Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 24 Maret 2017 21:09
Rapat Bersama di BNPP RI,
Wabup Berharap Masalah Abrasi Meranti Selesai di Era Jokowi-JK


Jum’at, 24 Maret 2017 20:24
Penyelesaian Dugaan Penyerobotan Lahan,
Pemkab Inhil Tekankan Surya Dumai Grup Segera Tanggapi Tuntutan Warga


Jum’at, 24 Maret 2017 20:17
Waka DPRD Dumai Minta Dispar Riau Perhatikan Pariwisata Daerah

Jum’at, 24 Maret 2017 19:45
Di Hadapan Kader PKS,
Gubri Sebut Pejabat Korup Merusak Imej Riau


Jum’at, 24 Maret 2017 19:31
Bupati Kuansing Imbau Masyarakat Salat Subuh Berjamaah ke Masjid

Jum’at, 24 Maret 2017 19:26
PKS Mulai Buka Komunikasi Politik Sejumlah Balon Gubri

Jum’at, 24 Maret 2017 19:19
PKB Inhil Kembali Gelar Pendidikan Kader Pertama di 12 Kecamatan

Jum’at, 24 Maret 2017 19:15
Bupati Kukuhkan Badan Pengelola Masjid Agung Kuantan Singingi

Jum’at, 24 Maret 2017 19:07
2.381 WNA Bangladesh Berhasil Diloloskan,
Polres Dumai Tangkap Tiga Anggota Jaringan Human Trafficking Internasional


Jum’at, 24 Maret 2017 19:04
Ruslan Resmi Jabat Kepala BPN Kabupaten Rohul



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 25 Juni 2013 16:19
KPID Riau EDP 5 Lembaga Penyiaran

Digelar evaluasi dengar pendapat atau EDP tajaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau. Peserta, lima lembaga penyiaran yang sedang berusaha melengkapi persyaratan.

Riauterkini-PEKANBARU- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau lakukan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) terhadap lima lembaga penyiaran di Riau.

“1 Radio komunitas, 1 radio swata, 1 televisi berlangganan dan 2 televisi teritorial yang mengarah ke digital,” kata Zainul Ikhwan, Ketua KPID Riau kepada riauterkinicom di salah satu hotel, Pekanbaru, Selasa (25/06/13).

EDP ini merupakan proses pertama sebelum lembaga penyiaran tersebut mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dari Kementriaan Komunikasi dan Informatika.

“Nanti ada rekomendasi dari KPID untuk Kememinfo. Biasanya, untuk pengeluaran IPP itu membutuhkan waktu dua bulan. EDP ini dilakukan selama dua bulan sekali,” ungkapnya.

Sampai bulan Juni ini, sudah 40 lembaga penyiaran yang sudah di EDP oleh KPID Riau. Namun, tidak semua lembagfa tersebut, mendapatkan IPP dari Kemenminfo.

“Kita juga serahkan IPP untuk 3 lembaga penyiaran, yakni Teleframe, SCTV Pekanbaru dan radio Hargia FM Bangkinang,” tegasnya.

Sementara itu, Masnur, Ketua Komisi A DPRD Riau yang turut hadir dalam acara tersebut menyambut positif pelaksanaan EDP ini.

“Saat ini perkembangan lembaga penyiaran di Riau seperti jamur. Kita minta KPID Riau mengawasi seluruh lembaga penyiaran yang ada,” tutupnya. ***(ary)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- RS Petala Bumi Siapkan Layanan Khusus Cek Kesehatan Calon TNI Polri
- Eksekusi Toko Modern Waralaba Ilegal di Bengkalis Tak Perlu Tunggu Perintah Sekda
- Berikut Tiga Kesepakatan PLN-PT Padasa,
Jalur Transmisi GI Bangkinang-Rohul Segera Dibangun

- Soal Operasional Pasar Modern Taluk Kuantan, Dua Pejabat Terkait Beda Pendapat
- Kadin Nilai Pulau Bengkalis Belum Layak Miliki Toko Modern Waralaba
- Penumpang Keluhkan Jasa Bongkar Muat di Pelabuhan BSL Bengkalis
- Kementrian ESDM Anggarkan Rp1,3 M,
20 Maret, PLTBG Rantau Sakti Rohul Mulai Direvitalisasi



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.197.75.83
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com