Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Ahad, 19 Nopember 2017 09:40
Respon Putusan Bawaslu, KPU Terima Pendaftaran 9 Parpol

Ahad, 19 Nopember 2017 09:24
2.400 Pelari Ramaikan Foam Run Telkomsel Di Kota Pekanbaru

Ahad, 19 Nopember 2017 05:17
HGN 2017, Bupati Inhil Tegaskan Peran Guru Mencerdaskan Anak Bangsa

Sabtu, 18 Nopember 2017 17:38
MUI Kuansing Lakukan Pemetaan Aliran Sesat

Sabtu, 18 Nopember 2017 16:52
Dishub Dumai Segera Tertibkan Travel Ilegal

Sabtu, 18 Nopember 2017 15:03
Diduga Frustasi dengan Penyakitnya,
Seorang Bapak di Gunung Toar Nekad Gantung Diri


Sabtu, 18 Nopember 2017 13:32
1x24 Jam Napi Bandar Narkoba Malaysia Kabur,
Tiga Petugas Kemenkum HAM Lakukan Pemeriksaan 4 Petugas Lapas Bengkalis


Sabtu, 18 Nopember 2017 12:39
Kapolres Kampar Pimpin Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pilkades Serentak

Sabtu, 18 Nopember 2017 11:41
Asah Kemampuan, Personel Inhil Taja Latihan Bongkar Pasang Senjata SS1

Sabtu, 18 Nopember 2017 11:38
Duta Rohul, Desa Bangun Jaya Juara Pertama Desa Per PHBS Riau 2017

 
loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Rabu, 24 Oktober 2012 14:13
2013, Pemprov Riau Harus Bayar Hutang Eskalasi Multiyears Rp 251 M

Sebanyak Rp 251 miliar menjadi hutang Pemprov Riau terhadap eskalasi proyek multi years. Dana tersebut harus dibayar tahun depan.

Riauterkini-PEKANBARU- Jumlah sisa hutang proyek eskalasi yang mesti dibayar Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau ke pihak kontraktor di tahun 2013 mendatang mencapai nilai Rp251 Miliar.

“Dari hasil hearing kami dengan Dinas PU kemarin bahwa jumlah sisa hutang eskalasi kita mencapai Rp251 Miliar lebih dan maaf saya lupa proyek apa saja itu,” kata Zukri, Anggota Komisi C DPRD Riau yang juga Anggota Banggar DPRD Riau kepada riauterkini di Ruang Komisi C, Rabu (24/10/12).

Untuk melunasi hutang tersebut. Banggar DPRD Riau tidak bisa mengesahkan pembayarannya tanpa ada salinan surat putusan dari pengadilan.

“Sekarangkan prosesnya sudah di pengadilan, jadi kita menunggu surat keputusan dari pengadilan agar anggaran untuk melunasi itu, bisa kita anggarkan di APBD 2013, kalau tidak ada itu maka kami tidak mau menganggarkannya,” terang Politisi PDI Perjuangan ini.

Zukri pun berharap bahwa sistem pembayaran sisa hutang eskalasi ini bisa dilakukan secara bertahap. “Agar lebihnya bisa kita peruntukkan untuk pembangunan infrastruktur seperti Rumah Layak Huni, pedesaan, OPRM dan lainnya, juga di 2014 nanti, seluruhnya bisa kita lunasi,” kata Zukri.

Selain itu, Zukri menjelaskan bahwa ada 3 program Dinas PU Riau di tahun 2011 kemarin yang belum dilunasi ke pihak kontraktor.

“Ada 3 kegiatan Dinas PU Riau di tahun 2011 yang jumlahnya Rp5 Miliar, kemarin mereka ajukan pembayarannya di APBD 2013, otomatis kami coret langsung anggaran tersebut karena itukan program 2011 yang tidak bisa dianggarkan bergitu saja di APBD 2013,” ungkap Zukri.

Zukri pun menjelaskan kalau untuk melunasi hutang ketiga program tersebut, pihak kontraktor mesti mengajukan tuntutannya ke Pengadilan.

“Kalau sudah ada tuntutannya ke pengadilan, maka nantinya pengadilan akan mengeluarkan surat keputusan, surat keputusan itulah yang akan kita jadikan sebagai payung hukum untuk melunasi hutang di tiga program tersebut,” tutup Zukri. ***(ary)



loading...

Berita lainnya..........
- Dishub Dumai Segera Tertibkan Travel Ilegal
- Petani di Rohul Terima 47 Hand Tractor dari Kementrian Pertanian
- Cairkan Dana, Rekanan Luar Bengkalis Wajib Miliki NPWP Cabang Bengkalis
- Bapenda Dumai Sebut Realisasi PAD dari PBB Sudah 94 Persen
- Harga Sayuran Naik, Disperindag Klaim Turun
- 2018, UMK Pekanbaru Naik Delapan Persen Jadi Rp 2,5 Juta
- Pemerintah Diminta Responsif,
Warga Rohul Tolak Proyek PLTA Lompatan Harimau

- Terperosok, PT CKB Fokus Evakuasi Crane dari Jalan Diponegoro Meranti
- Kadis DLHK Pekanbaru Bantah Ada 'Dana Siluman' untuk Dinas Tersebut
- Wawako Dumai Sambut Baik Groundbreaking Pipa Gas PGN
- Tingkatkan Kualitas Wartawan, PWI Riau Kembali Gelar UKW
- Bantah Stafnya Mundur, Kadis PUPR Kumpulkan Pokja ULP
- Naik 8,7 Persen, UMK 2018 Perusahaan Non Sektor di Rohul Diajukan Rp2.525 Juta
- Izin HO Dicabut Pusat, Pemkab Bengkalis Kehilangan PAD Rp2 M Pertahun
- Lalaikan Karyawan, Disnaker Tuding Manajemen TV Kabel DMJ Bengkalis Semrawut
- Dewan Pengupahan dan Pemkab Bengkalis Tetapkan UMK 2018 Rp2,919 Juta
- Ian Tanjung Bawa Misi Riau pada Kongres Periklanan Terbesar Asia di Bali
- Gaji di Bawah UMK, 8 Pekerja PT BKL Bengkalis Ngadu ke Disnakertrans
- Ke Batam Cuma 1 Jam 10 Menit,
Bandara Pasirpangaraian Masih Layani Penerbangan ke Batam Setiap Jumat‎

- Peringati HKN, Biaya Perobatan Kesehatan Didiskon 5,3 Persen


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.198.134.32
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com