Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 24 Pebruari 2018 21:45
Orasi Ilmiah, Wisuda Angkatan Kedua STAILe Pekanbaru akan Diisi Menteri Hanif Dhakhiri

Sabtu, 24 Pebruari 2018 21:32
Firdaus-Rusli Janjikan Pekanbaru, Kampar, Pelalawan dan Siak Sama Maju

Sabtu, 24 Pebruari 2018 20:55
Dugaan Anak Bunuh Ayahnya di Siak,
Hasil Autopsi Korban Meninggal Karena Sakit Komplikasi


Sabtu, 24 Pebruari 2018 18:59
Keunikan Kampung Wisata Koto Ranah,
Mulai Puncak Suligi 900 MDPL Hingga Naskah Kuno


Sabtu, 24 Pebruari 2018 18:26
Muhaimin Iskandar Beri Kuliah Umum di UR

Sabtu, 24 Pebruari 2018 17:19
Warga Kampung Baru Temukan Tengkorak Manusia Dalam Parit

Sabtu, 24 Pebruari 2018 17:17
Penyu Seberat 50 Kg Terdampar di Pantai Muntai, Bengkalis

Sabtu, 24 Pebruari 2018 17:07
Miliki 68 Paket Sabu, Warga Duri Ditangkap Polisi

Sabtu, 24 Pebruari 2018 15:47
Hadir di Sri Palas, Rusli Effendi Berasa Pulang ke Rumah

Sabtu, 24 Pebruari 2018 15:42
Kembangkan Pariwisata dan Pendidikan, Pemkab Kuansing Bekerjasama dengan UGM

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Sabtu, 27 April 2013 06:24
Kadin dan Apindo Riau Berseteru Soal Kenaikan UMS 47 Persen

Apindo mewakili dunia usaha menyetujui Upah Minimum Sektoral (UMS) perminyakan naik 47 persen. Hal itu menurut Kadin bentuk pelanggaran UU no 1 tahun 1987.

Riauterkini-PEKANBARU-Disepakatinya kenaikan upah minimum sektoral (UMS) perminyakan sebesar 47 persen, dari Rp 1,530 juta menjadi Rp2,250 juta oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Riau-Perwakilan Pekerja dan Pemerintah (Disnaker) Riau menghenyakkan dunia usaha. Kadin Riau langsung bereaksi keras.

Direktur Eksekutive Kadin Riau, Muhammad Herwan Jum'at (26/4/13) secara tegas menyatakan bahwa Apindo Riau yang mengklaim mewakili dunia usaha melanggar UU no 1 tahun 1987 yang menyatakan bahwa Kadin merupakan lembaga satu-satunya yang ditunjuk pemerintah dan undang-undang untuk mewakili dunia usaha.

Kadin mempertanyakan legitimasi Apindo yang mengatas namakan mewakili dunia usaha dalam penentuan dan penetapan UMS. Pasalnya, hak mewakili dunia usaha sudah dicabut Kadin pada 2008 lalu.

"Memang, sebelum 2008, Kadin menunjuk Apindo mewakili dunia usaha dalam penentuan dan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di lembaga Bipartiet. Namun sejak tahun 2008, hak mewakili dunia usaha itu sudah di cabut. Itu berarti hak perwakilan dunia usaha Apindo dalam penentuan UMP sudah tidak ada lagi," terangnya.

Terkait dengan itu, tambahnya, Kadin akan meminta penjelasan kepada Apindo Riau. Jika tidak ada penjelasan dan klarifikasi mengenai hal itu, Kadin akan menggugat Apindo secara hukum.

UMS Perminyakan Naik 47 Persen Dinilai Tak Mendasar

Kadin Riau menyayangkan dan menyesalkan pernyataan Apindo Riau yang tidak mendasar dalam menyambut baik kenaikan UMS perminyakan 2013 dan memastikan hal itu tidak mengganggu iklim investasi di Riau.

"Apa yang menjadi dasar Apindo Riau memastikan hal itu. Lalu, apa Apindo juga sudah memperhatikan dan meminta masukan pelaku dunia usaha di sektor migas," kata Herwan mempertanyakan.

Menurut direktur eksekutiv Kadin Riau, justru kenaikan UMS perminyakan tersebut sangat mengganggu iklim investasi di Riau ditengah beban berat dunia usaha belakangan ini.

Bagaimana tidak, tambahnya, setelah awal tahun lalu UMP naik, ditambah kenaikan tarief listrik dan rencana pencabutan subsidi BBM dipastikan semua kenaikan itu sangat berdampak langsung terhadap iklim investasi khususnya dunia usaha di Riau.***(H-we)

Loading...


Berita lainnya..........
- Pertumbuhan Ekonomi Melambat,
Riau dan Kepri Harus Turunkan PBBKB Pertalite

- Pusat Berlakukan Moratorium Proyek Konstruksi, PSN di Riau Masih Tetap Jalan
- 14 Sumur Beroperasi,
BOB PT. BSP Dituding Tidak Pernah Perhatikan Desa di Bengkalis

- Terlibat Konflik, Polres Bengkalis Mediasi Nelayan Jaring Batu dan Rawai
- Truk Sawit Nyaris Nyemplung ke Laut, Hebohkan Warga Rupat
- Maret, Bapenda Pekanbaru Cetak Masal 236. 560 Tagihan PBB
- Proyek Waduk Serba Guna Lompatan Harimau di Rohul Baru Sebatas Perencanaan
- Kasatpol PP Pekanbaru Minta Warga Laporkan Jika Ada Anggotanya Lakukan Pungli
- Stuband, Anggota Dewan Inhil Sambangi Bapenda Pekanbaru
- Baru Enam OPD Pemko Pekanbaru Berikan Laporan Keuangan 2017
- Agustus, MPP Pekanbaru Resmi Beroperasi
- Swastanisasi Sampah,
DLHK Pekanbaru Optimis Bisa Angkut Sampah 750 Ton Perhari

- Berupa Gerobak dan Modal Usaha,
Belasan Pedagang di Rohul Terima Bantuan dari YBM BRI Pasirpangaraian

- Dukung Percepatan Pembangunan Fly Over,
Pemko Pekanbaru Segera Bongkar JPO Depan Mall SKA

- Fokus Penataan, DPP Pekanbaru Hentikan Pembuatan Pangkalan Gas Bersubsidi
- Baru 18,7 persen Terealisasi,
Pemko Pekanbaru Optimis Pasar Induk Selesai Tepat Waktu

- Dirjen BAK Kemendagri Kunjungi DPM-PTSP Pekanbaru
- Gelar Unjuk Rasa di DPRD Riau,
Massa Tuntut Pencabutan HGU PT Ivo Mas Tunggal Dicabut

- DPD SPSI LEM  Riau Gelar Uji Kompetensi Anggota
- Pemkab Kuansing DiimbauTepat Sasaran Salurkan Bibit Sawit


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.226.253.34
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com