Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 29 April 2017 07:40
Polres Kuansing Tangkap Penampung Emas Hasil Tambang Ilegal

Sabtu, 29 April 2017 07:37
Geyar Dirgantara di Lanud Roesmin Nurjadin,
Masyarakat Diajak Saksikan Beragam Atraksi dan Berkesempatan Naik Helikopter


Sabtu, 29 April 2017 07:28
DPRD Riau Telah Kirim Berkas Hasil Pemilihan Wagubri ke Mendagri

Sabtu, 29 April 2017 07:26
Sejumlah Perusahaan Asal Sumbar Rambah Hutan Lindung di Kuansing

Jum’at, 28 April 2017 21:50
Baznas Kuansing Gelar Tablik Akbar Sosialisasi Zakat

Jum’at, 28 April 2017 21:41
Kawasan Restorasi Gambut,
Dewan Minta Penentuan Lahan Diserahkan ke Pemerintah Setempat


Jum’at, 28 April 2017 21:19
APBD 2017 Kuansing Disahkan Pekan Depan

Jum’at, 28 April 2017 20:31
Stand Utama Bocor, EO Dumai Expo 2017 Disebut Lepas Tangan

Jum’at, 28 April 2017 19:27
Wabup Meranti Ikuti Diklatpim di Jakarta

Jum’at, 28 April 2017 18:55
KPU Meranti Launching Rumah Pintar Pemilu



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 22 Maret 2013 16:19
Gaji Karyawan di Bawah UMK,
Kokarmar Pelindo 'Cuekin' Panggilan Disnakertrans Dumai


Disnakertrans Dumai ingin menanyakan masalah gaji karyawan yang di bawah UMK, namun panggilan instansi tersebut tak dipenuhi pimpinan Kokarmar Pelindo.

Riauterkini-DUMAI- Pemanggilan terhadap pimpinan Koperasi Karyawan Maritim (Kokarmar) PT Pelindo Dumai atas masalah laporan pekerja yang menerima gaji di bawah UMK oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tak membuahkan hasil. Pimpinan Kokarmar tersebut tidak memenuhi panggilan instansi yang membidangi masalah tenaga kerja di Kota Dumai, Jumat (22/3/13).

Tidak penuhi panggilan pimpinan Kokarmar PT Pelindo Dumai, membuat pemeriksaan urung dilakukan dan terpaksa diundur. Demikian disampaikan, Kepala Disnakertrans Dumai H Amiruddin melalui Kabid Bidang Pengawasan dan Syarat Kerja, Muhammad Fadly diruang kerjanya.

"Ketua tak hadir, katanya sedang ke Medan. hanya diwakilkan kepada meneger Kokarmar PT Pelindo Dumai pak Bambang. Pemeriksaan terpaksa diundur hingga Rabu pecan depan," ungkap Fadly dihadapan puluhan awak media di Dumai.

Dikatakan, Fadly, sebelumnya Disnakertrans Kota Dumai telah mengirim surat panggilan terhadap Kokarmar PT Pelindo serta 25 buruh cleaning service yang bekerja dibawah naungan Kokarkar PT Pelindo Dumai.

Sesuai surat No; 568/ DTK-TRANS/ 2013 tanggal 20 Maret 2013 pimpinan Kokarmar PT Pelindo dan 25 orang pekerja diminta hadir di kantor Disnakertrans Kota Dumai Jumat (22/3).

Kedua belah pihak dipangggil untuk menghadap Bidang Pengawasan dan Syarat Kerja Disnakertrans Kota Dumai. Pihak Kokarmar PT Pelindo Dumai diminta untuk membawa laporan Ketenagakerjaan berdasarkan UU No 7/ 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.

"Tidak itu saja pihak Kokarmar PT Pelindo Dumai diminta untuk membawa daftar pembayaran gaji, absen/ time sheet pekerja serta kontrak kerja pekerja dengan pemberi kerja. Ketuanya tak datang, mereka minta pemeriksaan diundur hingga Rabu mendatang, ujar Fadly.

Sesuai informasi, Kokarmar PT Pelindo Dumai masih banyak mempekerjakan tenaga kerja di kota Dumai. Selain cleaning sevice sebanyak 25 orang, ada juga pekerja di PT Semen Andalas. Ironisnya sebanyak 25 cleaning servise menerima upah sebesar Rp 850.000,- per bulan, jauh dibawah UMK Kota Dumai sebesar Rp 1.490.000,- per bulan.

Mengetahui itu Ketua Komisi I DPRD Kota Dumai Timo Kipda berang dan meradang. Anggota Kmisi I lainnya Jhon Fikar juga demikian. Bahkan para wakil rakyat ini mendesak Disnakertrans Dumai untuk secepatnya melakukan proses penuntasan kepada pekerja yang mendapatkan gaji masih dibawah UMK. Padahal, tahun 2013 ini UMK di Kota Dumai mengalami kenaikan ketimbang tahun sebelumnya.

"Saya minta Disnaker memproses masalah ini hingga tuntas, jangan sampai berlarut-larut hingga menimbulkan gejolak. Sedangkan kepada perusahaan di kota Dumai harus ikut aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah," pungkas Timo Kipda dan Jhon Fikar.

Pernyataan senada juga diutarakan Walikota Dumai H Khairul Anwar SH. Dia minta perusahaan termasuk Koperasi Karyawan Maritim (Kokarmar) PT Pelindo Cabang Dumai harus mematuhi ketentuan pemberian gaji bagi pekerja.

"Gaji buruh dan pekerja mengacu kepada UMK Dumai. Jadi, kalau sudah menjadi keluhan maka Disnaker melakukan proses penuntasan dengan memanggil pihak Kokarmar PT Pelindo Dumai. Perusahaan ya harus mengikuti aturan dalam menjalankan usahanya," tegas Walikota Dumai Khairul Anwar SH.

Khairul Anwar sangat menyayangkan pengusaha yang masih berani membayar upah pekerja dibawah UMK Kota Dumai. Sebab tindakan tersebut sangat merugikan pekerja. Ikut aturanlah, hak normatif pekerja harus diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan semena-mena dengan pekerja, dengan membayarkan gaji di bawah UMK yang sudah ditetapkan.***(had)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bengkalis Capai 7,05 Persen
- Terkecuali Emergency dan Defisit Daya,
PLN Duri Janji Tiadakan Pemadaman Selama Ramadhan

- Distributor Bahan Pokok di Pekanbaru Wajib Miliki TDPUD
- Bisa Picu Krisis Ekonomi, Apindo Riau Desak Pencabutan Permen Gambut
- Sekda Inhil Hadiri Konferensi Usaha Sabut Kelapa di Bogor
- Sekda Meranti Berharap Pihak Perbankan Bantu Pemda Sejahterakan Rakyat
- DPD IPK Rohil Launching Produk Kopi dan Gelar Dialog


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.80.54.2
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com