Untitled Document
Rabu, 25 Ramadhan 1435 H |
Home > Usaha >>

Berita Terhangat..
Selasa, 22 Juli 2014 22:03
IKMR-KP Yogyakarta Gelar Buka Puasa Bersama Alumni

Selasa, 22 Juli 2014 21:49
169 CPNS di Siak Terima SK Pegawai

Selasa, 22 Juli 2014 21:45
Bertepatan HBA 54, Kejari Siak Tetapkan 9 Tersangka Korupsi

Selasa, 22 Juli 2014 21:24
Mendadak Sesak Nafas, Gembala Kerbau Hanyut di Sungai Kampar

Selasa, 22 Juli 2014 20:49
PT RAPP Buka Puasa Bersama Wartawan Kampar

Selasa, 22 Juli 2014 20:45
Kejari Pasirpangaraian Musnahkan Barang Bukti Ganja dan Sabu

Selasa, 22 Juli 2014 20:38
Spesialis Penadah Sepeda Motor Curian di Pekanbaru Dibekuk Polisi



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Sabtu, 23 Pebruari 2013 06:57
Mendagri Minta Bupati Inhu Koreksi Pengangkatan Pejabat Mantan Napi

Langkah Bupati Inhu Yopi Arianto mengangkat mantan napi sebagian pejabat fungsional disorot Mendagri. Kebijakan tersebut diminta segera dikoreksi.

Riauterkini-JAKARTA- Kementerian Dalam Negeri segera merespon atas langkah Bupati Indragiri Hulu Yopi Ariyanto yang mengangka mantan Narapidana menjadi pejabat struktural dilingkungan Pemkab Inhu beberapa waktu lalu. Dengan meminta bupati harus segera mengambil langkah koreksi dengan meninjau kembali keputusan tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Raydonnyzar Moenek kepada wartawan, Jum'at (22/2/13) di Jakarta menanggapi kebijakan yang diambil Bupati Inhu Yopi Ariyanto mengangkat mantan Napi menjadi pejabat struktural.

"Kita minta Kepala Daerah (Bupati Inhu,red) segera mengambil langkah koreksi dengan meninjau kembali pengangkatan mantan Napi jadi pejabat struktural," kata Dony.

Dony menjelaskan, bahwa berdasarkan surat edaran Mendagri Nomor 800/4329/SJ/2012 tertanggal 29 Oktober 2012 tentang larangan bagi kepala daerah untuk mengangkat maupun memberikan jabatan struktural terhadap mantan terpidana kasus korupsi. "Tentunya edaran ini harus menjadi pedoman dan rujukan yang harus dilaksankan semua kepala daerah," sebutnya.

Lebih jauh Dony menyebutkan, intinya adalah diminta perhatian bagi seluruh kepala daerah agar tidak memberikan jabatan atau memberikan promosi jabatan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan tetap atau inkrah untuk menduduki jabatan strutural, tegas Donny.

"Intinya adalah kita minta agar semua kepala daerah agar tidak memberikan jabatan atau promosi jabatan kepada terpidana korupsi yang mempunyai kekuatan hukum tetap," ungkapnya.***(jor)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
TARZAN
Kalo Zulher beda Bos.... pada putusan di MA, beliau divonis bebas, dan diminta untuk mengembalikan nama baik dan hak-hak nya sbg warga negara... coba di cek deh Bos....

Jubir Kemendagri (Raydonnyzar Moenek)
Tenang masyarakat INHU dan KAMPAR. sy sudah sampaikan kepada Pak Gumawan (Mendagri) masalah pengangkatan pejabat mantan napi di INHU dan KAMPAR. kami pastikan Pak Mendagri akan bertindak dan bulan depan para pejabat tersebut akan DICOPOT dan DIPECAT

PEMERHATI
BAPAK BUPATI INHU & BUPATI KAMPAR : UNTUK MENGURANGI OPINI BURUK MASYARAKAT TERHADAP PARTAI ANDA, SEBAIKNYA PENGANGKATAN PEJABAT MANTAN NAPI (KORUPSI ) DIKAJI ULANG. APA TIDAK ADA LAGI PARA PNS YANG BERSIH DI TEMPAT ANDA? MASIH BANYAK PNS YANG BERPR

masyarakat gn sahilan
Kampar lebih hebat, sukur yang mantan napi korupsi yang ssudah putusan ikrah 4 tahun melenggang aja jadi kadishut kampar. Klu mantan korupsi itu tdk akan jera, pura2 dan Berkedok penangkapan alat berat dalam operasi ilegal loging dan ujung2nya UUD j

Intel swasta
untuk sang bupati..... harus berlapang dada atas koreksi masyarakat, jangan salah melangkah, anda hanya manusia biasa, jangan mengedepankan kekuasaan sehingga penjadi penguasa yang zalim. Untuk itu, anda masih sangat muda utk seoranag pemimpin, bel

Wartawan Inhu
Malu kita seolah2 Inhu tak ada Baperjakat


Berita lainnya..........
- Razia, Disperindag Inhil Temukan Minuman dengan Kode BPOM Palsu
- RAPP Raih Predikat Memuaskan dalam Audit SMK3
- Dua Garbarata Bandara SSK II Mulai Difungsikan
- APKI: Indonesia Prospektif sebagai Produsen Kertas Dunia
- Hadapi Lebaran, Kuota BBM dan Elpiji Bengkalis Ditambah
- BNI Berbagi, Santuni Anak Yatim dari 5 Masjid di Riau
- Santuni 520 Anak Yatim, Bank RiauKepri Gelar Buka Bersama


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 50.17.88.74
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com