Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Selasa, 28 Pebruari 2017 22:18
Rakornis Bidang PU dan Penataan Ruang,
Sekda Dorong Sinkronisasikan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota


Selasa, 28 Pebruari 2017 20:57
Walikota Dumai Teken MoU WKDS Bersama Sekjen Kemenkes RI

Selasa, 28 Pebruari 2017 20:51
Perkara Penipuan PTT Diskes Pelalawan,
Terdakwa Sebut Saksi Abdul Wahab Banyak Terima Uang


Selasa, 28 Pebruari 2017 20:44
Empat Desa Kembali Terisolir,
Jembatan Darurat Sungai Mentawai di Rokan IV Koto, Rohul Diterjang Banjir


Selasa, 28 Pebruari 2017 20:37
Sepi Peminat, Dewan Menduga Assesment Pemprov Riau Banyak Pelanggaran

Selasa, 28 Pebruari 2017 20:30
Walikota Dumai Saksikan Penekenan Pakta Integritas WBK dan WBBM

Selasa, 28 Pebruari 2017 19:19
PDUI Riau Gandeng BRK Untuk Co Branding

Selasa, 28 Pebruari 2017 19:13
Tingkatkan Nilai Jual dan Kesejahteraan Petani,
Sekda Inhil Apresiasi Sahabat Kelapa Indonesia


Selasa, 28 Pebruari 2017 19:08
16 Ketua dan Pengurus DPC Partai Nasdem Rohul Dilantik

Selasa, 28 Pebruari 2017 19:01
Mengenang 2 Tahun Wafatnya Tenas Effendy,
Pemprov Riau Komitmen Lanjutkan Cita-cita Almarhum




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 30 Oktober 2012 14:37
Mendagri Buka Rakor BKPRD dan Fasilitasi Percepatan Pelimpahan Kewenangan Perizinan

Riau tuan rumah rapat koordinasi BKPRD dan fasilitasi percepatan pelimpahan kewenangan perizinan. Kegiatan nasional tersebut dibuka Mendagri Gamawan Fauzi.

Riauterkini-PEKANBARU- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi secara resmi membuka Rapat kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) tahun 2012 provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia dan Rakor fasilitasi percepatan pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan dan pembentukan kelembagaan PTSP Provinsi dan kabupaten/kota, yang dihadiri seluruh Sekda seluruh Indonesia, Selasa (30/10/12) bertempat di Hotel Labersa, Kabupaten Kampar, Riau.

Dalam sambutanya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengungkapkan seharusnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) semua Provinsi di Indonesia sudah selesai tahun 2010 kemarin. Tapi kata Gamawan Fauzi hingga akhir tahun 2012 ini baru 14 provinsi yang sudah menyelesaikan RTRW.

"Makanya rakor ini kita lakukan untuk mempercepat penyelesaian RTRW semua provinsi. Seharusnya ini sudah selesai April 2010, tapi menjelang 2013 ini masih ada 19 provinsi yang belum tuntas RYRW-nya," kata Gamawan Fauzi kepada wartawan seusai acara di Hotel Labersa.

Mantan Gubernur Sumatra Barat ini mengatakan, akibat belum tuntasnya RTRWP ini tentu akan menghambat pembangunan masing-masing daerah.

"Kita tidak akan mungkin bisa melepaskan kawasan kalau RTRW belum selesai. Dan ini sangat menghambat pembangunan di daerah-daerah," ungkapnya.

Dan untuk Rapat koordiniasi fasilitasi percepatan pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan dan pembentukan kelembagaan PTSP Provinsi dan kabupaten/kota. Gamawan Fauzi meminta kepada semua pihak agar taat pada standar prosedural dalam proses perizinan dengan adanya pembentukan pelayanan terpadu satu pintu.

"Tugas pemerintah adalah melayani dan di gaji untuk melayani warga masyarakat. Jadi kalau suatu persyaratan dan perizinan itu sudah jelas dan lengkap cukup empat hari proses pengurusan izinnya," sebut Mendagri.

Tambah Gamawan, salah satu penyebab lambatnya penerapan PTSP di Indonesia, belum semua kepala daerah mendorong peyanan PTSP ini secara maksimal.

"Makanya saya minta bagi daerah-daerah yang belum melimpahkan perizinan ke PTSP agar segera dilipahkan, dengan percepatan pelimpahan perizinan dari semua dinas-dinas dan badan ke PTSP," tegas Gamawan Fauzi.***(jor)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
kenapa kita harus menolak APBD utk ISG?
Bukan karena tak suka ISG, bukan karena tak mau banyak orang mancanegara datang ke Riau, bukan karena tak suka seseorang dan semacamnya kita menolak APBD utk ISG. Memang tak dapat diterima satu sen sekali pun APBD itkut mengongkosi ISG secara langsun


Berita lainnya..........
- Pemindahan Pedagang dari Pasar Lumpur ke Pasar Rakyat Kuansing Tertunda
- Perundingan UMPS Sektor Migas 2017 di Riau Belum Capai Kesepakatan
- Atdag dan ITPC Upayakan Pacu Ekspor Minyak Sawit
- BI Gelar Penukaran Uang,
Rp300 Miliar Uang Baru Sudah Beredar di Riau

- Pemko Pekanbaru Akui Pasar Tradisional Sepi
- Lelang Proyek, LPSE Pekanbaru Penuhi Sembilan Standar KPK
- Pasar Tradisional Pemko Pekanbaru Sepi, Disperindag Siapkan Jurus Jitu


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.205.106.138
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com