Untitled Document
Rabu, 11 Jumadil Akhir 1436 H |
Home > Usaha >>

Berita Terhangat..
Rabu, 1 April 2015 14:50
Hasranda Lumpuh, Kepala SD Islam Yahya Rohul Bantah karena Dikeroyok

Rabu, 1 April 2015 14:39
Gempur Demo Lagi, Tuntut Kejati Riau Usut dan Tangkap Nizamul

Rabu, 1 April 2015 14:30
Samsat Kehabisan Stok Material Plat,
Ribuan Kendaraan Baru di Duri Tanpa Nopol


Rabu, 1 April 2015 14:25
Awasi BUMD, Pemprov Riau Usulkan Perda Tata Kelola

Rabu, 1 April 2015 14:22
Puluhan Siswa Ikuti Seleksi Regional Champion Scholarship Tanoto Foundation

Rabu, 1 April 2015 14:10
Termasuk Bupati dan Wabup Incumbent,
Empat Balon Bupati Meranti Melamar Perahu Grindra


Rabu, 1 April 2015 13:52
‎Tak Lulus Seleksi Jabatan Tinggi Pratama, Pejabat Eselon II Akan 'Diistirahatkan'



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 21 Maret 2013 14:10
Digaji Minim, Karyawan Kokarmar Pelindo Mengadu ke Disnaketrans Dumai

Kokarmar Pelindo dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigarasi Dumai. Pekerja tak terima digaji dengan nominal di bawah UMK.

Riauterkini-DUMAI- Koperasi Karyawan Maritim (Kokarmar) PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Dumai kembali bermasalah, dan dilaporkan oleh pekerja kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai, bahwa gaji mereka tidak sesuai Upah Minimum Kota (UMK).

Mendapat laporan seperti itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai langsung tanggap dan menindaklanjutinya dengan melayangkan surat panggilan kepada pimpinan Kokarmar PT Pelindo Dumai.

"Kami kembali menerima laporan, terkait masalah kekurangan upah yang diterima pekerja. Menyikapi laporan para pekerja itu, kami melayangkan surat panggilan kepada Kokarmar PT Pelindo serta pekerja yang membuat laporan tersebut," kata Kepala Disnakertrans Kota Dumai, H Amiruddin, Rabu (20/3/13).

Dikatakan Amiruddin didampingi Kabid Pengawasan dan Syarat Kerja Muhammad Fadhly, melalui surat No. 568/ DTK-TRANS/ 2013 tanggal 20 Maret 2013 memanggil pimpinan Kokarmar PT Pelindo dan 25 orang pekerja tersebut, untuk dimintai keterangan menyangkut perselisihan hubungan industrial.

"Kedua belah pihak itu akan diambil keterangannya pada hari, Jumat (22/3/13) mendatang. Sesuai laporan, gaji yang diterima pekerja jauh dibawah upah minimum kota (UMK). Kedua belah pihak dipangggil Disnakertrans untuk hadir supaya dapat dimintai keterangannya," tegas Fadhly.

Selain itu, kata dia, pihak Kokarmar PT Pelindo Dumai diminta untuk membawa laporan Ketenagakerjaan berdasarkan UU No 7/ 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan, daftar pembayaran gaji, absen/ time sheet pekerja serta kontrak kerja pekerja dengan pemberi kerja.

"Kokarmar PT Pelindo Dumai masih mempekerjakan pekerja di Kota Dumai. Selain cleaning sevice sebanyak 25 orang, ada juga mempekerjakan pekerja di PT Semen Andalas," tegas Fadly mengakhiri wawancaranya dengan awak media di Dumai.

Sesuai Permenakertrans No.19/ 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan seperti yang disebut dalam pasal 12, bahwa persyaratan perusahaan penerima borongan harus memenuhi syarat diantaranya, berbentuk badan hukum, memiliki tanda daftar perusahaan, memiliki izin usaha serta memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.

Ketua Kokarmar PT Pelindo Dumai, Jonedi Ramli, saat dikonfirmasi belum bersedia memberikan keterangan terperinci. "Saya belum tau pekerja membuat laporan," tandasnya.

Sementara informasi yang diterima dari salah seorang pegawai Pelindo I Dumai yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan bahwa membenarkan hal tersebut dengan membaca surat yang masuk terkait laporan tenaga kerja yang tidak terlalu jelas permasalahan baik itu dari tenaga security ataupun tenaga koperasi.

"Benar, saya ada membaca surat yang masuk terkait pelaporan tenaga kerja yang dilayangkan Disnaker Dumai, secara jelas tidak saya pahami permasalahan tersebut karena dalam hal tenaga kerja yang tidak dilibatkan," ujarnya.

Menurutnya, jika permasalahan itu dari tenaga koperasi itu mungkin tidak benar karena baru saja sudah terselesaikan. Dan hal itu jika terjadi pada tenaga security maka halnya tanggung jawab pihak ketiga yaitu perusahaan pengelola jasa pengamanan yang diketahui PT RIM dan PT SGA.

"Jika tenaga koperasi itu tidak mungkin, dan jika yang melapor dari tenaga security mungkin saja. Dan Pelindo disitu hanya sebagai penerima jasa yang dikelola pihak ketiga yaitu perusahaan security," katanya mengakhiri.***(had)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Kampanye Hitam dan PP 71 Sudutkan Petani Sawit
- 114 Koperasi Tak Aktif, ‎Diskop Inhu Kesulitan Beri Sanksi
- Bea Keluar CPO Diterapkan, Harga TBS Petani Sawit Riau Kembali Turun
- Plt Gubri Minta RUPS Luar Biasa BRK Digelar Pekan Kedua April
- Tunggakan Wajib Pajak Riau Capai Rp 1,4 Triliun
- Pohonnya Jangan Ditebang, Madu Sialang jadi Produk Andalan UKM Kuansing
- PJI Riau dan BRI Teken MoU untuk Sejahterakan Jaksa


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 50.16.40.195
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com