Riauterkini-PELALAWAN - Polisi menetapkan tiga orang pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Bersama, Desa Air Emas, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan sebagai tersangka kasus korupsi dana Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tahun 2020. Ketiganya diduga menggelapkan dana Rp 1,2 miliar lebih menggunakan SPJ fiktif.

Ketiga tersangka yakni HSS alias Hendra (48), mantan Ketua KUD, MK (35), mantan sekretaris, dan APR alias Pito (35), mantan bendahara. Mereka kini resmi ditahan usai menjalani pemeriksaan intensif oleh Satreskrim Polres Pelalawan.

“Dalam perkara ini, kami sudah menetapkan tiga orang tersangka kasus korupsi dana program PSR untuk KUD Karya Bersama Desa Air Emas Ukui. Semuanya pengurus koperasi,” kata Wakapolres Pelalawan, Kompol Asep Rahmat, SIK dalam konferensi pers di Mapolres Pelalawan, Senin (16/6/2025) sore.

Kasus ini bermula saat KUD Karya Bersama mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 10,59 miliar dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada 2020. Dana tersebut diberikan untuk peremajaan sawit milik 147 warga dengan total lahan 353 hektare.

Namun dalam pelaksanaannya pada 2021, sebanyak 21 petani dengan lahan seluas 41,8 hektare mengundurkan diri dari program. Meski begitu, para pengurus KUD tetap mengajukan pencairan dana secara penuh ke BPDPKS.

Mereka diduga membuat laporan pertanggungjawaban dan invoice fiktif untuk mencairkan dana sekitar Rp 1,25 miliar.

“Uang hasil korupsi itu dibagi-bagi ketiga tersangka untuk kepentingan pribadi. Bahkan dua dari mereka, HSS dan MK, sempat melarikan diri sebelum akhirnya kami lakukan upaya paksa,” ungkap Kasat Reskrim Iptu I Gede Yoga Eka Pranata menambahkan.

Hasil audit dari BPKP menunjukkan kerugian negara mencapai Rp 1.254.234.000 akibat aksi rasuah ini. Dari hasil penyidikan, polisi juga berhasil menyita uang tunai Rp 410 juta dari rekening penampung milik KUD.

Penyelidikan kasus ini sendiri dimulai sejak 2022 usai polisi menerima laporan masyarakat. Total 49 orang saksi telah diperiksa, termasuk dari unsur perangkat desa, pemilik kebun, Disbunak Pelalawan, Disbunak Riau, hingga pihak bank dan penyedia barang.

“Ketiganya akan kami limpahkan ke kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut,” tutup Kasat Reskrim.***(ang)