Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Kamis, 27 Pebruari 2020 19:40
BUMDes Jangkang Sejahtera, Bantan Serahkan PAD ke Kas Desa Rp68,3 Juta

Kamis, 27 Pebruari 2020 18:07
62,48 Persen Peserta Tes SKD CPNS Rohil Tidak Memenuhi Passing Grade

Kamis, 27 Pebruari 2020 18:03
Minat Kuliah Tamatan SMK di Rohil Tinggi, Namun Terkendala Biaya

Kamis, 27 Pebruari 2020 17:51
Grand Launching, SIPEKA Dapat Dimanfaatkan Warga Inhu Saat Darurat

Kamis, 27 Pebruari 2020 17:11
Acara Basolang Kecamatan Bandar Petalangan di Desa Kuala Semuadam

Kamis, 27 Pebruari 2020 17:06
BI-Polda Riau Tandatangani Pedoman Kerja

Kamis, 27 Pebruari 2020 16:29
Antisipasi Narkoba, Bupati Inhu Segera Bentuk BNN Kabupaten

Kamis, 27 Pebruari 2020 16:24
Mitsubishi Motors Kembali Pajang Mobil Unggulan di Living World Pekanbaru

Kamis, 27 Pebruari 2020 16:20
Warga Curhat Soal Parkir dan Sikap Petugas RSUD Mandau di Medsos

Kamis, 27 Pebruari 2020 15:48
Kirim Utusan, Syamsuar Orang Pertama Daftar Calon Ketua DPD Golkar Riau


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 23 Januari 2020 16:59
Digugat karena Babat 3 Ribu Hektar Kebun Sawit, Pemprov Riau Terancam Denda Rp12 Triliun

PT. PSJ tak terima karena kebub sawit seluas 3.323 hektar dibabat Penprov Riau. Melayangkan gugatan dengan denda lebih Rp12 triliun.

Riauterkini - PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau bakal bangkrut jika gugatan para petani kelapa sawit Peninjauan Kembali (PK) PT Peputra Supra Jaya (PSJ) yang notabene bapak angkat petani yang tergabung dalam Koperasi Gondai Bersatu dan Koperasi Sri Gumala Sakti di Desa Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, Riau, terkabul. Lantaran saat ini ada sekitar 3.323 hektar pohon kelapa sawit bapak dan anak angkat itu sedang ditebangi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau.

Penebangan yang diboncengi oleh PT Nusa Wana Raya (NWR) itu sudah berlangsung sejak sepekan lalu. PT NWR sendiri adalah pemasok akasia ke pabrik PT Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) di Pangkalan Kerinci, ibukota Kabupaten Pelalawan.

Setelah dihitung-hitung oleh Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP Apkasindo), nilai kerugian yang timbul atas penebangan pohon kelapa sawit seluas itu, mencapai Rp12,4 triliun.

"Itu baru kerugian materil," kata Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung saat menggelar pertemuan dengan sejumlah pemuka masyarakat Riau, di Pekanbaru, Rabu (22/1).

Angka tadi kata Auditor Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) ini lebih besar Rp0,21 triliun dibanding APBD Pemprov Riau 2020 yang hanya Rp12,379 triliun.

Mendengar paparan Gulat tadi, Ketua Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), drh. Chaidir langsung bergidik.

"Sebelum itu terjadi, kami minta Pemprov Riau tegas dan cepat menghentikan aksi penebangan itu. Ini sangat penting. Sebab itu tadi, kalau proses hukum nanti dimenangkan oleh masyarakat, akan fatal akibatnya. Lagi pula kata Chaidir, ini demi kepentingan masyarakat yang ada di sana. Tugas Pemprov Riau menjaga kehidupan masyarakatnya," kata mantan Ketua DPRD Riau ini.

Profesor Yusmar Yusuf mengamini semua yang dikatakan Chaidir tadi. "Kita minta aksi penebangan itu segera dihentikan," pinta akademisi Universitas Riau ini.

Saukani juga berharap yang sama. Bahkan tokoh muda yang juga wakil ketua Majelis Kerapatan Adat Kabupaten Bengkalis ini meminta supaya Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) segera mengambil peran dalam persoalan itu. "Sebab yang kita bela ini adalah mahluk di Riau yang juga anak kemanakan kita," katanya.

Bupati Pelalawan HM Harris mengatakan secara adat, tidak etis sebenarnya hak-hak masyarakat tadi ditebangi. "Sebab di situ ada hak adat yang dimanfaatkan oleh masyarakat tempatan maupun masyarakat yang datang untuk hidup. Saya tidak mau mengomentara masalah hukumnya, tapi secara adat itu, sudah enggak pas," kata Bupati Pelalawan ini.

