Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 24 Pebruari 2018 21:45
Orasi Ilmiah, Wisuda Angkatan Kedua STAILe Pekanbaru akan Diisi Menteri Hanif Dhakhiri

Sabtu, 24 Pebruari 2018 21:32
Firdaus-Rusli Janjikan Pekanbaru, Kampar, Pelalawan dan Siak Sama Maju

Sabtu, 24 Pebruari 2018 20:55
Dugaan Anak Bunuh Ayahnya di Siak,
Hasil Autopsi Korban Meninggal Karena Sakit Komplikasi


Sabtu, 24 Pebruari 2018 18:59
Keunikan Kampung Wisata Koto Ranah,
Mulai Puncak Suligi 900 MDPL Hingga Naskah Kuno


Sabtu, 24 Pebruari 2018 18:26
Muhaimin Iskandar Beri Kuliah Umum di UR

Sabtu, 24 Pebruari 2018 17:19
Warga Kampung Baru Temukan Tengkorak Manusia Dalam Parit

Sabtu, 24 Pebruari 2018 17:17
Penyu Seberat 50 Kg Terdampar di Pantai Muntai, Bengkalis

Sabtu, 24 Pebruari 2018 17:07
Miliki 68 Paket Sabu, Warga Duri Ditangkap Polisi

Sabtu, 24 Pebruari 2018 15:47
Hadir di Sri Palas, Rusli Effendi Berasa Pulang ke Rumah

Sabtu, 24 Pebruari 2018 15:42
Kembangkan Pariwisata dan Pendidikan, Pemkab Kuansing Bekerjasama dengan UGM

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 29 April 2011 09:28
UU 28/2009 Hapuskan Tiga Restribusi Pemkab Bengkalis

Tiga Perda tentang restribudi Kabupaten Bengkalis senilai Rp 1,1 miliar harus dihapus. Hal itu merupakan konsekwensi dari diberlakukanya UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah.

Terbit Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 3 Sumber Penerimaan Retribusi Rp 1,107 M Hilang di Bengkalis Riauterkini-BENGKALIS- Keluarnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkalis membatalkan 3 jenis sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) atau hilang sebesar Rp1,107 miliar. Diantaranya, pertama, retribusi jasa umum seperti penerbitan perpanjangan dokumen kapal isi kotor dari G7. Kedua, retribusi jasa usaha seperti retribusi pengolahan limbah cair, retribusi kapal penyeberangan (KMP Tasik Gemilang), retribusi pemakaian perumahan daerah dan retribusi pemakaian atau pemanfaatan dataran air dan bawah air (salvage).

Dan yang ketiga adalah retribusi perizinan tertentu seperti retribusi peruntukan penggunaan tanah, izin penangkaran sarang burung walet, izin pembuatan kapal, izin penyelanggaraan pos dan telekomunikasi, izin usaha kepariwisataan dan izin usaha jasa konstruki.

Dengan terbitnya undang-undang tersebut, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Bengkalis diingatkan tidak melakukan pungutan terhadap pajak dan retribusi yang peraturan daerahnya (Perda) tidak berlaku lagi atau dibatalkan. Apabila masih tetap melakukan pungutan maka daerah dikenakan penalti oleh Kementerian Keuangan berupa penahanan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 10 persen.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Moh Sukri pada rapat Penyampaian Rancangan Perda Pajak dan Retribusi di ruang rapat lantai II Kantor Bupati, Kamis (28/4). “Retribusi yang disebutkan di atas tidak berlaku lagi setelah keluarnya UU 28/2009. Kalau kita tetap melakukan pungutan retribusi maka daerah akan kena penalti berupa penahanan DAU sebesar 10 persen,” paparnya.

