Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Kamis, 23 Nopember 2017 22:26
Besok, Pemkab Kuansing Serahkan KUA-PPAS RAPBD 2018 ke Dewan

Kamis, 23 Nopember 2017 22:14
Ketua DPH LAMR Pekanbaru Ditabalkan Sebagai Datuk Amanah Adat

Kamis, 23 Nopember 2017 22:07
Bawa 40 Kg Sabu dan 15.000 Ekstasi,
Dua Pemuda di Siak Dituntut Hukuman Mati


Kamis, 23 Nopember 2017 21:44
Pilkades Usai, Wabup Halim Himbau Warga Desa Bersatu Kembali

Kamis, 23 Nopember 2017 20:33
Kadisdik Dinilai Langgar Aturan ASN,
PKC PMII Riau-Kepri Kirimkan Surat ke Menteri Pendidikan RI


Kamis, 23 Nopember 2017 19:05
Fokus Antisipasi Bencana, Pemko Segera Bentuk BPBD

Kamis, 23 Nopember 2017 18:33
Gubri Buka BBGRM di Bangkinang, Kampar

Kamis, 23 Nopember 2017 18:08
Memburu Satriandi, Polresta Pekanbaru Justru Menciduk Pecatan Polisi Membawa Sabu

Kamis, 23 Nopember 2017 17:16
Jalan Rusak Parah,
Warga Rupat Sindir DPRD dan Pemkab Bengkalis dengan Pohon Pisang


Kamis, 23 Nopember 2017 16:27
Gubri Resmi Cabut Status Siaga Darurat Penanggulangan Asap

 
loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Jum’at, 29 April 2011 09:28
UU 28/2009 Hapuskan Tiga Restribusi Pemkab Bengkalis

Tiga Perda tentang restribudi Kabupaten Bengkalis senilai Rp 1,1 miliar harus dihapus. Hal itu merupakan konsekwensi dari diberlakukanya UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah.

Terbit Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 3 Sumber Penerimaan Retribusi Rp 1,107 M Hilang di Bengkalis Riauterkini-BENGKALIS- Keluarnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkalis membatalkan 3 jenis sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) atau hilang sebesar Rp1,107 miliar. Diantaranya, pertama, retribusi jasa umum seperti penerbitan perpanjangan dokumen kapal isi kotor dari G7. Kedua, retribusi jasa usaha seperti retribusi pengolahan limbah cair, retribusi kapal penyeberangan (KMP Tasik Gemilang), retribusi pemakaian perumahan daerah dan retribusi pemakaian atau pemanfaatan dataran air dan bawah air (salvage).

Dan yang ketiga adalah retribusi perizinan tertentu seperti retribusi peruntukan penggunaan tanah, izin penangkaran sarang burung walet, izin pembuatan kapal, izin penyelanggaraan pos dan telekomunikasi, izin usaha kepariwisataan dan izin usaha jasa konstruki.

Dengan terbitnya undang-undang tersebut, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Bengkalis diingatkan tidak melakukan pungutan terhadap pajak dan retribusi yang peraturan daerahnya (Perda) tidak berlaku lagi atau dibatalkan. Apabila masih tetap melakukan pungutan maka daerah dikenakan penalti oleh Kementerian Keuangan berupa penahanan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 10 persen.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Moh Sukri pada rapat Penyampaian Rancangan Perda Pajak dan Retribusi di ruang rapat lantai II Kantor Bupati, Kamis (28/4). “Retribusi yang disebutkan di atas tidak berlaku lagi setelah keluarnya UU 28/2009. Kalau kita tetap melakukan pungutan retribusi maka daerah akan kena penalti berupa penahanan DAU sebesar 10 persen,” paparnya.

