Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Senin, 11 Desember 2017 10:41
Polres Pelalawan Terus Buru Perampok Dua Pedagang Emas Asal Pekanbaru

Senin, 11 Desember 2017 10:35
Perayaan Natal Oikumene Wartawan Riau Diagendakan 26 Desember

Senin, 11 Desember 2017 06:51
Buka MTQ ke-36 Riau di Dumai, Gubri Motivasi Peserta dengan Hadiah Haji

Ahad, 10 Desember 2017 21:05
Soal Industri Kertas & Pulp, SPSI Riau Tuding Jikalahari Mengada-ada

Ahad, 10 Desember 2017 20:57
Gubri Lepas Pawai Taaruf dan Pembukaan Bazar MTQ XXXVI Riau

Ahad, 10 Desember 2017 20:23
Gubri Lepas Peserta Pawai Taaruf MTQ XXXVI Riau di Dumai

Ahad, 10 Desember 2017 20:19
Masyarakat Soroti Baliho MTQ Riau Milik Kesra Bengkalis di Dumai

Ahad, 10 Desember 2017 18:56
Bupati Kampar Hadiri Pelepasan Pawai Ta’aruf MTQ ke-36 Riau di Dumai

Ahad, 10 Desember 2017 18:12
Hadiri UndanganMakan Bajambau,
Gubri Puji Pesona Wisata Alam Teluk Jering


Ahad, 10 Desember 2017 18:02
MTQ ke-36 Riau, Bupati Inhil Ikuti Prosesi Pelepasan Pawai Ta'aruf

 
loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Sabtu, 27 April 2013 06:24
Kadin dan Apindo Riau Berseteru Soal Kenaikan UMS 47 Persen

Apindo mewakili dunia usaha menyetujui Upah Minimum Sektoral (UMS) perminyakan naik 47 persen. Hal itu menurut Kadin bentuk pelanggaran UU no 1 tahun 1987.

Riauterkini-PEKANBARU-Disepakatinya kenaikan upah minimum sektoral (UMS) perminyakan sebesar 47 persen, dari Rp 1,530 juta menjadi Rp2,250 juta oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Riau-Perwakilan Pekerja dan Pemerintah (Disnaker) Riau menghenyakkan dunia usaha. Kadin Riau langsung bereaksi keras.

Direktur Eksekutive Kadin Riau, Muhammad Herwan Jum'at (26/4/13) secara tegas menyatakan bahwa Apindo Riau yang mengklaim mewakili dunia usaha melanggar UU no 1 tahun 1987 yang menyatakan bahwa Kadin merupakan lembaga satu-satunya yang ditunjuk pemerintah dan undang-undang untuk mewakili dunia usaha.

Kadin mempertanyakan legitimasi Apindo yang mengatas namakan mewakili dunia usaha dalam penentuan dan penetapan UMS. Pasalnya, hak mewakili dunia usaha sudah dicabut Kadin pada 2008 lalu.

"Memang, sebelum 2008, Kadin menunjuk Apindo mewakili dunia usaha dalam penentuan dan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di lembaga Bipartiet. Namun sejak tahun 2008, hak mewakili dunia usaha itu sudah di cabut. Itu berarti hak perwakilan dunia usaha Apindo dalam penentuan UMP sudah tidak ada lagi," terangnya.

Terkait dengan itu, tambahnya, Kadin akan meminta penjelasan kepada Apindo Riau. Jika tidak ada penjelasan dan klarifikasi mengenai hal itu, Kadin akan menggugat Apindo secara hukum.

UMS Perminyakan Naik 47 Persen Dinilai Tak Mendasar

Kadin Riau menyayangkan dan menyesalkan pernyataan Apindo Riau yang tidak mendasar dalam menyambut baik kenaikan UMS perminyakan 2013 dan memastikan hal itu tidak mengganggu iklim investasi di Riau.

"Apa yang menjadi dasar Apindo Riau memastikan hal itu. Lalu, apa Apindo juga sudah memperhatikan dan meminta masukan pelaku dunia usaha di sektor migas," kata Herwan mempertanyakan.

Menurut direktur eksekutiv Kadin Riau, justru kenaikan UMS perminyakan tersebut sangat mengganggu iklim investasi di Riau ditengah beban berat dunia usaha belakangan ini.

Bagaimana tidak, tambahnya, setelah awal tahun lalu UMP naik, ditambah kenaikan tarief listrik dan rencana pencabutan subsidi BBM dipastikan semua kenaikan itu sangat berdampak langsung terhadap iklim investasi khususnya dunia usaha di Riau.***(H-we)



Berita lainnya..........
- Soal Industri Kertas & Pulp, SPSI Riau Tuding Jikalahari Mengada-ada
- Ini Penyebab LPG 3 Kg di Kabupaten Rohul Langka
- Dirut dan Direktur Operasional Bank Riau Kepri Bersilaturrahmi dengan Kapolda Riau
- Rencana Pembubaran Koperasi Tidak Aktif,
Diskop UKM Bengkalis Tampung Sanggahan Hingga Waktu 6 Bulan

- Cuaca Sebabkan Harga Cabai di Pekanbaru Tinggi
- Baru Siap Dikerjakan, Pengaspalan Jalan Sungai Sirih Bandar Petalangan Mulai Hancur
- Dokumennya Diterima Gubri dari Presiden, DIPA Riau 2018 Rp 21.918 Triliun
- Periode 6-12 Desember 2017, Harga TBS Sawit Riau Turun
- Tetap Seribu, UPT Parkir Mandau Tegaskan Tarif Parkir Motor Belum Naik
- Pembayaran Listrik, Pemkab Kuansing Gandeng PLN dan Bank Riau Kepri
- Gas 3 Kg Semakin Langka di Duri,
Kadis Dagprind Bengkalis Akui Tak Punya Wewenang Pengawasan

- Hadirkan Kenyamanan Naik Busway, Dishub Sediakan Wifi Gratis di Setiap Halte
- Kuota Ditambah, Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg Masih Terjadi di Bengkalis
- Hingga Akhir Oktober 2017, 3.173 WNA Masuk Melalui Bengkalis
- Petani di Logas, Kuansing Siap Kembangkan Budidaya Padi
- Banyak Tidak Aktif, Keberadaan Fasilitas Pamsimas di Bengkalis Akan 'Diselidiki'
- Tak Bayar Pajak, Bapenda Pekanbaru Copot Merek Toko dan Reklame
- Konvensi Nasional Humas 2017,
Agung Laksamana Pimpin Perhumas untuk Periode Kedua

- Tidak Aktif, 309 Koperasi di Bengkalis Akan Dibubarkan
- Targetkan Omset Miliaran Rupiah,
Tahun Depan, DKP Bengkalis Incar PAD Sektor Bisnis Budidaya Perikanan



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.167.44.32
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com