Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Selasa, 7 April 2020 21:18
Lima Pelaku Illegal Taping Antar Provinsi Diringkus Polda Riau

Selasa, 7 April 2020 21:14
Terbukti Korupsi Dana Desa, Mantan Kades di Kampar Divonis 5 Tahun Penjara

Selasa, 7 April 2020 20:55
Hasil Swab Tujuh PDP Covid-19 Meninggal Belum Keluar

Selasa, 7 April 2020 19:11
KPU Riau Gelar Pleno Jumlah Pemilih

Selasa, 7 April 2020 18:43
Kaji Pembatasan Sosial Berskala Besar, Pos Pemantauan di Perbatasan Jambi, Sumut dan Kiliranjou Sedang Disiapkan

Selasa, 7 April 2020 18:01
Angka ODP di Inhu Menurun

Selasa, 7 April 2020 17:52
99 Persen Pengerjaan, Tol Pekdum V Lakukan Pemasangan Erection Girder Akhir

Selasa, 7 April 2020 16:24
Bawaslu Bengkalis Buka Sekolah Pengawasan Partisipatif Online Pilkada

Selasa, 7 April 2020 16:03
Gubri Serahkan Rapid Test dan APD untuk Tim Medis Tangani Pasien Covid-19

Selasa, 7 April 2020 15:22
Dampak Corona, Ribuan Pelaku UKM dan UMKM di Bengkalis Merugi


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 24 Maret 2020 17:46
Hakim Tolak Permohonan Praperadilan Plt Bupati Bengkalis

Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tolak permohonan Praperadilan yang diajukan Plt Bupati Bengkalis. Sesuai edaran Mahkamah Agung statusnya DPO.

Riauterkini - PEKANBARU - Amar putusan penolakan permohonan pra peradilan yang diajukan Plt Bupati Bengkalis, Muhammad itu disampaikan langsung oleh Hakim Tunggal Yudissilen dalam sidang putusan yang digelar pada Selasa (24/03/20).  

Dalam putusannya, Yudissilen menjelaskan bahwa eksepsi yang diajukan kuasa hukum Plt Bupati Bengkalis Muhammad tidak diterima, dan menerima eksepsi yang disampaikan kuasa hukum termohon, Polda Riau.  

Sementara itu, hakim menjadikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang larangan tersangka masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) mengajukan Praperadilan sebagai pertimbangannya. Lantaran mangkirnya Muhammad dalam panggilan penyidik, dianggap upaya melarikan diri dan tidak mentaati proses hukum yang sedang berlangsung.  

Sebelumnya dalam sidang eksepsi, Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Polda Riau, Kombes Pol Harry Nugroho menyebutkan, pihaknya memohon agar hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menolak praperadilan Plt Bupati Bengkalis Muhammad.  

Dijelaskan Harry, pihaknya menekankan soal Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2018, yang menyebutkan, tersangka yang tidak kooperatif menjalani proses hukum maka tidak dapat melakukan praperadilan.  

"Dalam eksepsi kami ke hakim, setiap pemohon praperadilan yang melarikan diri atau DPO, itu praperadilannya tidak dapat dilakukan. Kami memohon kepada hakim supaya praperadilan (Muhammad) ini ditolak," ujar Harry kala itu.  

Tak hanya Surat Edaran Mahkamah Agung, Harry juga menyampaikan sejumlah dalil hukum kepada hakim agar praperadilan Muhammad ditolak. Sebab, Polda Riau menegakkan hukum dan menetapkan Muhammad sebagai tersangka dengan barang bukti yang cukup.  

Sementara dengan putusan hakim tersebut, Kuasa Hukum Muhammad, dari Bris & Partners Gusti Made Kartika W SH dan Adih Ernawan SH mengaku kecewa. Lantaran menurut mereka hakim telah mengesampingkan dalil-dalil dan fakta hukum di persidangan.  

"Kita akan melakukan upaya hukum lainnya," katanya.  

