Untitled Document
Senin, 8 Rajab 1436 H |
Home > Usaha >>

Berita Terhangat..
Senin, 27 April 2015 02:38
HUT ke 16 Kota Dumai ,
Pemprov Riau Gelar Lomba Mancing Piala Gubri


Ahad, 26 April 2015 21:46
Pilkada Rohul 2015,
Tiga Balonbup dan Wabup Ambil Formulir di PDI Perjuangan


Ahad, 26 April 2015 21:39
Pilkada Kuansing 2015,
Balon Pasangan Imran-Mukhlisin Gencar Lakukan Sosialisasi


Ahad, 26 April 2015 21:32


Ahad, 26 April 2015 21:30
Pemko Dumai Gandeng Perusahaan Kembangkan Objek Wisata Pantai Puak

Ahad, 26 April 2015 21:26
Maju di Pilkada Dumai,
Muhammad Ikhsan Programkan Pembangunan Air Bersih


Ahad, 26 April 2015 20:32
Dibarenengi Festival Layang Hias,
Husaimi Hamidi Reses di Pujud, Rohil




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 30 Oktober 2012 14:37
Mendagri Buka Rakor BKPRD dan Fasilitasi Percepatan Pelimpahan Kewenangan Perizinan

Riau tuan rumah rapat koordinasi BKPRD dan fasilitasi percepatan pelimpahan kewenangan perizinan. Kegiatan nasional tersebut dibuka Mendagri Gamawan Fauzi.

Riauterkini-PEKANBARU- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi secara resmi membuka Rapat kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) tahun 2012 provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia dan Rakor fasilitasi percepatan pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan dan pembentukan kelembagaan PTSP Provinsi dan kabupaten/kota, yang dihadiri seluruh Sekda seluruh Indonesia, Selasa (30/10/12) bertempat di Hotel Labersa, Kabupaten Kampar, Riau.

Dalam sambutanya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengungkapkan seharusnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) semua Provinsi di Indonesia sudah selesai tahun 2010 kemarin. Tapi kata Gamawan Fauzi hingga akhir tahun 2012 ini baru 14 provinsi yang sudah menyelesaikan RTRW.

"Makanya rakor ini kita lakukan untuk mempercepat penyelesaian RTRW semua provinsi. Seharusnya ini sudah selesai April 2010, tapi menjelang 2013 ini masih ada 19 provinsi yang belum tuntas RYRW-nya," kata Gamawan Fauzi kepada wartawan seusai acara di Hotel Labersa.

Mantan Gubernur Sumatra Barat ini mengatakan, akibat belum tuntasnya RTRWP ini tentu akan menghambat pembangunan masing-masing daerah.

"Kita tidak akan mungkin bisa melepaskan kawasan kalau RTRW belum selesai. Dan ini sangat menghambat pembangunan di daerah-daerah," ungkapnya.

Dan untuk Rapat koordiniasi fasilitasi percepatan pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan dan pembentukan kelembagaan PTSP Provinsi dan kabupaten/kota. Gamawan Fauzi meminta kepada semua pihak agar taat pada standar prosedural dalam proses perizinan dengan adanya pembentukan pelayanan terpadu satu pintu.

"Tugas pemerintah adalah melayani dan di gaji untuk melayani warga masyarakat. Jadi kalau suatu persyaratan dan perizinan itu sudah jelas dan lengkap cukup empat hari proses pengurusan izinnya," sebut Mendagri.

Tambah Gamawan, salah satu penyebab lambatnya penerapan PTSP di Indonesia, belum semua kepala daerah mendorong peyanan PTSP ini secara maksimal.

"Makanya saya minta bagi daerah-daerah yang belum melimpahkan perizinan ke PTSP agar segera dilipahkan, dengan percepatan pelimpahan perizinan dari semua dinas-dinas dan badan ke PTSP," tegas Gamawan Fauzi.***(jor)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
kenapa kita harus menolak APBD utk ISG?
Bukan karena tak suka ISG, bukan karena tak mau banyak orang mancanegara datang ke Riau, bukan karena tak suka seseorang dan semacamnya kita menolak APBD utk ISG. Memang tak dapat diterima satu sen sekali pun APBD itkut mengongkosi ISG secara langsun


Berita lainnya..........
- Bila Pasar Cik Puan Dikelola Pihak Ketiga
Catatan Khusus Pimpinan DPRD Riau kepada Pemerintah

- Dewan Dapil Pekanbaru Ragu Pengelolaan Pasar Cik Puan Diserahkan ke Pihak Ketiga
- ‎Pemko Wacanakan Penambahan 50 Izin Ritel Alfamart dan Indomaret
- Komisi C DPRD Riau Apresiasi Direktur dan Komut BRK Terpilih
- Kadin Riau Minta PP Gambut Untuk Izin Baru
- RUPS-LB di Batam,
Pemkab Meranti Usulkan Kedai Desa Bank RiauKepri

- ‎Sejumlah Kalangan di Bengkalis Dukung DPRD "Rebut Kembali" DBH ke Pusat


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.204.165.156
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com