Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 26 Mei 2018 01:24
Genangi Lahan dan Perkebunan Warga,
Kembali, Pipa Minyak Chevron di Duri Meledak


Jum’at, 25 Mei 2018 22:58
Dinkes Pastikan Seluruh Apotek di Bengkalis Dibina Berkala

Jum’at, 25 Mei 2018 22:54
Lanal Dumai Amankan Kapal Angkut 700 Ballpres Ilegal Asal Malaysia

Jum’at, 25 Mei 2018 22:49
Dua Nama Toke Besar di Sei Pakning Disebut-sebut pada Sidang Kasus Trenggiling

Jum’at, 25 Mei 2018 22:44
Hasil UN SMP Pelalawan Duduki Peringkat 8 Riau

Jum’at, 25 Mei 2018 21:42
Pertama di Sumatera, DIRE Ciptadana Wadahi Masyarakat Berinvestasi Aset Mal SKA

Jum’at, 25 Mei 2018 21:35
Kampanye Dialogis di Kecamatan Kempas,
Wardan: Program DMIJ Plus Bagi Akselerasi Pembangunan di Kelurahan


Jum’at, 25 Mei 2018 21:04
Cagubri Syamsuar Kunjungi Kuansing,
Warga Sungai Soriak Berharap Keberhasilan Siak Bisa Ditularkan ke Kampung Mereka


Jum’at, 25 Mei 2018 20:45
Ikut Berpartisipasi Semarakkan Ramadhan, PSMTI Bagikan 500 Takjil Gratis kepada Masyarakat

Jum’at, 25 Mei 2018 20:26
Berkeliaran di Bulan Ramadan, Komisi I DPRD Riau Minta Satpol PPTertibkan Gepeng

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 20 Juli 2012 07:24
LHP BPK atas LKPD Bengkalis 2011 Disclaimer

Auditor BPK RI tidak memberikan opini alias disclaimer terhadap Laporan Keuangan Pemerintan Daerah Bengkalis 2011, khususnya semester I.

Riauterkini-BENGKALIS- Pada Semester I Tahun 2012 BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Widiyatmantoro kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Hidayat Tagor Nasution, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Asmaran Hasan pada tanggal 10 Juli 2012 di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Riau.

Seperti dikutip dari Siaran Pers situs resmi BPK RI Perwakilan Riau 10 Juli 2012 lalu, bahwa LHP atas LKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 dikemas dalam tiga buku. Buku I adalah LHP yang memuat Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan opini atas Laporan Keuangan tersebut. Buku II, memuat LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Buku III adalah LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Terkait laporan tersebut, BPK RI memberikan opini Tidak Memberikan Pendapat atau (Disclaimer) atas LKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2011. Opini ini menurun dibandingkan dengan opini yang diberikan BPK RI atas LKPD Tahun 2010 lalu. Selain LHP atas LKPD TA 2011, BPK juga menyerahkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) per 31 Desember 2011.

Hal-hal yang mempengaruhi pemberian opini Laporan Keuangan tersebut adalah pertama Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca per 31 Desember 2011 disajikan sebesar Rp 33.970.560.347. Dari nilai tersebut diantaranya sebesar Rp 6.678.667.099 tidak dapat dibuktikan keberadaan fisiknya.

Kedua Saldo Persediaan pada Neraca per 31 Desember 2011 disajikan senilai Rp 48.688.016.297,32. Dari nilai tersebut, diantaranya sebesar Rp 32.222.910.552,32 tidak disajikan berdasarkan dokumen stock opname dan catatan persediaan yang memadai. Terakhir ketiga Saldo Investasi Non Permanen pada Neraca per 31 Desember 2011 disajikan senilai Rp 29.822.402.002. Nilai tersebut merupakan nilai awal investasi dana bergulir tahun 2001 dan 2002 pada lima SKPD dan sebuah yayasan yang belum memperhitungkan pengembalian yang sudah diterima di Kas Daerah.

Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai guna memperoleh keyakinan atas nilai Investasi Non Permanen per 31 Desember 2011; (4) Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) pada Neraca per 31 Desember 2011 disajikan senilai Rp218.886.784.717,15.