Untuk diketahui, Plt Bupati Bengkalis, Muhammad, ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan pipa transmisi PDAM di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir.  

Saat proyek pipa transmisi dilaksanakan, Muhammad menjabat sebagai bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran. Proyek itu dianggarkan di Dinas PU Riau dengan senilai Rp3.828.770.000.  

Ada dugaan perbuatan melawan hukum dalam pengerjaan proyek itu bersumber dari APBD Provinsi Riau TA 2013 itu. Di antaranya, pipa yang terpasang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dipersyaratkan dalam kontrak. Lalu, tidak membuat shop drawing dan membuat laporan hasil pekerjaan.  

Kemudian, tidak dibuat program mutu, tidak melaksanakan desinfeksi (pembersihan pipa), tidak melaksanakan pengetesan pipa setiap 200 meter. Selanjutnya, pekerjaan lebar dan dalam galian tidak sesuai kontrak, serta penyimpangan pemasangan pipa yang melewati dasar sungai.  

Adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan Muhammad adalah menyetujui dan menandatangani berita acara pembayaran, surat perintah membayar (SPM), kwitansi, surat pernyataan kelengkapan dana yang faktanya mengetahui terdapat dokumen yang tidak sah, serta tidak dapat dipergunakan untuk kelengkapan pembayaran.  

Selanjutnya, menerbitkan dan tandatangani SPM. Meski telah telah diberitahukan oleh Edi Mufti, jika dokumen seperti laporan harian, mingguan dan bulanan yang menjadi lampiran kelengkapan permintaan pembayaran belum lengkap dan menandatangi dokumen PHO yang tidak benar hingga merugikan negaraRp2.639.090.623. ***(arl)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Lima Pelaku Illegal Taping Antar Provinsi Diringkus Polda Riau
- Terbukti Korupsi Dana Desa, Mantan Kades di Kampar Divonis 5 Tahun Penjara
- Banding Koperasi Korpri Terkait Hutang Makan Minum Biro Umum Ditolak, Bagaimana Kasasi?
- Gasak Ratusan Juta, Perampok Bersenpi Diringkus Polres Bengkalis
- Pengendali Narkoba Malaysia-Pekanbaru Dibekuk Polda Riau
- Seorang Pria di Pekanbaru Ditemukan Tewas di Atas Kasur
- Pengiriman 4 Kg Ganja Lewat TIKI Digagalkan Aparat Bandara SSK II
- OTT Tiga Kades Kampar, Mereka Memeras Peternak Ayam di Tapung
- Polda Riau OTT Sejumlah Kepala Desa
- Ditpolair Polda Riau Amankan 16 TKI Ilegal di Perairan Dumai dari Malaysia
- Diancam Tak Bisa Kelola Sawit 44 Ha, Kelompok Tani Simpang Gondit Minta Perlindungan Hukum ke DHS and Partners
- Hampir Sebulan Buron, Tiga Rampok PT Alam JWS Pekanbaru Ditembak Polisi
- Dugaan Pencemaran Nama Baik, Irwasda Polda Riau Laporkan Balik Seorang Petani Siak
- Polres Inhu Amankan 2,6 Kg Sabu
- Terjerat Korupsi Dana Desa, Mantan Kades dan Bendahara di Pelalawan Dituntut 6 dan 4,5 Tahun Penjara
- Kejari Kuansing Tetapkan 5 Orang Tersangka Dugaan Korupsi di Sekretariat Daerah
- Terapkan Banyak Syarat, PA Bengkalis Tetap Gelar Sidang Cerai Keliling Saat Pandemi Corona
- Eksekusi Perkebunan Sawit Gondai, Dr Ahmad Redi Sebut DLHK Langgar Wewenang
- Anak Bupati Rohil Pelaku Penganiayaan Dihukum 2 Bulan Penjara
- Pasang Plang Dilahan Milik Warga, Irwasda Polda Riau Digugat ke Pengadilan Siak


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com