Untitled Document
Jumat, 17 Jumadil Akhir 1435 H |
Home > Usaha >>

Berita Terhangat..
Jum’at, 18 April 2014 17:47
Beredar Rekaman Gubri Annas Bercarut Ditanya Soal Politik Dinasti

Jum’at, 18 April 2014 17:42
Bengkalis Juara Ketiga 2nd AITIS 2014 di Jakarta

Jum’at, 18 April 2014 17:40
Nunggak Tiga Bulan, 385 Pelanggan PDAM Bengkalis Terancam Diputus

Jum’at, 18 April 2014 17:39
Peserta UN di Rohul Diminta Segera Merekam Data e-KTP

Jum’at, 18 April 2014 14:54
Pemkab Kuansing juga Berharap Bisa Terima CPNS Lulusan SMA

Jum’at, 18 April 2014 11:28
Saat Demo Bela Ketua Yayasan, Seorang Siswa SMA Wahidin Nyaris Diculik

Jum’at, 18 April 2014 11:25
HUT ke-48. Bank Riau Kepri 'Diceramahi' Ustadz Ahmad Al-Habsy



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Sabtu, 23 Pebruari 2013 06:57
Mendagri Minta Bupati Inhu Koreksi Pengangkatan Pejabat Mantan Napi

Langkah Bupati Inhu Yopi Arianto mengangkat mantan napi sebagian pejabat fungsional disorot Mendagri. Kebijakan tersebut diminta segera dikoreksi.

Riauterkini-JAKARTA- Kementerian Dalam Negeri segera merespon atas langkah Bupati Indragiri Hulu Yopi Ariyanto yang mengangka mantan Narapidana menjadi pejabat struktural dilingkungan Pemkab Inhu beberapa waktu lalu. Dengan meminta bupati harus segera mengambil langkah koreksi dengan meninjau kembali keputusan tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Raydonnyzar Moenek kepada wartawan, Jum'at (22/2/13) di Jakarta menanggapi kebijakan yang diambil Bupati Inhu Yopi Ariyanto mengangkat mantan Napi menjadi pejabat struktural.

"Kita minta Kepala Daerah (Bupati Inhu,red) segera mengambil langkah koreksi dengan meninjau kembali pengangkatan mantan Napi jadi pejabat struktural," kata Dony.

Dony menjelaskan, bahwa berdasarkan surat edaran Mendagri Nomor 800/4329/SJ/2012 tertanggal 29 Oktober 2012 tentang larangan bagi kepala daerah untuk mengangkat maupun memberikan jabatan struktural terhadap mantan terpidana kasus korupsi. "Tentunya edaran ini harus menjadi pedoman dan rujukan yang harus dilaksankan semua kepala daerah," sebutnya.

Lebih jauh Dony menyebutkan, intinya adalah diminta perhatian bagi seluruh kepala daerah agar tidak memberikan jabatan atau memberikan promosi jabatan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan tetap atau inkrah untuk menduduki jabatan strutural, tegas Donny.

"Intinya adalah kita minta agar semua kepala daerah agar tidak memberikan jabatan atau promosi jabatan kepada terpidana korupsi yang mempunyai kekuatan hukum tetap," ungkapnya.***(jor)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
TARZAN
Kalo Zulher beda Bos.... pada putusan di MA, beliau divonis bebas, dan diminta untuk mengembalikan nama baik dan hak-hak nya sbg warga negara... coba di cek deh Bos....

Jubir Kemendagri (Raydonnyzar Moenek)
Tenang masyarakat INHU dan KAMPAR. sy sudah sampaikan kepada Pak Gumawan (Mendagri) masalah pengangkatan pejabat mantan napi di INHU dan KAMPAR. kami pastikan Pak Mendagri akan bertindak dan bulan depan para pejabat tersebut akan DICOPOT dan DIPECAT

PEMERHATI
BAPAK BUPATI INHU & BUPATI KAMPAR : UNTUK MENGURANGI OPINI BURUK MASYARAKAT TERHADAP PARTAI ANDA, SEBAIKNYA PENGANGKATAN PEJABAT MANTAN NAPI (KORUPSI ) DIKAJI ULANG. APA TIDAK ADA LAGI PARA PNS YANG BERSIH DI TEMPAT ANDA? MASIH BANYAK PNS YANG BERPR

masyarakat gn sahilan
Kampar lebih hebat, sukur yang mantan napi korupsi yang ssudah putusan ikrah 4 tahun melenggang aja jadi kadishut kampar. Klu mantan korupsi itu tdk akan jera, pura2 dan Berkedok penangkapan alat berat dalam operasi ilegal loging dan ujung2nya UUD j

Intel swasta
untuk sang bupati..... harus berlapang dada atas koreksi masyarakat, jangan salah melangkah, anda hanya manusia biasa, jangan mengedepankan kekuasaan sehingga penjadi penguasa yang zalim. Untuk itu, anda masih sangat muda utk seoranag pemimpin, bel

Wartawan Inhu
Malu kita seolah2 Inhu tak ada Baperjakat


Berita lainnya..........
- Nunggak Tiga Bulan, 385 Pelanggan PDAM Bengkalis Terancam Diputus
- Disperindag Meranti Upayakan Sertifikasi Halal dan Patenkan Kue Semprong
- Kue Semprong Selatpanjang,
Manisnya Bikin Warga Singapura Ketagihan

- Pemkab Meranti Akan Bangun Pasar Lelang Pertanian di Desa Gogok
- Investasi 'Bodong', Laporkan ke OJK
- Menuju Bandara Embarkasi, SSK II Berbenah
- Triwulan I 2014,
Realisasi Investasi Riau Capai Rp7 Triliun



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.211.27.61
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com