Kalau aksi penebangan tadi tidak juga dihentikan kata Edy Ahmad RM, "Kami akan gerakkan masyarakat untuk menyikapi ini. Jadi sebelum sampai ke sana, tolong pemerintah dan stakeholder arif menyikapinya," pinta mantan anggota DPRD Riau itu.

Praktisi hukum perhutanan DR Sadino sepaham dengan Gulat. Sebab sebenarnya tak ada alasan Negara untuk merampas kebun kelapa sawit tadi.

"Kita kembali kepada putusan Mahkamah Agung itu. Di sana disebutkan bahwa PT PSJ bersalah lantaran tidak memiliki Ijin Usaha Perkebunan (IUP) dan kemudian didenda Rp5 miliar. Di Undang-Undang 39 tahun 2014 tentang perkebunan, tidak ada sanksi eksekusi, tapi beresi IUP nya. Dan kalau UU ini diterapkan, udah salah kaprah juga lantaran perkebunan itu sudah ada sejak 20 tahun lalu," kata Sadino Rabu (22/1).

Kalau kemudian didakwa pakai UU 41 tahun 1999 tentang kehutanan, musti dari nol lagi. "Sebab lagi-lagi saya bilang, di putusan tidak ada disinggung soal pelanggaran kehutanan. Kalaupun ada pelanggaran, Perpres 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Persoalan Tanah di Kawasan Hutan (PPTKH) sudah mengakomodir itu. Sebab mereka sudah lebih 20 tahun di sana," ujar Sadino.

Jadi kata dia, siap-siap saja Dinas LHK Riau bertanggungjawab atas ulahnya menebangi pohon kelapa sawit itu.

"Kalau dinas enggak punya duit tentu ujung-ujungnya meminta ke Gubernur. Kacau jadinya kan? Itulah makanya dari awal saya bilang, jangan langsung main tebang dulu. Bahaya! Mestinya cukup pakai berita acara eksekusi dulu. Jika ada upaya hukum luar biasa dilakukan bapak angkat dan petani, hargai itu. Kecuali kalau objek itu hanya tanah kosong, terserahlah. Tapi kan enggak, ada tanaman di sana," katanya.

Dalam Hukum Agraria kata Sadino, ada konsep hukum horizontal. Artinya, jika yang dipersoalkan tanah, mestinya tanaman di atasnya dibayar. "Dan satu hal yang paling penting, enggak ada dasar perusahaan konsesi merobohkan tanaman orang lain," tegasnya.**(rul)

Loading...


Berita Hukum lainnya..........
- Antisipasi Narkoba, Bupati Inhu Segera Bentuk BNN Kabupaten
- Jualan Sabu, Seorang Nenek di Pekanbaru Pasrah Ditangkap Polisi
- 7 Nelayan Rohil Ditangkap Polisi Malaysia, TNI Siap Bantu Polri dan Pemerintah Setempat
- Satu Lagi Tersangka Tindak Pidana Perpajakan Diserahkan ke Pidsus Kejari Pekanbaru
- Kebakaran Ludeskan Tiga Rumah Warga Duri, Bengkalis
- Tiga Kali Dipanggil Polda Riau, Plt Bupati Bengkalis Masih Mangkir
- Korupsi Dana Hibah, Mantan Anggota DPRD Bengkalis Dituntut 2 Tahun 3 Bulan Penjara
- Polisi Tangka Pembakar Lahan di Pujud, Rohil
- Polairud Polda Riau Amankan 30 Kubik Meter Kayu Ilegal di Bengkalis
- Simpan Sabu 3 Paket, Rano Karno Dituntut 5 Tahun Penjara
- Pembongkaran TPS di STC Pekanbaru Diwarnai Bentrok Satpol PP Vs Pedagang
- Mayat Tanpa Indetitas di Tapung Dipastikan Bos Tepung Bakso Korban Penculikan
- Polres Bengkalis Temukan Ganja Kering 1,1 Kg di Tepi Selat Bengkalis
- Mayat Tanpa Identitas Ditemukan di Wilayah Tapung Hulu Kampar
- Dua Masih Belia, Polres Pelalawan Tangkap Tiga Jambret
- BC dan Polres Bengkalis Ringkus Pengedar Ganja 950 Gram
- Mobil Dibakar di Kampar, Pengusaha Tepung Bakso Pekanbaru Diduga Diculik
- Polres Bengkalis Musnahkan 17,554 Kg Sabu-sabu dan 9.798 Butir Pil Happy Five
- Belasan Korban Investasi Bodong Melapor ke Ditreskrimsus Polda Riau
- 24 Mess Karyawan Milik PT Arara Abadi di Tualang Terbakar


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com