Dari nilai tersebut, diantaranya sebesar Rp 10.236.000.000,00 merupakan nilai penyertaan pada Koperasi Tengganau Mandiri dan PT SJMT yang tidak dapat dikonfirmasi terkait kewajaran penyajiannya karena tidak tersedianya data dan dokumen yang memadai; (5) Saldo Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2011 disajikan senilai Rp 8.956.887.835.861,19. Dari nilai tersebut diantaranya sebesar Rp3.077.464.701.868,13 belum didukung dengan catatan yang memadai tentang rincian, jumlah dan nilai aset tetap.

Permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern, antara lain pertama Saldo Persediaan senilai Rp 32.222.910.552,32 tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kedua Penyajian Investasi Non Permanen sebesar Rp29.822.402.002,00 pada Neraca tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Internal atas pengelolaan dan penatausahaan dana investasi non permanen lemah.

Kemudian ketiga Penyajian Penyertaan Modal pada PT SJMT dan Koperasi Tengganau Mandiri sebesar Rp10.236.000.000,00 tidak dapat diyakini kewajarannya. Keempat Pengelolaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Bengkalis belum tertib.

Permasalahan lain terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu pertama sisa uang persediaan TA 2010 dan TA 2011 belum disetor ke kas daerah sebesar Rp 6.938.667.099. Kedua penggunaan langsung dana klaim Askes PNS pada RSUD Bengkalis sebesar Rp1.509.948.685 tidak sesuai ketentuan. Ketiga Klaim jaminan terkait pemutusan kontrak belum dicairkan ke kas daerah minimal sebesar Rp13.498.408.485,84.

Harapan BPK RI terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2011 tersebut agar segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang menyatakan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada BPK RI.

Selain itu Pasal 20 ayat (2) dan (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan mengenai tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI disampaikan kepada BPK RI selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.***(dik)

Loading...


Berita lainnya..........
- Dinkes Pastikan Seluruh Apotek di Bengkalis Dibina Berkala
- Ikut Berpartisipasi Semarakkan Ramadhan, PSMTI Bagikan 500 Takjil Gratis kepada Masyarakat
- Santuni Anak Yatim,
Total Jaminan Jamkrida Capai Rp1,164 Triliun

- Uji 50 Jenis Bahan dan Produk Makanan,
BBPOM Pekanbaru Nihil Temukan Makanan Berbahaya di Bengkalis

- Dipecat karena Tolak Teken PKWT, 16 Karyawan PT AFR Mengadu ke DPRD Riau
- Tolak HGU PT TSUM,
Gemmpar Berencana Audiensi dengan Bupati dan Pimpinan DPRD Pelalawan

- Peningkatan Jalan Penghubung Tiga Desa,
Kadis PU Tarukim Siak Minta PT Musi Mas Komit Laksanakan MoU

- Ramadhan dan Sambut Idul Fitri,
Pemkab Bengkalis Rencanakan Tambah Armada Roro dan Terbitkan Maklumat

- Angka Rasionalisasi Anggaran Berkisar Rp1,2 sampai Rp17 Triliun Belum Dipastikan
- Penukaran Uang, BI Siapkan Rp4,7 Triliun
- BP POM Riau Sebut Makanan dan Minuman di Bangkinang Aman dari Bahan Berbahaya
- Dewan: Pasar Ramadan Jangan Ganggu Aktivitas Lalin
- BPKAD Tunggu Juknis Gaji ke-14 ASN dan Anggota DPRD
- Dinasker Riau Bersiap Buka Posko Pengaduan THR
- PT AA Bongkar Pondok di Lahan yang Dikuasai Warga
- Bank Riau Kepri Berbagi Takjil di Bulan Ramadhan
- 5 Kabupaten di Riau Terima Ribuan Paket Gizi dari PT RAPP
- Triwulan I 2018, Pupuk Jadi Komoditi Impor Riau Terbesar
- Selama Bulan Suci Ramadhan, Jam Pelayanan di Kantor Samsat Rohul tidak Berubah
- Ramadhan dan Idul Fitri 1439 H/2018 M,
PLN Bengkalis Kerahkan 'Pasus' Minimalisir Gangguan dan Pemadaman



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com