Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 20 Januari 2017 19:44
Cegah Bahaya Ngelem,
KOMPAK Berikan Apresiasi Kepada Jajaran Polres Inhil


Jum’at, 20 Januari 2017 19:14
Dituding Boros Anggaran, Gubri Panggil Sejumlah Pimpinan OPD

Jum’at, 20 Januari 2017 17:55
Seorang Warga Inhu Tewas Dililit Ular

Jum’at, 20 Januari 2017 17:51
Gubri dan Kapolda Riau Tinjau Lokasi SPN di Tambang Kampar

Jum’at, 20 Januari 2017 17:08
Datangi Kompolnas,
KontraS Serahkan Hasil Investigasi Kasus Meranti Berdarah


Jum’at, 20 Januari 2017 16:30
Sepanjang Januari 2017, Honda PCX Ditawarkan dengan Berbagai Bonus Spesial

Jum’at, 20 Januari 2017 16:27
Bupati Inhil Senang, Jamaah Shalat Subuh di Masjid Makin Bertambah

Jum’at, 20 Januari 2017 15:45
Kamis Nanti Edwar Sanger Dilantik Jadi Pj Walikota Pekanbaru

Jum’at, 20 Januari 2017 15:15
Pekerjakan Naker China Ilegal, Komisi D DPRD Riau Anggap PLN Sudah Buat Kesalahan

Jum’at, 20 Januari 2017 15:01
Marugame Udon and Tempura,
Hadir Ramaikan Ragam Kuliner Japanese di Pekanbaru




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 30 Oktober 2012 14:37
Mendagri Buka Rakor BKPRD dan Fasilitasi Percepatan Pelimpahan Kewenangan Perizinan

Riau tuan rumah rapat koordinasi BKPRD dan fasilitasi percepatan pelimpahan kewenangan perizinan. Kegiatan nasional tersebut dibuka Mendagri Gamawan Fauzi.

Riauterkini-PEKANBARU- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi secara resmi membuka Rapat kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) tahun 2012 provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia dan Rakor fasilitasi percepatan pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan dan pembentukan kelembagaan PTSP Provinsi dan kabupaten/kota, yang dihadiri seluruh Sekda seluruh Indonesia, Selasa (30/10/12) bertempat di Hotel Labersa, Kabupaten Kampar, Riau.

Dalam sambutanya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengungkapkan seharusnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) semua Provinsi di Indonesia sudah selesai tahun 2010 kemarin. Tapi kata Gamawan Fauzi hingga akhir tahun 2012 ini baru 14 provinsi yang sudah menyelesaikan RTRW.

"Makanya rakor ini kita lakukan untuk mempercepat penyelesaian RTRW semua provinsi. Seharusnya ini sudah selesai April 2010, tapi menjelang 2013 ini masih ada 19 provinsi yang belum tuntas RYRW-nya," kata Gamawan Fauzi kepada wartawan seusai acara di Hotel Labersa.

Mantan Gubernur Sumatra Barat ini mengatakan, akibat belum tuntasnya RTRWP ini tentu akan menghambat pembangunan masing-masing daerah.

"Kita tidak akan mungkin bisa melepaskan kawasan kalau RTRW belum selesai. Dan ini sangat menghambat pembangunan di daerah-daerah," ungkapnya.

Dan untuk Rapat koordiniasi fasilitasi percepatan pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan dan pembentukan kelembagaan PTSP Provinsi dan kabupaten/kota. Gamawan Fauzi meminta kepada semua pihak agar taat pada standar prosedural dalam proses perizinan dengan adanya pembentukan pelayanan terpadu satu pintu.

"Tugas pemerintah adalah melayani dan di gaji untuk melayani warga masyarakat. Jadi kalau suatu persyaratan dan perizinan itu sudah jelas dan lengkap cukup empat hari proses pengurusan izinnya," sebut Mendagri.

Tambah Gamawan, salah satu penyebab lambatnya penerapan PTSP di Indonesia, belum semua kepala daerah mendorong peyanan PTSP ini secara maksimal.

"Makanya saya minta bagi daerah-daerah yang belum melimpahkan perizinan ke PTSP agar segera dilipahkan, dengan percepatan pelimpahan perizinan dari semua dinas-dinas dan badan ke PTSP," tegas Gamawan Fauzi.***(jor)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
kenapa kita harus menolak APBD utk ISG?
Bukan karena tak suka ISG, bukan karena tak mau banyak orang mancanegara datang ke Riau, bukan karena tak suka seseorang dan semacamnya kita menolak APBD utk ISG. Memang tak dapat diterima satu sen sekali pun APBD itkut mengongkosi ISG secara langsun


Berita lainnya..........
- Cabut Subsidi 40.398 Pelanggan Listrik di Rohul, Ini Alasan PLN
- Aksi Damai, Porter Bandara SSK II Protes Jam Kerja dan Tuntut BPJS
- Razia TKA Asal China,
Kadisnaker Riau: Boleh Kerja Asal Ada Ijin Kerja

- Gandeng Wilmar,
Disnakertrans Dumai Taja Trening Operator Alat Angkat Angkut

- Telan Anggaran Rp140 Miliar, 2017 Unit RLH Dibangun Tahun Ini
- Pekerja China Ilegal di PLTU Tenayan,
Kanwil Kumham Tunggu Perusahaan Tunjukkan Dokumen Keimigrasian

- 98 TKA di Proyek PLN Tenayan Dipastikan Ilegal


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.147.247.194
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com