Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Ahad, 26 Pebruari 2017 09:55
Program Pengembangan Karyawan PT RAPP Goro di Teluk Paman Timur

Ahad, 26 Pebruari 2017 09:52
Pria Gangguan Jiwa di Tembilahan Tewas Gantung Diri

Ahad, 26 Pebruari 2017 09:49
Hingga Donor ke-50. KDD Riau Komplek RAPP Sumbang 3,5 Juta Cc Darah

Ahad, 26 Pebruari 2017 05:21
Terkait Status Suparman, Gubri Tunggu Laporan Karo Tapem

Ahad, 26 Pebruari 2017 05:12
TV Puskesmas Lirik Inhu Lenyap Digondol Maling

Ahad, 26 Pebruari 2017 05:02
Miliki Garam Setan, Seorang Kakek di Duri Huni Hotel Prodeo

Sabtu, 25 Pebruari 2017 22:17
Pemilik Kabur ke Malaysia, Polres Dumai Sita 3 Kilogram Sabu

Sabtu, 25 Pebruari 2017 20:29
Polsek Gaung, Inhil Tangkap Seorang Penjual Sabu

Sabtu, 25 Pebruari 2017 20:24
Jual Belikan Ganja, Dua Warga Desa Tibawan Ditangkap Polisi Rohul

Sabtu, 25 Pebruari 2017 20:22
Pileg 2019, Quota Anggota DPR RI Dapil Riau Direncanakan Bertambah



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Sabtu, 27 April 2013 06:24
Kadin dan Apindo Riau Berseteru Soal Kenaikan UMS 47 Persen

Apindo mewakili dunia usaha menyetujui Upah Minimum Sektoral (UMS) perminyakan naik 47 persen. Hal itu menurut Kadin bentuk pelanggaran UU no 1 tahun 1987.

Riauterkini-PEKANBARU-Disepakatinya kenaikan upah minimum sektoral (UMS) perminyakan sebesar 47 persen, dari Rp 1,530 juta menjadi Rp2,250 juta oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Riau-Perwakilan Pekerja dan Pemerintah (Disnaker) Riau menghenyakkan dunia usaha. Kadin Riau langsung bereaksi keras.

Direktur Eksekutive Kadin Riau, Muhammad Herwan Jum'at (26/4/13) secara tegas menyatakan bahwa Apindo Riau yang mengklaim mewakili dunia usaha melanggar UU no 1 tahun 1987 yang menyatakan bahwa Kadin merupakan lembaga satu-satunya yang ditunjuk pemerintah dan undang-undang untuk mewakili dunia usaha.

Kadin mempertanyakan legitimasi Apindo yang mengatas namakan mewakili dunia usaha dalam penentuan dan penetapan UMS. Pasalnya, hak mewakili dunia usaha sudah dicabut Kadin pada 2008 lalu.

"Memang, sebelum 2008, Kadin menunjuk Apindo mewakili dunia usaha dalam penentuan dan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di lembaga Bipartiet. Namun sejak tahun 2008, hak mewakili dunia usaha itu sudah di cabut. Itu berarti hak perwakilan dunia usaha Apindo dalam penentuan UMP sudah tidak ada lagi," terangnya.

Terkait dengan itu, tambahnya, Kadin akan meminta penjelasan kepada Apindo Riau. Jika tidak ada penjelasan dan klarifikasi mengenai hal itu, Kadin akan menggugat Apindo secara hukum.

UMS Perminyakan Naik 47 Persen Dinilai Tak Mendasar

Kadin Riau menyayangkan dan menyesalkan pernyataan Apindo Riau yang tidak mendasar dalam menyambut baik kenaikan UMS perminyakan 2013 dan memastikan hal itu tidak mengganggu iklim investasi di Riau.

"Apa yang menjadi dasar Apindo Riau memastikan hal itu. Lalu, apa Apindo juga sudah memperhatikan dan meminta masukan pelaku dunia usaha di sektor migas," kata Herwan mempertanyakan.

Menurut direktur eksekutiv Kadin Riau, justru kenaikan UMS perminyakan tersebut sangat mengganggu iklim investasi di Riau ditengah beban berat dunia usaha belakangan ini.

