Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 21 Oktober 2017 22:47
Ratusan Guru di Bengkalis Siap-siap Dimutasi

Sabtu, 21 Oktober 2017 22:09
Leher Terlilit Lakban,
Mayat Pria di Parkiran Bandara SSK II Dipastikan Dibunuh


Sabtu, 21 Oktober 2017 21:36
30 Personel Polres Rohil Padamkan Karlahut di Rimba Melintang

Sabtu, 21 Oktober 2017 21:32
Resmi Ditutup,
Kafillah Kuantan Tengah Raih Juara Umum MTQ ke-16 Kuansing


Sabtu, 21 Oktober 2017 21:29
213 Calon Anggota PPK Pilgubri 2018 Bengkalis Lulus Administrasi

Sabtu, 21 Oktober 2017 17:51
RAPP Bantu Perbaiki Jalan Rusak di Teluk Meranti

Sabtu, 21 Oktober 2017 15:14
Waspada akan Diabetes Mellitus, Prodia Gelar Seminar Dokter

Sabtu, 21 Oktober 2017 14:42
5 Bulan Tak Terima Gaji, Honorer di Duri Mulai Galau

Sabtu, 21 Oktober 2017 13:48
Liga Dangdut Indonesia, 5 Remaja Riau Berlaga di Kancah Nasional

Sabtu, 21 Oktober 2017 13:20
Warga Kopah, Kuansing Nyaris Tewas Ditembak Maling Kerbau

 
loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Ahad, 24 Maret 2013 16:13
Jelang Pelaksanaan Proyek TA 2013,
SKPD Bengkalis Diminta Umumkan Perusahaan Blacklist


Pelaksanaan proyek tahun anggaran 2013 di Pemkab Bengkalis segera dimulai. Demi transparansi, SKPD diminta mengumumkan perusahaan yang masuk daftar hitam.

Riauterkini-BENGKALIS- Meskipun telah memasuki pekan terakhir Maret tahun anggaran (TA) 2013, dan menjelang dilakukannya proses lelang di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis.

Akan tetapi, sampai sekarang belum ada satupun SKPD yang menetapkan perusahaan-perusahaan masuk sanksi daftar hitam atau blacklist terkait realisasi proyek TA 2012 lalu.

Hal ini berbeda dengan realisasi pelaksanaan proyek TA 2011, bahwa sejumlah perusahaan yang masuk dalam hitam tersebut, sudah diumumkan pemerintah pada bulan kedua tahun anggaran 2012.

Kepala Bagian Program Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Bambang Irawan ketika dihubungi riauterkinicom beberapa waktu lalu mengakui hal ini. Ia menyebutkan, terkait perusahaan ditetapkan dalam daftar hitam, pihaknya telah menyurati seluruh SKPD sebanyak 2 (dua) kali.

“Sudah dua kali sebenarnya kita surati seluruh SKPD. Akan tetapi, yang kita peroleh, baru beberapa SKPD yang menyebutkan tidak ada perusahaan masuk dalam daftar hitam,” ungkap Bambang.

Lanjut Bambang, sementara itu beberapa laporan SKPD lainnya adalah menyampaikan lampiran perusahaan yang hanya dilakukan pemutusan hubungan kerja atau kontrak, bukan perusahaan yang masuk dalam daftar blacklist.

“Jadi sampai saat ini, belum ada satupun SKPD yang melaporkan perusahaan yang di-blacklist, tetapi hanya sebatas pemutusan kontrak kerja. Memang biasanya daftar ini sudah kita rekap dan umumkan pada Februari setiap tahun anggaran baru,” katanya lagi.

Pihaknya, dikatakan Bambang, hanya menunggu daftar hitam tersebut dari SKPD sebagai penanggungjawab kegiatan khusunya proyek-proyek yang direalisasikan. Terhadap keputusan penetapan perusahaan masuk dalam daftar itu, adalah sepenuhnya menjadi kewenangan SKPD yang bersangkutan.

“Penetapan blacklist perusahaan bukan kewenangan kita. Tugas kita hanya melakukan rekapitulasi data yang diajukan SKPD. Kemudian mengumumkan ke publik,” imbuhnya.***(dik)



loading...

Berita lainnya..........
- Oktober 2017, Realisasi PADi Bapenda Pekanbaru Tembus Rp 375 Miliyar
- Tolak PHK Buruh HTI, K-SPSI Riau Rencanakan Demo Pekan Depan
- Nursyafry Tanjung Pimpin REI Riau Periode 2017-2020
- OJK  Dujung Program Global Anti Serangan Siber
- Kadisperindag Pekanbaru Kelangkaan Gas Elpiji Juga Tanggung Jawab Camat dan Lurah
- Permintaan CPO Naik,  Harga TBS di Riau Pekan Ini Ikut Naik
- OJK Gandeng MUI Riau Kembangkan Bwnk Syariah


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.224.50.28
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com