Home > Usaha >>

Berita Terhangat..
Rabu, 31 Agustus 2016 06:50
Pengedar Uang Palsu di Rimba Melintang Ditangkap Polres Rohil

Rabu, 31 Agustus 2016 06:47
Dua Tahun Diburu, Pembunuh Tukang Pijit Ditangkap Polres Inhu

Selasa, 30 Agustus 2016 21:46
Asap Karlahut Menipis, Ratusan KK Pengungsi di Bonai Rohul Pulang ke Rumah

Selasa, 30 Agustus 2016 21:20
Pasca Penertiban PKL Pasar Senggol,
600 Pedagang Bakal 'Geruduk' Rumah Walikota Dumai


Selasa, 30 Agustus 2016 21:14
Inhil Raih Juara Pertama Gebyar PAUD Provinsi Riau

Selasa, 30 Agustus 2016 21:10
Kepala BNPB Klaim Sudah Berhasil Padamkan Api Karlahut

Selasa, 30 Agustus 2016 21:05
GPMR Minta Hakim PN Dumai Tidak Lindungi Perampas Tanah Rakyat



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Sabtu, 23 Pebruari 2013 06:57
Mendagri Minta Bupati Inhu Koreksi Pengangkatan Pejabat Mantan Napi

Langkah Bupati Inhu Yopi Arianto mengangkat mantan napi sebagian pejabat fungsional disorot Mendagri. Kebijakan tersebut diminta segera dikoreksi.

Riauterkini-JAKARTA- Kementerian Dalam Negeri segera merespon atas langkah Bupati Indragiri Hulu Yopi Ariyanto yang mengangka mantan Narapidana menjadi pejabat struktural dilingkungan Pemkab Inhu beberapa waktu lalu. Dengan meminta bupati harus segera mengambil langkah koreksi dengan meninjau kembali keputusan tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Raydonnyzar Moenek kepada wartawan, Jum'at (22/2/13) di Jakarta menanggapi kebijakan yang diambil Bupati Inhu Yopi Ariyanto mengangkat mantan Napi menjadi pejabat struktural.

"Kita minta Kepala Daerah (Bupati Inhu,red) segera mengambil langkah koreksi dengan meninjau kembali pengangkatan mantan Napi jadi pejabat struktural," kata Dony.

Dony menjelaskan, bahwa berdasarkan surat edaran Mendagri Nomor 800/4329/SJ/2012 tertanggal 29 Oktober 2012 tentang larangan bagi kepala daerah untuk mengangkat maupun memberikan jabatan struktural terhadap mantan terpidana kasus korupsi. "Tentunya edaran ini harus menjadi pedoman dan rujukan yang harus dilaksankan semua kepala daerah," sebutnya.

Lebih jauh Dony menyebutkan, intinya adalah diminta perhatian bagi seluruh kepala daerah agar tidak memberikan jabatan atau memberikan promosi jabatan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan tetap atau inkrah untuk menduduki jabatan strutural, tegas Donny.

"Intinya adalah kita minta agar semua kepala daerah agar tidak memberikan jabatan atau promosi jabatan kepada terpidana korupsi yang mempunyai kekuatan hukum tetap," ungkapnya.***(jor)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
TARZAN
Kalo Zulher beda Bos.... pada putusan di MA, beliau divonis bebas, dan diminta untuk mengembalikan nama baik dan hak-hak nya sbg warga negara... coba di cek deh Bos....

Jubir Kemendagri (Raydonnyzar Moenek)
Tenang masyarakat INHU dan KAMPAR. sy sudah sampaikan kepada Pak Gumawan (Mendagri) masalah pengangkatan pejabat mantan napi di INHU dan KAMPAR. kami pastikan Pak Mendagri akan bertindak dan bulan depan para pejabat tersebut akan DICOPOT dan DIPECAT

PEMERHATI
BAPAK BUPATI INHU & BUPATI KAMPAR : UNTUK MENGURANGI OPINI BURUK MASYARAKAT TERHADAP PARTAI ANDA, SEBAIKNYA PENGANGKATAN PEJABAT MANTAN NAPI (KORUPSI ) DIKAJI ULANG. APA TIDAK ADA LAGI PARA PNS YANG BERSIH DI TEMPAT ANDA? MASIH BANYAK PNS YANG BERPR

masyarakat gn sahilan
Kampar lebih hebat, sukur yang mantan napi korupsi yang ssudah putusan ikrah 4 tahun melenggang aja jadi kadishut kampar. Klu mantan korupsi itu tdk akan jera, pura2 dan Berkedok penangkapan alat berat dalam operasi ilegal loging dan ujung2nya UUD j

Intel swasta
untuk sang bupati..... harus berlapang dada atas koreksi masyarakat, jangan salah melangkah, anda hanya manusia biasa, jangan mengedepankan kekuasaan sehingga penjadi penguasa yang zalim. Untuk itu, anda masih sangat muda utk seoranag pemimpin, bel


Berita lainnya..........
- Pekan Ini Harga TBS di Riau Naik
- Pemko Wajibkan Pengelola Renovasi Plaza Sukaramai Pasca Terbakar
- Jarak Pandang 1 Km, Pelita Air ke Dumai Dialihkan ke SSK II
- EMP Bentu SKK Migas Lakukan Komisioning dan Gas in
- Petani Binaan EMP Bentu Ltd di Langgam Panen Perdana Ikan Patin
- Pembatasan BBM Dicabut, Disperindag Pastikan Stok Bensin di Pulau Bengkalis Cukup
- Mogok Berlanjut, BOB Usulkan Santunan untuk Pekerja Migas


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.198.255.155
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com