Untitled Document
Senin, 8 Rajab 1436 H |
Home > Usaha >>

Berita Terhangat..
Senin, 27 April 2015 02:38
HUT ke 16 Kota Dumai ,
Pemprov Riau Gelar Lomba Mancing Piala Gubri


Ahad, 26 April 2015 21:46
Pilkada Rohul 2015,
Tiga Balonbup dan Wabup Ambil Formulir di PDI Perjuangan


Ahad, 26 April 2015 21:39
Pilkada Kuansing 2015,
Balon Pasangan Imran-Mukhlisin Gencar Lakukan Sosialisasi


Ahad, 26 April 2015 21:32


Ahad, 26 April 2015 21:30
Pemko Dumai Gandeng Perusahaan Kembangkan Objek Wisata Pantai Puak

Ahad, 26 April 2015 21:26
Maju di Pilkada Dumai,
Muhammad Ikhsan Programkan Pembangunan Air Bersih


Ahad, 26 April 2015 20:32
Dibarenengi Festival Layang Hias,
Husaimi Hamidi Reses di Pujud, Rohil




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 21 Maret 2013 14:10
Digaji Minim, Karyawan Kokarmar Pelindo Mengadu ke Disnaketrans Dumai

Kokarmar Pelindo dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigarasi Dumai. Pekerja tak terima digaji dengan nominal di bawah UMK.

Riauterkini-DUMAI- Koperasi Karyawan Maritim (Kokarmar) PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Dumai kembali bermasalah, dan dilaporkan oleh pekerja kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai, bahwa gaji mereka tidak sesuai Upah Minimum Kota (UMK).

Mendapat laporan seperti itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai langsung tanggap dan menindaklanjutinya dengan melayangkan surat panggilan kepada pimpinan Kokarmar PT Pelindo Dumai.

"Kami kembali menerima laporan, terkait masalah kekurangan upah yang diterima pekerja. Menyikapi laporan para pekerja itu, kami melayangkan surat panggilan kepada Kokarmar PT Pelindo serta pekerja yang membuat laporan tersebut," kata Kepala Disnakertrans Kota Dumai, H Amiruddin, Rabu (20/3/13).

Dikatakan Amiruddin didampingi Kabid Pengawasan dan Syarat Kerja Muhammad Fadhly, melalui surat No. 568/ DTK-TRANS/ 2013 tanggal 20 Maret 2013 memanggil pimpinan Kokarmar PT Pelindo dan 25 orang pekerja tersebut, untuk dimintai keterangan menyangkut perselisihan hubungan industrial.

"Kedua belah pihak itu akan diambil keterangannya pada hari, Jumat (22/3/13) mendatang. Sesuai laporan, gaji yang diterima pekerja jauh dibawah upah minimum kota (UMK). Kedua belah pihak dipangggil Disnakertrans untuk hadir supaya dapat dimintai keterangannya," tegas Fadhly.

Selain itu, kata dia, pihak Kokarmar PT Pelindo Dumai diminta untuk membawa laporan Ketenagakerjaan berdasarkan UU No 7/ 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan, daftar pembayaran gaji, absen/ time sheet pekerja serta kontrak kerja pekerja dengan pemberi kerja.

"Kokarmar PT Pelindo Dumai masih mempekerjakan pekerja di Kota Dumai. Selain cleaning sevice sebanyak 25 orang, ada juga mempekerjakan pekerja di PT Semen Andalas," tegas Fadly mengakhiri wawancaranya dengan awak media di Dumai.

Sesuai Permenakertrans No.19/ 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan seperti yang disebut dalam pasal 12, bahwa persyaratan perusahaan penerima borongan harus memenuhi syarat diantaranya, berbentuk badan hukum, memiliki tanda daftar perusahaan, memiliki izin usaha serta memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.

Ketua Kokarmar PT Pelindo Dumai, Jonedi Ramli, saat dikonfirmasi belum bersedia memberikan keterangan terperinci. "Saya belum tau pekerja membuat laporan," tandasnya.

Sementara informasi yang diterima dari salah seorang pegawai Pelindo I Dumai yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan bahwa membenarkan hal tersebut dengan membaca surat yang masuk terkait laporan tenaga kerja yang tidak terlalu jelas permasalahan baik itu dari tenaga security ataupun tenaga koperasi.

"Benar, saya ada membaca surat yang masuk terkait pelaporan tenaga kerja yang dilayangkan Disnaker Dumai, secara jelas tidak saya pahami permasalahan tersebut karena dalam hal tenaga kerja yang tidak dilibatkan," ujarnya.

Menurutnya, jika permasalahan itu dari tenaga koperasi itu mungkin tidak benar karena baru saja sudah terselesaikan. Dan hal itu jika terjadi pada tenaga security maka halnya tanggung jawab pihak ketiga yaitu perusahaan pengelola jasa pengamanan yang diketahui PT RIM dan PT SGA.

"Jika tenaga koperasi itu tidak mungkin, dan jika yang melapor dari tenaga security mungkin saja. Dan Pelindo disitu hanya sebagai penerima jasa yang dikelola pihak ketiga yaitu perusahaan security," katanya mengakhiri.***(had)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Bila Pasar Cik Puan Dikelola Pihak Ketiga
Catatan Khusus Pimpinan DPRD Riau kepada Pemerintah

- Dewan Dapil Pekanbaru Ragu Pengelolaan Pasar Cik Puan Diserahkan ke Pihak Ketiga
- ‎Pemko Wacanakan Penambahan 50 Izin Ritel Alfamart dan Indomaret
- Komisi C DPRD Riau Apresiasi Direktur dan Komut BRK Terpilih
- Kadin Riau Minta PP Gambut Untuk Izin Baru
- RUPS-LB di Batam,
Pemkab Meranti Usulkan Kedai Desa Bank RiauKepri

- ‎Sejumlah Kalangan di Bengkalis Dukung DPRD "Rebut Kembali" DBH ke Pusat


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 174.129.96.175
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com