Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 15 Mei 2021 22:46
Pasien Covid-19 Inhu Melonjak, Tempat Tidur RSUD Indrasari Rengat Penuh

Sabtu, 15 Mei 2021 20:22
Kasus Covid-19 di Riau Bertambah 146, Total 51.304

Sabtu, 15 Mei 2021 19:30
Kapten Negatif, Tanker MT ARK India Diperbolehkan Meninggalkan Indonesia

Sabtu, 15 Mei 2021 16:56
Tiga Warga Bengkalis Positif Covid-19 Meninggal Dunia

Sabtu, 15 Mei 2021 16:51
Polsek Kuala Kampar Rutin Operasi Prokes Bersama Tim Yustisi

Sabtu, 15 Mei 2021 16:44
Polsek Pangkalan Kuras Turut Giat Tracking Kontak Warga Positif Covid-19

Sabtu, 15 Mei 2021 16:12
Polsek Bunut Imbau Masyarakat Gunakan Masker Setiap Saat

Sabtu, 15 Mei 2021 16:04
Cegah Covid-19, Polsek Ukui Kesadaran Warga Memakai Masker

Sabtu, 15 Mei 2021 15:53
Jika Ada Pungli Segera Lapor Polsek Pangkalan Lesung

Sabtu, 15 Mei 2021 12:44
Coba Perkosa Gadis, Pemuda di Pekanbaru Dihajar Massa


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 8 April 2021 20:15
Geruduk Kejati Riau, AMMK Kembali Minta Segera Tetapkan Indra Gunawan Sebagai Tersangka

Ketiga kalinya AMMK geruduk Kejati Riau untuk meminta pengusutan dugaan korupsi anggaran daerah Kabupaten Bengkalis 2013 - 2015 dan 2017 - 2019.

Riauterkini - PEKANBARU - Lantaran dinilai belum menunjukkan keseriusan dalam dugaan korupsi anggaran daerah Kabupaten Bengkalis dari 2013 - 2015 dan 2017 - 2019, Aliansi Mahasiswa Menuntut Keadilan (AMMK) kembali geruduk Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Kamis (08/04/21).

"Kami menuntut Kejati Riau untuk segera mengusut tuntas dugaan korupsi anggaran daerah Kabupaten Bengkalis dari 2013 - 2015 dan 2017 - 2019," ucap Koordinator Umum AMMK Riau, Muhammad Khuzairi Akbar, saat berorasi didepan Kantor Kejati Riau.

Meski kasus dugaan korupsi proyek multiyears di Bengkalis sudah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), AMMK menilai KPK "tebang pilih". Sebab, sangat jelas dalam fakta persidangan beberapa waktu lalu.

Perkara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, dinilai masih tebang pilih. Hal itu terlihat belum ada ditetapkannya tersangka dari unsur DPRD Kabupaten Bengkalis yang mana dalam fakta persidangan, sangat jelas disebutkan ikut menikmati uang hasil korupsi itu.

"Pasca putusan Pengadilan Tipikor Pekanbaru terhadap tersangka M Nasir dan Hobby Siregar (almarhum) dalam kasus korupsi proyek multiyears tahun anggaran 2013-2015, jelas-jelas dalam fakta persidangan dimana ada aliran dana sebesar Rp 2 miliar dibagikan kepada anggota DPRD Bengkalis Periode 2009-2014," tandasnya.

Muhammad Khuzairi Akbar membeberkan, dimana pihak-pihak dinas dan swasta telah ada putusan inkrah di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, dalam kasus tindak pidana korupsi proyek Multi Years Tahun Anggaran 2013-2015 di Kabupaten Bengkalis dengan nilai proyeknya sebesar Rp 2.5 triliun ditemukan dugaan kerugian Negara sebesar Rp 475 miliar.

"Dalam fakta persidangan proyek Multi Years Tahun Anggaran 2017-2019 pembangunan jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis adapun dana mengalir ke mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis dan sejumlah Anggota DPRD Bengkalis Periode 2009-2014," tuturnya.

