Home > Lingkungan >>
Berita Terhangat..
Kamis, 3 Desember 2020 20:52
Tersangka Pidana Pilkada, Besok Berkas Simon Siahaan Dilimpahkan Kejari Pelalawan

Kamis, 3 Desember 2020 19:03
Enam Pasien Positif Covid-19 Kuansing Dinyatakan Sembuh

Kamis, 3 Desember 2020 19:00
Bawaslu RI-Kapolda Riau Lepas 50 Armada Tim Patroli Money Politic di Rokan Hulu

Kamis, 3 Desember 2020 18:58
Rambah Kawasan TNTN, KUD Tani Bahagia Di-Legal Standing

Kamis, 3 Desember 2020 18:58
Update Covid-19, Positif 179, Sembuh 161

Kamis, 3 Desember 2020 15:57
Bengkalis Siapkan Rp305 M untuk Penanggulangan Covid-19

Kamis, 3 Desember 2020 15:18
OJK: Masa Pandemi, Premi Asuransi di Riau Capai 1,583 Triliun

Kamis, 3 Desember 2020 15:15
Survey Charta Politika: Zukri-Nasarudin Unggul di Pilkada Pelalawan

Kamis, 3 Desember 2020 14:51
Transparansi BPHTB, Bapenda Bengkalis dan IPPAT Sepakat Lakukan Kerja Sama

Kamis, 3 Desember 2020 12:56
DLHK Pekanbaru Ajak Seluruh Masyarakat Nabung Sampah


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 30 Juni 2020 20:23
Polda Riau Himbau PKS Tak Ambil TBS Sawit dari TNTN

Masih berlangsungnya pasokan TBS Sawit dari KUD Tani Bahagia ke PT SSR, Kapolda Riau sudah himbau agar PKS tak ambil TBS dari kebun dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

Riauterkini-PEKANBARU-Terkait perambahan di kawasan konservasi Taman Nasional Tessonilo, Kapolda Riau melalui surat bernomor B/612/II/2017/Reskrimsus sudah menghimbau agar semua perusahaan kelapa sawit (PKS) di Riau tidak mengambil/atau menerima tandan buah segar (TBS) sawit dari kawasan Taman Nasional Tessonilo (TNTN).

Ada 3 hal yang dihimbau oleh Kapolda Riau dalam surat himbauan tersebut. Pertama adalah perusahaan pabrik kelapa sawit (PKS) tidak menerima TBS sawit dari kebun sawit yang berada di kawasan TNTN. Kedua adalah tidak menguasai dan memperjualbelikan bahkan menyimpan hasil dari perkebunan sawit yang berada di kawasan TNTN. Ketiga adalah tidak membeli atau mengolah hasil dari kebun sawit di dalam kawasan TNTN.

Hal itu dibenarkan Humas Polda Riau, Kombespol Sunarto beberapa waktu lalu. Menurutnya himbauan itu diterbitkan dan ditandatangani Kapolda Riau tahun 2017. Terbitnya himbauan itu karena maraknya terjadi perambahan di kawasan TNTN.

"Iya, himbauan tersebut diterbitkan pada tahun 2017 lalu," terangnya.
Ketika diinfokan bahwa bahwa perambahan masih terjadi hingga saat ini, Kombespol Sunarto menyayangkan terjadinya perambahan yang merusak kawasan tutupan hutan di TNTN. Ia minta perambahan yang masih terjadi diinfokan ke Kementrian Kehutanan RI.

Pasok 150 Ton Perhari

Seperti dirilis Riauterkini sebelumnya, menurut Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Taman Nasional Tessonilo (PPNS BTNTN), Iskandarsyah pada tahun 2014 KUD Tani Bahagia telah berkerja sama dengan PT, Swakarsa Sawit Raya (SSR) untuk pembelian TBS milik KUD Tani Bahagia. Dalam perjanjian kontrak tersebut, disepakati KUD Tani Bahagia memasok kebutuhan TBS Sawit ke PT SSR dengan target Delevery Order TBS mencapai 100 -150 ton perhari.

Padahal, KUD Tani Bahagia telah melakukan kegiatan perkebunan semenjak tahun 1998-1999 di kawasan HPT Tesso Nilo konsesi PT RPI dan PT. Inhutani IV. Hal ini dapat di telusuri dari dokumen surat antara Pemda Inhu, BPN, Kanwil Kehutanan Riau, Dinas Kehutanan Riau, PT. Inhutani IV, PT Rimba Peranap Indah.

"Berdasarkan ketentuan UU No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) telah diatur ancaman yang cukup tegas terhadap industri pengolahan kelapa sawit untuk tidak membeli, memasarkan, dan atau mengolah hasil kebun yang patut diduga berasal dari kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e berbunyi: “Setiap orang dilarang: e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin," terangnya.

Terhadap industri pengolahan kelapa sawit yang terbukti membeli, memasarkan, dan atau mengolah hasil kebun yang patut diduga berasal dari kawasan hutan, Iskandar mengatakan bahwa dapat diancam sesuai Pasal 93 ayat (3) huruf c berbunyi “Korporasi yang: c. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.*(H-we)

Loading...



Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Rambah Kawasan TNTN, KUD Tani Bahagia Di-Legal Standing
- DLHK Pekanbaru Ajak Seluruh Masyarakat Nabung Sampah
- Kementerian LHK Berikan Penghargaan Lifetime Achievement Award kepada Alm Haidir Anwar Tanjung
- Bupati Kuansing Imbau Warga Waspada Banjir
- Berita dan Video,
Masyarakat Rohil Diimbau Waspada Terhadap Banjir

- Polda Riau dan Gakkum KLHK Tindak Puluhan Sawmill Penampung Kayu Ilegal dari SM Rimbang Baling
- Sahabat Tagana Pantau Debit Air, Warga Diminta Waspada Banjir


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com