Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Senin, 11 Desember 2017 10:41
Polres Pelalawan Terus Buru Perampok Dua Pedagang Emas Asal Pekanbaru

Senin, 11 Desember 2017 10:35
Perayaan Natal Oikumene Wartawan Riau Diagendakan 26 Desember

Senin, 11 Desember 2017 06:51
Buka MTQ ke-36 Riau di Dumai, Gubri Motivasi Peserta dengan Hadiah Haji

Ahad, 10 Desember 2017 21:05
Soal Industri Kertas & Pulp, SPSI Riau Tuding Jikalahari Mengada-ada

Ahad, 10 Desember 2017 20:57
Gubri Lepas Pawai Taaruf dan Pembukaan Bazar MTQ XXXVI Riau

Ahad, 10 Desember 2017 20:23
Gubri Lepas Peserta Pawai Taaruf MTQ XXXVI Riau di Dumai

Ahad, 10 Desember 2017 20:19
Masyarakat Soroti Baliho MTQ Riau Milik Kesra Bengkalis di Dumai

Ahad, 10 Desember 2017 18:56
Bupati Kampar Hadiri Pelepasan Pawai Ta’aruf MTQ ke-36 Riau di Dumai

Ahad, 10 Desember 2017 18:12
Hadiri UndanganMakan Bajambau,
Gubri Puji Pesona Wisata Alam Teluk Jering


Ahad, 10 Desember 2017 18:02
MTQ ke-36 Riau, Bupati Inhil Ikuti Prosesi Pelepasan Pawai Ta'aruf

 
loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Jum’at, 22 Maret 2013 16:19
Gaji Karyawan di Bawah UMK,
Kokarmar Pelindo 'Cuekin' Panggilan Disnakertrans Dumai


Disnakertrans Dumai ingin menanyakan masalah gaji karyawan yang di bawah UMK, namun panggilan instansi tersebut tak dipenuhi pimpinan Kokarmar Pelindo.

Riauterkini-DUMAI- Pemanggilan terhadap pimpinan Koperasi Karyawan Maritim (Kokarmar) PT Pelindo Dumai atas masalah laporan pekerja yang menerima gaji di bawah UMK oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tak membuahkan hasil. Pimpinan Kokarmar tersebut tidak memenuhi panggilan instansi yang membidangi masalah tenaga kerja di Kota Dumai, Jumat (22/3/13).

Tidak penuhi panggilan pimpinan Kokarmar PT Pelindo Dumai, membuat pemeriksaan urung dilakukan dan terpaksa diundur. Demikian disampaikan, Kepala Disnakertrans Dumai H Amiruddin melalui Kabid Bidang Pengawasan dan Syarat Kerja, Muhammad Fadly diruang kerjanya.

"Ketua tak hadir, katanya sedang ke Medan. hanya diwakilkan kepada meneger Kokarmar PT Pelindo Dumai pak Bambang. Pemeriksaan terpaksa diundur hingga Rabu pecan depan," ungkap Fadly dihadapan puluhan awak media di Dumai.

Dikatakan, Fadly, sebelumnya Disnakertrans Kota Dumai telah mengirim surat panggilan terhadap Kokarmar PT Pelindo serta 25 buruh cleaning service yang bekerja dibawah naungan Kokarkar PT Pelindo Dumai.

Sesuai surat No; 568/ DTK-TRANS/ 2013 tanggal 20 Maret 2013 pimpinan Kokarmar PT Pelindo dan 25 orang pekerja diminta hadir di kantor Disnakertrans Kota Dumai Jumat (22/3).

Kedua belah pihak dipangggil untuk menghadap Bidang Pengawasan dan Syarat Kerja Disnakertrans Kota Dumai. Pihak Kokarmar PT Pelindo Dumai diminta untuk membawa laporan Ketenagakerjaan berdasarkan UU No 7/ 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.

"Tidak itu saja pihak Kokarmar PT Pelindo Dumai diminta untuk membawa daftar pembayaran gaji, absen/ time sheet pekerja serta kontrak kerja pekerja dengan pemberi kerja. Ketuanya tak datang, mereka minta pemeriksaan diundur hingga Rabu mendatang,” ujar Fadly.

