Home > Usaha >>

Berita Terhangat..
Sabtu, 2 Juli 2016 07:58
Satgas Karlahut Turunkan Paskhas TNI AU Segel Lahan di Sejumlah Kabupaten

Sabtu, 2 Juli 2016 07:42
Bupati Kampar Tinjau Posko Operasi Ramadniyah Siak-2016

Sabtu, 2 Juli 2016 07:40
2.485 Front Liner Berlomba Merjadi Terbaik di Kontes Layanan Honda 2016

Sabtu, 2 Juli 2016 00:28
Pererat Silahturahmi,
MPC PP Pelalawan Gelar Bukber dan Santuni Anak Yatim


Jum’at, 1 Juli 2016 23:35
Kerja Sama dengan Alfamart dan Pepsodent Herbal,
PFI Pekanbaru Berikan Bantuan Khusus untuk Panti Asuhan


Jum’at, 1 Juli 2016 23:29
Uji Coba Dermaga Air Putih II, Pasang Surut Pengaruhi Sandar Kapal

Jum’at, 1 Juli 2016 23:26
Ajak Bangun Daerah Melalui Pemberitaan,
Bupati Inhil Gelar Silaturrahmi Bersama Wartawan




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 21 Maret 2013 14:10
Digaji Minim, Karyawan Kokarmar Pelindo Mengadu ke Disnaketrans Dumai

Kokarmar Pelindo dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigarasi Dumai. Pekerja tak terima digaji dengan nominal di bawah UMK.

Riauterkini-DUMAI- Koperasi Karyawan Maritim (Kokarmar) PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Dumai kembali bermasalah, dan dilaporkan oleh pekerja kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai, bahwa gaji mereka tidak sesuai Upah Minimum Kota (UMK).

Mendapat laporan seperti itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai langsung tanggap dan menindaklanjutinya dengan melayangkan surat panggilan kepada pimpinan Kokarmar PT Pelindo Dumai.

"Kami kembali menerima laporan, terkait masalah kekurangan upah yang diterima pekerja. Menyikapi laporan para pekerja itu, kami melayangkan surat panggilan kepada Kokarmar PT Pelindo serta pekerja yang membuat laporan tersebut," kata Kepala Disnakertrans Kota Dumai, H Amiruddin, Rabu (20/3/13).

Dikatakan Amiruddin didampingi Kabid Pengawasan dan Syarat Kerja Muhammad Fadhly, melalui surat No. 568/ DTK-TRANS/ 2013 tanggal 20 Maret 2013 memanggil pimpinan Kokarmar PT Pelindo dan 25 orang pekerja tersebut, untuk dimintai keterangan menyangkut perselisihan hubungan industrial.

"Kedua belah pihak itu akan diambil keterangannya pada hari, Jumat (22/3/13) mendatang. Sesuai laporan, gaji yang diterima pekerja jauh dibawah upah minimum kota (UMK). Kedua belah pihak dipangggil Disnakertrans untuk hadir supaya dapat dimintai keterangannya," tegas Fadhly.

Selain itu, kata dia, pihak Kokarmar PT Pelindo Dumai diminta untuk membawa laporan Ketenagakerjaan berdasarkan UU No 7/ 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan, daftar pembayaran gaji, absen/ time sheet pekerja serta kontrak kerja pekerja dengan pemberi kerja.

"Kokarmar PT Pelindo Dumai masih mempekerjakan pekerja di Kota Dumai. Selain cleaning sevice sebanyak 25 orang, ada juga mempekerjakan pekerja di PT Semen Andalas," tegas Fadly mengakhiri wawancaranya dengan awak media di Dumai.

Sesuai Permenakertrans No.19/ 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan seperti yang disebut dalam pasal 12, bahwa persyaratan perusahaan penerima borongan harus memenuhi syarat diantaranya, berbentuk badan hukum, memiliki tanda daftar perusahaan, memiliki izin usaha serta memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.

Ketua Kokarmar PT Pelindo Dumai, Jonedi Ramli, saat dikonfirmasi belum bersedia memberikan keterangan terperinci. "Saya belum tau pekerja membuat laporan," tandasnya.

Sementara informasi yang diterima dari salah seorang pegawai Pelindo I Dumai yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan bahwa membenarkan hal tersebut dengan membaca surat yang masuk terkait laporan tenaga kerja yang tidak terlalu jelas permasalahan baik itu dari tenaga security ataupun tenaga koperasi.

"Benar, saya ada membaca surat yang masuk terkait pelaporan tenaga kerja yang dilayangkan Disnaker Dumai, secara jelas tidak saya pahami permasalahan tersebut karena dalam hal tenaga kerja yang tidak dilibatkan," ujarnya.

Menurutnya, jika permasalahan itu dari tenaga koperasi itu mungkin tidak benar karena baru saja sudah terselesaikan. Dan hal itu jika terjadi pada tenaga security maka halnya tanggung jawab pihak ketiga yaitu perusahaan pengelola jasa pengamanan yang diketahui PT RIM dan PT SGA.

"Jika tenaga koperasi itu tidak mungkin, dan jika yang melapor dari tenaga security mungkin saja. Dan Pelindo disitu hanya sebagai penerima jasa yang dikelola pihak ketiga yaitu perusahaan security," katanya mengakhiri.***(had)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Hindari Kelangkaan, Kuota Gas LPG 3 Kg di Bengkalis Ditambah 5 Persen
- Cabang ke 2 se Sumatera,
Frank and Co Hadirkan Rumah Perhiasan di Mal SKA Pekanbaru

- Harga TBS Sawit di Rohul Turun Rp87,46 Per Kg dan Karet Turun Rp200 Per Kg
- Program Tanaman Kehidupan RAPP Mulai Dinikmati Masyarakat
- Trobosan Dispenda, Gubri Luncurkan Penyederhanaan Dua Loket Samsat
- Antisipasi Lonjakan Arus Lebaran,
Dishub Bengkalis Disiapkan Enam Armada Roro Air Putih-Pakning

- ‎‎Hadapi Lebaran, Kuota BBM 6 Kecamatan di Bengkalis Ditambah Sekitar 20 Persen


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.198.138.130
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com