Riauterkini-BENGKALIS– Upaya memperkuat perlindungan hukum terhadap aset dan kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) terus dilakukan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait pendampingan hukum, Rabu (6/5/26).

Penandatanganan berlangsung di Aula Kantor Kejari Bengkalis, Jalan Pertanian, dan dilakukan langsung oleh Kepala Kejari Bengkalis, Nadda Lubis serta Kepala Disdagperin Bengkalis, Zulpan. Penandatanganan MoU turut disaksikan Wakil Bupati (Wabup) Bengkalis, H. Bagus Santoso.

Kajari Bengkalis Nadda Lubis menegaskan pentingnya kepercayaan pemerintah daerah kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menangani persoalan hukum, baik berupa gugatan maupun sengketa aset.

Ia mencontohkan kasus kios pasar di Jalan Sudirman, Duri, yang diklaim sebagai milik pribadi. Menurutnya, melalui peran JPN, aset tersebut dapat diperjuangkan agar kembali menjadi hak pemerintah daerah.

“Yang penting Pemda mempercayakan kepada kami sebagai JPN jika ada gugatan dan persoalan lainnya. Termasuk kasus aset seperti kios pasar di Duri, tentu saja kita juga sebagai pemerintah akan membantu sesuai mekanismenya,” ujarnya.

Nadda juga berharap kerja sama ini tidak berhenti pada seremoni penandatanganan semata. Ia mendorong perangkat daerah untuk aktif menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) apabila menghadapi persoalan hukum yang segera membutuhkan pendampingan.

Sementara itu, Kepala Disdagperin Bengkalis Zulpan menyampaikan bahwa MoU ini merupakan kelanjutan dari kerja sama yang telah terjalin sebelumnya.

“Alhamdulillah, ini melanjutkan kerja sama yang sudah ada. Ke depan kita berharap pendampingan hukum ini bisa membantu menyelesaikan persoalan, seperi khususnya terkait aset di wilayah Duri,” ungkapnya.

Di kesempatan yang sama, Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso menilai peran JPN sangat strategis dalam mendukung kinerja pemerintah daerah, terutama dalam memberikan perlindungan hukum.

Ia berharap MoU tersebut dapat menjadi pedoman bersama dalam mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi, sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi.

“Kami optimis MoU ini menjadi komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta meminimalisir potensi permasalahan hukum ke depan,” katanya.

Turut mendampingi Kajari Bengkalis, Kasi Datun Sri Madona Rasdy, Kasi Intelijen Wahyu Ibrahim.***(dik)