Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 15 Desember 2017 13:00
Demi Kepastian Hukum,
RAPP Ajukan Permohonan Pembatalan SK 5322 ke PTUN


Jum’at, 15 Desember 2017 12:14
Mayat Dalam.Sumur Ditemukan Warga Hendak Wudhu di Duri

Jum’at, 15 Desember 2017 11:02
6 Kades di Gauang Dikantik, Bupati Inhil Pesan Memimpin Sesuai Ketentuan

Jum’at, 15 Desember 2017 08:33
Innalillahi Wainnalillahi Rojiun, Ayah Bupati Rohul Suparman Wafat

Jum’at, 15 Desember 2017 06:18
Gubri Yakin Sagu Bisa Dijadikan Alternatif Pangan, Solusi Alih Fungsi Lahan

Jum’at, 15 Desember 2017 06:07
Kebut Kerja Akhir Tahun, DPRD Riau Sahkan 4 Perda

Kamis, 14 Desember 2017 21:20
Expo Karya Pendidikan Tahun 2017, Bupati Inhil Sesalkan Minim Peran Serta SMA Negeri

Kamis, 14 Desember 2017 21:14
Reses di Mandau, Syaiful Ardi Beri Bantuan dan Janjikan Sejumlah Insfrastruktur

Kamis, 14 Desember 2017 21:07
Dugaan Korupsi Dermaga Sungai Tohor Barat,
Mangkir, Kejari Bakal Ajukan Surat Pencekalan Mantan Kadishub Meranti


Kamis, 14 Desember 2017 20:58
Tak Kunjung Disahkan, Dewan Sebut Menteri Siti Nurbaya Sengaja Memperlambat RTRW Riau

 
loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Rabu, 6 Maret 2013 18:08
Wabup Buka Sosialisasi Pengalihan PBB-P2 Menjadi Pajak Daerah

Wabup Inhil Rosman Malomo membuka sosialisasi pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah.

Riauterkini-TEMBILAHAN-Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menggelar Sosialisasi Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah.

Kegiatan sosialisasi yang dibuka Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo ini digelar di Balai Utama Kantor Bupati Inhil, Rabu (6/3/13).

Kegiatan ini menghadirkan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, yang diwakili Diah Sarkorini, Kasubdit PDRB Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan RI dan anggota Komisi XI DPR RI, Moh. Ichlas El Qudsi.

”Diharapkan, seluruh komponen yang bersentuhan dengan pengelolaan PBB ini dapat bersinergi melaksanakan tugasnya dengan baik, yakni memberikan penyegaran dan pendekatan kepada masyarakat di desa dan di kota tentang wajib pajak,” ujar Rosman saat memberikan sambutan pada kegiatan tersebut.

Terang Wabup, pemberian kewenangan pengelolaan PBB-P2 secara langsung kepada kabupaten/ memberikan dampak positif bagi daerah. Namun juga merupakan tantangan bagi pemerintah daerah, karena secara otomatis beban kerja dari SKPD yang menanganinya makin bertambah.

”Untuk itu, diperlukan kemampuan dan skill yang memadai dari aparatur dengan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai,” katanya.

Anggota Komisi XI DPR RI, Moh. Ichlas El Qudsi menyebutkan, sebelum keluarnya Undang-Undang PDRB No. 28 Tahun 2009, seluruh penerimaan dari PBB merupakan pendapatan pusat yang termasuk dalam komponen Dana Bagi Hasil Pajak. Namun, dengan diberlakukannya UU PDRB ini, maka PBB dari Sektor Perdesaan dan Perkotaan diserahkan pengelolaannya ke daerah.

”Dengan diserahkannya pengelolaan PBB-P2 ini, berarti pemerintah memberikan kewenangan secara keseluruhan kepada Kabupaten/Kota untuk lebih optimal mengelola pajak dimaksud sebagai salah satu pajak daerah yang dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” imbuhnya.

Pemkab Inhil diharapkan lebih intensif dalam mengelola PBB-P2 ini, dengan memperbanyak wajib pajak dan melihat secara langsung di lapangan untuk mengetahui dimana kekurangan terkait pemungutan pajak yang selama ini dilakukan oleh Kantor Pajak.

Setelah disosialisasikannya pelaksanaan pengalihan PBB-P2 ini, maka pada tahun 2014 mendatang, pengelolaan atau pemungutan pajak akan dilakukan oleh daerah. Diharapkan, instansi terkait dapat membuat sebuah sistem untuk mempermudah pelaksanaannya di lapangan, sehingga hasilnya akan lebih optimal.***(Adv/Hum)



Berita lainnya..........
- Demi Kepastian Hukum,
RAPP Ajukan Permohonan Pembatalan SK 5322 ke PTUN

- 2018, BI Sebut Perekonomian Riau Membaik
- RSI Ibnu Sina Akan Gelar Khitanan Massal
- Pemdes Petapahan Gandeng PT TYE Kelola TKD Jadi Kebun Sawit
- Dituding Perlakukan Karyawan Tak Manusiawi,
PT LIH Selalu Terapkan Tata Kelola Karyawan dan Lingkungan Secara Baik

- Operasi Pasar LPG 3 Kilogram Perdana di Duri Diserbu Warga
- PT LIH Pelalawan Dianggap Pekejakan Karyawannya Secara Tidak Manusiawi
- Tingkatkan Peran sebagai APEX BPR, Bank Riau Kepri Gelar Workshop Sinergitas
- Tingkat Kesadaran Wajib Pajak, Pemko Pekanbaru Gelar Edukasi Kepatuhan
- 2 Pekan Jelang Natal, Harga Barang Kebutuhan Merangkak Naik
- Walikota Pekanbaru Optimis Pambangunan Pasar Induk Selesai Tepat Waktu
- Tingkatkan PAD, Bapenda Pekanbaru Revisi Empat Perda Pajak
- Bupati Bengkalis Hadiri Grand Opening Surya Daya Residence
- Revitalisasi Pasar Higienis Selesai, Siap-siap PKL Jalan Teratai Segera Digusur
- DPMPTS Dumai Sosialisasikan SOP Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2017
- Telat Gelar RAT, Koperasi di Bengkalis Diminta Siap-siap Terima Sanksi
- Sembako di Bengkalis Terpantau Aman Hingga Tiga Bulan
- Walikota Pekanbaru Janji, Tahun Depan DPM-PTS Jadi Mall Pelayanan Publik
- 2018 Terapkan Single Salary, BPKAD Pekanbaru Optimis Bisa Hemat Hingga 50 Persen
- Terlantar Bertahun, Ambulance Pemkab Bengkalis di Duri Jadi Besi Tua dan Sarang Hantu


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.82.79.109
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com