Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 29 April 2017 07:40
Polres Kuansing Tangkap Penampung Emas Hasil Tambang Ilegal

Sabtu, 29 April 2017 07:37
Geyar Dirgantara di Lanud Roesmin Nurjadin,
Masyarakat Diajak Saksikan Beragam Atraksi dan Berkesempatan Naik Helikopter


Sabtu, 29 April 2017 07:28
DPRD Riau Telah Kirim Berkas Hasil Pemilihan Wagubri ke Mendagri

Sabtu, 29 April 2017 07:26
Sejumlah Perusahaan Asal Sumbar Rambah Hutan Lindung di Kuansing

Jum’at, 28 April 2017 21:50
Baznas Kuansing Gelar Tablik Akbar Sosialisasi Zakat

Jum’at, 28 April 2017 21:41
Kawasan Restorasi Gambut,
Dewan Minta Penentuan Lahan Diserahkan ke Pemerintah Setempat


Jum’at, 28 April 2017 21:19
APBD 2017 Kuansing Disahkan Pekan Depan

Jum’at, 28 April 2017 20:31
Stand Utama Bocor, EO Dumai Expo 2017 Disebut Lepas Tangan

Jum’at, 28 April 2017 19:27
Wabup Meranti Ikuti Diklatpim di Jakarta

Jum’at, 28 April 2017 18:55
KPU Meranti Launching Rumah Pintar Pemilu



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 30 Oktober 2012 14:37
Mendagri Buka Rakor BKPRD dan Fasilitasi Percepatan Pelimpahan Kewenangan Perizinan

Riau tuan rumah rapat koordinasi BKPRD dan fasilitasi percepatan pelimpahan kewenangan perizinan. Kegiatan nasional tersebut dibuka Mendagri Gamawan Fauzi.

Riauterkini-PEKANBARU- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi secara resmi membuka Rapat kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) tahun 2012 provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia dan Rakor fasilitasi percepatan pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan dan pembentukan kelembagaan PTSP Provinsi dan kabupaten/kota, yang dihadiri seluruh Sekda seluruh Indonesia, Selasa (30/10/12) bertempat di Hotel Labersa, Kabupaten Kampar, Riau.

Dalam sambutanya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengungkapkan seharusnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) semua Provinsi di Indonesia sudah selesai tahun 2010 kemarin. Tapi kata Gamawan Fauzi hingga akhir tahun 2012 ini baru 14 provinsi yang sudah menyelesaikan RTRW.

"Makanya rakor ini kita lakukan untuk mempercepat penyelesaian RTRW semua provinsi. Seharusnya ini sudah selesai April 2010, tapi menjelang 2013 ini masih ada 19 provinsi yang belum tuntas RYRW-nya," kata Gamawan Fauzi kepada wartawan seusai acara di Hotel Labersa.

Mantan Gubernur Sumatra Barat ini mengatakan, akibat belum tuntasnya RTRWP ini tentu akan menghambat pembangunan masing-masing daerah.

"Kita tidak akan mungkin bisa melepaskan kawasan kalau RTRW belum selesai. Dan ini sangat menghambat pembangunan di daerah-daerah," ungkapnya.

Dan untuk Rapat koordiniasi fasilitasi percepatan pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan dan pembentukan kelembagaan PTSP Provinsi dan kabupaten/kota. Gamawan Fauzi meminta kepada semua pihak agar taat pada standar prosedural dalam proses perizinan dengan adanya pembentukan pelayanan terpadu satu pintu.

"Tugas pemerintah adalah melayani dan di gaji untuk melayani warga masyarakat. Jadi kalau suatu persyaratan dan perizinan itu sudah jelas dan lengkap cukup empat hari proses pengurusan izinnya," sebut Mendagri.

Tambah Gamawan, salah satu penyebab lambatnya penerapan PTSP di Indonesia, belum semua kepala daerah mendorong peyanan PTSP ini secara maksimal.

"Makanya saya minta bagi daerah-daerah yang belum melimpahkan perizinan ke PTSP agar segera dilipahkan, dengan percepatan pelimpahan perizinan dari semua dinas-dinas dan badan ke PTSP," tegas Gamawan Fauzi.***(jor)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
kenapa kita harus menolak APBD utk ISG?
Bukan karena tak suka ISG, bukan karena tak mau banyak orang mancanegara datang ke Riau, bukan karena tak suka seseorang dan semacamnya kita menolak APBD utk ISG. Memang tak dapat diterima satu sen sekali pun APBD itkut mengongkosi ISG secara langsun


Berita lainnya..........
- Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bengkalis Capai 7,05 Persen
- Terkecuali Emergency dan Defisit Daya,
PLN Duri Janji Tiadakan Pemadaman Selama Ramadhan

- Distributor Bahan Pokok di Pekanbaru Wajib Miliki TDPUD
- Bisa Picu Krisis Ekonomi, Apindo Riau Desak Pencabutan Permen Gambut
- Sekda Inhil Hadiri Konferensi Usaha Sabut Kelapa di Bogor
- Sekda Meranti Berharap Pihak Perbankan Bantu Pemda Sejahterakan Rakyat
- DPD IPK Rohil Launching Produk Kopi dan Gelar Dialog


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.80.54.2
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com