Untitled Document
Sabtu, 29 Muharram 1436 H |
Home > Usaha >>

Berita Terhangat..
Jum’at, 21 Nopember 2014 22:42
Hakim Kabulkan Permohonan Gugatan Praperadilan Nur Asmi

Jum’at, 21 Nopember 2014 21:55
Bank Riau Kepri Peduli,
Bantu Korban Banjir Desa Bandar Padang, Inhu


Jum’at, 21 Nopember 2014 21:53
Pasca Kenaikan BBM,
Tarif Parkir di Duri , Bengkalis Turut Naik


Jum’at, 21 Nopember 2014 19:50
Kementrian ESDM Serahkan Pengelolaan Blok Kampar ke Pertamina

Jum’at, 21 Nopember 2014 19:18
Gugatan Pembongkaran Pasar Tanah Merah,
Hakim Haruskan Bupati dan Pemkab Kampar Bayar Rp19 Miliar


Jum’at, 21 Nopember 2014 19:11
Fikri Wahyudi Hamdani Pimpin Pertina Pekanbaru

Jum’at, 21 Nopember 2014 19:00
Seorang Copet, Residivist di Pekanbaru Tertangkap Lagi



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 30 Oktober 2012 14:37
Mendagri Buka Rakor BKPRD dan Fasilitasi Percepatan Pelimpahan Kewenangan Perizinan

Riau tuan rumah rapat koordinasi BKPRD dan fasilitasi percepatan pelimpahan kewenangan perizinan. Kegiatan nasional tersebut dibuka Mendagri Gamawan Fauzi.

Riauterkini-PEKANBARU- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi secara resmi membuka Rapat kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) tahun 2012 provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia dan Rakor fasilitasi percepatan pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan dan pembentukan kelembagaan PTSP Provinsi dan kabupaten/kota, yang dihadiri seluruh Sekda seluruh Indonesia, Selasa (30/10/12) bertempat di Hotel Labersa, Kabupaten Kampar, Riau.

Dalam sambutanya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengungkapkan seharusnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) semua Provinsi di Indonesia sudah selesai tahun 2010 kemarin. Tapi kata Gamawan Fauzi hingga akhir tahun 2012 ini baru 14 provinsi yang sudah menyelesaikan RTRW.

"Makanya rakor ini kita lakukan untuk mempercepat penyelesaian RTRW semua provinsi. Seharusnya ini sudah selesai April 2010, tapi menjelang 2013 ini masih ada 19 provinsi yang belum tuntas RYRW-nya," kata Gamawan Fauzi kepada wartawan seusai acara di Hotel Labersa.

Mantan Gubernur Sumatra Barat ini mengatakan, akibat belum tuntasnya RTRWP ini tentu akan menghambat pembangunan masing-masing daerah.

"Kita tidak akan mungkin bisa melepaskan kawasan kalau RTRW belum selesai. Dan ini sangat menghambat pembangunan di daerah-daerah," ungkapnya.

Dan untuk Rapat koordiniasi fasilitasi percepatan pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan dan pembentukan kelembagaan PTSP Provinsi dan kabupaten/kota. Gamawan Fauzi meminta kepada semua pihak agar taat pada standar prosedural dalam proses perizinan dengan adanya pembentukan pelayanan terpadu satu pintu.

"Tugas pemerintah adalah melayani dan di gaji untuk melayani warga masyarakat. Jadi kalau suatu persyaratan dan perizinan itu sudah jelas dan lengkap cukup empat hari proses pengurusan izinnya," sebut Mendagri.

Tambah Gamawan, salah satu penyebab lambatnya penerapan PTSP di Indonesia, belum semua kepala daerah mendorong peyanan PTSP ini secara maksimal.

"Makanya saya minta bagi daerah-daerah yang belum melimpahkan perizinan ke PTSP agar segera dilipahkan, dengan percepatan pelimpahan perizinan dari semua dinas-dinas dan badan ke PTSP," tegas Gamawan Fauzi.***(jor)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
kenapa kita harus menolak APBD utk ISG?
Bukan karena tak suka ISG, bukan karena tak mau banyak orang mancanegara datang ke Riau, bukan karena tak suka seseorang dan semacamnya kita menolak APBD utk ISG. Memang tak dapat diterima satu sen sekali pun APBD itkut mengongkosi ISG secara langsun


Berita lainnya..........
- Bank Riau Kepri Peduli,
Bantu Korban Banjir Desa Bandar Padang, Inhu

- Kementrian ESDM Serahkan Pengelolaan Blok Kampar ke Pertamina
- Sudah Layak Dibangun Pabrik,
Produksi Karet di Rohul 2,059 Ton Per Minggu

- Persediaan BBM dan Sembako Masih Aman di Dumai
- Tiket Pekanbaru-Selatpanjang Rp175 ribu,
Kenaikan Harga Tiket Sepihak atau Ilegal

- Bersama Gubernur Ahok, Plt Gubri Promosikan Riau ke Waliokota Beijing
- Jalur Riau-Sumbar Pulih Belum Turunkan Harga Kebutuhan


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.146.175.204
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com