Untitled Document
Jumat, 7 Muharram 1436 H |
Home > Usaha >>

Berita Terhangat..
Jum’at, 31 Oktober 2014 15:06
Diskes Bengkalis Revitalisasi Sistem Kesehatan Petugas Puskesmas

Jum’at, 31 Oktober 2014 15:02
Polres Bengkalis Musnahkan Sabu Rp1,5 Miliar

Jum’at, 31 Oktober 2014 14:58
Pro Kapolsek Kampar Kiri, Para Ninik Mamak Surati Kapolda Riau

Jum’at, 31 Oktober 2014 14:52
Datangi Mapolresta,
Anggota DPRD Pekanbaru Apresiasi Pengungkapan Perampok Sudirman


Jum’at, 31 Oktober 2014 14:30
Masih Menumpuk di Kantor Walikota Pekanbaru,
Satpol PP Janji Secepatnya Pindahkan Bangkai Baliho


Jum’at, 31 Oktober 2014 14:25
Dinsos Bengkalis Serahkan Sembako bagi Korban Kebakaran di Duri

Jum’at, 31 Oktober 2014 14:22
Pengurus CFCD Chapter Riau Silaturrahmi dengan Plt Gubri



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Sabtu, 23 Pebruari 2013 06:57
Mendagri Minta Bupati Inhu Koreksi Pengangkatan Pejabat Mantan Napi

Langkah Bupati Inhu Yopi Arianto mengangkat mantan napi sebagian pejabat fungsional disorot Mendagri. Kebijakan tersebut diminta segera dikoreksi.

Riauterkini-JAKARTA- Kementerian Dalam Negeri segera merespon atas langkah Bupati Indragiri Hulu Yopi Ariyanto yang mengangka mantan Narapidana menjadi pejabat struktural dilingkungan Pemkab Inhu beberapa waktu lalu. Dengan meminta bupati harus segera mengambil langkah koreksi dengan meninjau kembali keputusan tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Raydonnyzar Moenek kepada wartawan, Jum'at (22/2/13) di Jakarta menanggapi kebijakan yang diambil Bupati Inhu Yopi Ariyanto mengangkat mantan Napi menjadi pejabat struktural.

"Kita minta Kepala Daerah (Bupati Inhu,red) segera mengambil langkah koreksi dengan meninjau kembali pengangkatan mantan Napi jadi pejabat struktural," kata Dony.

Dony menjelaskan, bahwa berdasarkan surat edaran Mendagri Nomor 800/4329/SJ/2012 tertanggal 29 Oktober 2012 tentang larangan bagi kepala daerah untuk mengangkat maupun memberikan jabatan struktural terhadap mantan terpidana kasus korupsi. "Tentunya edaran ini harus menjadi pedoman dan rujukan yang harus dilaksankan semua kepala daerah," sebutnya.

Lebih jauh Dony menyebutkan, intinya adalah diminta perhatian bagi seluruh kepala daerah agar tidak memberikan jabatan atau memberikan promosi jabatan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan tetap atau inkrah untuk menduduki jabatan strutural, tegas Donny.

"Intinya adalah kita minta agar semua kepala daerah agar tidak memberikan jabatan atau promosi jabatan kepada terpidana korupsi yang mempunyai kekuatan hukum tetap," ungkapnya.***(jor)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
TARZAN
Kalo Zulher beda Bos.... pada putusan di MA, beliau divonis bebas, dan diminta untuk mengembalikan nama baik dan hak-hak nya sbg warga negara... coba di cek deh Bos....

Jubir Kemendagri (Raydonnyzar Moenek)
Tenang masyarakat INHU dan KAMPAR. sy sudah sampaikan kepada Pak Gumawan (Mendagri) masalah pengangkatan pejabat mantan napi di INHU dan KAMPAR. kami pastikan Pak Mendagri akan bertindak dan bulan depan para pejabat tersebut akan DICOPOT dan DIPECAT

PEMERHATI
BAPAK BUPATI INHU & BUPATI KAMPAR : UNTUK MENGURANGI OPINI BURUK MASYARAKAT TERHADAP PARTAI ANDA, SEBAIKNYA PENGANGKATAN PEJABAT MANTAN NAPI (KORUPSI ) DIKAJI ULANG. APA TIDAK ADA LAGI PARA PNS YANG BERSIH DI TEMPAT ANDA? MASIH BANYAK PNS YANG BERPR

masyarakat gn sahilan
Kampar lebih hebat, sukur yang mantan napi korupsi yang ssudah putusan ikrah 4 tahun melenggang aja jadi kadishut kampar. Klu mantan korupsi itu tdk akan jera, pura2 dan Berkedok penangkapan alat berat dalam operasi ilegal loging dan ujung2nya UUD j

Intel swasta
untuk sang bupati..... harus berlapang dada atas koreksi masyarakat, jangan salah melangkah, anda hanya manusia biasa, jangan mengedepankan kekuasaan sehingga penjadi penguasa yang zalim. Untuk itu, anda masih sangat muda utk seoranag pemimpin, bel

Wartawan Inhu
Malu kita seolah2 Inhu tak ada Baperjakat


Berita lainnya..........
- Dewan Pengupahan Riau Tetapkan UMP Riau 2015 Rp 1,878 Juta
- Banyak Balai Pengobatan di Duri Gaji Karyawan di Bawah UMP
- Respon Demo Buruh, PDAM Bengkalis Janji Terus Tingkatkan Kualitas dan Kesejahteraan
- Naik Rp178 Ribu, UMP Riau 2015 Tinggal Tunggu SK Plt Gubernur
- Per Agustus 2014, Kinerja Perbankan Riau Meningkat
- Kemen ESDM Tetap Melelang, tak Jamin Pemkab Pelalawan Kelola Blok Kampar
- Perjuangan Masyarakat Pelalawan Rebut Blok Kampar Berlanjut


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.196.168.236
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com