Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Ahad, 16 Mei 2021 20:29
Lagi, Tiga Warga Bengkalis Positif Covid-19 Meninggal Dunia

Ahad, 16 Mei 2021 19:28
Corona Meledak di Meranti, Pasien Diisokasi di Masjid dan Akses ke Tanjung Samak Ditutup

Ahad, 16 Mei 2021 17:30
Ikuti Pertandingan Tenis Eksekutif Forkopimda, Kajati Riau Jadi Juara

Ahad, 16 Mei 2021 16:23
DPRD Inhu Minta Dirut RSUD Indrasari Rengat Dievaluasi

Ahad, 16 Mei 2021 16:18
Jokowi ke Riau, Repdem Kampar Adukan Kasus Konflik Agraria

Ahad, 16 Mei 2021 15:50
Kapolsek Pangkalan Kerinci Minta Petugas Pengamanan Idul Fitri Penuh Tanggung Jawab

Ahad, 16 Mei 2021 15:15
Cegah Tindak Kriminal, Polsek Langgam Tingkatkan Patroli

Ahad, 16 Mei 2021 15:08
Polres Pelalawan Langsung Turun Pengecekan Prokes di Tempat Wisata

Ahad, 16 Mei 2021 14:40
Tak di Tempat Saat Lonjakan Pasien Covid-19, DPRD Inhu Minta Dirut RSUD Indrasari Rengat Dievaluasi

Ahad, 16 Mei 2021 14:31
Berbagi Saat Pademi, Kegiatan Sosial Keluarga Besar PT CPI di Bulan Ramadhan


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Ahad, 11 April 2021 17:49
Surati Panglima TNI dan Kapolri, KSP Minta Lindungi Petani Gondai

Kantor Staf Presiden atau KSP mengirim surat ke Panglima TNI dan Kapolri. Minta Petani Gondai, Pelalawan dilindungi.

Riauterkini - PEKANBARU - Secara khusus Kepala Staf Kepresidenan Jendral (Pur) Moeldoko Surati Kepala Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk melindungi petani yang terseret konflik agraria di Indonesia. Khususnya kepada petani sawit di desa Pangkalan Gondai, Langgam, Pelalawan.

Dalam surat bernomor B-21/KSP/03/2021 tertanggal 12 Maret 2021 itu Moeldoko meminta petinggi TNI dan juga Polri tersebut untuk menuntaskan permasalahan konflik agraria masyarakat dengan korporasi.

"Saudara Panglima TNI dan Kapolri untuk membantu memberikan perlindungan keamanan, menjaga kondusivitas di lapangan serta mencegah kriminalisasi kepada warga khususnya pada kasus atau lokasi yang sedang dalam proses penyelesaian," ujarnya dalam surat tersebut.

Kasus sengketa lahan perkebunan di desa Gondai tersebut sejatinya sudah sampai ke telinga Presiden RI Joko Widodo langsung. Dimana saat berkunjung ke wilayah Siak pada 21 Februari 2020 lalu Jokowi menerima langsung aduan dari seorang petani asal Gondai yang ceritakan bahwa kebun sawitnya terancam diratakan dengan tanah.

Kala itu, Presiden langsung memerintahkan segenap pihak terkait untuk segera menyelesaikan konflik yang melibatkan dua perusahaan yakni PT Peputra Supra Jaya (PSJ) dan PT Nusa Sana Raya (NWR). Bahkan Ia juga siap mengirimkan tim khusus jika persoalan itu tak kunjung tuntas

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan, Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus pada kasus sengketa warga dengan perusahaan besar PT Nusa Wana Raya (NWR). Ia juga membenarkan adanya surat yang ditujukan kepada Panglima TNI dan Kapolri dari KSP di atas.

"Intinya meminta kerja sama dari pihak TNI dan Polri agar memperkuat kordinasi dan menciptakan kondisi yang kondusif. Kemudian memberikan perlindungan kepada semua pihak dan memciptakan rasa aman, mengingat terdapat konflik konflik sedang ditangani oleh Kementerian bersama KSP," ujarnya Minggu (11/04/21).

"Secara spesifik terhadap kasus di Riau (Gondai). Dan secara umum untuk konflik-konflik agraria di Indonesia," imbuhnya.

Terangnya, kebun sawit seluas 1.074 hektare yang terancam dieksekusi dalam sengketa lahan antara dua perusahaan besar itu telah dikelola oleh warga sejak 22 tahun lalu. Dimana lahan itu dimiliki sekitar 537 kepala keluarga.

Saat bergabung bersama PT PSJ koperasi Gondai Bersatu, koperasi Sri Gumala Sakti, Kelompok Tani Kita Bersama dan Kelompok Tani Harapan Kita awalnya tidak bermasalah. Hingga akhirnya muncul sengketa antara PSJ dan NWR hingga sawit milik warga ikut dieksekusi.

"Padahal lahan yang dikuasai masyarakat yang tergabung dalam koperasi dan kelompok tani bukan bagian dari lahan milik dari perusahaan yang sedang bersengketa," terang Abetnego.