Bagaimana tidak, tambahnya, setelah awal tahun lalu UMP naik, ditambah kenaikan tarief listrik dan rencana pencabutan subsidi BBM dipastikan semua kenaikan itu sangat berdampak langsung terhadap iklim investasi khususnya dunia usaha di Riau.***(H-we)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
BURUH
kadin riau kok ngotot x dengan keputusan APINDO dan buruh berarti selama ini udah sangat jelas siapa yg zalim terhadap buruh kualat nanti tau ..ATAU JANGAN2 ADA GRAVITASINYA JUGA DISINI NGGK jadi kadin mukin saja mersa dirugikan.

rakyat jelata
kenapa baru sekarang kadin berkoar,tahun tahun sebelumnya apindo juga yg perundingkan upah buruh migas,ada apa dg kadin,sudah lah menekan buruh terus,pengusaha dan buruh itu sama sama membutuhkan... kadin jangan sok lah...

rakyat jelata
kenapa baru sekarang kadin berkoar,tahun tahun sebelumnya apindo juga yg perundingkan upah buruh migas,ada apa dg kadin,sudah lah menekan buruh terus,pengusaha dan buruh itu sama sama membutuhkan... kadin jangan sok lah...

Buruh
Coba kalian lihat kadin ,di asia tenggara ,upah buruh migas terendah riau , KADIN riau jangan jadikan buruh migas riau sapi perahan ,bubarkan aja kadin riau ,hidup buruh

Kuli
Hidup buruh,,,,,hidup apindo...puluhan ribu masyrkat riau mendukung buruh dan apindo. kadin...anda harus lebih "bijaksana" buka mata,pasang telinga,gunakan rasa...berkrjalah dengn hti yg mulia..jngan KADIN menjdi penyakit ekonmi para buruh,,berefek

Bravo Carlie 007
Dua2nya sama aja...bersiteru krn kurang lahan kali !!!

buruh
Hidup Apindo, Hidup buruh......!!!

buyung ali
Kenaikan UMSP spektakuler. Ini karena APINDO di dominasi Kontraktor Migas, yang ikut menikmati kenaikan UMSP jadi takkan pernah berfikir realisti. Yang penting ikut dompleng upah buruh. Perusahaan migas seperti Chevron harusnya jeli, begitu juga peng

Buruh
Sekarang ketauan siapa yang berpihak kepada buruh, ternyata apindo mantap, kadin memble. Dengan kenaikan ini tidak ada perusahaan yang dirugikan, toh nanti yang akan membayar adalah perusahaan migas, karena komponen gaji ini dimasukan dalam perhitun

Buruh
Sekarang ketauan siapa yang berpihak kepada buruh, ternyata apindo mantap, kadin memble. Dengan kenaikan ini tidak ada perusahaan yang dirugikan, toh nanti yang akan membayar adalah perusahaan migas, karena komponen gaji ini dimasukan dalam perhitun

hidayat
handaknya KADIN,,jangan selalu memikirkan perut sendiri,,negara inikan udah merdeka,,masa KADIN masih mau menerapkan praktik perbudakan diera modern kaya gini,,ingat dong diRiau tu apa2 sudah mahal,,parkir aj 1000,,buang air aj 2000,,masa gaji karyaw


Berita lainnya..........
- Pemko Pekanbaru Akui Pasar Tradisional Sepi
- Lelang Proyek, LPSE Pekanbaru Penuhi Sembilan Standar KPK
- Pasar Tradisional Pemko Pekanbaru Sepi, Disperindag Siapkan Jurus Jitu
- Taja MKPT 2016,
UEK Pematang Pudu Banjir Hadiah dan Kegiatan Sosial

- Tingkatkan Pembinaan,
Diskop Pekanbaru Gencarkan Kampanye Pembubaran Koperasi

- Bank Indonesia Serahkan 5 Ribu Bibit Cabe ke PKK Pekanbaru
- Disperindag Pekanbaru Tak Izinkan Komplek Pergudangan Berada di Dalam Kota


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.145.213.148
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com