Orang-orang yang dimaksud ialah Indra Gunawan Eet, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Bengkalis periode 2009-2014. Ia diduga menerima sebesar Rp 100 juta, sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan yang disampaikan oleh saksi Jamal Abdillah dan Firzhal Fudhoil.

Bahwa, berdasarkan fakta persidangan Pengadilan Tipikor Pekanbaru proyek multiyears Tahun Anggaran 2017-2019 pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis, keterangan saksi Remon Kamil, Indra Gunawan Eet menerima uang dari PT. Citra Gading Asritama (PT. CGA) sebesar Rp 80.000.000.

Dalam sidang tipikor proyek Multi Years Tahun Anggaran 2017-2019 pembangunan jalan Duri - Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis pada Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Indra Gunawan Eet dihadirkan sebagai saksi dan Anggota Majelis Hakim mengatakan bahwa Indra Gunawan Eet berbelit -belit dan pembengak (pembohong).

Pada pelaksanaan proyek multiyears Tahun Anggaran 2017-2019 pembangunan jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis, Indra Gunawan Eet dan Syahrial diduga menemui Triyanto pihak PT. Citra Gading Asritama (PT. CGA) di Surabaya untuk mengambil uang sebesar Rp 1,5 Milyar, dimana pada sekitar tahun 2017 tersebut Indra Gunawan Eet selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis dan Syahrial menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis yang membidangi ekonomi pembangunan.

Saudara Ruby Handoko alias Akok mantan kontraktor dan sekarang ketua komisi II membidangi ekonomi dan pembangunan DPRD Kabupaten Bengkalis, dan bersama Sdr. Syahrial yang juga Wakil Ketua DPRD Kab. Bengkalis Periode 2019-2024 mengaku mendanai Sdr. Indra Gunawan Eet mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Periode 2009-2014 sebesar Rp 3,5 Milyar, untuk menjadikan Indra Gunawan Eet sebagai Ketua DPRD Provinsi Riau Periode 2019-2024.

"Berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru proyek multiyears Tahun Anggaran 2017-2019 pembangunan jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis Tajul Mudaris mantan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bengkalis meminta fee sebesar 4 persen kepada PT. Citra Gading Aristama (PT. CGA) atas pengerjaan proyek jalan Duri – Sei Pakning," papar Muhammad Khuzairi Akbar.

Permintaan fee oleh Tajul Mudaris diungkapkan oleh pegawai PT. CGA, Triyanto, saat persidangan secara online di Pengadilan Tipikor Pekanbaru dan disepakati 2,5 % dari nilai kontrak setelah dipotong pajak, perbincangan ini dilakukan di kedai kopi Bengkalis kota Pekanbaru pada bulan Februari atau awal Maret tahun 2017 tepatnya satu atau dua minggu, sebelum tanda tangan kontrak proyek.

Selain itu mantan Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis Tajul Mudaris, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bengkalis diduga kuat telah bermain anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2019 atau 2020 lebih kurang sebesar 12 Milyar untuk penanganan Covid 19 yang tidak jelas penggunaannya sehingga perbuatan ini mengakibatkan kerugian Negara dan merugikan masyarakat Kabupaten Bengkalis.

Dimana seharusnya anggaran tersebut digunakan untuk penanganan Covid 19 akan tetapi anggaran tersebut tidak jelas kemana perginya dan kami menduga kuat anggaran tersebut dikorupsi oleh saudara Tajul Mudaris.

Untuk itu, para mahasiswa yang tergabung dalam AMMK itu menyampaikan 6 tuntutan kepada Kejati Riau. Diantaranya yakni meminta Kejati Riau untuk mengusut perkara ini dugaan korupsi ini dan jangan tebang pilih dalam menangani perkara korupsi di Kabupaten Bengkalis.

Kemudian meminta kepada Kejati Riau untuk segera menetapkan status tersangka kepada Indra Gunwan Eet Dkk yang di duga menerima uang proyek Multi Years 2013 - 2015 dan 2017 - 2019 Kab. Bengkalis dan segera meminta Kejati Riau untuk melakukan penahanan.

