Untitled Document
Selasa, 5 Zulhijjah 1435 H |
Home > Usaha >>

Berita Terhangat..
Selasa, 30 September 2014 21:34
Rampok Gunakan Senpi di Pekanbaru Pura-pura Tanya Alamat

Selasa, 30 September 2014 19:56
Dugaan Suap Alih Fungsi Lahan,
Gubri Keluar dari Gedung KPK Setelah Diperiksa 7 Jam untuk Gulat


Selasa, 30 September 2014 19:34
Dugaan Korupsi Tubel, Tipikor Polres Inhu Geledah BKD

Selasa, 30 September 2014 19:27
Daihatsu Xenia Ringsek Bertabrakan dengan Cold Diesel di Baganbatu, Rohil

Selasa, 30 September 2014 19:17
300 Lampu Jalan Rusak di Pekanbaru

Selasa, 30 September 2014 19:16
Ajukan Banding ke PT Riau,
Tak Miliki Izin, Direktur PT Karya Dayun Siak Divonis Hakim 18 Bulan dan Denda Rp2 M


Selasa, 30 September 2014 19:01
Anggota DPRD Dumai Legowo Belum Dapatkan Mobdin



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 18 Desember 2012 18:58
Anggota DPRD Riau;
Laba BUMD Jangan Pelepas Target


Anggota DPRD Riau dari Fraksi PAN Bagus Santoso menyatakan, BUMD yang memperoleh penyertaan modal hendaknya tidak sekadar mengejar laba pelepas target.

Riauterkini-PEKANBARU- Realisasi bagian laba atas penyertaan modal pemerintah kepada perusahaan daerah (BUMD) tidak menggambarkan antara nilai penyertaan modal dengan laba sebagai pendapatan daerah.

“Sebanyak 10 BUMD yang dibiayai APBD Riau yang seharusnya memberikan laba bagi pendapatan daerah tidak diberikan target. Sehingga BUMD hanya memberikan pendapatan daerah tidak lebih dari sekedar lepas dari kewajiban,” kata Bagus Santoso, Ketua Fraksi PAN DPRD Riau kepada riauterkinicom di ruangannya, Selasa (18/12/12).

Ditambahkannya, kalau hitung-hitungan antara modal dan laba BUMD itu sangatlah kecil, bahkan lebih besar keuntungannya jika modal yang diberikan dionggokkan di bank dengan perbandingan bunga bank paling kecil.

“Sebagai contoh, penyertaan modal kepada 10 BUMD sampai APBD murni 2012 yakni, PT PIR Rp99,9 miliar memberikan pendapatan Rp3,8 miliar, PT PER Rp80 miliar dividen Rp11,9 miliar, PT RAL Rp147 miliar dividen Rp655 juta, PT SPR Rp48 miliar dividen Rp10 Miliar, PT SPKR Rp25,4 miliar dividen Rp804 juta, Bank Riau Kepri mampu memberikan dividen Rp749,9 miliar dari penyertaan modal Rp419,1 miliar. Bahkan Riau Petrolium yang diberikan modal Rp5 miliar sejak tahun 2012, belum pernah menyumbangkan pendapatan daerah,” ungkapnya.

Sebagai Anggota DPRD Riau dari Fraksi PAN DPRD Riau, dikatakan Bagus Santoso bahwa pihaknya telah mempertanyakan faktor penyebab penurunan ini kepada Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau dalam paripurna tanggapan fraksi terkait laporan nota keuangan RAPBD oleh Pemrov Riau malam tadi tetapi belum ada tanggapan dari Pemprov Riau.

“Kita juga menyarankan agar pemrov memberikan target laba kepada seluruh perusahaan daerah secara terukur, sehingga penerimaan daerah dan bagian laba atas penyertaan modal bisa maksimal, juga sekaligus dijadikan indikator atas BUMD yang layak untuk terus beroperasional dan untuk evaluasi ke depan dengan konsep akuisisi atau obligasi,” ungkap pria yang biasa dipanggil mas Bagus ini.

Meskipun pada tahun anggaran 2013, penyertaan modal untuk BUMD tidak ada, tetapi pihaknya meminta penjelasan dari Pemrov Riau terkait keberlangsungan PT RAL, kemudian belum dioperasionalkan dan dilantiknya gedung dan direktur Bank Riau Kepri serta tidak meningkatnya dividen PT BSP.

“Karena, kita ingin di tahun 2013 nanti, seluruh BUMD yang ada bisa meningkatkan pendapatannya untuk Riau dan kita tidak ingin, permasalahan di BUMD itu terjadi kembali di tahun 2013,” tutupnya. ***(ary)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Muamar
Betol itu mas bagus, setahu saya penyertaan modal itu sejak tahun 2001, keuntungan nihil. Tepat kalu masa mas bagus di stop . Bumd dibuat untuk bisa mendatangkan keuntungan, duit itu diberikan tanpa bunga masak gak bisa ngelola, lihat para toke2 it

bumd jadi sumber juga?
kalau kan tidak untung tapi buntung, lebih baik serahkan aja sama dunia usaha, pak.

Kenapa kita harus menolak ISG dibiayai oleh APBD???
kenapa kita harus menolak APBD utk membiayai ISG? Bukan karena tak suka ISG, bukan karena tak mau banyak orang mancanegara datang ke Riau, bukan karena tak suka seseorang dan semacamnya kita menolak APBD utk ISG. Memang tak dapat diterima satu sen se


Berita lainnya..........
- Sampai September, Nilai Investasi Pekanbaru 2014 Rp5,5 Triliun
- Disnaker Dumai-BPJS Ketenagakerjaan Segera Teken MoU
- Perda TKA Selamatkan Meranti dari Kerugian Puluhan Juta Perbulan
- Berpatok FOB Singapura,
Disbun Hanya Memberikan Pembinaan

- Dibina RAPP, Kelompok Tani di Kampar Panen 5 Ton Jagung Manis
- 23 Ribu Pelanggan PLN Area Dumai Nunggak
- Bangun Menara Telekomunikasi,
Bupati Rohil Minta Pengusaha Ikuti Aturan



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.89.173.143
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com