggaran pemilu, baik masyarakat, partai politik maupun peserta politik yang akan lansung ditindak lanjuti dengan cepat," tambahnya.

Lanjutnya, sesuai etika maupun kode etik penyelenggara pemilu, Teguh juga telah mengingatkan pada seluruh jajaran penyelenggara mulai dari, KPU, Bawaslu, TIM Pemeriksa Daerah (TPD) dan lainya untuk menjalankan tugas sesuai kodek etik. Bahkan Ia mewanti-wanti agar jangan pernah tergoda dengan apapun godaan dalam pelaksanaan pemilu. Sebab, dalam pemilu itu akan ada berbagai pihak yang mencoba berbagai cara untuk mendapatkan kemenangan meskipun dengan cara kotor.

"Karena itu kita terus mengingatkan seluruh jajaran KPU, Bawaslu maupun TPD agar tetap tegar, tenang dan jangan pernah tergoda," katanya.

Dikesempatan yang sama, Tenaga Ahli DKPP RI, Suparmin SH MH, mengatakan di wilayah Riau pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ini, masih cukup rendah di pulau Sumatera. "Ada beberapa masalah yang kita terima itu sudah kita tindak lanjuti. Namun jika dibandingkan daerah lain Riau masih rendah pelanggaran oleh penyelenggara pemilu," terangnya.

Sedangkan Tim Pemeriksa Daerah DKPP, Abdul Hamid menambahkan kode etik sangat penting diketahui baik oleh penyelenggara pemilu ataupun masyarakat.

" Kode etik ini adalah sarana untuk mengawal penyelenggaraan pemilu atau bahkan juga pilkada seperti yang saat ini diselenggarakan di 9 kabupaten di Riau," tandasnya.***(arl)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Bawaslu RI-Kapolda Riau Lepas 50 Armada Tim Patroli Money Politic di Rokan Hulu
- Survey Charta Politika: Zukri-Nasarudin Unggul di Pilkada Pelalawan
- Ridi-Habibi Siap Sulap Pangkalan Kerinci Jadi Icon Pelalawan
- Polres dan Bawaslu Gelar Apel Siaga Anti Money Politic
- Pengamat Politik Sebut Visi Misi Halim-Komperensi Sesuai Kebutuhan Masyarakat
- Besok, Bawaslu dan Polisi se Riau Patroli Money Politik
- GPBR Laporkan Kejanggalan Ijazah Dua Cabup Rohil ke Polda dan Kejati Riau
- Diduga Dukung Paslon, Tim Pengacara KBS Minta Bawaslu Tindak PD
- Divonis Bersalah, Sekretaris Nahdatul Ulama Inhu Banding
- IPKR Inhil Tolak Tegas Wacana Pelarangan Ekspor Kelapa ke Luar Negeri
- Prioritas Tetap Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan,
Wakil Ketua DPRD Riau Sahkan APBD Riau 2021 Rp9,32 Triliun

- Dugaan Halangi-halangi Kampanye, Sentra Gakkumdu Bengkalis Naikkan Status ke Penyidikan
- Pilkada Bengkalis, APK Paslon "Berserak" di Jalan Tak Kunjung Ditertibkan
- Hamdani Reses di Perumahaan Dwi Utama Permai, Masyarakat Keluhkan Tapal Batas, Dan Pengurusan KTP
- Terima APBD 2021, Fraksi PKB DPRD Inhu Tidak Tanggung Jawab Atas Anggaran BTT
- Insentif RT/RW belum Dibayarkan, DPRD Pekanbaru Segera Panggil Pemkot
- Mursini-Indra Putra Berburu Waktu Memenuhi Antusias Pendukung
- Hargai Beda Pilihan, Bupati Inhu Minta UAS Doakan Seluruh Paslon
- 51 Paket Sembako di Kontrakan Bandar Narkoba Simon Siahaan Masuk Pidana Pilkada
- Alasan Nyaman, Masyarakat Ekstrans Alihkan Dukungan ke Mursini


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com