Home > Usaha >>

Berita Terhangat..
Kamis, 29 September 2016 19:54
Penunggak Pajak Ranmor di Rohul Dapat Potongan 50 Persen, Ini Syaratnya

Kamis, 29 September 2016 19:48


Kamis, 29 September 2016 19:23
Pastikan Mesin Golkar Jalan, Andi Rachman Siap Jadi Jurkam Pilkada 2017

Kamis, 29 September 2016 19:20
12 Ribu Wajib Pajak Ajukan Tax Amnesty

Kamis, 29 September 2016 18:31
Pembangunan Lanjutan Siak IV Dilakukan Sistem Lelang Terbuka

Kamis, 29 September 2016 17:54
Wagubri tak Kunjung Terpilih, Kemendagri Minta Gubri Lakukan Konsolidasi Politik

Kamis, 29 September 2016 17:41
Keberatan Atas Putusan PN Rengat,
Wabup Kuansing Jelaskan Proses Kepemilikan Lahannya




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 6 Maret 2013 18:08
Wabup Buka Sosialisasi Pengalihan PBB-P2 Menjadi Pajak Daerah

Wabup Inhil Rosman Malomo membuka sosialisasi pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah.

Riauterkini-TEMBILAHAN-Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menggelar Sosialisasi Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah.

Kegiatan sosialisasi yang dibuka Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo ini digelar di Balai Utama Kantor Bupati Inhil, Rabu (6/3/13).

Kegiatan ini menghadirkan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, yang diwakili Diah Sarkorini, Kasubdit PDRB Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan RI dan anggota Komisi XI DPR RI, Moh. Ichlas El Qudsi.

”Diharapkan, seluruh komponen yang bersentuhan dengan pengelolaan PBB ini dapat bersinergi melaksanakan tugasnya dengan baik, yakni memberikan penyegaran dan pendekatan kepada masyarakat di desa dan di kota tentang wajib pajak,” ujar Rosman saat memberikan sambutan pada kegiatan tersebut.

Terang Wabup, pemberian kewenangan pengelolaan PBB-P2 secara langsung kepada kabupaten/ memberikan dampak positif bagi daerah. Namun juga merupakan tantangan bagi pemerintah daerah, karena secara otomatis beban kerja dari SKPD yang menanganinya makin bertambah.

”Untuk itu, diperlukan kemampuan dan skill yang memadai dari aparatur dengan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai,” katanya.

Anggota Komisi XI DPR RI, Moh. Ichlas El Qudsi menyebutkan, sebelum keluarnya Undang-Undang PDRB No. 28 Tahun 2009, seluruh penerimaan dari PBB merupakan pendapatan pusat yang termasuk dalam komponen Dana Bagi Hasil Pajak. Namun, dengan diberlakukannya UU PDRB ini, maka PBB dari Sektor Perdesaan dan Perkotaan diserahkan pengelolaannya ke daerah.

”Dengan diserahkannya pengelolaan PBB-P2 ini, berarti pemerintah memberikan kewenangan secara keseluruhan kepada Kabupaten/Kota untuk lebih optimal mengelola pajak dimaksud sebagai salah satu pajak daerah yang dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” imbuhnya.

Pemkab Inhil diharapkan lebih intensif dalam mengelola PBB-P2 ini, dengan memperbanyak wajib pajak dan melihat secara langsung di lapangan untuk mengetahui dimana kekurangan terkait pemungutan pajak yang selama ini dilakukan oleh Kantor Pajak.

Setelah disosialisasikannya pelaksanaan pengalihan PBB-P2 ini, maka pada tahun 2014 mendatang, pengelolaan atau pemungutan pajak akan dilakukan oleh daerah. Diharapkan, instansi terkait dapat membuat sebuah sistem untuk mempermudah pelaksanaannya di lapangan, sehingga hasilnya akan lebih optimal.***(Adv/Hum)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Stellarmoto Berikan Bonus Langsung Berupa Rompi dan Body Protector
- Panasonic Tawarkan Enam Kategori Produk Elektronik dengan Harga Spesial
- Jelang Jatuh Tempo, Kantor Dispenda Pekanbaru Dipadati Wajib Pajak
- Bank Riau Siap Laksanakan Kick Off Penukaran Uang
- BI Sebut Sawit dan Minyak Penyebab Ekonomi Riau Belum Pulih
- Sop Duran Duren, Tawarkan Sajian Menu dengan Promo Spesial
- Kebun Sawit Swadaya Trimulya Jaya Ukui Proyek Percontohan Provinsi


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.227.68.206
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com