Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Selasa, 21 Pebruari 2017 11:15
Kompak Curi 5 Motor, Suami-istri Ditangkap Polresta Pekanbaru

Selasa, 21 Pebruari 2017 11:04
Gondol Uang Rp100 Juta dari ATM, Teknisi BTN Pekanbaru Ditangkap

Selasa, 21 Pebruari 2017 11:01
Hujan Deras Setengah Malam, Sebagian Pangkalan Kerinci Kebanjiran

Selasa, 21 Pebruari 2017 10:04
Lima Kali Gauli Santriwati, Kuli Panggul di Kampar Ditangkap Polisi

Selasa, 21 Pebruari 2017 09:36
Gadis 13 Tahun di Pekanbaru Dijual Temannya ke Om Hidung Belang

Selasa, 21 Pebruari 2017 07:51
Pansus DPRD Riau Dalami Info SK Baru Menteri LHK Terkait RTRWP

Selasa, 21 Pebruari 2017 07:47
Kawannya Diburu, Seorang Tersangka Narkoba Diangkap Polres Rohul

Selasa, 21 Pebruari 2017 07:40
Kapolres Rohul Ajak Santri Ponpes Ar-Royyan Kabun jadi Anggota Polri

Senin, 20 Pebruari 2017 22:10
Danrem 031 Wirabima Jabat Dantim Satgas Karlahut Riau

Senin, 20 Pebruari 2017 21:31
Siak Optimis Pertahankan Piala Adipura Kota Kecil Terbersih



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 20 Juli 2012 07:24
LHP BPK atas LKPD Bengkalis 2011 Disclaimer

Auditor BPK RI tidak memberikan opini alias disclaimer terhadap Laporan Keuangan Pemerintan Daerah Bengkalis 2011, khususnya semester I.

Riauterkini-BENGKALIS- Pada Semester I Tahun 2012 BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Widiyatmantoro kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Hidayat Tagor Nasution, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Asmaran Hasan pada tanggal 10 Juli 2012 di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Riau.

Seperti dikutip dari Siaran Pers situs resmi BPK RI Perwakilan Riau 10 Juli 2012 lalu, bahwa LHP atas LKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 dikemas dalam tiga buku. Buku I adalah LHP yang memuat Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan opini atas Laporan Keuangan tersebut. Buku II, memuat LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Buku III adalah LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Terkait laporan tersebut, BPK RI memberikan opini Tidak Memberikan Pendapat atau (Disclaimer) atas LKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2011. Opini ini menurun dibandingkan dengan opini yang diberikan BPK RI atas LKPD Tahun 2010 lalu. Selain LHP atas LKPD TA 2011, BPK juga menyerahkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) per 31 Desember 2011.

Hal-hal yang mempengaruhi pemberian opini Laporan Keuangan tersebut adalah pertama Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca per 31 Desember 2011 disajikan sebesar Rp 33.970.560.347. Dari nilai tersebut diantaranya sebesar Rp 6.678.667.099 tidak dapat dibuktikan keberadaan fisiknya.

Kedua Saldo Persediaan pada Neraca per 31 Desember 2011 disajikan senilai Rp 48.688.016.297,32. Dari nilai tersebut, diantaranya sebesar Rp 32.222.910.552,32 tidak disajikan berdasarkan dokumen stock opname dan catatan persediaan yang memadai. Terakhir ketiga Saldo Investasi Non Permanen pada Neraca per 31 Desember 2011 disajikan senilai Rp 29.822.402.002. Nilai tersebut merupakan nilai awal investasi dana bergulir tahun 2001 dan 2002 pada lima SKPD dan sebuah yayasan yang belum memperhitungkan pengembalian yang sudah diterima di Kas Daerah.

Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai guna memperoleh keyakinan atas nilai Investasi Non Permanen per 31 Desember 2011; (4) Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) pada Neraca per 31 Desember 2011 disajikan senilai Rp218.886.784.717,15.

Dari nilai tersebut, diantaranya sebesar Rp 10.236.000.000,00 merupakan nilai penyertaan pada Koperasi Tengganau Mandiri dan PT SJMT yang tidak dapat dikonfirmasi terkait kewajaran penyajiannya karena tidak tersedianya data dan dokumen yang memadai; (5) Saldo Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2011 disajikan senilai Rp 8.956.887.835.861,19. Dari nilai tersebut diantaranya sebesar Rp3.077.464.701.868,13 belum didukung dengan catatan yang memadai tentang rincian, jumlah dan nilai aset tetap.

Permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern, antara lain pertama Saldo Persediaan senilai Rp 32.222.910.552,32 tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kedua Penyajian Investasi Non Permanen sebesar Rp29.822.402.002,00 pada Neraca tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Internal atas pengelolaan dan penatausahaan dana investasi non permanen lemah.

Kemudian ketiga Penyajian Penyertaan Modal pada PT SJMT dan Koperasi Tengganau Mandiri sebesar Rp10.236.000.000,00 tidak dapat diyakini kewajarannya. Keempat Pengelolaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Bengkalis belum tertib.

Permasalahan lain terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu pertama sisa uang persediaan TA 2010 dan TA 2011 belum disetor ke kas daerah sebesar Rp 6.938.667.099. Kedua penggunaan langsung dana klaim Askes PNS pada RSUD Bengkalis sebesar Rp1.509.948.685 tidak sesuai ketentuan. Ketiga Klaim jaminan terkait pemutusan kontrak belum dicairkan ke kas daerah minimal sebesar Rp13.498.408.485,84.

Harapan BPK RI terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2011 tersebut agar segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang menyatakan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada BPK RI.

Selain itu Pasal 20 ayat (2) dan (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan mengenai tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI disampaikan kepada BPK RI selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.***(dik)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
TOKOH MASYARAKAT KABUPATEN BENGKALIS MENCARI KEADILAN
YANG KAMI MULIAKAN BAPAK BUPATI BENGKALIS, KAMI RINDU PEMIMPIN YANG ARIF DAN ADIL, KASUS JAMKESMASDA TAHUN 2012 ITU MENGAPA HANYA KEPALA BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA BAPPEDA SDR. YUNIZAR SAJA YANG MENDAPAT SANKSI, PADAHAL ADA PEJABAT LAIN YANG BERTANGGUN

Peduli Keuangan Daerah
Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bengkalis opininya tergantung laporan keuangan dari masing-masing SKPD yang disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Bagian Keuangan). Bagian Keuangan menggabungkan semua data yang disampaikan oleh s

islami IH 5 UIN
KABUPATEN BENGKALIS LAGI GALAU''..

Humas Bupati - Bengkalis
Banyak dana-waktu-tenaga tercurah untuk mensejahterakan masyarkat mandau-duri-sakai sehingga Bupati agak terlena dengan tatib lap. keuangan.

Adib
Bupatinya meleset.....


Berita lainnya..........
- PLN-Angkasa Pura II Teken MoU, Jamin Pasokan Listrik Bandara SSK II
- Aset Pemprov Riau Naik Rp7 Triliuan
- Gubri Buka Rakornis Ketenagakerjaan Provinsi Riau di Dumai
- Rekrut Naker Tak Lapor, Disnakertrans Dumai Panggil PT. ESM
- Money Laundring di Bisnis KUPVA, Negara Dirugikan Rp60 Triliun
- Maling Berkeliaran, Petani Karet di Bengkalis Resah
- 79 Iklan Illegal di Pekanbaru Dibongkar Satpol PP


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.144.205.182
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com