"Kita meminta kepada Kejati Riau untuk menetapkan tersangka kepada Indra Gunawan Eet Dkk yang diduga menerima uang suap APBD /" ketok palu “ Kab. Bengkalis TA. 2012 untuk proyek Multi Years tahun 2013 - 2015," tuturnya.

Lalu massa juga meminta Kejati Riau Mengusut tuntas dugaan aliran dana dan proyek multiyear Kab Bengkalis untuk menjadikan Indra Gunawan Eet sebagai ketua DPRD Provinsi Riau Periode 2019 - 2024. Meminta Kejati Riau untuk segera menetapkan status tersangka kepada Tajul Mudaris yang diduga menerima uang proyek Multi Years 2017 - 2019 Kab. Bengkalis dan segera meminta Kejati Riau untuk melakukan penahanan.

Terakhir, mereka meminta Kejati Riau untuk memeriksa saudara Tajul Mudaris selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bengkalis karena diduga keras telah melakukan korupsi dana penangan covid 19 yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2019 atau 2020.

"Kami berharap Kejati Riau segera memanggil, memeriksa serta menetapkan tersangka kepada Indra Gunawan Eet dkk yang terlibat suap atau Gratifikasi proyek Multi Years tahun anggaran 2013 - 2015 dan 2017 - 2019," harapnya.

Kasipenkum Kejati Riau, Muspidauan saat menemui para demonstran mengatakan terkait tuntutan Ia menyarankan agar massa membuat laporan dengan dilengkapi bukti.

"Kita akan proses laporannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan kita ada kebijakan ini, yang nilainya dibawah Rp 5 milyar, itu nanti akan kita serahkan penanganannya kepada kejaksaan negeri. Kalau di Kejati itu Rp 5 milyar ke atas, itu kebijakan pimpinan yang baru, apakah sudah ada masuk laporannya kita akan tangani sesuai ketentuan yang ada," jelasnya.*(arl)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Coba Perkosa Gadis, Pemuda di Pekanbaru Dihajar Massa
- Edarkan Narkoba, Dua Pria di Duri Ditangkap Polisi
- 5.684 Warga Binaan di Riau dapat Remisi, 40 Diantaranya Bebas
- Sambut Idul Fitri Pesta Sabu, Dua Oknum Honorer BPBD Bengkalis Diringkus Polisi
- Viral di TikTok, Pria Mengaku Warga Pekanbaru 'Caruti' Al-Quran
- 857 Warga Binaan di Lapas Klas IIA Pekanbaru Dapat Remisi Idul Fitri 2021
- Angkut Prmudik, Truk Fuso Ditilang Aparat di Kuansing
- Cari Warga Tenggelam, KPBD Inhu Susuri Sungai Indragiri
- Seorang Pekerja PT. IIS Meningal Dunia Dalam Waduk Perusahaan
- Dua Senpi Disita Polda Riau dari 4 Rampok Jaringan Jambi
- PH PT PIR Puji DPRD Riau Singgung Hutang RAL di paripurna LKPJ Gubri
- Masih Diperiksa Polisi, Pemukul Imam Sholat Subuh Kabarnya Gila
- Berita dan Video,
Imam Dipukuli, Sholat Subuh di Masjid Baitul Arsy Pekanbaru Bubar

- Kemenkumham Bantah Data BPS Soal 12 Turis Asing ke Riau
- Hasil Autopsi, Anak Berumur 2 Tahun di Bengkalis Tewas Karena Dianiaya
- Polres Bengkalis Musnahkan Ribuan Botol Miras dan 2 Kilogram Sabu
- Disaksikan 15 Tersangka, Polda Riau Musnahkan 26,83 Kg Sabu
- Dua Bocah Tenggelam di Sungai Kampar Ditemukan Tewas
- Penyekatan Arus Mudik, Polisi Tangkap Pengedar Sabu di Siakkecil
- Laka Tunggal, Mobil Pemkab Kuansing, Menabrak Pagar Rumah Warga


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com