Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Senin, 27 Pebruari 2017 08:04
Pengedar Narkoba di Pinggir, Bengkalis Ditangkap Saat Menimbang Sabu

Senin, 27 Pebruari 2017 08:01
Simpan 4 Gram Sabu di Garasi, Warga Pasir Utama Ditangkap Polisi Rohul

Ahad, 26 Pebruari 2017 21:42
Wabup Kuansing Janji Jalan Menuju Wisata Air Panas Segera Diperbaiki

Ahad, 26 Pebruari 2017 20:37
Masuk Rumah Warga, Pemuda di Duri Sekarat Diamuk Massa

Ahad, 26 Pebruari 2017 17:28
Ketua DPRD Inhu Apresiasi Kinerja Satgas Saber Pungli

Ahad, 26 Pebruari 2017 17:22
Ketua Pertina Pelalawan Ditahan,
Kuasa Hukum Sebut Kliennya Hanya Datang Terlambat


Ahad, 26 Pebruari 2017 16:10
Polemik Pipa Gas Bikin Gaduh Antar Anggota Dewan Dumai

Ahad, 26 Pebruari 2017 14:40
Tablig Akbar di Masjid Raudhatul Janah, Gubri Ajak Tingkatkan Ukhuwah Islamiyah

Ahad, 26 Pebruari 2017 14:15
BI Gelar Penukaran Uang,
Rp300 Miliar Uang Baru Sudah Beredar di Riau


Ahad, 26 Pebruari 2017 12:00
Tersandung Korupsi, Ketua Pertina Pelalawan Ditahan Polres



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 21 Maret 2013 14:10
Digaji Minim, Karyawan Kokarmar Pelindo Mengadu ke Disnaketrans Dumai

Kokarmar Pelindo dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigarasi Dumai. Pekerja tak terima digaji dengan nominal di bawah UMK.

Riauterkini-DUMAI- Koperasi Karyawan Maritim (Kokarmar) PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Dumai kembali bermasalah, dan dilaporkan oleh pekerja kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai, bahwa gaji mereka tidak sesuai Upah Minimum Kota (UMK).

Mendapat laporan seperti itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai langsung tanggap dan menindaklanjutinya dengan melayangkan surat panggilan kepada pimpinan Kokarmar PT Pelindo Dumai.

"Kami kembali menerima laporan, terkait masalah kekurangan upah yang diterima pekerja. Menyikapi laporan para pekerja itu, kami melayangkan surat panggilan kepada Kokarmar PT Pelindo serta pekerja yang membuat laporan tersebut," kata Kepala Disnakertrans Kota Dumai, H Amiruddin, Rabu (20/3/13).

Dikatakan Amiruddin didampingi Kabid Pengawasan dan Syarat Kerja Muhammad Fadhly, melalui surat No. 568/ DTK-TRANS/ 2013 tanggal 20 Maret 2013 memanggil pimpinan Kokarmar PT Pelindo dan 25 orang pekerja tersebut, untuk dimintai keterangan menyangkut perselisihan hubungan industrial.

"Kedua belah pihak itu akan diambil keterangannya pada hari, Jumat (22/3/13) mendatang. Sesuai laporan, gaji yang diterima pekerja jauh dibawah upah minimum kota (UMK). Kedua belah pihak dipangggil Disnakertrans untuk hadir supaya dapat dimintai keterangannya," tegas Fadhly.

Selain itu, kata dia, pihak Kokarmar PT Pelindo Dumai diminta untuk membawa laporan Ketenagakerjaan berdasarkan UU No 7/ 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan, daftar pembayaran gaji, absen/ time sheet pekerja serta kontrak kerja pekerja dengan pemberi kerja.

"Kokarmar PT Pelindo Dumai masih mempekerjakan pekerja di Kota Dumai. Selain cleaning sevice sebanyak 25 orang, ada juga mempekerjakan pekerja di PT Semen Andalas," tegas Fadly mengakhiri wawancaranya dengan awak media di Dumai.

Sesuai Permenakertrans No.19/ 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan seperti yang disebut dalam pasal 12, bahwa persyaratan perusahaan penerima borongan harus memenuhi syarat diantaranya, berbentuk badan hukum, memiliki tanda daftar perusahaan, memiliki izin usaha serta memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.

Ketua Kokarmar PT Pelindo Dumai, Jonedi Ramli, saat dikonfirmasi belum bersedia memberikan keterangan terperinci. "Saya belum tau pekerja membuat laporan," tandasnya.

Sementara informasi yang diterima dari salah seorang pegawai Pelindo I Dumai yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan bahwa membenarkan hal tersebut dengan membaca surat yang masuk terkait laporan tenaga kerja yang tidak terlalu jelas permasalahan baik itu dari tenaga security ataupun tenaga koperasi.

"Benar, saya ada membaca surat yang masuk terkait pelaporan tenaga kerja yang dilayangkan Disnaker Dumai, secara jelas tidak saya pahami permasalahan tersebut karena dalam hal tenaga kerja yang tidak dilibatkan," ujarnya.

Menurutnya, jika permasalahan itu dari tenaga koperasi itu mungkin tidak benar karena baru saja sudah terselesaikan. Dan hal itu jika terjadi pada tenaga security maka halnya tanggung jawab pihak ketiga yaitu perusahaan pengelola jasa pengamanan yang diketahui PT RIM dan PT SGA.

"Jika tenaga koperasi itu tidak mungkin, dan jika yang melapor dari tenaga security mungkin saja. Dan Pelindo disitu hanya sebagai penerima jasa yang dikelola pihak ketiga yaitu perusahaan security," katanya mengakhiri.***(had)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- BI Gelar Penukaran Uang,
Rp300 Miliar Uang Baru Sudah Beredar di Riau

- Pemko Pekanbaru Akui Pasar Tradisional Sepi
- Lelang Proyek, LPSE Pekanbaru Penuhi Sembilan Standar KPK
- Pasar Tradisional Pemko Pekanbaru Sepi, Disperindag Siapkan Jurus Jitu
- Taja MKPT 2016,
UEK Pematang Pudu Banjir Hadiah dan Kegiatan Sosial

- Tingkatkan Pembinaan,
Diskop Pekanbaru Gencarkan Kampanye Pembubaran Koperasi

- Bank Indonesia Serahkan 5 Ribu Bibit Cabe ke PKK Pekanbaru


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.163.164.67
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com