Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Kamis, 21 Oktober 2021 23:43
Sekdaprov Tegaskan Pergub 19 Tahun 2021 Dibuat Sesuai Undang-undang Pers

Kamis, 21 Oktober 2021 22:51
Melampaui Target, 1348 Warga Kabupaten Pelalawan Terima Vaksin Dosis Pertama

Kamis, 21 Oktober 2021 21:37
Lakukan Inovasi, Seorang Kader Kesehatan Inhu Raih Penghargaan Nasional

Kamis, 21 Oktober 2021 20:05
Seleksi KI dan KPID, KKPI Minta Keterwakilan Perempuan

Kamis, 21 Oktober 2021 19:02
Peringati HUT ke-57, Kader Muda Kibarkan Bendera Golkar di Puncak Gunung Kerinci

Kamis, 21 Oktober 2021 18:02
KKB Riau Gelar Maulid Nabi Muhammad Sambil Berbagi untuk Anak Yatim

Kamis, 21 Oktober 2021 17:21
Asia Pacific Rayon Raih Primaniyarta Award Sebagai Eksportir Pelopor Produk Baru

Kamis, 21 Oktober 2021 17:10
Konferkab V, Adi Putra Siap Jadi Ketua PWI Bengkalis

Kamis, 21 Oktober 2021 16:43
Tujuh Pejabat Pemko Dilantik, Inilah Jabatan Barunya

Kamis, 21 Oktober 2021 16:39
Siapkan Mental dan Fisik Pemain, FC.Bea Cukai Tembilahan Gelar Laga Uji Coba Bersama FC Libas dan PSSP


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 22 September 2021 20:53
Sengketa Lahan, PN Bengkalis Tolak Permohonan Buyung Nahar Gugat Presiden

PN Bengkalis menolak seluruh gugatan ditujukan kepada Presiden Jokowi terhadap status lahan di wilayah perbatasan Mandau dan Bathin Solapan yang diajukan oleh Buyung Nahar.

Riauterkini-BENGKALIS- Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis menolak seluruh gugatan perdata diajukan oleh sekelompok warga atas nama Buyung Nahar terhadap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan PT. Chevron Pasifik Indonesia (CPI) atas lahan di kawasan PT. CPI perbatasan Kecamatan Bathin Solapan dengan Mandau di Kabupaten Bengkalis tahun 2020 silam.

Gugatan itu dipicu, bahwa lahan-lahan itu diklaim milik para penggugat.

Menurut Majelis PN Bengkalis, gugatan perdata diajukan tersebut tidak berdasar, tidak sesuai dengan materi gugatan sehingga hakim dengan tegas menolak semua gugatan yang diajukan dibacakan Senin (20/9/21) kemarin.

Keputusan hakim menolak seluruh gugatan Kelompok Buyung Nahar itu ditegaskan oleh Assisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Dzakiyul Fikri, saat menggelar jumpa pers di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis atas Jaksa Pengacara Negara (JPN) didampingi Kajari Bengkalis Rakhmat Budiman dan Kasi Datun Agis Sahputra, Rabu (22/1/21).

"Alhamdulillah putusan seluruh gugatan ditolak. Menurut hakim gugatan itu tidak bisa di pertimbangkan sebagai materi," tegas Asdatun Kejati Riau, Dzakiyul Fikri.

Menurutnya, karena secara hukum sudah obyektif dalam keputusan majelis hakim itu.

Atas putusan PN Bengkalis tersebut, pihak penggugat menyatakan pikir-pikir.

"Selanjutnya kita tunggu batas waktu bandingnya habis. Kalau tidak ada nanti akan dilaporkan ke Presiden melalui Kajati dan Kajagung, bahwa perkara di Bengkalis tersebut sudah selesai," imbuhnya.

Ditambahkan Kasi Datun Kejari Bengkalis, Agis Sahputra, perkara ini muncul di tahun 2020 sekitar November - Desember, namun sidangnya di tahun 2021.

Sebagai JPN, pertama sekali mengikuti sidang di PN Bengkalis, dan selanjutnya sidang di lokasi perkara dalam kawasan PT. CPI perbatasan Bathin Solapan dengan Mandau.

Sebelumnya, Buyung Nahar menggugat bahwa tergugat Presiden dan PT. CPI telah menguasai objek bidang tanah milik mereka.

Tindakan Tergugat I PT. CPI yang menguasai, menempati tanah milik penggugat seluas 840.000 M2 sebagai area operasional adalah tidak sah dan cacat hukum.

Penggugat menyatakan, bahwa kerugian yang dialami oleh penggugat akibat perbuatan tergugat sebesar Rp16,8 miliar. Penggugat meminta kepada PN Bengkalis mengabulkan permohonan gugatan agar menghukum tergugat untuk membayar kerugian itu.***(dik)



Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Angkut Kayu Hutan Lindung, Cukong Diamankan Polres Bengkalis
- Suap Pengesahan APBD, KPK Panggil Sejumlah Saksi untuk Tersangka Annas Makmun
- Legalitas Tanah Timbun di Kilang Pertamina Internasional RU II Dumai Dipertanyakan
- Pemerintah Imbau Korban Pinjol Illegal tak Usah Bayar
- Polres Bengkalis Sita 150 Kilogram Sabu
- Usai Jalani Pemeriksaan di Polda Riau, Bupati Kuansing Andi Putra Diboyong KPK ke Jakarta
- Korupsi Proyek Multiyear Bengkalis,
Pasutri Pemilik PT ANN Dihukum 4 Tahun dan 2 Tahun Penjara

- KPK Segel Ruang Kerja Bupati dan Tata Ruang di Dinas PUPR Kuansing
- Tersangka Korupsi, Mantan Kades dan bendahara Desa Ditahan Polres Meranti
- Termasuk Bupati Kuansing, KPK OTT 8 Orang Terkait Izin Perkebunan
- 10 Bulan, PN Bengkalis Tangani 719 Perkara Pidana
- Berita dan Video,
Tim KPK Geledah Kantor dan Rumah Bupati Kuansing

- KPK Membenarkan Bupati Kuansing Kena OTT
- Kabarnya, Bupati Kuansing Terjaring OTT KPK
- KPK Dikabarkan Tangkap Pejabat dan Pengusaha di Kuansing
- Korupsi Dana Belanja Langsung, Mantan Pejabat Kantor Kecamatan Kandis Dituntut 5,5 Tahun Penjara
- Kasus Pelemparan Kepala Anjing Dirumah Pejabat Kejati Riau,
Seorang Mantan Anggota Dewan Divonis 9 Bulan

- Hilang Satu Malam, Korban Tenggelam di Inhu Ditemukan
- Polda Riau Gulung Praktek Judi Online, 59 Tersangka Diciduk
- Dilaporkan Oknum Anggota DPRD Pekanbaru, Dua Warga Tersangka Penganiayaan Dipulangkan Polisi


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com