Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Kamis, 19 Januari 2017 19:47
Awali 2017, Agung Toyota Luncurkan Kijang Innova New Venturer di Pekanbaru

Kamis, 19 Januari 2017 19:38
Ini Keterangan Polres Inhil Penyebab Kebakaran SPPB PT Era Mandiri di Desa Sungai Perak

Kamis, 19 Januari 2017 19:15
Jalan Tambal Sulam di Siak Rusak Lagi, Dinas PU Riau Surati PT Hasrat Tata Jaya

Kamis, 19 Januari 2017 19:00
Sambut Imlek, CS Mall Gelar Briliant Spring Mid Nite Sale

Kamis, 19 Januari 2017 18:59
Diduga Disambar Petir, Seorang Warga Sapat Hilang Jatuh ke Sungai

Kamis, 19 Januari 2017 18:55
PLN Akan Pasang Jaringan Baru di Tiga Desa Terisolir di Rohul

Kamis, 19 Januari 2017 18:49
Korupsi Pemeliharaan Rutin Mobdin,
Hakim Vonis Sekretaris dan Tiga Staf DKPP Rohil 3 dan 1,5 Tahun Penjara


Kamis, 19 Januari 2017 18:27
Polemik Wagubri, Gubri Tantang Anggota DPRD Riau Bertemu Dirinya Langsung

Kamis, 19 Januari 2017 18:23
Belum Diresmikan, Gedung Baru PN Pasirpangaraian Sudah Difungsikan

Kamis, 19 Januari 2017 18:12
Mulai 16 Januari-31 Mei 2017,
Pemkab Rohul Tetapkan Status Darurat Bencana Asap Karlahut




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 2 Agustus 2013 16:38
Chevron Desak Mitra Kerja Taati UMSP 2013

Dalam rangka memenuhi hak-hak normatif pekerja, PT Chevron Pacific Indonesia menghimbau seluruh mitra kerja untuk mentaati UMSP 2013.

Riauterkini-RUMBAI- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) - PT Chevron Pacific Indonesia (Chevron) mendesak mitra kerja untuk taati Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Migas Tahun 2013. “Perlu diketahui bahwa Peraturan Gubernur Riau No. 24 Tahun 2013 tanggal 17 Juni 2013 berlaku bagi seluruh perusahaan yang menjalankan usaha dan/atau mempekerjakan tenaga kerja di Sektor Migas di provinsi Riau,” ujar Imamul Ashuri, pjs General Manager PGPA Sumatra.

“Hal ini berarti bahwa kewajiban untuk melaksanakan dan memastikan pemenuhan ketentuan penyesuaian upah minimum tersebut untuk pekerja ada pada perusahaannya masing-masing. Atas dasar itu, harus dipahami bahwa CPI dan/atau SKK Migas bukanlah pihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan kapan dan bagaimana kewajiban hukum tersebut harus dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan mitra kerjanya,” lanjut Imamul.

Chevron telah menghimbau para mitra kerja untuk mentaati UMSP 2013 dan segera menyesuaikan gaji para karyawannya tanpa harus menunggu penyesuaian nilai kontrak perusahaan dengan Chevron.

Untuk membantu kelangsungan usaha para mitra kerja dalam melaksanakan kewajibannya, Chevron berkoordinasi dengan SKK Migas, telah membuka kesempatan kepada para mitra kerja mengajukan permohonan penyesuaian nilai kontrak untuk mengakomodasi penyesuaian upah minimum ini kepada para pekerjanya yang berhak. Sejak beberapa waktu yang lalu, Chevron secara aktif melakukan pengkajian, verifikasi, dan klarifikasi terhadap permohonan-permohonan penyesuaian nilai kontrak tersebut.

“Agar tidak menimbulkan pemahaman yang keliru, perlu kami tegaskan bahwa proses penyesuaian nilai kontrak tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan kapan para mitra kerja Chevron harus melakukan penyesuaian upah bagi para pekerjanya masing-masing. Upaya-upaya untuk mendalilkan bahwa penyesuaian upah minimum baru ini akan dilakukan jika kontraknya telah disesuaikan dan dibayarkan oleh Chevron adalah hal yang sama sekali tidak dapat diterima dan tidak memiliki landasan hokum,” pungkas Imamul.***(rls)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Pram
Yang belum dibayarkan rapelnya kemana harus melakukan pelaporan Pak? sedangkan sebagian karyawan sudah dibayar. terimakasih

parianto
bayu la rapel km du pak"


Berita lainnya..........
- Razia TKA Asal China,
Kadisnaker Riau: Boleh Kerja Asal Ada Ijin Kerja

- Gandeng Wilmar,
Disnakertrans Dumai Taja Trening Operator Alat Angkat Angkut

- Telan Anggaran Rp140 Miliar, 2017 Unit RLH Dibangun Tahun Ini
- Pekerja China Ilegal di PLTU Tenayan,
Kanwil Kumham Tunggu Perusahaan Tunjukkan Dokumen Keimigrasian

- 98 TKA di Proyek PLN Tenayan Dipastikan Ilegal
- PLN Pastikan Tenaga Kerja China di PLTU Tenayan Legal
- Sawit Naik Tipis, Harga Karet di Rohul Naik Rp 300 Per Kg


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.145.219.80
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com