Melihat persoalan tersebut, KSP akhirnya mengeluarkan surat perintah yang berisikan tiga point penting dalam upaya penyelesaian.

Pertama meminta pihak perusahaan (NWR) dan aparat keamananan untuk segera menghentikan sementara proses penebangan sawit atau penggusuran milik petani mengingat kasus tersebut sedang ditangani KSP dengan kementerian terkait dan untuk mencegah meluasnya konflik yang mengarah pada kekerasan.

Kedua, meminta Kanwil ATR/BPN Provinsi Riau untuk mengklarifikasi status hak atas tanah warga dan status tanah HGU kedua perusahaan yang bersengketa dengan membuat pemetaan lapangan yang memperjelas dimana posisi dan batas-batas tanah milik warga melalui koperasi dan dimana tanah HGU dari kedua perusahaan.

Ketiga, meminta Kepolisian Daerah Riau mengambil langkah-langkah pencegahan untuk menghindari konflik sosial antara para pihak yang bersengketa agar tidak terjadi kekerasan dan kriminalisasi terhadap warga.

"Penyelesainnya sudah disepakati akan ditangani oleh Kementerian LHK. Kesepakatan ini setelah ada rapat lintas kementerian dan lembaga termasuk kejaksaan dan kapolda riau. Kami akan memonitor selanjutnya," paparnya.

Saat ini para petani sawit Gondai sangat berharap kerja sama dengan PT Peputra Supra Jaya terus berlanjut. Dimana petani menganggap PT PSJ sebagai Bapak Angkat. Seperti yang diutarakan Nurbit yang turut menandatangi kesepakatan kerja pada Tahun 1996 lalu.

Dimana tercantum dalam perjanjian 1996 itu dikatakan Penguasa Tanah Ulayat Ninik Mamak Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam memberikan kebebasan tanah ulayat kepada Kemenakan kami anggota KUD Sawit Raya Unit Otonomi Desa Pangkalan Gondai sebanyak 50 persen dan untuk Bapak Angkat sebanyak 50 persen.

"Kami berharap tetap melakukan kerja sama dengan PT Peputra Supra Jaya yang telah disepakati dalam bentuk kerja sama sejak tahun 1996," ujar pria bergelar Batin Mudo itu.

Untuk diketahui, dalam perjalanannya muncul dua putusan dalam persoalan ini. Pertama adalah putusan Mahkamah Agung RI No 1087 K/Pid.Sus.LH/2018 tertanggal 17 Desember 2018 yang berisi tentang instruksi mengembalikan lahan kepada negara melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Provinsi Riau. Berkat putusan inilah lahan seluas 2000 ribuan hektar diratakan dengan tanah.

Kemudian muncul Putusan Tata Usaha Negara (TUN) Nomor 595 K.TUN/2020 yang menyatakan surat perintah tugas nomor 096/PPLHK/082 tanggal 10 Januari 2020 untuk pengamanan atau eksekusi lahan sawit batal atau tidak sah.***(arl)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Coba Perkosa Gadis, Pemuda di Pekanbaru Dihajar Massa
- Edarkan Narkoba, Dua Pria di Duri Ditangkap Polisi
- 5.684 Warga Binaan di Riau dapat Remisi, 40 Diantaranya Bebas
- Sambut Idul Fitri Pesta Sabu, Dua Oknum Honorer BPBD Bengkalis Diringkus Polisi
- Viral di TikTok, Pria Mengaku Warga Pekanbaru 'Caruti' Al-Quran
- 857 Warga Binaan di Lapas Klas IIA Pekanbaru Dapat Remisi Idul Fitri 2021
- Angkut Prmudik, Truk Fuso Ditilang Aparat di Kuansing
- Cari Warga Tenggelam, KPBD Inhu Susuri Sungai Indragiri
- Seorang Pekerja PT. IIS Meningal Dunia Dalam Waduk Perusahaan
- Dua Senpi Disita Polda Riau dari 4 Rampok Jaringan Jambi
- PH PT PIR Puji DPRD Riau Singgung Hutang RAL di paripurna LKPJ Gubri
- Masih Diperiksa Polisi, Pemukul Imam Sholat Subuh Kabarnya Gila
- Berita dan Video,
Imam Dipukuli, Sholat Subuh di Masjid Baitul Arsy Pekanbaru Bubar

- Kemenkumham Bantah Data BPS Soal 12 Turis Asing ke Riau
- Hasil Autopsi, Anak Berumur 2 Tahun di Bengkalis Tewas Karena Dianiaya
- Polres Bengkalis Musnahkan Ribuan Botol Miras dan 2 Kilogram Sabu
- Disaksikan 15 Tersangka, Polda Riau Musnahkan 26,83 Kg Sabu
- Dua Bocah Tenggelam di Sungai Kampar Ditemukan Tewas
- Penyekatan Arus Mudik, Polisi Tangkap Pengedar Sabu di Siakkecil
- Laka Tunggal, Mobil Pemkab Kuansing, Menabrak Pagar Rumah Warga


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com