Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Kamis, 26 April 2018 22:00
Kompol Willy Jabat Wakapolres Rohul, Iptu Rusmi Zahelpi Jabat Kapolsek Rokan IV Koto

Kamis, 26 April 2018 21:25
M Fitri Adhy Jabat Kasi Pidum Kejari Kuansing,
Tiga Pejabat Kejari Rohul Jalani Sertijab


Kamis, 26 April 2018 21:21
Persiapan Debat Kandidat,
Andi Rachman Diskusi dengan Dua Mantan Menteri


Kamis, 26 April 2018 21:02
Diduga Dikelola Tanpa Izin, KLHK Amankan Ribuan Ton Limbah B3 di Dumai

Kamis, 26 April 2018 20:41
Reses di Bengkalis, Rita Zahara Gelar Sosialisasi 4 Pilar

Kamis, 26 April 2018 20:35
Lantik 610 Kepala SD dan SMP, Bupati Kampar Akui Mutu Pendidikan Memprihatinkan

Kamis, 26 April 2018 20:18
Putusan Inkrah,
Tak Serahkan Diri, 54 Koruptor Ini Diburu Jaksa


Kamis, 26 April 2018 20:12
Tokoh Masyarakat Bugis Riau Ini Ajak Keluarga Besar KKSS Coblos Nomor 1, Syamsuar-Edy Nasution

Kamis, 26 April 2018 19:25
Kampanye di Desa Paling Ujung Utara Inhil,
Tokoh Masyarakat Nilai Wardan Pemimpin Yang Menepati Janji


Kamis, 26 April 2018 19:14
Menangkan Syam Edy, PKS Riau Maksimalkan Peran BCAD

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 29 April 2011 09:28
UU 28/2009 Hapuskan Tiga Restribusi Pemkab Bengkalis

Tiga Perda tentang restribudi Kabupaten Bengkalis senilai Rp 1,1 miliar harus dihapus. Hal itu merupakan konsekwensi dari diberlakukanya UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah.

Terbit Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 3 Sumber Penerimaan Retribusi Rp 1,107 M Hilang di Bengkalis Riauterkini-BENGKALIS- Keluarnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkalis membatalkan 3 jenis sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) atau hilang sebesar Rp1,107 miliar. Diantaranya, pertama, retribusi jasa umum seperti penerbitan perpanjangan dokumen kapal isi kotor dari G7. Kedua, retribusi jasa usaha seperti retribusi pengolahan limbah cair, retribusi kapal penyeberangan (KMP Tasik Gemilang), retribusi pemakaian perumahan daerah dan retribusi pemakaian atau pemanfaatan dataran air dan bawah air (salvage).

Dan yang ketiga adalah retribusi perizinan tertentu seperti retribusi peruntukan penggunaan tanah, izin penangkaran sarang burung walet, izin pembuatan kapal, izin penyelanggaraan pos dan telekomunikasi, izin usaha kepariwisataan dan izin usaha jasa konstruki.

Dengan terbitnya undang-undang tersebut, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Bengkalis diingatkan tidak melakukan pungutan terhadap pajak dan retribusi yang peraturan daerahnya (Perda) tidak berlaku lagi atau dibatalkan. Apabila masih tetap melakukan pungutan maka daerah dikenakan penalti oleh Kementerian Keuangan berupa penahanan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 10 persen.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Moh Sukri pada rapat Penyampaian Rancangan Perda Pajak dan Retribusi di ruang rapat lantai II Kantor Bupati, Kamis (28/4). “Retribusi yang disebutkan di atas tidak berlaku lagi setelah keluarnya UU 28/2009. Kalau kita tetap melakukan pungutan retribusi maka daerah akan kena penalti berupa penahanan DAU sebesar 10 persen,” paparnya.

