Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Senin, 23 April 2018 10:06
Januari - April, ULP Pekanbaru Lelang 50 Paket Senilai Rp 300 Miliar

Senin, 23 April 2018 08:24
Kampanye di Bengkalis, Firdaus-Rusli Disambit Meriah

Senin, 23 April 2018 07:00
Andi Rachman Tebar Ancaman pada Kader 'Mendua' di Pilgubri 2018

Senin, 23 April 2018 06:57
Dari Pulau Burung, Wahid Terima Dukungan Warga 11 Desa untuk LE-Herdiantor

Ahad, 22 April 2018 20:42
Milad ke-20 PKS di Pekanbaru Dimeriahkan Jalan Santai

Ahad, 22 April 2018 20:32
Dihadiri Gubernur Riau, Bupati Bengkalis Buka MTQ Perdana Kecamatan BS

Ahad, 22 April 2018 19:03
5 Bakal Calon DPD RI Serahkan Dukungan

Ahad, 22 April 2018 18:58
Andi Rachman: Pilkada Riau Harus Jadi Jembatan Kuat Golkar untuk Sukses Pileg dan Pilpres

Ahad, 22 April 2018 18:56
Rayakan HUT ke-59, Korem 031/Wira Bima Taja Triathlon Sunnah

Ahad, 22 April 2018 18:06
IWARA PT RAPP Konsisten Jalani Program Pemberdayaan Perempuan

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Sabtu, 23 Pebruari 2013 06:57
Mendagri Minta Bupati Inhu Koreksi Pengangkatan Pejabat Mantan Napi

Langkah Bupati Inhu Yopi Arianto mengangkat mantan napi sebagian pejabat fungsional disorot Mendagri. Kebijakan tersebut diminta segera dikoreksi.

Riauterkini-JAKARTA- Kementerian Dalam Negeri segera merespon atas langkah Bupati Indragiri Hulu Yopi Ariyanto yang mengangka mantan Narapidana menjadi pejabat struktural dilingkungan Pemkab Inhu beberapa waktu lalu. Dengan meminta bupati harus segera mengambil langkah koreksi dengan meninjau kembali keputusan tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Raydonnyzar Moenek kepada wartawan, Jum'at (22/2/13) di Jakarta menanggapi kebijakan yang diambil Bupati Inhu Yopi Ariyanto mengangkat mantan Napi menjadi pejabat struktural.

"Kita minta Kepala Daerah (Bupati Inhu,red) segera mengambil langkah koreksi dengan meninjau kembali pengangkatan mantan Napi jadi pejabat struktural," kata Dony.

Dony menjelaskan, bahwa berdasarkan surat edaran Mendagri Nomor 800/4329/SJ/2012 tertanggal 29 Oktober 2012 tentang larangan bagi kepala daerah untuk mengangkat maupun memberikan jabatan struktural terhadap mantan terpidana kasus korupsi. "Tentunya edaran ini harus menjadi pedoman dan rujukan yang harus dilaksankan semua kepala daerah," sebutnya.

Lebih jauh Dony menyebutkan, intinya adalah diminta perhatian bagi seluruh kepala daerah agar tidak memberikan jabatan atau memberikan promosi jabatan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan tetap atau inkrah untuk menduduki jabatan strutural, tegas Donny.

"Intinya adalah kita minta agar semua kepala daerah agar tidak memberikan jabatan atau promosi jabatan kepada terpidana korupsi yang mempunyai kekuatan hukum tetap," ungkapnya.***(jor)

Loading...


Berita lainnya..........
- Januari - April, ULP Pekanbaru Lelang 50 Paket Senilai Rp 300 Miliar
- Beroperasi Tanpa Izin, Toko Modern di Bengkalis Ini Diancam Tutup Paksa
- Jelang Ramadhan, Jalinnsu di Duri Makin Memprihatinkan
- Kerjasama Camat dan Lurah, Disdukcapil Bagikan KTP-el Sistem Door to door
- BRK Syariah Sukseskan MTQ Expo Kota Tanjungpinang
- Kuliah Umum Pakar Kurma Asal Irak, UIR Siap jadi Kampus Riset Kurma di Indonesia
- AHM Hadirkan Beragam Gaya Hidup Berkendara di IIMS 2018
- Panen Raya Cabe Kriting,
Wabup Zardewan Apresiasi Bantuan PT Arara Abadi untuk Desa Terbangiang

- Rahma Selviawati Resmi Menjabat External Affair Manager BOB PT BSP Pertamina Hulu
- Harga Terigu Merangkak Naik, Bulog Datangkan Tepung Kita
- Sambut Hari Kartini, Tjokro Hotel Pekanbaru Gelar Baksos dan Donor Darah
- Bangun Dua Fly Over, Pemprov Riau Gelontorkan Rp689,5 Miliar
- Jalan Rusak di Jembatan SSK II Tualang, Siak,
Ini Action dan Janji Dinas PUPR Riau melalui UPT III

- Pemilk Swalayan Top 99 Selatpanjang Ini Diduga Peras Karyawan
- Jelang Distribusi SPPT PBB, Bapenda Pekanbaru Sosialisasi Juknis ke UPTB
- Jalan Poros Provinsi Rantau Kasai-Mahato Putus, Ketua DPRD Rohul Meradang
- Disdukcapil Inhil Berhasil Percepat Realisasi Perekaman Wajib KTP
- Eksportir Kopra Akui Turunnya Harga Kelapa Disebabkan Siklus Sepuluh Tahunan
- Kabupaten Rohul Bakal Punya Pabrik Semen, Lokasinya di Rokan IV Koto
- Presdir PT CPI Jadi Pembicara di Grand Seminar IPF 2018 UIR


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.198.134.104
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com