Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 24 Maret 2017 21:09
Rapat Bersama di BNPP RI,
Wabup Berharap Masalah Abrasi Meranti Selesai di Era Jokowi-JK


Jum’at, 24 Maret 2017 20:24
Penyelesaian Dugaan Penyerobotan Lahan,
Pemkab Inhil Tekankan Surya Dumai Grup Segera Tanggapi Tuntutan Warga


Jum’at, 24 Maret 2017 20:17
Waka DPRD Dumai Minta Dispar Riau Perhatikan Pariwisata Daerah

Jum’at, 24 Maret 2017 19:45
Di Hadapan Kader PKS,
Gubri Sebut Pejabat Korup Merusak Imej Riau


Jum’at, 24 Maret 2017 19:31
Bupati Kuansing Imbau Masyarakat Salat Subuh Berjamaah ke Masjid

Jum’at, 24 Maret 2017 19:26
PKS Mulai Buka Komunikasi Politik Sejumlah Balon Gubri

Jum’at, 24 Maret 2017 19:19
PKB Inhil Kembali Gelar Pendidikan Kader Pertama di 12 Kecamatan

Jum’at, 24 Maret 2017 19:15
Bupati Kukuhkan Badan Pengelola Masjid Agung Kuantan Singingi

Jum’at, 24 Maret 2017 19:07
2.381 WNA Bangladesh Berhasil Diloloskan,
Polres Dumai Tangkap Tiga Anggota Jaringan Human Trafficking Internasional


Jum’at, 24 Maret 2017 19:04
Ruslan Resmi Jabat Kepala BPN Kabupaten Rohul



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 18 Desember 2012 18:58
Anggota DPRD Riau;
Laba BUMD Jangan Pelepas Target


Anggota DPRD Riau dari Fraksi PAN Bagus Santoso menyatakan, BUMD yang memperoleh penyertaan modal hendaknya tidak sekadar mengejar laba pelepas target.

Riauterkini-PEKANBARU- Realisasi bagian laba atas penyertaan modal pemerintah kepada perusahaan daerah (BUMD) tidak menggambarkan antara nilai penyertaan modal dengan laba sebagai pendapatan daerah.

“Sebanyak 10 BUMD yang dibiayai APBD Riau yang seharusnya memberikan laba bagi pendapatan daerah tidak diberikan target. Sehingga BUMD hanya memberikan pendapatan daerah tidak lebih dari sekedar lepas dari kewajiban,” kata Bagus Santoso, Ketua Fraksi PAN DPRD Riau kepada riauterkinicom di ruangannya, Selasa (18/12/12).

Ditambahkannya, kalau hitung-hitungan antara modal dan laba BUMD itu sangatlah kecil, bahkan lebih besar keuntungannya jika modal yang diberikan dionggokkan di bank dengan perbandingan bunga bank paling kecil.

“Sebagai contoh, penyertaan modal kepada 10 BUMD sampai APBD murni 2012 yakni, PT PIR Rp99,9 miliar memberikan pendapatan Rp3,8 miliar, PT PER Rp80 miliar dividen Rp11,9 miliar, PT RAL Rp147 miliar dividen Rp655 juta, PT SPR Rp48 miliar dividen Rp10 Miliar, PT SPKR Rp25,4 miliar dividen Rp804 juta, Bank Riau Kepri mampu memberikan dividen Rp749,9 miliar dari penyertaan modal Rp419,1 miliar. Bahkan Riau Petrolium yang diberikan modal Rp5 miliar sejak tahun 2012, belum pernah menyumbangkan pendapatan daerah,” ungkapnya.

Sebagai Anggota DPRD Riau dari Fraksi PAN DPRD Riau, dikatakan Bagus Santoso bahwa pihaknya telah mempertanyakan faktor penyebab penurunan ini kepada Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau dalam paripurna tanggapan fraksi terkait laporan nota keuangan RAPBD oleh Pemrov Riau malam tadi tetapi belum ada tanggapan dari Pemprov Riau.

“Kita juga menyarankan agar pemrov memberikan target laba kepada seluruh perusahaan daerah secara terukur, sehingga penerimaan daerah dan bagian laba atas penyertaan modal bisa maksimal, juga sekaligus dijadikan indikator atas BUMD yang layak untuk terus beroperasional dan untuk evaluasi ke depan dengan konsep akuisisi atau obligasi,” ungkap pria yang biasa dipanggil mas Bagus ini.

Meskipun pada tahun anggaran 2013, penyertaan modal untuk BUMD tidak ada, tetapi pihaknya meminta penjelasan dari Pemrov Riau terkait keberlangsungan PT RAL, kemudian belum dioperasionalkan dan dilantiknya gedung dan direktur Bank Riau Kepri serta tidak meningkatnya dividen PT BSP.

“Karena, kita ingin di tahun 2013 nanti, seluruh BUMD yang ada bisa meningkatkan pendapatannya untuk Riau dan kita tidak ingin, permasalahan di BUMD itu terjadi kembali di tahun 2013,” tutupnya. ***(ary)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Muamar
Betol itu mas bagus, setahu saya penyertaan modal itu sejak tahun 2001, keuntungan nihil. Tepat kalu masa mas bagus di stop . Bumd dibuat untuk bisa mendatangkan keuntungan, duit itu diberikan tanpa bunga masak gak bisa ngelola, lihat para toke2 it

bumd jadi sumber juga?
kalau kan tidak untung tapi buntung, lebih baik serahkan aja sama dunia usaha, pak.

Kenapa kita harus menolak ISG dibiayai oleh APBD???
kenapa kita harus menolak APBD utk membiayai ISG? Bukan karena tak suka ISG, bukan karena tak mau banyak orang mancanegara datang ke Riau, bukan karena tak suka seseorang dan semacamnya kita menolak APBD utk ISG. Memang tak dapat diterima satu sen se


Berita lainnya..........
- RS Petala Bumi Siapkan Layanan Khusus Cek Kesehatan Calon TNI Polri
- Eksekusi Toko Modern Waralaba Ilegal di Bengkalis Tak Perlu Tunggu Perintah Sekda
- Berikut Tiga Kesepakatan PLN-PT Padasa,
Jalur Transmisi GI Bangkinang-Rohul Segera Dibangun

- Soal Operasional Pasar Modern Taluk Kuantan, Dua Pejabat Terkait Beda Pendapat
- Kadin Nilai Pulau Bengkalis Belum Layak Miliki Toko Modern Waralaba
- Penumpang Keluhkan Jasa Bongkar Muat di Pelabuhan BSL Bengkalis
- Kementrian ESDM Anggarkan Rp1,3 M,
20 Maret, PLTBG Rantau Sakti Rohul Mulai Direvitalisasi



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.197.75.83
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com