Untitled Document
Kamis, 8 Rabiul Akhir 1436 H |
Home > Usaha >>

Berita Terhangat..
Kamis, 29 Januari 2015 14:48
Korupsi Dana Hibah Pemko Dumai,
Terdakwa Akui Gunakan Dana untuk Renovasi Gedung


Kamis, 29 Januari 2015 13:40
Bersaksi di Sidang Suap Alih Fungsi Lahan,
Zulher Sebut Gubri Nonaktif dan Gulat Seperti Bapak dan Anak


Kamis, 29 Januari 2015 13:38
Bupati Meranti Lantik Anggota BPD se-Kecamatan Merbau

Kamis, 29 Januari 2015 13:25
Kabag Harkam Mabes Polri Resmikan Pemakaian 83 Kantor Babinkamtibmas di Siak

Kamis, 29 Januari 2015 11:18
Suap Pembahasan RAPBD 2015,,
KPK Periksa Kepala Bapeda Riau


Kamis, 29 Januari 2015 11:11
Wabup Meranti Gelar Silahturahmi Bersama Warga Sungai Tohor Barat

Kamis, 29 Januari 2015 11:05
Sidang Lanjutan Gulat Manurung di Tipikor,
Kadishut Zulher Banyak Menjawan Tidak Tahu




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 21 Maret 2013 14:10
Digaji Minim, Karyawan Kokarmar Pelindo Mengadu ke Disnaketrans Dumai

Kokarmar Pelindo dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigarasi Dumai. Pekerja tak terima digaji dengan nominal di bawah UMK.

Riauterkini-DUMAI- Koperasi Karyawan Maritim (Kokarmar) PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Dumai kembali bermasalah, dan dilaporkan oleh pekerja kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai, bahwa gaji mereka tidak sesuai Upah Minimum Kota (UMK).

Mendapat laporan seperti itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai langsung tanggap dan menindaklanjutinya dengan melayangkan surat panggilan kepada pimpinan Kokarmar PT Pelindo Dumai.

"Kami kembali menerima laporan, terkait masalah kekurangan upah yang diterima pekerja. Menyikapi laporan para pekerja itu, kami melayangkan surat panggilan kepada Kokarmar PT Pelindo serta pekerja yang membuat laporan tersebut," kata Kepala Disnakertrans Kota Dumai, H Amiruddin, Rabu (20/3/13).

Dikatakan Amiruddin didampingi Kabid Pengawasan dan Syarat Kerja Muhammad Fadhly, melalui surat No. 568/ DTK-TRANS/ 2013 tanggal 20 Maret 2013 memanggil pimpinan Kokarmar PT Pelindo dan 25 orang pekerja tersebut, untuk dimintai keterangan menyangkut perselisihan hubungan industrial.

"Kedua belah pihak itu akan diambil keterangannya pada hari, Jumat (22/3/13) mendatang. Sesuai laporan, gaji yang diterima pekerja jauh dibawah upah minimum kota (UMK). Kedua belah pihak dipangggil Disnakertrans untuk hadir supaya dapat dimintai keterangannya," tegas Fadhly.

Selain itu, kata dia, pihak Kokarmar PT Pelindo Dumai diminta untuk membawa laporan Ketenagakerjaan berdasarkan UU No 7/ 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan, daftar pembayaran gaji, absen/ time sheet pekerja serta kontrak kerja pekerja dengan pemberi kerja.

"Kokarmar PT Pelindo Dumai masih mempekerjakan pekerja di Kota Dumai. Selain cleaning sevice sebanyak 25 orang, ada juga mempekerjakan pekerja di PT Semen Andalas," tegas Fadly mengakhiri wawancaranya dengan awak media di Dumai.

Sesuai Permenakertrans No.19/ 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan seperti yang disebut dalam pasal 12, bahwa persyaratan perusahaan penerima borongan harus memenuhi syarat diantaranya, berbentuk badan hukum, memiliki tanda daftar perusahaan, memiliki izin usaha serta memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.

Ketua Kokarmar PT Pelindo Dumai, Jonedi Ramli, saat dikonfirmasi belum bersedia memberikan keterangan terperinci. "Saya belum tau pekerja membuat laporan," tandasnya.

Sementara informasi yang diterima dari salah seorang pegawai Pelindo I Dumai yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan bahwa membenarkan hal tersebut dengan membaca surat yang masuk terkait laporan tenaga kerja yang tidak terlalu jelas permasalahan baik itu dari tenaga security ataupun tenaga koperasi.

"Benar, saya ada membaca surat yang masuk terkait pelaporan tenaga kerja yang dilayangkan Disnaker Dumai, secara jelas tidak saya pahami permasalahan tersebut karena dalam hal tenaga kerja yang tidak dilibatkan," ujarnya.

Menurutnya, jika permasalahan itu dari tenaga koperasi itu mungkin tidak benar karena baru saja sudah terselesaikan. Dan hal itu jika terjadi pada tenaga security maka halnya tanggung jawab pihak ketiga yaitu perusahaan pengelola jasa pengamanan yang diketahui PT RIM dan PT SGA.

"Jika tenaga koperasi itu tidak mungkin, dan jika yang melapor dari tenaga security mungkin saja. Dan Pelindo disitu hanya sebagai penerima jasa yang dikelola pihak ketiga yaitu perusahaan security," katanya mengakhiri.***(had)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Pedagang Buah di Rohul Belum Tahu Ada Apel Mengandung Bakteri
- 2014, Tiongkok Tujuan Utama Ekspor Riau
- APRIL Asian Agri Learning Institute Tingkatkan SDM Karyawan
- Sejumlah Pengusaha TV Kabel Riau Bentuk Aspetika
- Pekan Ini, Harga TBS Sawit di Riau Turun Rp 28,36 Per Kilogram
- Kata Dirut, Investor Hongkong dan Malaysia Minati RAL
- Harga TBS di Rohul Turun Rp28,36 Per Kg Pekan Ini


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.87.179.107
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com