Untitled Document
Selasa, 10 Jumadil Akhir 1436 H |
Home > Usaha >>

Berita Terhangat..
Senin, 30 Maret 2015 22:25
Dugaan Suap APBD, Koko Iskandar Turut Diperiksa KPK

Senin, 30 Maret 2015 21:51
Pilkada Kuansing,
Mardjan Ustha Masih Malu-malu Sebutkan Pendamping


Senin, 30 Maret 2015 21:42
DPD II Golkar se Riau Minta Tak Ada Plt Ketua

Senin, 30 Maret 2015 21:36
Pilkada Kuansing,
Pasbalon Indra Putra-Komprensi Daftar ke Hanura


Senin, 30 Maret 2015 21:30
Kepala SMAN Pintar Kuansing Kepala Sekolah Terbaik Nasional

Senin, 30 Maret 2015 21:23
Ahmi Septari Diberi Mandat Bentuk Partai Perindo Riau

Senin, 30 Maret 2015 20:48
Sutarno, Balon Bupati Siak dari Gerindra Ikut Penjaringan PAN



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 6 Maret 2013 18:08
Wabup Buka Sosialisasi Pengalihan PBB-P2 Menjadi Pajak Daerah

Wabup Inhil Rosman Malomo membuka sosialisasi pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah.

Riauterkini-TEMBILAHAN-Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menggelar Sosialisasi Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah.

Kegiatan sosialisasi yang dibuka Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo ini digelar di Balai Utama Kantor Bupati Inhil, Rabu (6/3/13).

Kegiatan ini menghadirkan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, yang diwakili Diah Sarkorini, Kasubdit PDRB Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan RI dan anggota Komisi XI DPR RI, Moh. Ichlas El Qudsi.

”Diharapkan, seluruh komponen yang bersentuhan dengan pengelolaan PBB ini dapat bersinergi melaksanakan tugasnya dengan baik, yakni memberikan penyegaran dan pendekatan kepada masyarakat di desa dan di kota tentang wajib pajak,” ujar Rosman saat memberikan sambutan pada kegiatan tersebut.

Terang Wabup, pemberian kewenangan pengelolaan PBB-P2 secara langsung kepada kabupaten/ memberikan dampak positif bagi daerah. Namun juga merupakan tantangan bagi pemerintah daerah, karena secara otomatis beban kerja dari SKPD yang menanganinya makin bertambah.

”Untuk itu, diperlukan kemampuan dan skill yang memadai dari aparatur dengan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai,” katanya.

Anggota Komisi XI DPR RI, Moh. Ichlas El Qudsi menyebutkan, sebelum keluarnya Undang-Undang PDRB No. 28 Tahun 2009, seluruh penerimaan dari PBB merupakan pendapatan pusat yang termasuk dalam komponen Dana Bagi Hasil Pajak. Namun, dengan diberlakukannya UU PDRB ini, maka PBB dari Sektor Perdesaan dan Perkotaan diserahkan pengelolaannya ke daerah.

”Dengan diserahkannya pengelolaan PBB-P2 ini, berarti pemerintah memberikan kewenangan secara keseluruhan kepada Kabupaten/Kota untuk lebih optimal mengelola pajak dimaksud sebagai salah satu pajak daerah yang dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” imbuhnya.

Pemkab Inhil diharapkan lebih intensif dalam mengelola PBB-P2 ini, dengan memperbanyak wajib pajak dan melihat secara langsung di lapangan untuk mengetahui dimana kekurangan terkait pemungutan pajak yang selama ini dilakukan oleh Kantor Pajak.

Setelah disosialisasikannya pelaksanaan pengalihan PBB-P2 ini, maka pada tahun 2014 mendatang, pengelolaan atau pemungutan pajak akan dilakukan oleh daerah. Diharapkan, instansi terkait dapat membuat sebuah sistem untuk mempermudah pelaksanaannya di lapangan, sehingga hasilnya akan lebih optimal.***(Adv/Hum)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Muncul Larangan, Omset Pedagang Pakaian Bekas Impor Menurun
- Kadin Prediksi APBD Riau 2015 Tak Terserap Efektif
- Produksi TBS Sawit Petani Rohul Mulai Naik, Harga Malah Turun
- Menteri Koperasi dan UKM Kagumi Batik Andalan RAPP
- Pekanbaru Tertinggi Penambahan Kendaraan Bermotor di Riau
- Besok, Menkop dan UKM Launching IUMK di Pelalawan
- Bupati Pelalawan Beri Penghargaan CSR Terbaik kepada RAPP


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.167.176.58
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com