Riauterkini-​SIAK – Polemik kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di Kabupaten Siak kian meresahkan warga.

Meski Pemerintah Kabupaten Siak mengklaim stok BBM dalam kondisi aman, kenyataan di lapangan menunjukkan masyarakat kesulitan mendapatkan bahan bakar hingga memicu antrean mengular di berbagai SPBU dan APMS.

​Pantauan di lapangan menunjukkan antrean kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, meluap hingga ke badan jalan.

Arifin, seorang warga Kecamatan Siak, mengaku harus menghabiskan waktu lebih dari satu jam hanya untuk mengisi penuh tangki sepeda motornya.

​"Saya antre lebih dari satu jam hanya untuk mengisi penuh motor Beat," keluh Arifin, Selasa (5/5/26).

​Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kabupaten Siak, Tengku Musa, menjelaskan, secara teknis kuota BBM untuk wilayah Siak sebenarnya mencukupi. Namun, terjadi lonjakan permintaan akibat migrasi konsumen.

​"Secara umum stok cukup. Namun, pengguna BBM non-subsidi banyak yang beralih ke BBM subsidi karena kenaikan harga yang cukup signifikan," ujar Musa.

​Selain migrasi konsumen, faktor lain yang memperparah keadaan adalah hilangnya Pertalite di tingkat pengecer.

Hal ini merupakan dampak dari pengetatan aturan yang melarang pengecer mengambil BBM di SPBU. Di beberapa titik yang masih menyediakan Pertalite eceran, harga terpantau melonjak dari Rp12.000 menjadi Rp13.000 per liter.

​Kebijakan larangan pengecer ini memukul warga yang tinggal jauh dari pusat distribusi. Seperti warga di Kecamatan Sungai Apit, seperti di Kampung Mengkapan, Sungai Rawa, Rawa Mekar Jaya, hingga Penyengat, kini harus menempuh perjalanan jauh ke APMS Teluk Mesjid hanya untuk mendapatkan BBM.

​Sebagai gambaran, warga Kampung Mengkapan setidaknya harus menempuh waktu 30 menit perjalanan menuju titik pengisian terdekat.

​ Menanggapi kegaduhan ini, Bupati Siak bersama Forkopimda berencana menggelar rapat koordinasi dengan mengundang pihak Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

​"Kami akan mencari solusi terkondisi. Dalam aturan BPH Migas, sebenarnya ada solusi untuk daerah terpencil melalui pembentukan sub-penyalur resmi. Inilah yang sedang kami rapatkan," pungkas Musa.***(Adji)