Dipaparkan M. Sukri, potensi pendapatan retribusi yang hilang setelah berlakunya UU 28/2009 diperkirakan sekitar Rp 1,107 miliar. Dengan rincian retribusi jasa umum sebesar Rp 397 juta, retribusi jasa usaha Rp 998,529 juta dan retibusi perizinan tertentu Rp 108,088 juta. Sementara potensi pendapatan pajak yang bertambah setelah UU 28/2009, tambah Kadipenda, sebesar Rp 11,9 miliar dengan rincian pajak air tanah sebesar Rp 2,8 miliar, PBB pedesaan dan perkotaan Rp 2,6 miliar dan BPHTB Rp 6,5 miliar.

“Untuk BPHTB target Rp 6,5 miliar tahun 2011 ini akan revisi karena terlambatnya pengesahan Perdanya. Saat ini Perda BPHTB masih dievaluasi oleh Kemenkeu dan kemungkinan baru bisa efektif diberlakukan pertengahan Mei mendatang,” terangnya.

Ditambahkan, adapun jenis pajak yang diatur menurut UU No 28/2009 antara lain pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, mineral bukan logam dan batuan, air tanah, sarang burung walet, PBB pedesaan dan perkotaan dan BPHTB. Sementara untuk jenis retribusi jasa umum ada 11 item di antaranya pemakaian kekakayaan daerah, pasar grosir dan pertokoan dan tempat pelelangan.

Kemudian jenis retribusi jasa usaha ada sekitar 14 item seperti pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan pengendalian menara telekomunikasi. Sedangkan untuk jenis retribusi perizinan ada lima item seperti IMB, izin tempat penjualan minuman berakohol, izin gangguan, izin trayek dan izin usaha perikanan.

“Agar pajak dan retribusi ini bisa dipungut, kita harus menyiapkan Perdanya. Untuk itu kepada masing-masing SKPD diminta secepatnya menyiapkan draftnya sehingga tahun 2012 sudah bisa jalan,” pintanya.***(dik)



Berita lainnya..........
- Resmikan BPPSI, Gubri Berharap Segera Beroperasi Industri Turunan Sawit di Riau
- Perusahaan Wajib Laksanakan,
UMK 2018 Sudah Diteken Gubri

- Batas Pembayaran 29 Desember,
Sekdaprov Ingatkan Kontraktor Tuntaskan Administrasi Secepatnya

- Didukung PT RAPP, Peternak Madu Kelulut di Siak Belajar ke Malaysia
- Mitra Bina Antusias Ikuti Pelatihan Service Excellent oleh PT RAPP
- Rp50 Miliar, Target Transaksi Kadin Riau di MEA Expo 2017
- Tak Kunjung Usai dan Telan Korban Jiwa,
Camat Bathin Solapan, Bengkalis Ultimatum Penanggung Jawab Pengerjaan Jalan Negara di Duri

- Di HUT PGRI, Gubri Kenalkan Salak Pusaka dari Rohul
- Empat Pangkalan Gas 3 Kg di Pelalawan Ditutup
- Kendalikan Inflasi, BI-Pemerintah Tekan Jumlah Warga Miskin
- Pelatihan Wartawan Daerah BI 2017,
Bank Indonesia-Pemerintah Berhasil Kendalikan Inflasi

- UPT Bapenda Riau Wilayah Bengkalis Incar Pajak Alat Berat
- 150 Guru dan Dekorator Pelaminan Ikuti Seminar Lancang Kuning
- Bangun Tower Pendeteksi Kecelakaan, Diskes Riau Ajukan Rp5 Miliar
- Masyarakat Taat Pajak Kendaraan di Bengkalis Cukup Tinggi
- 180 Peserta Ikuti workshop Desain Kreasi Pakaian Tradisional
- Dishub Dumai Segera Tertibkan Travel Ilegal
- Petani di Rohul Terima 47 Hand Tractor dari Kementrian Pertanian
- Cairkan Dana, Rekanan Luar Bengkalis Wajib Miliki NPWP Cabang Bengkalis
- Bapenda Dumai Sebut Realisasi PAD dari PBB Sudah 94 Persen


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.225.16.10
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com