Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 20 Januari 2017 17:55
Seorang Warga Inhu Tewas Dililit Ular

Jum’at, 20 Januari 2017 17:51
Gubri dan Kapolda Riau Tinjau Lokasi SPN di Tambang Kampar

Jum’at, 20 Januari 2017 17:08
Datangi Kompolnas,
KontraS Serahkan Hasil Investigasi Kasus Meranti Berdarah


Jum’at, 20 Januari 2017 16:30
Sepanjang Januari 2017, Honda PCX Ditawarkan dengan Berbagai Bonus Spesial

Jum’at, 20 Januari 2017 16:27
Bupati Inhil Senang, Jamaah Shalat Subuh di Masjid Makin Bertambah

Jum’at, 20 Januari 2017 15:45
Kamis Nanti Edwar Sanger Dilantik Jadi Pj Walikota Pekanbaru

Jum’at, 20 Januari 2017 15:15
Pekerjakan Naker China Ilegal, Komisi D DPRD Riau Anggap PLN Sudah Buat Kesalahan

Jum’at, 20 Januari 2017 15:01
Marugame Udon and Tempura,
Hadir Ramaikan Ragam Kuliner Japanese di Pekanbaru


Jum’at, 20 Januari 2017 14:39
Polsek KSKP Tembilahan Limpahkan Kasus Kepabeanan ke Bea dan Cukai Tembilahan

Jum’at, 20 Januari 2017 14:37
Kepala UPT DKP Bantah Kedekatan Honorer Z Dengan Bupati Bengkalis



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 30 Maret 2012 14:42
Demo Kenaikan Harga BBM,
Massa BEMPER Lakukan Aksi Damai


Ratusan orang dari BEMPER memilih cara damai dalam menyalurkan aspirasi mereka. Massa ini hanya meminta ketegasan dan komitmen anggota DPRD Riau hanya sehari sebelumnya setuju menolak kenaikan harga BBM.

Riauterkini - PEKANBARU - Ratusan pengunjuk rasa yang tergabung dalam BEMPER (Besatu Mahasiswa Peduli Rakyat) melakukan aksi damai di depan gedung DPRD Riau, Jumat pagi (30/3/12). Mereka hanya meminta ketegasan anggota dewan yang sehari sebelumnya sudah mengirimkan facsimile ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berisi surat penolakan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dalam tuntutan yang dibacakan koordinator liputan R Reggo Sukowati mengatakan penolakan BEMPER. Di antaranya adalah, menolak kenaikan harga BBM, pangkas anggaran pejabat dan birokrasi, nasionalisasi aset, SBY-Budiono harus bertanggung jawab dengan kericuhan yang terjadi di Indonesia, DPRD Riau menyatakan sikap secara institusi menolak kenaikan BBM dan menolak revisi pasal 7 ayat 6 undang-undang APBN -P nomor 22 tahun 2011.

Aksi unjuk rasa ini ditemuai beberapa anggoat dewan, di antaranya Almainis, Toerecan Asyari, Rusli Ahcmad dari fraksi PDIP, Syafruddin Saan, Mansyur, dari fraksi PKS, dan Sekwan DPRD Riau, Zulkarnain Kadir.

Saat menjumpai para pengunjukrasa, anggota dewan ini berjanji untuk terus berusaha menyampaikan aspirasi dan tuntutan para pengunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM yang rencananya akan berlaku per tanggal 1 April.

Anggota DPRD Riau dari Fraksi PKS Syafruddin Saan mengatakan, pihaknya akan terus memperjuangkan aspirasi para pengunjukrasa ke pemerintah pusat. Tetapi keputusan jadi atau tidaknya harga BBM itu naik tergantung hasil rapat paripurna di DPR RI yang digelar pukul 14.00 WIB siang ini.

Meski begitu, aspirasi BEMPER ini hari ini juga akan disampaikan ke DPR RI. Setelah mendengar penjelasan Syafruddin Saan itu, para pengunjukrasa pun membubarkan diri dengan tertib.***(jor/son)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
lutut
kalian jgn %@!* bbm merupakan pengalihan isu demokrat dan itu berhasil sehingga demokrat yg isinya perampok tidak lagi dibicarakan. tetap focus pada perjuangan bahwa sby dan partainya sama dan tidak layak mmimpin bangsa ini.


Berita lainnya..........
- Cabut Subsidi 40.398 Pelanggan Listrik di Rohul, Ini Alasan PLN
- Aksi Damai, Porter Bandara SSK II Protes Jam Kerja dan Tuntut BPJS
- Razia TKA Asal China,
Kadisnaker Riau: Boleh Kerja Asal Ada Ijin Kerja

- Gandeng Wilmar,
Disnakertrans Dumai Taja Trening Operator Alat Angkat Angkut

- Telan Anggaran Rp140 Miliar, 2017 Unit RLH Dibangun Tahun Ini
- Pekerja China Ilegal di PLTU Tenayan,
Kanwil Kumham Tunggu Perusahaan Tunjukkan Dokumen Keimigrasian

- 98 TKA di Proyek PLN Tenayan Dipastikan Ilegal


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.159.158.180
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com