Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Selasa, 13 April 2021 23:23
Gedung KUA Rambah Berbasis SBSN Diresmikan, 2 KUA Lagi Menyusul Dibangun

Selasa, 13 April 2021 22:10
Lawan Covid-19, Pengendara Ranmor Harus Disiplin Prokes

Selasa, 13 April 2021 21:50
Wilayah Kecil, Mandau Tak Masuk Hitungan Program Pasar Ramadhan Disdagperind

Selasa, 13 April 2021 21:20
10 Samsat Baru di Provinsi Riau Siap Layani Masyarakat Awal Tahun Ini

Selasa, 13 April 2021 21:20
Keberadaan Batik Bengkalis Harus Dilestarikan

Selasa, 13 April 2021 19:24
DPMD Inhil Mengapresiasi Pemberian Penghargaan PWI Award 2021 Kepada Bupati Inhil dan 5 Kades

Selasa, 13 April 2021 19:20
Bupati Inhil Buka Rakor Pemutakhiran Data Profil Desa dan Kelurahan Tahun 2021

Selasa, 13 April 2021 16:50
Pemkab Bengkalis Usulkan Jembatan Pulau Bengkalis dan Rupat ke Jokowi

Selasa, 13 April 2021 16:50
Ramadhan Hari Pertama, Harga Cabe dan Ayam Ras Naik

Selasa, 13 April 2021 16:25
Bupati Bengkalis Resmikan Dua UPT Puskesmas


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Ahad, 28 Pebruari 2021 13:18
Belum Tuntasnya Eksekusi Lahan di Gondai, Bisa Jadi Preseden Buruk

Proses eksekusi lahan DLHK Riau di Gondai, Pelalawan terhambat. Kondisi ini bisa jadi preseden buruk.

Riauterkini - PEKANBARU - Belum tuntasnya penertiban dan pemulihan kawasan hutan Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Riau, tepatnya dilahan yang dikelola oleh PT Peputra Supra Jaya ( PSJ) yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, dikatakan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tri Marta Bertuah, Fery SH bisa menjadi preseden buruk.

Dari putusan pidana Mahkamah Agung (MA) Nomor 1087/Pid.Sus.LH/2018, Tanggal 17 Desember 2018, bahwa areal seluas 3.323 hektare semestinya dikembalikan kepada negara melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Provinsi Riau, c.q PT Nusa Wana Raya (PT NWR). Namun eksekusi yang dilakukan pada 16 Desember 2019 lalu masih menyisakan lahan seluas 1.323 hektare.

"Harusnya kita melihat ini sebuah penegakan hukum untuk mengembalikan fungsi kawasan hutannya, sehingga pihak yang selama ini terlibat dalam penolakan harusnya memberikan kesadaran hukum biar jangan ada lagi pihak-pihak atau kelompok yang dijadikan tameng dalam penolakan menjalankan putusan Mahkamah Agung ini," ujar terangnya.

Menurutnya, putusan ini adalah putusan pidana bukan perdata. Dimana jelas dalam putusan MA RI tersebut menyebutkan bahwa PT. PSJ dinyatakan bersalah dan dihukum telah melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu yang tidak memiliki izin usaha perkebunan berikut kebun tanpa izin yang merupakan barang bukti dirampas dan mengembalikan ke negara melalui DLHK Cq. PT NWR.

"Penegakan hukum tetap harus dilakukan dengan cara pemilihan kawasan hutan, termasuk pidana denda Rp5 Miliar yang harus dibayarkan oleh PT. PSJ. Kejaksaan tetap harus meminta PT. PSJ membayar lunas pidana denda tersebut atau menyita aset milik PT. PSJ sebagai gantinya," ujar Fery.

Fery menilai jika putusan ini tidak dijalankan dan ada pihak-pihak yang masih dijadikan tameng melawan putusan ini maka kita melupakan konsep-konsep negara kita sebagai negara hukum.

"Dari sinilah kita semua harus taat dan tunduk atas sebuah putusan hukum," imbuhnya.

Pihaknya mendesak dinas terkait segera menjalankan eksekusi tersebut sesuai dengan amar putusan MA agar pemulihan kawasan hutan menjadi jelas tanggung jawabnya.

Fery juga mengimbau agar PT PSJ tidak menjadikan masyarakat tameng untuk kepentingan sendiri.

"Kawasan hutan ini harus secepatnya dipulihkan, pihak-pihak atau kelompok yang dijadikan tameng oleh PT. PSJ adalah pihak-pihak atau kelompok yang merupakan korban dari ketidaktaatan PT. PSJ dengan membangun, mengelola kebun sawit tanpa izin dan berada didalam kawasan hutan yang jelas ini melanggar hukum. Bahwa ternyata PT. PSJ adalah perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing), dimana hasil keuntungan kebun sawit ilegal atau tanpa izin ini dinikmati oleh pihak asing dengan tameng pihak-pihak atau kelompok tertentu," tegas Fery.

