Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Kamis, 3 Desember 2020 19:03
Enam Pasien Positif Covid-19 Kuansing Dinyatakan Sembuh

Kamis, 3 Desember 2020 19:00
Bawaslu RI-Kapolda Riau Lepas 50 Armada Tim Patroli Money Politic di Rokan Hulu

Kamis, 3 Desember 2020 18:58
Rambah Kawasan TNTN, KUD Tani Bahagia Di-Legal Standing

Kamis, 3 Desember 2020 18:58
Update Covid-19, Positif 179, Sembuh 161

Kamis, 3 Desember 2020 15:57
Bengkalis Siapkan Rp305 M untuk Penanggulangan Covid-19

Kamis, 3 Desember 2020 15:18
OJK: Masa Pandemi, Premi Asuransi di Riau Capai 1,583 Triliun

Kamis, 3 Desember 2020 15:15
Survey Charta Politika: Zukri-Nasarudin Unggul di Pilkada Pelalawan

Kamis, 3 Desember 2020 14:51
Transparansi BPHTB, Bapenda Bengkalis dan IPPAT Sepakat Lakukan Kerja Sama

Kamis, 3 Desember 2020 12:56
DLHK Pekanbaru Ajak Seluruh Masyarakat Nabung Sampah

Kamis, 3 Desember 2020 09:49
Disdukcapil Kuansing Serahkan e -KTP ke Warga Toar

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 12 Oktober 2020 21:35
Diduga Langgar Kode Etik, DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU Dumai Besok

Ketua dan Anggota KPU Kota Dumai diduga melanggar kode etik penyelenggaraan Pemilu. DKPP berencana sidangkan besok.

Riauterkini - PEKANBARU - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) rencananya akan menggelar akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), besok Selasa (12/10/20). Dalam hal ini DKPP akan memeriksa Ketua dan anggota KPU kota Dumai sesuai dengan aduan perkara nomor 94-PKE-DKPP/lX/2020.

Mereka adalah Darwis, Edi Indra, Siti Khadijah, Parno, dan Syafrizal masing-masing sebagai Teradu I-V yang dilaporkan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Dumai yakni Zulfan, Supratman. dan Agustri sebagai Pengadu I, II. dan Ill.

Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno menjelaskan mereka diadukan dengan dugaan tidak profesional dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dalam menerbitkan Surat KPU Kota Dumai Nomor 260/HK407.1-SD/1472/KotaNlI/2020 tentang Rapid Test atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) tanggal 16 Juli 2020.

"Menurut Pengadu, mereka diduga menyalahgunakan wewenangnya dengan langsung memberikan sanksi kepada Deky Indrawan selaku Anggota PPS Bintan untuk tidak melaksanakan kegiatan pemilihan, apabila belum melaksanakan rapid test. Sementara berdasarkan konfirmasi alat bukti dan kajian yang dilakukan oleh para Teradu diketahui bahwa para Teradu belum pernah melakukan teguran sebelumnya kepada Deky Indrawan atau koordinasi dengan para Pengadu terkait pemberian sanksi," ungkapnya.

Sementara, agenda dalam sidang tersebut yakni mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta saksi-saksi atau pihak terkait yang dihadirkan.

"DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni Iima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar," tambahnya.

Sidang ini sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) den (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Dimana dalam pelaksanaanya sidang akan dipimpin Anggota DKPP bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Riau.

Rencananya sidang akan digelar di Kantor Bawaslu Provinsi Riau. Jl. Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru.

"Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka, artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan Iangsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP." tambahnya.

Sementara, sebagai bentuk dukungan memutus mata rantai penyebaran dan penularan covid-19, pihaknya menyediakan fasilitasi tes rapid bagi seluruh pihak yang hadir dalam sidang ini. Tes rapid dilakukan satu jam sebelum sidang dimulai.

"Bagi pihak yang mendapat hasil reaktif. kami wajibkan mengikuti sidang secara virtual di luar ruangan sidang,"tandasnya.*(arl)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Bawaslu RI-Kapolda Riau Lepas 50 Armada Tim Patroli Money Politic di Rokan Hulu
- Survey Charta Politika: Zukri-Nasarudin Unggul di Pilkada Pelalawan
- Ridi-Habibi Siap Sulap Pangkalan Kerinci Jadi Icon Pelalawan
- Polres dan Bawaslu Gelar Apel Siaga Anti Money Politic
- Pengamat Politik Sebut Visi Misi Halim-Komperensi Sesuai Kebutuhan Masyarakat
- Besok, Bawaslu dan Polisi se Riau Patroli Money Politik
- GPBR Laporkan Kejanggalan Ijazah Dua Cabup Rohil ke Polda dan Kejati Riau
- Diduga Dukung Paslon, Tim Pengacara KBS Minta Bawaslu Tindak PD
- Divonis Bersalah, Sekretaris Nahdatul Ulama Inhu Banding
- IPKR Inhil Tolak Tegas Wacana Pelarangan Ekspor Kelapa ke Luar Negeri
- Prioritas Tetap Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan,
Wakil Ketua DPRD Riau Sahkan APBD Riau 2021 Rp9,32 Triliun

- Dugaan Halangi-halangi Kampanye, Sentra Gakkumdu Bengkalis Naikkan Status ke Penyidikan
- Pilkada Bengkalis, APK Paslon "Berserak" di Jalan Tak Kunjung Ditertibkan
- Hamdani Reses di Perumahaan Dwi Utama Permai, Masyarakat Keluhkan Tapal Batas, Dan Pengurusan KTP
- Terima APBD 2021, Fraksi PKB DPRD Inhu Tidak Tanggung Jawab Atas Anggaran BTT
- Insentif RT/RW belum Dibayarkan, DPRD Pekanbaru Segera Panggil Pemkot
- Mursini-Indra Putra Berburu Waktu Memenuhi Antusias Pendukung
- Hargai Beda Pilihan, Bupati Inhu Minta UAS Doakan Seluruh Paslon
- 51 Paket Sembako di Kontrakan Bandar Narkoba Simon Siahaan Masuk Pidana Pilkada
- Alasan Nyaman, Masyarakat Ekstrans Alihkan Dukungan ke Mursini


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com