Dipaparkan M. Sukri, potensi pendapatan retribusi yang hilang setelah berlakunya UU 28/2009 diperkirakan sekitar Rp 1,107 miliar. Dengan rincian retribusi jasa umum sebesar Rp 397 juta, retribusi jasa usaha Rp 998,529 juta dan retibusi perizinan tertentu Rp 108,088 juta. Sementara potensi pendapatan pajak yang bertambah setelah UU 28/2009, tambah Kadipenda, sebesar Rp 11,9 miliar dengan rincian pajak air tanah sebesar Rp 2,8 miliar, PBB pedesaan dan perkotaan Rp 2,6 miliar dan BPHTB Rp 6,5 miliar.

“Untuk BPHTB target Rp 6,5 miliar tahun 2011 ini akan revisi karena terlambatnya pengesahan Perdanya. Saat ini Perda BPHTB masih dievaluasi oleh Kemenkeu dan kemungkinan baru bisa efektif diberlakukan pertengahan Mei mendatang,” terangnya.

Ditambahkan, adapun jenis pajak yang diatur menurut UU No 28/2009 antara lain pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, mineral bukan logam dan batuan, air tanah, sarang burung walet, PBB pedesaan dan perkotaan dan BPHTB. Sementara untuk jenis retribusi jasa umum ada 11 item di antaranya pemakaian kekakayaan daerah, pasar grosir dan pertokoan dan tempat pelelangan.

Kemudian jenis retribusi jasa usaha ada sekitar 14 item seperti pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan pengendalian menara telekomunikasi. Sedangkan untuk jenis retribusi perizinan ada lima item seperti IMB, izin tempat penjualan minuman berakohol, izin gangguan, izin trayek dan izin usaha perikanan.

“Agar pajak dan retribusi ini bisa dipungut, kita harus menyiapkan Perdanya. Untuk itu kepada masing-masing SKPD diminta secepatnya menyiapkan draftnya sehingga tahun 2012 sudah bisa jalan,” pintanya.***(dik)

Loading...


Berita lainnya..........
- Dishub Dumai Bersama Tim Yustisi Bahas Persoalan Parkir
- Mei, Uang Ganti Rugi Lahan Tol Pekanbaru Dumai Mulai Dititipkan ke Pengadilan
- Wabup Halim Kembali Tinjau Standar Pelayanan Publik
- Pekan Ini, Harga TBS Sawit Riau Turun
- Pariwisata Riau Jadi Sektor Baru Penggerak Perekonomian Riau
- Jelang Puasa Harga Barang Kebutuhan Merambat Naik
- Januari - April, ULP Pekanbaru Lelang 50 Paket Senilai Rp 300 Miliar
- Beroperasi Tanpa Izin, Toko Modern di Bengkalis Ini Diancam Tutup Paksa
- Jelang Ramadhan, Jalinnsu di Duri Makin Memprihatinkan
- Kerjasama Camat dan Lurah, Disdukcapil Bagikan KTP-el Sistem Door to door
- BRK Syariah Sukseskan MTQ Expo Kota Tanjungpinang
- Kuliah Umum Pakar Kurma Asal Irak, UIR Siap jadi Kampus Riset Kurma di Indonesia
- AHM Hadirkan Beragam Gaya Hidup Berkendara di IIMS 2018
- Panen Raya Cabe Kriting,
Wabup Zardewan Apresiasi Bantuan PT Arara Abadi untuk Desa Terbangiang

- Rahma Selviawati Resmi Menjabat External Affair Manager BOB PT BSP Pertamina Hulu
- Harga Terigu Merangkak Naik, Bulog Datangkan Tepung Kita
- Sambut Hari Kartini, Tjokro Hotel Pekanbaru Gelar Baksos dan Donor Darah
- Bangun Dua Fly Over, Pemprov Riau Gelontorkan Rp689,5 Miliar
- Jalan Rusak di Jembatan SSK II Tualang, Siak,
Ini Action dan Janji Dinas PUPR Riau melalui UPT III

- Pemilk Swalayan Top 99 Selatpanjang Ini Diduga Peras Karyawan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.224.99.70
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com