Untitled Document
Senin, 17 Syawwal 1436 H |
Home > Usaha >>

Berita Terhangat..
Senin, 3 Agustus 2015 17:33
Ninik Mamak di Luhak Kecamatan Kunto Darussalam Protes Pernyataan Ketuanya

Senin, 3 Agustus 2015 17:25
‎Rencana Pemindahan Kampus IPDN ke Pekanbaru Belum Final

Senin, 3 Agustus 2015 17:00
Suap APBD Riau,
KPK Lanjutkan Pemeriksaan Terhadap Sejumlah Pejabat dan Anggota Dewan


Senin, 3 Agustus 2015 16:27
Sekdaprov Dikabarkan Simpan Delapan Mobdin di Rumahnya

Senin, 3 Agustus 2015 16:22
Kunjungi KPU Riau, BEM Unri Gelar Diskusi Terkait Pilkada

Senin, 3 Agustus 2015 15:44
Difokuskan Hanya di Jalan Arifin Ahmad,
Menjamur, Satpol PP Pekanbaru Akan Tertibkan PKL Bendera


Senin, 3 Agustus 2015 15:25
Bahas Percepatan Pembangunan, Walikota Pekanbaru Ikuti Rakor ESDM di Bandung



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 29 April 2011 09:28
UU 28/2009 Hapuskan Tiga Restribusi Pemkab Bengkalis

Tiga Perda tentang restribudi Kabupaten Bengkalis senilai Rp 1,1 miliar harus dihapus. Hal itu merupakan konsekwensi dari diberlakukanya UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah.

Terbit Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 3 Sumber Penerimaan Retribusi Rp 1,107 M Hilang di Bengkalis Riauterkini-BENGKALIS- Keluarnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkalis membatalkan 3 jenis sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) atau hilang sebesar Rp1,107 miliar. Diantaranya, pertama, retribusi jasa umum seperti penerbitan perpanjangan dokumen kapal isi kotor dari G7. Kedua, retribusi jasa usaha seperti retribusi pengolahan limbah cair, retribusi kapal penyeberangan (KMP Tasik Gemilang), retribusi pemakaian perumahan daerah dan retribusi pemakaian atau pemanfaatan dataran air dan bawah air (salvage).

Dan yang ketiga adalah retribusi perizinan tertentu seperti retribusi peruntukan penggunaan tanah, izin penangkaran sarang burung walet, izin pembuatan kapal, izin penyelanggaraan pos dan telekomunikasi, izin usaha kepariwisataan dan izin usaha jasa konstruki.

Dengan terbitnya undang-undang tersebut, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Bengkalis diingatkan tidak melakukan pungutan terhadap pajak dan retribusi yang peraturan daerahnya (Perda) tidak berlaku lagi atau dibatalkan. Apabila masih tetap melakukan pungutan maka daerah dikenakan penalti oleh Kementerian Keuangan berupa penahanan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 10 persen.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Moh Sukri pada rapat Penyampaian Rancangan Perda Pajak dan Retribusi di ruang rapat lantai II Kantor Bupati, Kamis (28/4). “Retribusi yang disebutkan di atas tidak berlaku lagi setelah keluarnya UU 28/2009. Kalau kita tetap melakukan pungutan retribusi maka daerah akan kena penalti berupa penahanan DAU sebesar 10 persen,” paparnya.

Dipaparkan M. Sukri, potensi pendapatan retribusi yang hilang setelah berlakunya UU 28/2009 diperkirakan sekitar Rp 1,107 miliar. Dengan rincian retribusi jasa umum sebesar Rp 397 juta, retribusi jasa usaha Rp 998,529 juta dan retibusi perizinan tertentu Rp 108,088 juta. Sementara potensi pendapatan pajak yang bertambah setelah UU 28/2009, tambah Kadipenda, sebesar Rp 11,9 miliar dengan rincian pajak air tanah sebesar Rp 2,8 miliar, PBB pedesaan dan perkotaan Rp 2,6 miliar dan BPHTB Rp 6,5 miliar.

“Untuk BPHTB target Rp 6,5 miliar tahun 2011 ini akan revisi karena terlambatnya pengesahan Perdanya. Saat ini Perda BPHTB masih dievaluasi oleh Kemenkeu dan kemungkinan baru bisa efektif diberlakukan pertengahan Mei mendatang,” terangnya.

Ditambahkan, adapun jenis pajak yang diatur menurut UU No 28/2009 antara lain pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, mineral bukan logam dan batuan, air tanah, sarang burung walet, PBB pedesaan dan perkotaan dan BPHTB. Sementara untuk jenis retribusi jasa umum ada 11 item di antaranya pemakaian kekakayaan daerah, pasar grosir dan pertokoan dan tempat pelelangan.

Kemudian jenis retribusi jasa usaha ada sekitar 14 item seperti pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan pengendalian menara telekomunikasi. Sedangkan untuk jenis retribusi perizinan ada lima item seperti IMB, izin tempat penjualan minuman berakohol, izin gangguan, izin trayek dan izin usaha perikanan.

“Agar pajak dan retribusi ini bisa dipungut, kita harus menyiapkan Perdanya. Untuk itu kepada masing-masing SKPD diminta secepatnya menyiapkan draftnya sehingga tahun 2012 sudah bisa jalan,” pintanya.***(dik)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Tuntut Pelayanan, Seratusan Buruh PT Adei di Pinggir, Bengkalis Gelar Aksi Protes
- Aktivitas Bongkar Muat Peti Kemas Pelindo Dumai Meningkat
- Puluhan Karyawan Mogok, Manajemen PT SAS di Duri Tolak Dimediasi Disnakertrans
- Datangkan Naker Asal China,
LMB Akan Usir PT. Ivo Mas Tunggal dari Dumai

- Harga TBS Sawit di Riau Turun Rp 25,82 perkilogram
- Harga Rp 850 - Rp 1000 Per Kg,
Harga TBS di PKS Tambusai Utara Anjlok Pasca Lebaran

- Peminat Mulai Berkurang, APPSI Riau Berharap Pameran Batu Akik di Riau Terus Digalakkan


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.144.77.26
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com