Dipaparkan M. Sukri, potensi pendapatan retribusi yang hilang setelah berlakunya UU 28/2009 diperkirakan sekitar Rp 1,107 miliar. Dengan rincian retribusi jasa umum sebesar Rp 397 juta, retribusi jasa usaha Rp 998,529 juta dan retibusi perizinan tertentu Rp 108,088 juta. Sementara potensi pendapatan pajak yang bertambah setelah UU 28/2009, tambah Kadipenda, sebesar Rp 11,9 miliar dengan rincian pajak air tanah sebesar Rp 2,8 miliar, PBB pedesaan dan perkotaan Rp 2,6 miliar dan BPHTB Rp 6,5 miliar.

“Untuk BPHTB target Rp 6,5 miliar tahun 2011 ini akan revisi karena terlambatnya pengesahan Perdanya. Saat ini Perda BPHTB masih dievaluasi oleh Kemenkeu dan kemungkinan baru bisa efektif diberlakukan pertengahan Mei mendatang,” terangnya.

Ditambahkan, adapun jenis pajak yang diatur menurut UU No 28/2009 antara lain pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, mineral bukan logam dan batuan, air tanah, sarang burung walet, PBB pedesaan dan perkotaan dan BPHTB. Sementara untuk jenis retribusi jasa umum ada 11 item di antaranya pemakaian kekakayaan daerah, pasar grosir dan pertokoan dan tempat pelelangan.

Kemudian jenis retribusi jasa usaha ada sekitar 14 item seperti pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan pengendalian menara telekomunikasi. Sedangkan untuk jenis retribusi perizinan ada lima item seperti IMB, izin tempat penjualan minuman berakohol, izin gangguan, izin trayek dan izin usaha perikanan.

“Agar pajak dan retribusi ini bisa dipungut, kita harus menyiapkan Perdanya. Untuk itu kepada masing-masing SKPD diminta secepatnya menyiapkan draftnya sehingga tahun 2012 sudah bisa jalan,” pintanya.***(dik)

Loading...


Berita lainnya..........
- Pertumbuhan Ekonomi Melambat,
Riau dan Kepri Harus Turunkan PBBKB Pertalite

- Pusat Berlakukan Moratorium Proyek Konstruksi, PSN di Riau Masih Tetap Jalan
- 14 Sumur Beroperasi,
BOB PT. BSP Dituding Tidak Pernah Perhatikan Desa di Bengkalis

- Terlibat Konflik, Polres Bengkalis Mediasi Nelayan Jaring Batu dan Rawai
- Truk Sawit Nyaris Nyemplung ke Laut, Hebohkan Warga Rupat
- Maret, Bapenda Pekanbaru Cetak Masal 236. 560 Tagihan PBB
- Proyek Waduk Serba Guna Lompatan Harimau di Rohul Baru Sebatas Perencanaan
- Kasatpol PP Pekanbaru Minta Warga Laporkan Jika Ada Anggotanya Lakukan Pungli
- Stuband, Anggota Dewan Inhil Sambangi Bapenda Pekanbaru
- Baru Enam OPD Pemko Pekanbaru Berikan Laporan Keuangan 2017
- Agustus, MPP Pekanbaru Resmi Beroperasi
- Swastanisasi Sampah,
DLHK Pekanbaru Optimis Bisa Angkut Sampah 750 Ton Perhari

- Berupa Gerobak dan Modal Usaha,
Belasan Pedagang di Rohul Terima Bantuan dari YBM BRI Pasirpangaraian

- Dukung Percepatan Pembangunan Fly Over,
Pemko Pekanbaru Segera Bongkar JPO Depan Mall SKA

- Fokus Penataan, DPP Pekanbaru Hentikan Pembuatan Pangkalan Gas Bersubsidi
- Baru 18,7 persen Terealisasi,
Pemko Pekanbaru Optimis Pasar Induk Selesai Tepat Waktu

- Dirjen BAK Kemendagri Kunjungi DPM-PTSP Pekanbaru
- Gelar Unjuk Rasa di DPRD Riau,
Massa Tuntut Pencabutan HGU PT Ivo Mas Tunggal Dicabut

- DPD SPSI LEM  Riau Gelar Uji Kompetensi Anggota
- Pemkab Kuansing DiimbauTepat Sasaran Salurkan Bibit Sawit


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.227.104.53
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com