Untitled Document
Selasa, 7 Zulqaidah 1435 H |
Home > Usaha >>

Berita Terhangat..
Senin, 1 September 2014 21:13
Membantah, Wide Tantang Gubri Bersumpah dengan Al Qur’an di Masjid

Senin, 1 September 2014 20:23
Dandim 0313 KPR Buka Karya Bhakti di Bangunpurba, Rohul

Senin, 1 September 2014 20:12
Korupsi Kredit Fiktif BNI 46 Pekanbaru,
Tiga Mantan Pejabat BNI 46 Dituntut 16 Tahun Penjara


Senin, 1 September 2014 20:05
Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran Pusat Perdagangan Panipahan Rohil

Senin, 1 September 2014 20:01
FPPIU Dinilai Tak Akomodir Semua Elemen Masyarakat Inhil Utara

Senin, 1 September 2014 19:59
Permintaan Elpiji 12 Kg di Dumai Meningkat

Senin, 1 September 2014 19:51
Bank Riau Kepri Pasirpangaraian Serahkan Hadiah Sinar Tebar Milyar 2014



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Sabtu, 23 Pebruari 2013 06:57
Mendagri Minta Bupati Inhu Koreksi Pengangkatan Pejabat Mantan Napi

Langkah Bupati Inhu Yopi Arianto mengangkat mantan napi sebagian pejabat fungsional disorot Mendagri. Kebijakan tersebut diminta segera dikoreksi.

Riauterkini-JAKARTA- Kementerian Dalam Negeri segera merespon atas langkah Bupati Indragiri Hulu Yopi Ariyanto yang mengangka mantan Narapidana menjadi pejabat struktural dilingkungan Pemkab Inhu beberapa waktu lalu. Dengan meminta bupati harus segera mengambil langkah koreksi dengan meninjau kembali keputusan tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Raydonnyzar Moenek kepada wartawan, Jum'at (22/2/13) di Jakarta menanggapi kebijakan yang diambil Bupati Inhu Yopi Ariyanto mengangkat mantan Napi menjadi pejabat struktural.

"Kita minta Kepala Daerah (Bupati Inhu,red) segera mengambil langkah koreksi dengan meninjau kembali pengangkatan mantan Napi jadi pejabat struktural," kata Dony.

Dony menjelaskan, bahwa berdasarkan surat edaran Mendagri Nomor 800/4329/SJ/2012 tertanggal 29 Oktober 2012 tentang larangan bagi kepala daerah untuk mengangkat maupun memberikan jabatan struktural terhadap mantan terpidana kasus korupsi. "Tentunya edaran ini harus menjadi pedoman dan rujukan yang harus dilaksankan semua kepala daerah," sebutnya.

Lebih jauh Dony menyebutkan, intinya adalah diminta perhatian bagi seluruh kepala daerah agar tidak memberikan jabatan atau memberikan promosi jabatan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan tetap atau inkrah untuk menduduki jabatan strutural,’’ tegas Donny.

"Intinya adalah kita minta agar semua kepala daerah agar tidak memberikan jabatan atau promosi jabatan kepada terpidana korupsi yang mempunyai kekuatan hukum tetap," ungkapnya.***(jor)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
TARZAN
Kalo Zulher beda Bos.... pada putusan di MA, beliau divonis bebas, dan diminta untuk mengembalikan nama baik dan hak-hak nya sbg warga negara... coba di cek deh Bos....

Jubir Kemendagri (Raydonnyzar Moenek)
Tenang masyarakat INHU dan KAMPAR. sy sudah sampaikan kepada Pak Gumawan (Mendagri) masalah pengangkatan pejabat mantan napi di INHU dan KAMPAR. kami pastikan Pak Mendagri akan bertindak dan bulan depan para pejabat tersebut akan DICOPOT dan DIPECAT

PEMERHATI
BAPAK BUPATI INHU & BUPATI KAMPAR : UNTUK MENGURANGI OPINI BURUK MASYARAKAT TERHADAP PARTAI ANDA, SEBAIKNYA PENGANGKATAN PEJABAT MANTAN NAPI (KORUPSI ) DIKAJI ULANG. APA TIDAK ADA LAGI PARA PNS YANG BERSIH DI TEMPAT ANDA? MASIH BANYAK PNS YANG BERPR

masyarakat gn sahilan
Kampar lebih hebat, sukur yang mantan napi korupsi yang ssudah putusan ikrah 4 tahun melenggang aja jadi kadishut kampar. Klu mantan korupsi itu tdk akan jera, pura2 dan Berkedok penangkapan alat berat dalam operasi ilegal loging dan ujung2nya UUD j

Intel swasta
untuk sang bupati..... harus berlapang dada atas koreksi masyarakat, jangan salah melangkah, anda hanya manusia biasa, jangan mengedepankan kekuasaan sehingga penjadi penguasa yang zalim. Untuk itu, anda masih sangat muda utk seoranag pemimpin, bel

Wartawan Inhu
Malu kita seolah2 Inhu tak ada Baperjakat


Berita lainnya..........
- Permintaan Elpiji 12 Kg di Dumai Meningkat
- Pasca Pencabutan Kebijakan Pembatasan,
Pasokan BBM di Pulau Bengkalis Belum Normal

- BPT: Movie Box Beroperasi di Pekanbaru Secara Ilegal
- Pekanbaru Expo Berjalan Sukses, Transaksi Mencapai Rp 1,5 Miliar
- Pertumbuhan Ritel Tak Terkendali,
Koodinasi Vertikal Pemko Pekanbaru Dipertanyakan

- Agustus, Riau Alami Inflasi 0,89 Persen
- Petani Jamur Tiram di Kepenuhan Perlu Perhatian Pemerintah


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.226.133.196
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com