Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Rabu, 23 Agustus 2017 14:54
‎Tidak Kantongi Izin Selama 17 Tahun,
Pemkab Rohul Tutup PT Abidin Bros di Muara Dilam


Rabu, 23 Agustus 2017 14:48
Pilgubri 2018, PPP Riau Versi Djan Faridz Berniat Buka Penjaringan

Rabu, 23 Agustus 2017 14:37
Pilkada Inhil 2018, Wardan Daftar Penjaringan DPD PPP

Rabu, 23 Agustus 2017 14:19
‎Diduga Cabuli Anak Tiri, Pria di Ujung Batu Ditangkap Polisi Rohul

Rabu, 23 Agustus 2017 13:54
Demo di PTPN V Kebun Tandun, FSPTI Dua Kabupaten Desak Bongkar-muat Tanpa Kontraktor

Rabu, 23 Agustus 2017 13:51
Wagubri Pimpin Rapat Bahas Lima Persoalan Batas Wilayah

Rabu, 23 Agustus 2017 13:48
Dintuntut 2 Tahun Penjara, Mantan Kacab BNI 46 Rengat Nangis Sampaika Pledoi

Rabu, 23 Agustus 2017 13:05
Mabuk dan Bikin Onar, Seorang Adik di Dumai Tewas Dipukul Abangnya

Rabu, 23 Agustus 2017 12:17
Baleho Dukungan untuk Andi Rachman Bertebaran di Arena Pacu Jalur Kuansing

Rabu, 23 Agustus 2017 10:29
Aktif Cegah Karlahut,
4 Desa di Riau Dapat Penghargaan dan Bonus Rp100 Juta dari Asian Agri




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Jum’at, 30 Maret 2012 14:42
Demo Kenaikan Harga BBM,
Massa BEMPER Lakukan Aksi Damai


Ratusan orang dari BEMPER memilih cara damai dalam menyalurkan aspirasi mereka. Massa ini hanya meminta ketegasan dan komitmen anggota DPRD Riau hanya sehari sebelumnya setuju menolak kenaikan harga BBM.

Riauterkini - PEKANBARU - Ratusan pengunjuk rasa yang tergabung dalam BEMPER (Besatu Mahasiswa Peduli Rakyat) melakukan aksi damai di depan gedung DPRD Riau, Jumat pagi (30/3/12). Mereka hanya meminta ketegasan anggota dewan yang sehari sebelumnya sudah mengirimkan facsimile ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berisi surat penolakan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dalam tuntutan yang dibacakan koordinator liputan R Reggo Sukowati mengatakan penolakan BEMPER. Di antaranya adalah, menolak kenaikan harga BBM, pangkas anggaran pejabat dan birokrasi, nasionalisasi aset, SBY-Budiono harus bertanggung jawab dengan kericuhan yang terjadi di Indonesia, DPRD Riau menyatakan sikap secara institusi menolak kenaikan BBM dan menolak revisi pasal 7 ayat 6 undang-undang APBN -P nomor 22 tahun 2011.

Aksi unjuk rasa ini ditemuai beberapa anggoat dewan, di antaranya Almainis, Toerecan Asyari, Rusli Ahcmad dari fraksi PDIP, Syafruddin Saan, Mansyur, dari fraksi PKS, dan Sekwan DPRD Riau, Zulkarnain Kadir.

Saat menjumpai para pengunjukrasa, anggota dewan ini berjanji untuk terus berusaha menyampaikan aspirasi dan tuntutan para pengunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM yang rencananya akan berlaku per tanggal 1 April.

Anggota DPRD Riau dari Fraksi PKS Syafruddin Saan mengatakan, pihaknya akan terus memperjuangkan aspirasi para pengunjukrasa ke pemerintah pusat. Tetapi keputusan jadi atau tidaknya harga BBM itu naik tergantung hasil rapat paripurna di DPR RI yang digelar pukul 14.00 WIB siang ini.

Meski begitu, aspirasi BEMPER ini hari ini juga akan disampaikan ke DPR RI. Setelah mendengar penjelasan Syafruddin Saan itu, para pengunjukrasa pun membubarkan diri dengan tertib.***(jor/son)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
lutut
kalian jgn %@!* bbm merupakan pengalihan isu demokrat dan itu berhasil sehingga demokrat yg isinya perampok tidak lagi dibicarakan. tetap focus pada perjuangan bahwa sby dan partainya sama dan tidak layak mmimpin bangsa ini.


loading...

Berita lainnya..........
- Pertengahan 2017, Peserta BPJS Kesehatan Pekanbaru Tembus Angka 1,7 Juta Jiwa
- Angkutan Online Hadir di Pekanbaru, Pejabat Pemko Jadi Galau
- Gubri Resmikan Mulainya Pembangunan Spam Durolis Resmi Dimulai
- MCM Production Gandeng Parjo Gelar Unity Pitstop
- Pemko Pekanbaru Cap Angkutan Sewa Online Sama dengan Travel Ilegal
- Warga Muara Sako, Pelalawan Rasakan Dampak Positif Kontribusi PT EMP Bentu
- Pesonna Hotel Pekanbaru Raih Penghargaan Award Excellence 2017


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.156.92.138
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com