Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Kamis, 12 Desember 2019 21:32
14 Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Bengkalis Ikuti Tes Kompetensi

Kamis, 12 Desember 2019 21:29
Empat Warga Medan Diduga Korban Perdagangan Manusia Dipulangkan

Kamis, 12 Desember 2019 21:27
PUPR, TP4D dan Inspektorat Tinjau Hasil Pekerjaan Proyek di Pulau Bengkalis

Kamis, 12 Desember 2019 21:20
10 Ekor Sapi Warga Pelalawan Digasak Kawanan Maling Bersenpi

Kamis, 12 Desember 2019 21:07
Ketua DPRD Kuansing Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Kenegerian Siberakun dan Benai

Kamis, 12 Desember 2019 20:58
Demo di Mabes Polri,
Massa AMPUN Tuntut Tangkap dan Adili Muhammad, Terduga Aktor Intelektual Korupsi Rp2,6 M PDAM Inhil


Kamis, 12 Desember 2019 07:47
Lantik Kades Terpilih, Bupati Kuansing Berpesan Agar Menjaga Kepercayaan Masyarakat

Kamis, 12 Desember 2019 07:41
Seorang PNS di Bengkalis Tewas Gantung Diri di Kamar Mandi

Kamis, 12 Desember 2019 07:36
Sejak Dilantik, Ketua Komisi III DPRD Kuansing Komit Peduli Rakyat

Kamis, 12 Desember 2019 07:27
Jejak Harimau Kian Banyak Muncul di Ujung Jalan Riau

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 18 Juli 2019 12:57
Kelak Perda KLA Jadi Dasar Kebijakan Pembangunan Bebasis Hak Anak di Pekanbaru

DPRD Pekanbaru sedang membahas Ranperda KLA. Setelah disahkan jadi dasar kebijakan pembangunan berbasis hak anak.

Riauterkini - PEKANBARU- Ketua Panitia Khusus Ranperda Kota Layak Anak (KLA) DPRD Kota Pekanbaru Dian Sukheri menilai, keberadaan Perda KLA nantinya merupakan perda yang sangat ditunggu-tunggu dan nilai sangat penting bagi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, agar setiap kebijakan pembangunan yang dibuat berbasis atau memenuhi hak-hak anak itu sendiri.

Pasalnya menurut Dian, Kabupaten/Kota dikatakan layak anak apabila sudah menuhi 24 indikator yang mencerminkan lima klaster hak anak, diantaranya yakni adanya payung hukum seperti Perda untuk menjamin hak-hak anak terpenuhi. Untuk itu, pihak DPRD dan pihak Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini DPPPA Pekanbaru terus melakukan pematangan pembahasan dan ditargetkan segera dilakukan pengesahan.

"Yang diinginkan dari perda ini adanya jaminan bahwa proses pembangunan harus ramah dan memperhatikan kebutuhan hak anak. Perda ini nantinya juga dibutuhkan opd-opd lain untuk membuat kebijakan pembangunan yang beroreantasi terhadap kebutuhan anak," Ungkap Dian Sukheri, Kamis (18/7/2019).

Makanya lanjut Dian lagi, perda ini dirasakan sangat penting dan realisasinya perlu dikawal dan disosialisasi lagi semua pihak termasuk masyarakat mengatahui pasti apa saja yang menjadi hak-hak anak.

"Jika di kota-kota besar ada masjid layak anak, sekolah ramah anak, teramsuk juga rumah sakit mereka juga menyediakan fasilitaas-fasilitas anak yang sesuai standar kebutuhan anak yang dianggab dilayani dengan baik. Makanya dengan adanya Perda ini nantinya semua liding sektor bisa disosialisasikan hak-hak anak itu apa saja karena kita yakin tidak semua yang mengetahui itu," Imbuh Dian lagi.

Dian optimis Pekanbaru bisa dikatakan kota layak anak jika semua pemangku kepentingan berkomitmen untuk mendukung. Mulai dari pimpinan daerah, jajaran perangkat daerah, legislatif, penegak hukum (polisi, kejaksaan, pengadilan), media, lembaga masyarakat, dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, orangtua dan keluarga, anak-anak, dan seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

"Butuh komitmen kita semua, tidak hanya pemerintah atau dprd saja, bahkan masyarakat sekalipun harus berperan aktif untuk bersama-sama memenuhi apa yang menjadi hak anak," Pungkas Dian.

Untuk diketahui 5 Klaster hak-hak anak yang harus dipenuhi diantaranya yakni:  Pertama, Hak sipil dan kebebasan, yakni hak untuk memiliki akte kelahiran, kebebasan memeluk agama dan kepercayaan serta beribadat menurut keyakinan masing-masing. 

Kedua, Keluarga dan pengasuhan alternatif yakni ketahanan keluarga di tengah arus informasi dan ancaman-ancaman bagi anak serta ketidakpahaman orangtua/wali. Ketiga kesehatan dan kesejahteraan sosial yakni untuk anak-anak telantar dan yang memerlukan perlindungan khusus. Yang ke empat pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya. Dan yang terakhir perlindungan khusus terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus, berhadapan masalah hukum, korban kekerasan, korban bencana dan lainnya. (dan)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- 14 Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Bengkalis Ikuti Tes Kompetensi
- Sejak Dilantik, Ketua Komisi III DPRD Kuansing Komit Peduli Rakyat
- Ketua DPRD Eet Minta Gubri Evaluasi OPD yang Minim Penyerapan Anggaran
- Bupati Kuansing Lantik 10 Kades Terpilih di Kecamatan Kuantan Tengah
- Dugaan Oknum ASN Kerap Mangkir, DPRD Inhu Segera Panggil Badan Kesbangpol
- Golkar Riau Beri Lampu Hijau Tiga Kadernya Bertarung di Pilkada Pelalawan
- Sungai Kuantan Meluap, Ketua DPRD Kuansing Himbau Warga Waspada
- 12 Kandidat Balon Bupati Wabup Bengkalis Daftar Penjaringan ke PKB
- Penjaringan Pilkada 2020 Kuansing, PKB Laksanakan Fit and Proper Test Kandidat Kepala Daerah
- Reses DPRD Bengkalis, Syaiful Ardi Serap Aspirasi Warga dan Bantu Rumah Ibadah
- Tunaikan Aspirasi, Anggota DPRD Bengkalis Ini Haru Serahkan Ambulance di Desa Palkun
- Tampung Aspirasi, Anggota DPRD Bengkalis Ini Bagi Beras dan Mesin Air di Kembung Luar
- Ketua DPD Golkar Kuansing Hadiri Munas X Partai Golkar di Jakarta
- Tumbuhkan Ekonomi, Masuri Mendaftar Penjaringan Balon Bupati Bengkalis ke PKB
- "Kenduri Kampung" Resesnya Wakil Ketua DPRD Bengkalis Asal Rupat
- Reses Perdana, Ketua DPRD Bengkalis Sampaikan Tugas Parlemen
- Merangkul, Kasmarni Daftar Penjaringan Balon Bupati Bengkalis ke PKB
- Reses, Anggota DPRD Bengkalis Perjuangkan Kesejahteraan Guru Honor Madrasah Ditambah
- Bupati Kuansing Terima Kunjungan Komisi II DPRD Riau
- PKB Buka Penjaringan Balon Bupati dan Wabup Bengkalis


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com