Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Kamis, 8 Desember 2016 18:37
Pilkades di Tambusai Utara, Rohul,
Semua Calon Kades Terpilih Wajah Baru


Kamis, 8 Desember 2016 17:28
Gubri Tunjuk Syahrial Abdi Jadi Pj Bupati Kampar

Kamis, 8 Desember 2016 17:24
Terjerat Korupsi Embarkasi Haji,
Mantan Kabiro Tapem Setdaprov Riau dan Kuasa Pemilik Lahan Batal Dituntut Hari Ini


Kamis, 8 Desember 2016 17:18
Otak Pelaku Ternyata Istri Korban,
Pelaku Pembunuhan di Rimba Melintang Rohil Ditangkap


Kamis, 8 Desember 2016 17:06
Polda Riau Gagalkan Peredaran Narkoba Senilai Rp31 Miliar

Kamis, 8 Desember 2016 17:04
Beredar Nota Pencabutan Mandat WR III Universitas Riau

Kamis, 8 Desember 2016 16:56
Ketua PN Bengkalis Pindah Tugas

Kamis, 8 Desember 2016 16:42
Bupati Tinjau Stand HAKI Rohil

Kamis, 8 Desember 2016 16:39
Polsek Langgam Ciduk Pelaku Pencabulan Anak di B awah Umur

Kamis, 8 Desember 2016 16:13
DKPP dan TP PKK Inhil Gelar Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 2 Agustus 2013 16:38
Chevron Desak Mitra Kerja Taati UMSP 2013

Dalam rangka memenuhi hak-hak normatif pekerja, PT Chevron Pacific Indonesia menghimbau seluruh mitra kerja untuk mentaati UMSP 2013.

Riauterkini-RUMBAI- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) - PT Chevron Pacific Indonesia (Chevron) mendesak mitra kerja untuk taati Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Migas Tahun 2013. “Perlu diketahui bahwa Peraturan Gubernur Riau No. 24 Tahun 2013 tanggal 17 Juni 2013 berlaku bagi seluruh perusahaan yang menjalankan usaha dan/atau mempekerjakan tenaga kerja di Sektor Migas di provinsi Riau,” ujar Imamul Ashuri, pjs General Manager PGPA Sumatra.

“Hal ini berarti bahwa kewajiban untuk melaksanakan dan memastikan pemenuhan ketentuan penyesuaian upah minimum tersebut untuk pekerja ada pada perusahaannya masing-masing. Atas dasar itu, harus dipahami bahwa CPI dan/atau SKK Migas bukanlah pihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan kapan dan bagaimana kewajiban hukum tersebut harus dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan mitra kerjanya,” lanjut Imamul.

Chevron telah menghimbau para mitra kerja untuk mentaati UMSP 2013 dan segera menyesuaikan gaji para karyawannya tanpa harus menunggu penyesuaian nilai kontrak perusahaan dengan Chevron.

Untuk membantu kelangsungan usaha para mitra kerja dalam melaksanakan kewajibannya, Chevron berkoordinasi dengan SKK Migas, telah membuka kesempatan kepada para mitra kerja mengajukan permohonan penyesuaian nilai kontrak untuk mengakomodasi penyesuaian upah minimum ini kepada para pekerjanya yang berhak. Sejak beberapa waktu yang lalu, Chevron secara aktif melakukan pengkajian, verifikasi, dan klarifikasi terhadap permohonan-permohonan penyesuaian nilai kontrak tersebut.

“Agar tidak menimbulkan pemahaman yang keliru, perlu kami tegaskan bahwa proses penyesuaian nilai kontrak tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan kapan para mitra kerja Chevron harus melakukan penyesuaian upah bagi para pekerjanya masing-masing. Upaya-upaya untuk mendalilkan bahwa penyesuaian upah minimum baru ini akan dilakukan jika kontraknya telah disesuaikan dan dibayarkan oleh Chevron adalah hal yang sama sekali tidak dapat diterima dan tidak memiliki landasan hokum,” pungkas Imamul.***(rls)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Pram
Yang belum dibayarkan rapelnya kemana harus melakukan pelaporan Pak? sedangkan sebagian karyawan sudah dibayar. terimakasih

parianto
bayu la rapel km du pak"


Berita lainnya..........
- RAPP Sosialiasikan Pentingnya Keselamatan Kerja pada Seluruh Kontraktor
- Distribusi BBM ke Pulau Rupat, Terganjal Persetujuan Kominfo
- Jelang Akhir Tahun, Tingkat Hunian Hotel di Pekanbaru Naik
- Keliling Jawa, Wabup Kuansing Belajar Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- Tekan Harga Cabe,
TPID Riau Ajak Menanam Cabe 10 Polibag Setiap Rumah

- Bahas Ekonomi Kekinian, TPID Riau Gelar Rapat Koordinasi
- Sasar Potensi Pajak Skala Besar,
Dispenda Pekanbaru Optimis Bisa Raih PAD Rp 4 Miliar Lagi dari PBB



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.204.108.121
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com