Untitled Document
Jumat, 7 Muharram 1436 H |
Home > Usaha >>

Berita Terhangat..
Jum’at, 31 Oktober 2014 19:33
Jalankan CSR.
HMI-MPO Meranti Minta Perusahaan Patuhi Aturan


Jum’at, 31 Oktober 2014 19:24
Kapolres Kampar Gelar Coffe Morning dengan Wartawan

Jum’at, 31 Oktober 2014 19:19
DPW Riau Sebut Mukhtamar PPP Kubu Suryadharma Ali Ilegal

Jum’at, 31 Oktober 2014 19:13
GOW Rohul Bantu Alat Sekolah di Rambah Hilir

Jum’at, 31 Oktober 2014 19:10
Keluarkan Surat Edaran.
Kemenag Kampar Menghimbau untuk Sukseskan Perda Keagamaan


Jum’at, 31 Oktober 2014 19:06
Pengurus PWI Meranti dilantik 3 November

Jum’at, 31 Oktober 2014 17:20
Ditinjau Kadishut Kuansing.
Areal Greenbelt PT RAPP Tetap Utuh Terjaga




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 9 Mei 2012 13:08
Terbaik Nasional 2011,
BPTPM Dumai Bertekad Pertahankan Kualitas Layanan Perizinan


Tahun lalu BPTPM Kota Dumai menjadi yang tebaik tingkat nasional dalam memberi layanan perizinan. Tahun ini, prestasi tersebut menjadi target untuk dipertahankan.

Riauterkini-DUMAI- Seperti yang tertuang dalam Peraturan Walikota (Perwako) nomor 39 tahun 2011 tentang pendelegasian wewenang pelayanan dan penandatanganan perizinan di Bandan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) serta berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) nomor 53 tahun 2011, dengan demikian Kantor BPTPM Dumai yang melayani kurang lebih 70 perizinan itu tengah dinobatkan sebagai pelayanan perizinan di Pemko Dumai.

Plh Bandan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Dumai Hendri Sandra kepada riauterkini.com, mengatakan melalui Perwako dan SOP itu, BPT melaksanakan tugas melayani proses penertiban. Perizinan, yang biasanya dilaksanakan diinstansi terkait, sejak diterbitkannya Perwako tersebut seluruh proses perizinan akan dilayani melalui pelayanan satu atap yaitu di BPT dijalan Hr Soebrantas Dumai, yang akan dilaksanakan dengan cepat, tepat mudah dan transparan.

"Atas dasar itu pula, tahun lalu BPT Kota Dumai dinobatkan sebagai nominasi Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) terbaik Nsional oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI. Dengan demikian tentunya Visi dan Misi serta motto pelayanan BPT Kota Dumai tidak luput dari penilaian tim yang terdiri dari beberapa bagian yaitu, rencana strategis, rencana kerja dan janji pelayanan kepada publik, berupa komitmen unit pelayanan terhadap pemohon untuk melayani secara cepat, tepat dan mudah serta transparan," jelasnya, Rabu (9/5/12).

Sementara itu berdasarkan Perwako nomor 40 tahun 2008 ada 26 izin yang dilayani oleh KPT kota Dumai, seperti Izin Apotik, Izin Toko Obat, Izin Rumah Sakit bersalin, Izin Praktik Bidan, dan Izin Perikanan. Sedangkan berdasarkan Perwako nomor 39 tahun 2011 ada 40 izin seperti izin dokter spesialis, izin dokter umum, izin dokter gigi, izin perawat, izin karaoke, izin salon, izin bilyar, izin panti pijat, dan izin-izin lainnya.

"Saat ini proses pelayanan perizinan di BPT tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang baik, cepat tepat dan transparan. Ada beberapa proses perizinan yang kini dilayani KPT berdasarkan keputusan Walikota nomor 517 tahun 2006 diantaranya ada 9 izin, seperti tanda daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin penggunaan Bangunan (IPB) Tanda Daftar gudang (TDG), Izin usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Gangguan," ungkap Hendri Sandra SE.

Kemudian untuk mendapatkan Perizinan itu sendiri, ungkap Hendri mengakhiri, pemohon atau masyarakat langsung berurusan ke BPTPM, namun sebelumnya pemohon harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu, seperti persyaratan administrasi yang ditetapkan. Namun terlepas itu, Hendri juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat baik pengusaha dan non penghusaha jika izin usahanya atau sebagaimananya yang sudah habis masa berlakunya kiranya dapat mendaftarkan ulang untuk memperpanjang izinnya tersebut.

"Kami menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik itu kalangan pengusaha maupun non pengusahaa untuk kiranya memperpanjang izin usahanya jika sudah ada yang mati. Sebab jika tidak dilakukan perpanjangan, maka izin tersebut akan menjadi kendala dalam menjalankan usahanya atau kepentingan lainnya. Bahkan jika kedapatan ada yang tidak mau memperpanjang izin usahanya maka kita akan mengenakan sanksi administrasi," demikian penjelasan Kepala BPTPM Dumai.***(had)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Dewan Pengupahan Riau Tetapkan UMP Riau 2015 Rp 1,878 Juta
- Banyak Balai Pengobatan di Duri Gaji Karyawan di Bawah UMP
- Respon Demo Buruh, PDAM Bengkalis Janji Terus Tingkatkan Kualitas dan Kesejahteraan
- Naik Rp178 Ribu, UMP Riau 2015 Tinggal Tunggu SK Plt Gubernur
- Per Agustus 2014, Kinerja Perbankan Riau Meningkat
- Kemen ESDM Tetap Melelang, tak Jamin Pemkab Pelalawan Kelola Blok Kampar
- Perjuangan Masyarakat Pelalawan Rebut Blok Kampar Berlanjut


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.167.75.155
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com