Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 5 Juni 2020 22:12
Riau Urutan Kedua Angka Kesembuhan Covid-19 di Indonesia

Jum’at, 5 Juni 2020 21:56
Kapolsek Bantan, Bengkalis Dimutasi

Jum’at, 5 Juni 2020 21:53
Syamsudin Uti Ditunjuk Jadi Plt Ketua Umum PW KBB Riau

Jum’at, 5 Juni 2020 21:09
Lomba Video Inovasi New Normal Tingkat Nasional, Bupati Inhil Seleksi 7 Video Terbaik

Jum’at, 5 Juni 2020 19:15
PT Ekadura Indonesia Rohul Inovasi Pelayanan Pendidikan di Tengah Pandemi Covid-19

Jum’at, 5 Juni 2020 18:46
Antisipasi Gas Berbahaya, Penggalian Sumur Bor di Lirik Inhu Dihentikan

Jum’at, 5 Juni 2020 18:37
Kasus Pasien Positif Covid-19 Kembali Dilaporkan Nihil, Satu Sembuh

Jum’at, 5 Juni 2020 18:24
Kapolres Rohul Edukasi Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan Menuju Fase New Normal

Jum’at, 5 Juni 2020 18:23
Suhu Badan Dicek, Gubri Apresiasi Jemaah Jalankan Protokol Kesehatan

Jum’at, 5 Juni 2020 17:10
Gubri dan BPKP Launcing Aplikasi Mata Bansos

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 31 Maret 2020 17:44
Pilkada Serentak Ditunda, KPU Rekomendasi 3 Opsi

Disepakatinya penundaan pilkada serentak oleh 5 lembaga negara, KPU mengajukan 3 Opsi jadwal pelaksanaan pilkada serentak.

Riauterkini-PEKANBARU-Waktu Pemilihan/pilkada 2020 disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat (6), Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September Tahun 2020. Tetapi, dengn adanya bencana nasional yang disebabkan Covid 19, telah dicapai kesepakatan 30 Maret 2020 antara lima lembaga yaitu Komisi II, Kemendagri, KPU RI, Bawaslu RI, DKPP bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak ditunda.

Hal itu disampaikan Komisioner KPU Riau, Nugroho Noto Susanto Selasa (31/3/20). Menurutnya, dengan adanya penundaan pemilihan 2020, maka akan ada pemilihan lanjutan yang waktunya akan ditentukan kemudian.

"Karena Pemilihan Lanjutan, maka dimaknai dua hal. Pertama, tahapan yang sudah berjalan tetap berlaku atau legitimate. Kedua, tahapan yang tertunda akan dilanjutkan pada waktu yang telah disepakati kemudian," jelasnya.

Terkait waktu Pemilihan lanjutan, tambah Nugroho, KPU RI telah mengusulkan tiga Opsi kepada pemerintah dan komisi II. Opsi A adalah Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020 (Ditunda sekitar 3 bulan). Opsi B adalah Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 202 (Ditunda sekitar 6 bulan). Opsi C adalah Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 (Ditunda sekitar 12 bulan).

Konsekuensi adanya perubahan jadwal tersebut menurut Nugroho DPR dan Pemerintah perlu melakukan revisi UU tentang Pemilihan atau Pemerintah dapat menerbitkan Perppu tentang Pemilihan. Pemerintah Daerah harus mengantisipasi kembali Anggaran penyelenggaraan Pemilihan pada tahun 2021. Aturan pelaksanaan Pemilihan perlu dilakukan perubahan baik itu Peraturan KPU maupun Surat Keputusan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Serentak. KPU harus segera melakukan penyesuaian terhadap setiap tahapan penyelenggaran Pemilihan Serentak. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri harus melakukan perubahan Peraturan Menteri dalam Negeri beserta turunannya yang mengatur tentang Pemilihan dan Sosialisasi Pemilihan Serentak Tahun 2021 perlu dilakukan kembali agar masyarakat mengetahui tanggal pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2021.

Terkait UU no 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati /Wakil Bupati, Walikota /Wakil Walikota bahwa waktu pemungutan suara itu ditentukan oleh Undang undang, sehingga jika ingin mengubah jadwal, harus mengubah UU melalui revisi UU tersebut atau pemerintah menerbitkan PERPPU, Nugroho mengatakan bahwa terhadap rencana PERPPU yang akan dibuat pemerintah, KPU RI telah mengusulkan beberapa norma hukum yang dapat dimasukan apabila akan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU).

Norma hukum yang diusulkan adalah Pasal 122 ayat (3) dan (4) UU Nomor 8 Tahun 2015, Usulan norma hukum yang disampaikan adalah sepanjang berkaitan dengan pihak yang berwenang dalam penetapan Pilkada lanjutan atau Pilkada susulan adalah KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Norma kedua adalah Pasal 201 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016, KPU mengusulkan untuk dilakukan revisi dengan substansi bahwa waktu pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan oleh KPU.

"Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan fleksibilitas dalam penentuan waktu pemungutan suara tanpa harus mengubah UU atau menerbitkan PERPPU melainkan hanya melakukan perubahan pada Peraturan KPU saja,"jelasnya.*(H-we)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- HM Rais Berpotensi Besar Dampingi Adi Sukemi Maju di Pilkada Pelalawan
- KPU Riau Gelar Rapat Persiapan Pilkada Lanjutan 2020 Sekaligus Halal bi Halal
- DPD PAN Rohul Rekomendasikan Hamulian-Teddy Sebagai Bacalon Bupati dan Wabup di Pilkada 2020
- Kisruh Pemotongan Gaji Honorer di Bengkalis, Dewan Minta Segera Dicarikan Solusi
- Paripurna Ranperda RDTR Kawasan Perkotaan Siak, Bupati Alfedri Apresiasi Dukungan Pansus DPRD
- Pengamat Sebut Demokrat Bisa PAW Dedet karena Sakit dan Desakan Publik
- Kisruh, Hendri Munif : Demi Warga Kota, Pemko dan DPRD Pekanbaru Harus Kembali Duduk Bersama
- Wakili Chairul Anwar, Khairul Umam Distribusikan Ratusan Sembako ke Bengkalis
- Ikuti Video Conference PSBB, Khairul Umam : Mari Bekerjasama Demi Kepentingan Bersama
- Koordinasi Perkembangan Pilkada, Sat Intelkam Polres Rohil Sambangi Bawaslu
- KPU Siapkan Tahapan dan Tata Cara Pilkada 2020
- Kandidat Kepala Daerah di Riau Terpantau Kampanye Bansos
- Jelang Penerapan PSBB di Bengkalis, Politisi PAN Ingatkan Tanggung Jawab Pemerintah
- Gandeng BUMN, Chairul Anwar Sebar APD di 7 Kabupaten dan Kota di Riau
- Lantaran Sakit, Fitra Sarankan Noviwaldy Jusman mengundurkan diri
- Dugaan Pencemaran Udara, DPRD Inhu Laporkan PT PAS
- Awasi Penyaluran BLT, Sekretaris Komisi I DPRD Bengkalis Turun Gunung
- Sidak ke PT PAS, Komisi III DPRD Inhu Temukan Dugaan Pencemaran Udara
- DPD Golkar Pelalawan Siapkan 50 Ribu Paket Sembako untuk Warga Terdampak Covid-19
- Bawaslu Riau Launching SKPP


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com