Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Selasa, 27 Juni 2017 20:46
H+3 Lebaran, Diperkirakan 10.000 Pengunjung Padati Pantai Solop Inhil

Selasa, 27 Juni 2017 20:00
Bupati Inhil Silahturrahmi ke Gubernur dan Forkopimda Riau

Selasa, 27 Juni 2017 18:13
Antisipasi Keamanan Lapas,
Kabag Ops Polres Kampar Kunjungi Lapas Kelas IIb Bangkinang


Selasa, 27 Juni 2017 18:08
Balon Gubri Harris Buka Kejuaraan Motorcross di Tapung, Kampar

Selasa, 27 Juni 2017 18:02
Pergi Berlebaran,
Seorang Bocah di Inhil Tewas Terbentur Besi Mesin Pompong


Selasa, 27 Juni 2017 17:42
Sebar Personel di Pusat Keramaian,
Kapolresta Pantau Situasi Keamanan Pekanbaru di Hari Ketiga Lebaran


Selasa, 27 Juni 2017 17:37
6 Rumah Rusak,
Longsor Kembali Terjadi di Kuala Enok, Inhil


Selasa, 27 Juni 2017 15:10
Belasan Orang Terjebur,
Pelabuhan Rakyat Desa Tanjung Gadai, Meranti Ambruk


Selasa, 27 Juni 2017 13:23
Mayat Tanpa Identitas di Desa Kuala Sebatu Ternyata Warga Tembilahan, Inhil

Selasa, 27 Juni 2017 08:13
Tamu Tagram Hotel Pekanbaru Kehilangan Perhiasaln Rp70 juta



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Selasa, 18 Desember 2012 18:58
Anggota DPRD Riau;
Laba BUMD Jangan Pelepas Target


Anggota DPRD Riau dari Fraksi PAN Bagus Santoso menyatakan, BUMD yang memperoleh penyertaan modal hendaknya tidak sekadar mengejar laba pelepas target.

Riauterkini-PEKANBARU- Realisasi bagian laba atas penyertaan modal pemerintah kepada perusahaan daerah (BUMD) tidak menggambarkan antara nilai penyertaan modal dengan laba sebagai pendapatan daerah.

“Sebanyak 10 BUMD yang dibiayai APBD Riau yang seharusnya memberikan laba bagi pendapatan daerah tidak diberikan target. Sehingga BUMD hanya memberikan pendapatan daerah tidak lebih dari sekedar lepas dari kewajiban,” kata Bagus Santoso, Ketua Fraksi PAN DPRD Riau kepada riauterkinicom di ruangannya, Selasa (18/12/12).

Ditambahkannya, kalau hitung-hitungan antara modal dan laba BUMD itu sangatlah kecil, bahkan lebih besar keuntungannya jika modal yang diberikan dionggokkan di bank dengan perbandingan bunga bank paling kecil.

“Sebagai contoh, penyertaan modal kepada 10 BUMD sampai APBD murni 2012 yakni, PT PIR Rp99,9 miliar memberikan pendapatan Rp3,8 miliar, PT PER Rp80 miliar dividen Rp11,9 miliar, PT RAL Rp147 miliar dividen Rp655 juta, PT SPR Rp48 miliar dividen Rp10 Miliar, PT SPKR Rp25,4 miliar dividen Rp804 juta, Bank Riau Kepri mampu memberikan dividen Rp749,9 miliar dari penyertaan modal Rp419,1 miliar. Bahkan Riau Petrolium yang diberikan modal Rp5 miliar sejak tahun 2012, belum pernah menyumbangkan pendapatan daerah,” ungkapnya.

Sebagai Anggota DPRD Riau dari Fraksi PAN DPRD Riau, dikatakan Bagus Santoso bahwa pihaknya telah mempertanyakan faktor penyebab penurunan ini kepada Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau dalam paripurna tanggapan fraksi terkait laporan nota keuangan RAPBD oleh Pemrov Riau malam tadi tetapi belum ada tanggapan dari Pemprov Riau.

“Kita juga menyarankan agar pemrov memberikan target laba kepada seluruh perusahaan daerah secara terukur, sehingga penerimaan daerah dan bagian laba atas penyertaan modal bisa maksimal, juga sekaligus dijadikan indikator atas BUMD yang layak untuk terus beroperasional dan untuk evaluasi ke depan dengan konsep akuisisi atau obligasi,” ungkap pria yang biasa dipanggil mas Bagus ini.

Meskipun pada tahun anggaran 2013, penyertaan modal untuk BUMD tidak ada, tetapi pihaknya meminta penjelasan dari Pemrov Riau terkait keberlangsungan PT RAL, kemudian belum dioperasionalkan dan dilantiknya gedung dan direktur Bank Riau Kepri serta tidak meningkatnya dividen PT BSP.

“Karena, kita ingin di tahun 2013 nanti, seluruh BUMD yang ada bisa meningkatkan pendapatannya untuk Riau dan kita tidak ingin, permasalahan di BUMD itu terjadi kembali di tahun 2013,” tutupnya. ***(ary)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Muamar
Betol itu mas bagus, setahu saya penyertaan modal itu sejak tahun 2001, keuntungan nihil. Tepat kalu masa mas bagus di stop . Bumd dibuat untuk bisa mendatangkan keuntungan, duit itu diberikan tanpa bunga masak gak bisa ngelola, lihat para toke2 it

bumd jadi sumber juga?
kalau kan tidak untung tapi buntung, lebih baik serahkan aja sama dunia usaha, pak.

Kenapa kita harus menolak ISG dibiayai oleh APBD???
kenapa kita harus menolak APBD utk membiayai ISG? Bukan karena tak suka ISG, bukan karena tak mau banyak orang mancanegara datang ke Riau, bukan karena tak suka seseorang dan semacamnya kita menolak APBD utk ISG. Memang tak dapat diterima satu sen se


loading...

Berita lainnya..........
- PLN WRKR Usahakan Tak Ada Pemadaman di Hari Lebaran
- Satgas Pangan Pemkab Kampar Pantau Harga Sembako di Pasar Kuok
- Sepanjang Ramadan, PT Nusantara Berlian Motor Alami Peningkatan Penjualan 25 Persen
- Masyarakat Bengkalis Diimbau Jeli Membeli Makanan
- Gubri Optimis Pertumbuhan Ekonomi Riau Terus Membaik
- Tinjau Pasar, Kapolres Bengkalis Temukan Ikan Busuk Dijual
- Mendag Sebut Dukungan Perusahaan Terhadap IKM, Jadi Kail Wirausaha Mandiri


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.80.111.72
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com