Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Ahad, 21 Januari 2018 15:12
Pilgubri 2018, Airlangga Yakin Pasangan AYO Bisa Raup 40 Persen Suara

Ahad, 21 Januari 2018 15:00
Spesialis Curat Tower Operator Selular di Duri Tertangkap Warga

Ahad, 21 Januari 2018 14:51
Ditanya Dukung AYO, M Haris: Ikuti Saja Perintah Partai

Ahad, 21 Januari 2018 14:43
Ditanya Dukung AYO, Haris: Ikuti Saja Perintah Partai

Ahad, 21 Januari 2018 14:22
Jual Sabu, Seorang Warga Reteh, Inhil Ditangkap Polisi

Ahad, 21 Januari 2018 14:18
Jadi Dewan Penasihat Timses Firdaus-Rusli, Syamsurizal Mundur dari PAN

Ahad, 21 Januari 2018 12:21
Dukung Pengamanan Pilkada, Bupati Inhil Himbau Masyarakat Hindari Isu SARA

Ahad, 21 Januari 2018 11:09
Orasi di Deklarasi, AYO Klaim Pondasi Ekonomi dan Insfrasruktur Membaik, Tinggal Melanjutkan

Ahad, 21 Januari 2018 10:21
Dideklarasikan Airlangga Sebut AYO Paling Layak Lanjutkan Pimpin Riau

Sabtu, 20 Januari 2018 20:34
Pengurus tak Hadir di Rakornis Golkar Riau Bakal Dievaluasi

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Sabtu, 23 Pebruari 2013 06:57
Mendagri Minta Bupati Inhu Koreksi Pengangkatan Pejabat Mantan Napi

Langkah Bupati Inhu Yopi Arianto mengangkat mantan napi sebagian pejabat fungsional disorot Mendagri. Kebijakan tersebut diminta segera dikoreksi.

Riauterkini-JAKARTA- Kementerian Dalam Negeri segera merespon atas langkah Bupati Indragiri Hulu Yopi Ariyanto yang mengangka mantan Narapidana menjadi pejabat struktural dilingkungan Pemkab Inhu beberapa waktu lalu. Dengan meminta bupati harus segera mengambil langkah koreksi dengan meninjau kembali keputusan tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Raydonnyzar Moenek kepada wartawan, Jum'at (22/2/13) di Jakarta menanggapi kebijakan yang diambil Bupati Inhu Yopi Ariyanto mengangkat mantan Napi menjadi pejabat struktural.

"Kita minta Kepala Daerah (Bupati Inhu,red) segera mengambil langkah koreksi dengan meninjau kembali pengangkatan mantan Napi jadi pejabat struktural," kata Dony.

Dony menjelaskan, bahwa berdasarkan surat edaran Mendagri Nomor 800/4329/SJ/2012 tertanggal 29 Oktober 2012 tentang larangan bagi kepala daerah untuk mengangkat maupun memberikan jabatan struktural terhadap mantan terpidana kasus korupsi. "Tentunya edaran ini harus menjadi pedoman dan rujukan yang harus dilaksankan semua kepala daerah," sebutnya.

Lebih jauh Dony menyebutkan, intinya adalah diminta perhatian bagi seluruh kepala daerah agar tidak memberikan jabatan atau memberikan promosi jabatan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan tetap atau inkrah untuk menduduki jabatan strutural, tegas Donny.

"Intinya adalah kita minta agar semua kepala daerah agar tidak memberikan jabatan atau promosi jabatan kepada terpidana korupsi yang mempunyai kekuatan hukum tetap," ungkapnya.***(jor)

Loading...


Berita lainnya..........
- Gubernur Riau Wajibkan Semua Perusahaan Terapkan K3
- Mulai Lelang Kegiatan 2018,,
BLP Setdakab Rohul Sudah Tuntaskan Pengumuman RUP

- Jadi Atasan,
Perempuan Ini Selalu Tempatkan Diri sebagai Teman dan Ibu

- Baru 50 Persen ASN Pekanbaru Miliki Smart Card
- Utang Obat RSUD Rohul Rp5,3 Miliar Akan Diaudit Inspektorat
- Sebagian ADK 2016-2017 di Siak Masih Belum Dibayar
- Tuntut Pembayaran Kerja,
Sekdako Pekanbaru Temui Belasan Kontraktor

- Belajar Trik Jitu Tingkatkan PAD,
Anggota Dewan Kampar Kunjungi Bapenda Pekanbaru

- 21 Sub Kontraktor Alat Berat di IKPP Diduga Tak Bayar Pajak
- 4 Proyek di Dinas PUPR Pelalawan 2017 tak Tuntas
- Berlaga di Liga Dangdut Indonesia,
Alfarizi Si Putra Tandun Ini Promosikan Wisata Rohul

- Sejumlah Karyawan EMP Bentu Desak Manajemen Bayarkan Hak Mereka
- Pelaksanaan Kurang Pas,
DPMD Bengkalis Evaluasi Pelaksanaan Rakordes

- Ambil Peran Tingkatkan Ekonomi Masyarakat, PT RAPP Lakukan Banyak Terobosan
- Momen Natal dan Tahun Baru, Trafik Layanan Data Telkomsel Naik 42 Persen
- 2017, UPT Disnaker Bengkalis Terima Tiga Pengaduan Fatal dari Pekerja
- Ratusan PKL Diminta Pindah,
Pasar Higinis Pekanbaru Siap Difungsikan

- Uang Jasa Medis ‎Terlambat Dibayar,
Komite Dokter dan Perawat RSUD Rohul Sempat Ancam Mogok

- Rp65 Miliar ADD untuk 136 Desa di Bengkalis TA 2017 Tunda Bayar
- Pembayaran Denda E-Tilang Harus di BRI, Kejari Rohul Akan Sediakan Ruangan Petugas dan EDC


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.234.65.78
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com