Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 22 September 2017 22:01
Tingkatkan PAD dari Pajak, Komisi III DPRD RIau Kunjungi PT IISS

Jum’at, 22 September 2017 20:56
Riau Care Galang Dana untuk Rohingya,
Besok, Gelar Tabligh Akbar DR Syafiq Riza


Jum’at, 22 September 2017 19:51
Main Judi Song di Warung,
Karyawan PTPN V dan Temannya Ditangkap Polisi Rohul, Tiga Lagi Kabur


Jum’at, 22 September 2017 19:46
Cegah Korupsi, Mendagri Tegaskan Daerah Wajib Gunakan e-Planning

Jum’at, 22 September 2017 19:32
Personel Satlantas Polresta Pekanbaru,
Alami Lakalantas Saat Dinas, Aipda M Yusuf Terima Reward dari Kapolri


Jum’at, 22 September 2017 19:25
Gubri Apresiasi Capaian Atlet Popnas Riau di Semarang

Jum’at, 22 September 2017 19:22
Buka Turnamen Bupati Cup,
Wardan Tegaskan Serius Perhatikan Pembinaan Olahraga di Inhil


Jum’at, 22 September 2017 18:05
Tusuk Tetangga Pakai Tojok Sawit,
Oknum Mahasiswa di Rohul Ini Diciduk Polsek Rambah


Jum’at, 22 September 2017 17:25
Pesta Sabu Dalam Rumah, 2 Warga Ujung Batu Digerebek Polisi

Jum’at, 22 September 2017 17:20
25 Jabatan di Lingkungan Pemkab Bengkalis Dijabat Plt



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Rabu, 24 Oktober 2012 14:13
2013, Pemprov Riau Harus Bayar Hutang Eskalasi Multiyears Rp 251 M

Sebanyak Rp 251 miliar menjadi hutang Pemprov Riau terhadap eskalasi proyek multi years. Dana tersebut harus dibayar tahun depan.

Riauterkini-PEKANBARU- Jumlah sisa hutang proyek eskalasi yang mesti dibayar Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau ke pihak kontraktor di tahun 2013 mendatang mencapai nilai Rp251 Miliar.

“Dari hasil hearing kami dengan Dinas PU kemarin bahwa jumlah sisa hutang eskalasi kita mencapai Rp251 Miliar lebih dan maaf saya lupa proyek apa saja itu,” kata Zukri, Anggota Komisi C DPRD Riau yang juga Anggota Banggar DPRD Riau kepada riauterkini di Ruang Komisi C, Rabu (24/10/12).

Untuk melunasi hutang tersebut. Banggar DPRD Riau tidak bisa mengesahkan pembayarannya tanpa ada salinan surat putusan dari pengadilan.

“Sekarangkan prosesnya sudah di pengadilan, jadi kita menunggu surat keputusan dari pengadilan agar anggaran untuk melunasi itu, bisa kita anggarkan di APBD 2013, kalau tidak ada itu maka kami tidak mau menganggarkannya,” terang Politisi PDI Perjuangan ini.

Zukri pun berharap bahwa sistem pembayaran sisa hutang eskalasi ini bisa dilakukan secara bertahap. “Agar lebihnya bisa kita peruntukkan untuk pembangunan infrastruktur seperti Rumah Layak Huni, pedesaan, OPRM dan lainnya, juga di 2014 nanti, seluruhnya bisa kita lunasi,” kata Zukri.

Selain itu, Zukri menjelaskan bahwa ada 3 program Dinas PU Riau di tahun 2011 kemarin yang belum dilunasi ke pihak kontraktor.

“Ada 3 kegiatan Dinas PU Riau di tahun 2011 yang jumlahnya Rp5 Miliar, kemarin mereka ajukan pembayarannya di APBD 2013, otomatis kami coret langsung anggaran tersebut karena itukan program 2011 yang tidak bisa dianggarkan bergitu saja di APBD 2013,” ungkap Zukri.

Zukri pun menjelaskan kalau untuk melunasi hutang ketiga program tersebut, pihak kontraktor mesti mengajukan tuntutannya ke Pengadilan.

“Kalau sudah ada tuntutannya ke pengadilan, maka nantinya pengadilan akan mengeluarkan surat keputusan, surat keputusan itulah yang akan kita jadikan sebagai payung hukum untuk melunasi hutang di tiga program tersebut,” tutup Zukri. ***(ary)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
darus
eskalasi apa yg akan dibayar kan tak ada kenaikan bbm dua thn ini jd tdk ada pengaruh dg harga satuan kontrak %@!*.kadis pu ini

Kenapa kita harus menolak ISG dibiayai oleh APBD???
Bukan karena tak suka ISG, bukan karena tak mau banyak orang mancanegara datang ke Riau, bukan karena tak suka seseorang dan semacamnya kita menolak APBD utk ISG. Memang tak dapat diterima satu sen sekali pun APBD itkut mengongkosi ISG secara langsun


loading...

Berita lainnya..........
- Kunjungi 9 Perguruan Tinggi,
BPJS Kesehatan Beri Edukasi Pola Hidup Sehat kepada Mahasiswa

- Terkait Aksi Unjuk Rasa di Rantau Kopar,
PT CPI Tegaskan Pihaknya Kelola Aset Negara di Industri Hulu Migas

- Kawal Stabilitas Ekonomi, Bank Indonesia Lakukan 8 Tema Strategis di 2017-2019
- Capai Rp1 Triliun, Gubri Sebut Devisit Anggaran Hal Biasa
- Dinas PUPR Dumai Kelola Dana Rp87 Miliar untuk Proyek Infrastruktur
- Dinas PUPR Bengkalis Taja Sosialisasi Izin Usaha Jasa Konstruksi di Duri
- 155 Jamaah Haji Khusus Muhibbah Travel Tiba di Indonesia


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 23.20.13.165
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com