Untitled Document
Selasa, 7 Zulqaidah 1435 H |
Home > Usaha >>

Berita Terhangat..
Selasa, 2 September 2014 20:57
Agen Angkutan Mulai Masuk Terminal Bandar Laksamana Indragiri

Selasa, 2 September 2014 20:51
Baru 5 Mantan Anggota DPRD Rohul Kembalikan Mobil Dinas

Selasa, 2 September 2014 20:46
Dimulai, PU Bengkalis Awasi Pekerjaan Proyek di Lapangan

Selasa, 2 September 2014 20:46
Formasi Sementara CPNS Kota Pekanbaru Dirilis

Selasa, 2 September 2014 20:40
Raskin Terutang Bulog Capai Rp14,5 Miliar

Selasa, 2 September 2014 19:48
Kasus Dugaan Pelecehan oleh Gubri,
Lusa Mabes Polri Periksa Wide sebagai Pelapor


Selasa, 2 September 2014 19:39
Menemui Kenalan Lewat HP,
Gadis 14 Tahun di Bengkalis Sudah Empat Hari Hilang




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 20 Juli 2012 07:24
LHP BPK atas LKPD Bengkalis 2011 Disclaimer

Auditor BPK RI tidak memberikan opini alias disclaimer terhadap Laporan Keuangan Pemerintan Daerah Bengkalis 2011, khususnya semester I.

Riauterkini-BENGKALIS- Pada Semester I Tahun 2012 BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Widiyatmantoro kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Hidayat Tagor Nasution, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Asmaran Hasan pada tanggal 10 Juli 2012 di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Riau.

Seperti dikutip dari Siaran Pers situs resmi BPK RI Perwakilan Riau 10 Juli 2012 lalu, bahwa LHP atas LKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 dikemas dalam tiga buku. Buku I adalah LHP yang memuat Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan opini atas Laporan Keuangan tersebut. Buku II, memuat LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Buku III adalah LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Terkait laporan tersebut, BPK RI memberikan opini Tidak Memberikan Pendapat atau (Disclaimer) atas LKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2011. Opini ini menurun dibandingkan dengan opini yang diberikan BPK RI atas LKPD Tahun 2010 lalu. Selain LHP atas LKPD TA 2011, BPK juga menyerahkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) per 31 Desember 2011.

Hal-hal yang mempengaruhi pemberian opini Laporan Keuangan tersebut adalah pertama Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca per 31 Desember 2011 disajikan sebesar Rp 33.970.560.347. Dari nilai tersebut diantaranya sebesar Rp 6.678.667.099 tidak dapat dibuktikan keberadaan fisiknya.

Kedua Saldo Persediaan pada Neraca per 31 Desember 2011 disajikan senilai Rp 48.688.016.297,32. Dari nilai tersebut, diantaranya sebesar Rp 32.222.910.552,32 tidak disajikan berdasarkan dokumen stock opname dan catatan persediaan yang memadai. Terakhir ketiga Saldo Investasi Non Permanen pada Neraca per 31 Desember 2011 disajikan senilai Rp 29.822.402.002. Nilai tersebut merupakan nilai awal investasi dana bergulir tahun 2001 dan 2002 pada lima SKPD dan sebuah yayasan yang belum memperhitungkan pengembalian yang sudah diterima di Kas Daerah.

Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai guna memperoleh keyakinan atas nilai Investasi Non Permanen per 31 Desember 2011; (4) Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) pada Neraca per 31 Desember 2011 disajikan senilai Rp218.886.784.717,15.

Dari nilai tersebut, diantaranya sebesar Rp 10.236.000.000,00 merupakan nilai penyertaan pada Koperasi Tengganau Mandiri dan PT SJMT yang tidak dapat dikonfirmasi terkait kewajaran penyajiannya karena tidak tersedianya data dan dokumen yang memadai; (5) Saldo Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2011 disajikan senilai Rp 8.956.887.835.861,19. Dari nilai tersebut diantaranya sebesar Rp3.077.464.701.868,13 belum didukung dengan catatan yang memadai tentang rincian, jumlah dan nilai aset tetap.

Permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern, antara lain pertama Saldo Persediaan senilai Rp 32.222.910.552,32 tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kedua Penyajian Investasi Non Permanen sebesar Rp29.822.402.002,00 pada Neraca tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Internal atas pengelolaan dan penatausahaan dana investasi non permanen lemah.

Kemudian ketiga Penyajian Penyertaan Modal pada PT SJMT dan Koperasi Tengganau Mandiri sebesar Rp10.236.000.000,00 tidak dapat diyakini kewajarannya. Keempat Pengelolaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Bengkalis belum tertib.

Permasalahan lain terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu pertama sisa uang persediaan TA 2010 dan TA 2011 belum disetor ke kas daerah sebesar Rp 6.938.667.099. Kedua penggunaan langsung dana klaim Askes PNS pada RSUD Bengkalis sebesar Rp1.509.948.685 tidak sesuai ketentuan. Ketiga Klaim jaminan terkait pemutusan kontrak belum dicairkan ke kas daerah minimal sebesar Rp13.498.408.485,84.

Harapan BPK RI terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2011 tersebut agar segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang menyatakan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada BPK RI.

Selain itu Pasal 20 ayat (2) dan (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan mengenai tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI disampaikan kepada BPK RI selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.***(dik)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
TOKOH MASYARAKAT KABUPATEN BENGKALIS MENCARI KEADILAN
YANG KAMI MULIAKAN BAPAK BUPATI BENGKALIS, KAMI RINDU PEMIMPIN YANG ARIF DAN ADIL, KASUS JAMKESMASDA TAHUN 2012 ITU MENGAPA HANYA KEPALA BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA BAPPEDA SDR. YUNIZAR SAJA YANG MENDAPAT SANKSI, PADAHAL ADA PEJABAT LAIN YANG BERTANGGUN

Peduli Keuangan Daerah
Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bengkalis opininya tergantung laporan keuangan dari masing-masing SKPD yang disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Bagian Keuangan). Bagian Keuangan menggabungkan semua data yang disampaikan oleh s

islami IH 5 UIN
KABUPATEN BENGKALIS LAGI GALAU''..

Humas Bupati - Bengkalis
Banyak dana-waktu-tenaga tercurah untuk mensejahterakan masyarkat mandau-duri-sakai sehingga Bupati agak terlena dengan tatib lap. keuangan.

Adib
Bupatinya meleset.....


Berita lainnya..........
- Raskin Terutang Bulog Capai Rp14,5 Miliar
- Harga Jual Elpiji Tak Merata, Disperindag Rohil Bakal Buat Edaran HET
- Harga Karet Anjlok, Pemerintah Meranti Diminta Turun Tangan
- Harga Karet Anjlok,
Dinas Perdagangan Meranti di Minta Turuntangan

- Sampai 2013, Nilai Aset Bergerak Pemkab Rohul Rp2,9 Triliun
- Permintaan Elpiji 12 Kg di Dumai Meningkat
- Pasca Pencabutan Kebijakan Pembatasan,
Pasokan BBM di Pulau Bengkalis Belum Normal



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.242.18.232
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com