Untitled Document
Jumat, 10 Sya'ban 1436 H |
Home > Usaha >>

Berita Terhangat..
Kamis, 28 Mei 2015 23:17
Dewan Sampaikan Hasil Pembahasan LKPj Bupati Inhil 2014

Kamis, 28 Mei 2015 22:22
Alfamart Gencarkan Aksi Kemanusiaan Donor Darah

Kamis, 28 Mei 2015 22:15
Kasus Pemenggalan IRT di Tualang,
Sebelum Dibunuh Korban Diperkosa Dua Tersangka


Kamis, 28 Mei 2015 22:02
Orang Tua Dipecat dan Diusir Perusahaan,
Anak Buruh PT Palma Satu Dilarang Sekolah


Kamis, 28 Mei 2015 21:44
Hadiri Rapat Paripurna LKPj,
Bupati Wardan Sebut Rekomendasi Dewan Masukan untuk Menyusun Program


Kamis, 28 Mei 2015 20:48
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan Embarkasi Haji,
Kejati Riau Tetapkan Mantan Kabag Tapem Setdaprov Tersangka


Kamis, 28 Mei 2015 20:45
Pelantikan DPD KNPI Kampar,
Panitia Gelar Gerak Jalan Santai, MTB dan Fun Bike




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 18 Desember 2012 18:58
Anggota DPRD Riau;
Laba BUMD Jangan Pelepas Target


Anggota DPRD Riau dari Fraksi PAN Bagus Santoso menyatakan, BUMD yang memperoleh penyertaan modal hendaknya tidak sekadar mengejar laba pelepas target.

Riauterkini-PEKANBARU- Realisasi bagian laba atas penyertaan modal pemerintah kepada perusahaan daerah (BUMD) tidak menggambarkan antara nilai penyertaan modal dengan laba sebagai pendapatan daerah.

“Sebanyak 10 BUMD yang dibiayai APBD Riau yang seharusnya memberikan laba bagi pendapatan daerah tidak diberikan target. Sehingga BUMD hanya memberikan pendapatan daerah tidak lebih dari sekedar lepas dari kewajiban,” kata Bagus Santoso, Ketua Fraksi PAN DPRD Riau kepada riauterkinicom di ruangannya, Selasa (18/12/12).

Ditambahkannya, kalau hitung-hitungan antara modal dan laba BUMD itu sangatlah kecil, bahkan lebih besar keuntungannya jika modal yang diberikan dionggokkan di bank dengan perbandingan bunga bank paling kecil.

“Sebagai contoh, penyertaan modal kepada 10 BUMD sampai APBD murni 2012 yakni, PT PIR Rp99,9 miliar memberikan pendapatan Rp3,8 miliar, PT PER Rp80 miliar dividen Rp11,9 miliar, PT RAL Rp147 miliar dividen Rp655 juta, PT SPR Rp48 miliar dividen Rp10 Miliar, PT SPKR Rp25,4 miliar dividen Rp804 juta, Bank Riau Kepri mampu memberikan dividen Rp749,9 miliar dari penyertaan modal Rp419,1 miliar. Bahkan Riau Petrolium yang diberikan modal Rp5 miliar sejak tahun 2012, belum pernah menyumbangkan pendapatan daerah,” ungkapnya.

Sebagai Anggota DPRD Riau dari Fraksi PAN DPRD Riau, dikatakan Bagus Santoso bahwa pihaknya telah mempertanyakan faktor penyebab penurunan ini kepada Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau dalam paripurna tanggapan fraksi terkait laporan nota keuangan RAPBD oleh Pemrov Riau malam tadi tetapi belum ada tanggapan dari Pemprov Riau.

“Kita juga menyarankan agar pemrov memberikan target laba kepada seluruh perusahaan daerah secara terukur, sehingga penerimaan daerah dan bagian laba atas penyertaan modal bisa maksimal, juga sekaligus dijadikan indikator atas BUMD yang layak untuk terus beroperasional dan untuk evaluasi ke depan dengan konsep akuisisi atau obligasi,” ungkap pria yang biasa dipanggil mas Bagus ini.

Meskipun pada tahun anggaran 2013, penyertaan modal untuk BUMD tidak ada, tetapi pihaknya meminta penjelasan dari Pemrov Riau terkait keberlangsungan PT RAL, kemudian belum dioperasionalkan dan dilantiknya gedung dan direktur Bank Riau Kepri serta tidak meningkatnya dividen PT BSP.

“Karena, kita ingin di tahun 2013 nanti, seluruh BUMD yang ada bisa meningkatkan pendapatannya untuk Riau dan kita tidak ingin, permasalahan di BUMD itu terjadi kembali di tahun 2013,” tutupnya. ***(ary)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Muamar
Betol itu mas bagus, setahu saya penyertaan modal itu sejak tahun 2001, keuntungan nihil. Tepat kalu masa mas bagus di stop . Bumd dibuat untuk bisa mendatangkan keuntungan, duit itu diberikan tanpa bunga masak gak bisa ngelola, lihat para toke2 it

bumd jadi sumber juga?
kalau kan tidak untung tapi buntung, lebih baik serahkan aja sama dunia usaha, pak.

Kenapa kita harus menolak ISG dibiayai oleh APBD???
kenapa kita harus menolak APBD utk membiayai ISG? Bukan karena tak suka ISG, bukan karena tak mau banyak orang mancanegara datang ke Riau, bukan karena tak suka seseorang dan semacamnya kita menolak APBD utk ISG. Memang tak dapat diterima satu sen se


Berita lainnya..........
- Disperindag Dumai Gelar OP LPG 3 Kg Sebanyak 6.160 Tabung
- Disnaker Dumai Kirim 11 Perusahaan Lomba Zero Accident
- Beras Plastik Tak Ditemukan Beredar di Kuansing
- Minimalisir Angka Pengangguran, Disnaker Pekanbaru Gelar Job Expo
- Stabilkan Harga,
Disperindag Pekanbaru Siapkan Operasi Pasar Tabung Gas 3 Kg

- Pekan Ini, Harga TBS Sawit Naik
- Walikota Pekanbaru Hadiri RUPS dan RUPSLB PT.BSP‎


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.166.46.226
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com