Fery menginformasikan sebelumnya Wagubri Edy Natar Nasution menyampaikan bahwa pihak Pemprov Riau tidak bisa berbuat apa-apa untuk membebaskan lahan yang akan dieksekusi. Menurutnya, lahan tersebut sudah masuk dalam kasus hukum.

"Kalau sudah masuk dalam ranah hukum kami (Pemprov Riau) sudah tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan Presiden Jokowi Sendiri mengatakan tidak mau ikut campur urusan hukum," tutur Fery menirukan pernyataan Wagubri.

Bukan hanya itu, pihaknya juga bukan tidak mau membantu dalam penyelesaian masalah PT PSJ terlebih lagi menyangkut kesejahteraan masyarakat. Tapi Edy mengaku tidak bisa ikut campur dalam urusan hukum, sebab segala sesuatunya sudah ada tupoksi masing-masing.

"Kami mengapresiasi pernyataan Wagubri karena memang penegakan hukum tidak dapat diintervensi oleh siapapun," ujar Fery lagi.

Ditambahkan oleh Fery bahwa koperasi yang merasa dirugikan harusnya meminta pertanggungjawaban kepada PT. PSJ karena kebun sawit tersebut diperoleh dari PT. PSJ yang ternyata adalah kawasan hutan dan telah dibebani izin PT. NWR dan kebun sawit tersebut tidak memiliki Izin sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Sementara, Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Muspidauan menyebutkan keputusan eksekusi tersebut telah diserahkan ke pada pihak DLHK Riau. "Putusan pengadilan bunyinya seperti itu, yakni menyerahkan eksekusi kepada pihak DLHK. Jadi, DLHK lah yang akan mengalihkan fungsinya atau bagaimana," bebernya.

Sesuai dengan informasi yang diterimanya, sosialisasi eksekusi lahan sawit tersebut akan dilaksanakan DLHK Riau pada Senin 01 Maret 2021 besok. "Informasinya Senin besok. Kalau gak salah, undangannya sudah ada," tuturnya.

Untuk diketahui Januari 2020 lalu, pihak DLHK Provinsi Riau didampingi personil Kejaksaan Negeri Pelalawan telah melaksanakan eksekusi penertiban dan pemulihan kawasan hutan. Namun belum keseluruhan eksekusi itu berhasil sesuai dengan Amar Putusan MA.***(arl)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Rambu-rambu Tol Trans Sumatera di Pinggir Bengkalis Dicuri
- Ada Putusan MA, Mexsasai Minta KSP Lebih Cermat Sikapi Kasus Gondai
- Kecelakaan Maut di Depan Masjid Agung Teluk Kuantan Tewas Seorang Pemotor
- Kotban Tabrak Lari, Pemotor di Pekanbaru Tewas Terlindas Truk
- Ops Keselamatan Lancang Kuning 2021, Kapolres Rohul Pesankan ini ke Masyarakat
- Surati Panglima TNI dan Kapolri, KSP Minta Lindungi Petani Gondai
- Diduga Tenggak Miras Oplosan Buruh Bangunan di Kampar Meregang Nyawa
- Satu Pelaku Narkoba di Sungai Laut, Inhil Diringkus Polisi
- Maling Sepeda Motor di Mandau Ditangkap Warga
- Geruduk Kejati Riau, AMMK Kembali Minta Segera Tetapkan Indra Gunawan Sebagai Tersangka
- Minta Dugaan Penggelapan Dana UPP diusut Hingga Tuntas, Sejumlah Mahasiswa Gelar Aksi di Pekanbaru
- Polres Rohul Dalami Dugaan Penimbunan BBM Premium di Desa Rambah Tengah Utara
- Esepsi Ditolak, Yan Prana Bakal Dituntut di Perkara Korupsi
- Spanduk Hujat Kajari Kuansing Berserak di Empat Lokasi
- Razia Ruang Tahanan, Petugas Sita Barang-barang Ancam Keamanan di Lapas Bengkalis
- Kalah Prapid Tersangkakan Pejabat, Muncul Spanduk Usir Kajari Kuansing
- Rusuh Penertiban Galian C di Kampar, Dua Mobil Dibakar dan Dua Ditenggelamkan
- Tiga Tersangka Narkoba Ditangkap Polres Bengkalis di Duri
- 6 Bulan Terakhir, Tiga Perwira Polda Riau Terlibat Kasus Narkoba
- Terlibat Narkoba, Ketua Partai Gerindra Bengkalis Diamankan Polisi


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com