Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Kamis, 19 Januari 2017 22:38
Sidang Meranti Berdarah, JPU Hadirkan Tiga Saksi

Kamis, 19 Januari 2017 22:36
Komisi A DPRD Riau Minta Polda Usut Perusahaaan Pengguna Naker China Ilegal

Kamis, 19 Januari 2017 22:18
Mayat Tanpa Identitas Ditemukan di Areal Kebun PT RAPP Kuansing

Kamis, 19 Januari 2017 22:06
Jualan Togel, Kakek di Duri Huni Hotel Prodeo

Kamis, 19 Januari 2017 21:59
Optimis Diterima Masyarakat, Efendi Pimpin DPC Partai Islam Damai Aman

Kamis, 19 Januari 2017 20:36
Sejalankan Infrastruktur dan Pendidikan,
Gubri Maksimalkan Blusukan ke Daerah Terpencil


Kamis, 19 Januari 2017 20:09
Sekda Pimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah

Kamis, 19 Januari 2017 19:47
Awali 2017, Agung Toyota Luncurkan Kijang Innova New Venturer di Pekanbaru

Kamis, 19 Januari 2017 19:38
Ini Keterangan Polres Inhil Penyebab Kebakaran SPPB PT Era Mandiri di Desa Sungai Perak

Kamis, 19 Januari 2017 19:15
Jalan Tambal Sulam di Siak Rusak Lagi, Dinas PU Riau Surati PT Hasrat Tata Jaya



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 24 Oktober 2012 14:13
2013, Pemprov Riau Harus Bayar Hutang Eskalasi Multiyears Rp 251 M

Sebanyak Rp 251 miliar menjadi hutang Pemprov Riau terhadap eskalasi proyek multi years. Dana tersebut harus dibayar tahun depan.

Riauterkini-PEKANBARU- Jumlah sisa hutang proyek eskalasi yang mesti dibayar Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau ke pihak kontraktor di tahun 2013 mendatang mencapai nilai Rp251 Miliar.

“Dari hasil hearing kami dengan Dinas PU kemarin bahwa jumlah sisa hutang eskalasi kita mencapai Rp251 Miliar lebih dan maaf saya lupa proyek apa saja itu,” kata Zukri, Anggota Komisi C DPRD Riau yang juga Anggota Banggar DPRD Riau kepada riauterkini di Ruang Komisi C, Rabu (24/10/12).

Untuk melunasi hutang tersebut. Banggar DPRD Riau tidak bisa mengesahkan pembayarannya tanpa ada salinan surat putusan dari pengadilan.

“Sekarangkan prosesnya sudah di pengadilan, jadi kita menunggu surat keputusan dari pengadilan agar anggaran untuk melunasi itu, bisa kita anggarkan di APBD 2013, kalau tidak ada itu maka kami tidak mau menganggarkannya,” terang Politisi PDI Perjuangan ini.

Zukri pun berharap bahwa sistem pembayaran sisa hutang eskalasi ini bisa dilakukan secara bertahap. “Agar lebihnya bisa kita peruntukkan untuk pembangunan infrastruktur seperti Rumah Layak Huni, pedesaan, OPRM dan lainnya, juga di 2014 nanti, seluruhnya bisa kita lunasi,” kata Zukri.

Selain itu, Zukri menjelaskan bahwa ada 3 program Dinas PU Riau di tahun 2011 kemarin yang belum dilunasi ke pihak kontraktor.

“Ada 3 kegiatan Dinas PU Riau di tahun 2011 yang jumlahnya Rp5 Miliar, kemarin mereka ajukan pembayarannya di APBD 2013, otomatis kami coret langsung anggaran tersebut karena itukan program 2011 yang tidak bisa dianggarkan bergitu saja di APBD 2013,” ungkap Zukri.

Zukri pun menjelaskan kalau untuk melunasi hutang ketiga program tersebut, pihak kontraktor mesti mengajukan tuntutannya ke Pengadilan.

“Kalau sudah ada tuntutannya ke pengadilan, maka nantinya pengadilan akan mengeluarkan surat keputusan, surat keputusan itulah yang akan kita jadikan sebagai payung hukum untuk melunasi hutang di tiga program tersebut,” tutup Zukri. ***(ary)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
darus
eskalasi apa yg akan dibayar kan tak ada kenaikan bbm dua thn ini jd tdk ada pengaruh dg harga satuan kontrak %@!*.kadis pu ini

Kenapa kita harus menolak ISG dibiayai oleh APBD???
Bukan karena tak suka ISG, bukan karena tak mau banyak orang mancanegara datang ke Riau, bukan karena tak suka seseorang dan semacamnya kita menolak APBD utk ISG. Memang tak dapat diterima satu sen sekali pun APBD itkut mengongkosi ISG secara langsun


Berita lainnya..........
- Razia TKA Asal China,
Kadisnaker Riau: Boleh Kerja Asal Ada Ijin Kerja

- Gandeng Wilmar,
Disnakertrans Dumai Taja Trening Operator Alat Angkat Angkut

- Telan Anggaran Rp140 Miliar, 2017 Unit RLH Dibangun Tahun Ini
- Pekerja China Ilegal di PLTU Tenayan,
Kanwil Kumham Tunggu Perusahaan Tunjukkan Dokumen Keimigrasian

- 98 TKA di Proyek PLN Tenayan Dipastikan Ilegal
- PLN Pastikan Tenaga Kerja China di PLTU Tenayan Legal
- Sawit Naik Tipis, Harga Karet di Rohul Naik Rp 300 Per Kg


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.161.200.170
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com