Sesuai informasi, Kokarmar PT Pelindo Dumai masih banyak mempekerjakan tenaga kerja di kota Dumai. Selain cleaning sevice sebanyak 25 orang, ada juga pekerja di PT Semen Andalas. Ironisnya sebanyak 25 cleaning servise menerima upah sebesar Rp 850.000,- per bulan, jauh dibawah UMK Kota Dumai sebesar Rp 1.490.000,- per bulan.

Mengetahui itu Ketua Komisi I DPRD Kota Dumai Timo Kipda berang dan meradang. Anggota Kmisi I lainnya Jhon Fikar juga demikian. Bahkan para wakil rakyat ini mendesak Disnakertrans Dumai untuk secepatnya melakukan proses penuntasan kepada pekerja yang mendapatkan gaji masih dibawah UMK. Padahal, tahun 2013 ini UMK di Kota Dumai mengalami kenaikan ketimbang tahun sebelumnya.

"Saya minta Disnaker memproses masalah ini hingga tuntas, jangan sampai berlarut-larut hingga menimbulkan gejolak. Sedangkan kepada perusahaan di kota Dumai harus ikut aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah," pungkas Timo Kipda dan Jhon Fikar.

Pernyataan senada juga diutarakan Walikota Dumai H Khairul Anwar SH. Dia minta perusahaan termasuk Koperasi Karyawan Maritim (Kokarmar) PT Pelindo Cabang Dumai harus mematuhi ketentuan pemberian gaji bagi pekerja.

"Gaji buruh dan pekerja mengacu kepada UMK Dumai. Jadi, kalau sudah menjadi keluhan maka Disnaker melakukan proses penuntasan dengan memanggil pihak Kokarmar PT Pelindo Dumai. Perusahaan ya harus mengikuti aturan dalam menjalankan usahanya," tegas Walikota Dumai Khairul Anwar SH.

Khairul Anwar sangat menyayangkan pengusaha yang masih berani membayar upah pekerja dibawah UMK Kota Dumai. Sebab tindakan tersebut sangat merugikan pekerja. Ikut aturanlah, hak normatif pekerja harus diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan semena-mena dengan pekerja, dengan membayarkan gaji di bawah UMK yang sudah ditetapkan.***(had)



Berita lainnya..........
- Soal Industri Kertas & Pulp, SPSI Riau Tuding Jikalahari Mengada-ada
- Ini Penyebab LPG 3 Kg di Kabupaten Rohul Langka
- Dirut dan Direktur Operasional Bank Riau Kepri Bersilaturrahmi dengan Kapolda Riau
- Rencana Pembubaran Koperasi Tidak Aktif,
Diskop UKM Bengkalis Tampung Sanggahan Hingga Waktu 6 Bulan

- Cuaca Sebabkan Harga Cabai di Pekanbaru Tinggi
- Baru Siap Dikerjakan, Pengaspalan Jalan Sungai Sirih Bandar Petalangan Mulai Hancur
- Dokumennya Diterima Gubri dari Presiden, DIPA Riau 2018 Rp 21.918 Triliun
- Periode 6-12 Desember 2017, Harga TBS Sawit Riau Turun
- Tetap Seribu, UPT Parkir Mandau Tegaskan Tarif Parkir Motor Belum Naik
- Pembayaran Listrik, Pemkab Kuansing Gandeng PLN dan Bank Riau Kepri
- Gas 3 Kg Semakin Langka di Duri,
Kadis Dagprind Bengkalis Akui Tak Punya Wewenang Pengawasan

- Hadirkan Kenyamanan Naik Busway, Dishub Sediakan Wifi Gratis di Setiap Halte
- Kuota Ditambah, Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg Masih Terjadi di Bengkalis
- Hingga Akhir Oktober 2017, 3.173 WNA Masuk Melalui Bengkalis
- Petani di Logas, Kuansing Siap Kembangkan Budidaya Padi
- Banyak Tidak Aktif, Keberadaan Fasilitas Pamsimas di Bengkalis Akan 'Diselidiki'
- Tak Bayar Pajak, Bapenda Pekanbaru Copot Merek Toko dan Reklame
- Konvensi Nasional Humas 2017,
Agung Laksamana Pimpin Perhumas untuk Periode Kedua

- Tidak Aktif, 309 Koperasi di Bengkalis Akan Dibubarkan
- Targetkan Omset Miliaran Rupiah,
Tahun Depan, DKP Bengkalis Incar PAD Sektor Bisnis Budidaya Perikanan



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.167.44.32
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com