Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 15 Mei 2021 22:46
Pasien Covid-19 Inhu Melonjak, Tempat Tidur RSUD Indrasari Rengat Penuh

Sabtu, 15 Mei 2021 20:22
Kasus Covid-19 di Riau Bertambah 146, Total 51.304

Sabtu, 15 Mei 2021 19:30
Kapten Negatif, Tanker MT ARK India Diperbolehkan Meninggalkan Indonesia

Sabtu, 15 Mei 2021 16:56
Tiga Warga Bengkalis Positif Covid-19 Meninggal Dunia

Sabtu, 15 Mei 2021 16:51
Polsek Kuala Kampar Rutin Operasi Prokes Bersama Tim Yustisi

Sabtu, 15 Mei 2021 16:44
Polsek Pangkalan Kuras Turut Giat Tracking Kontak Warga Positif Covid-19

Sabtu, 15 Mei 2021 16:12
Polsek Bunut Imbau Masyarakat Gunakan Masker Setiap Saat

Sabtu, 15 Mei 2021 16:04
Cegah Covid-19, Polsek Ukui Kesadaran Warga Memakai Masker

Sabtu, 15 Mei 2021 15:53
Jika Ada Pungli Segera Lapor Polsek Pangkalan Lesung

Sabtu, 15 Mei 2021 12:44
Coba Perkosa Gadis, Pemuda di Pekanbaru Dihajar Massa


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 8 April 2021 13:32
Esepsi Ditolak, Yan Prana Bakal Dituntut di Perkara Korupsi

Majelis Hakim Tipikor menolak esepsi terdakwa korupsi Yan Prana. Mantan Sekdaprov Riau teraebut segera hadapi tuntutan.

Riauterkini -PEKANBARU- Bantahan dakwaan (eksepsi) yang diajukan kuasa hukum, H Yan Prana Jaya Indra Rasyid selaku terdakwa dugaan korupsi anggaran di Bappeda Siak senilai Rp2,8 miliar. Tak dapat diterima Majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Hakim menilai dakwaan JPU sudah lengkap dan cermat sesuai perudangan yang berlaku.

Pada sidang lanjutan yang menjerat Mantan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau pada Kamis (8/4/21) siang itu. Majelis hakim yang diketuai Lilin Herlina SH MH menyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Hendri Junaidi SH MH, dkk sudah tepat. Untuk itu, eksepsi terdakwa tidak dapat diterima.

" Memutuskan menolak eksepsi terdakwa secara keseluruhan. Memutuskan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan," tegas Lilin.

Selanjutnya, majelis hakim memerintahkan JPU untuk dapat menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan berikutnya. Sidang akan dilanjutkan pada Senin (12/4/21) pekan depan.

Pada kesempatan itu, Yan Prana meminta hakim untuk dapat memberi izin agar dirinya bisa datang langsung ke PN Pekanbaru mengkuti sidang. Atas permintaan terdakwa, hakim menyarankan pengacara terdakwa berkoordinasi dengan JPU untuk meminta izin ke pihak Rumah Tahanan (Rutan) Klas I B Pekanbaru.

Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut, dugaan korupsi yang menjerat terdakwa ini terjadi saat menjabat sebagai Pejabat (Pj) Kepala Bappeda Siak tahun 2013 hingga 2017 silam. Yan tidak sendirian, dia bersama Donna Fitria (perkara terpisah-red), Ade Kusendang dan Erita.

Terdakwa diduga melakukan mark-up terhadap anggaran perjalanan dinas pada Bappeda Kabupaten Siak Tahun Anggaran (TA) 2013 sampai dengan TA 2017, bersama Donna yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Bappeda Siak. Terdakwa mengarahkan Donna untuk melakukan pemotongan biaya perjalanan dinas sebesar 10 persen dari setiap masing masing pelaksana Kegiatan Perjalanan Dinas.

Donna melakukan pemotongan anggaran perjalanan dinas Bappeda Kabupaten Siak tahun anggaran 2013 sampai dengan Maret 2015 pada saat pencairan anggaran SPPD setiap pelaksana Kegiatan. Besaran pemotongan berdasarkan total penerimaan yang terdapat didalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) perjalanan Dinas dipotong sebesar 10 persen, uang yang diterima Pelaksana Kegiatan tidak sesuai dengan Tanda Terima biaya perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh masing-masing pelaksana yang melakukan perjalanan Dinas.

Kemudian, pelaksana kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Surat Perintah Tugas pelaksanaan perjalanan dinas Bappeda Kabupaten Siak pada tahun 2013 sebelumnya sudah mengetahui bahwa terdapat pemotongan anggaran Perjalanan Dinas Bappeda Kabupaten Siak atas arahan terdakwa.

Atas arahan terdakwa, mekanisme pemotongan Anggaran Perjalanan Dinastersebut adalah setiap pencairan SPPD dilakukan pemotongan 10 persen yang dikumpulkan dan disimpan Donna. Uang itu disimpan Donna di brangkas Bendahara di Kantor Bappeda Kabupaten Siak. Lalu, Donna mencatat dan menyerahkan kepada terdakwa secara bertahap sesuai dengan permintaannya.

Berdasarkan laporan Hasil Audit Inspektorat Kota Pekanbaru Nomor: 03/LHP/KH-Inspektorat/2021 terdakwa telah merugikan negara sebesar Rp.2.896.349.844. Atas perbuatannya, terdakwa dijerat dengan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.***(har)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Coba Perkosa Gadis, Pemuda di Pekanbaru Dihajar Massa
- Edarkan Narkoba, Dua Pria di Duri Ditangkap Polisi
- 5.684 Warga Binaan di Riau dapat Remisi, 40 Diantaranya Bebas
- Sambut Idul Fitri Pesta Sabu, Dua Oknum Honorer BPBD Bengkalis Diringkus Polisi
- Viral di TikTok, Pria Mengaku Warga Pekanbaru 'Caruti' Al-Quran
- 857 Warga Binaan di Lapas Klas IIA Pekanbaru Dapat Remisi Idul Fitri 2021
- Angkut Prmudik, Truk Fuso Ditilang Aparat di Kuansing
- Cari Warga Tenggelam, KPBD Inhu Susuri Sungai Indragiri
- Seorang Pekerja PT. IIS Meningal Dunia Dalam Waduk Perusahaan
- Dua Senpi Disita Polda Riau dari 4 Rampok Jaringan Jambi
- PH PT PIR Puji DPRD Riau Singgung Hutang RAL di paripurna LKPJ Gubri
- Masih Diperiksa Polisi, Pemukul Imam Sholat Subuh Kabarnya Gila
- Berita dan Video,
Imam Dipukuli, Sholat Subuh di Masjid Baitul Arsy Pekanbaru Bubar

- Kemenkumham Bantah Data BPS Soal 12 Turis Asing ke Riau
- Hasil Autopsi, Anak Berumur 2 Tahun di Bengkalis Tewas Karena Dianiaya
- Polres Bengkalis Musnahkan Ribuan Botol Miras dan 2 Kilogram Sabu
- Disaksikan 15 Tersangka, Polda Riau Musnahkan 26,83 Kg Sabu
- Dua Bocah Tenggelam di Sungai Kampar Ditemukan Tewas
- Penyekatan Arus Mudik, Polisi Tangkap Pengedar Sabu di Siakkecil
- Laka Tunggal, Mobil Pemkab Kuansing, Menabrak Pagar Rumah Warga


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com