Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Senin, 27 Pebruari 2017 13:31
Pelantikan Pejabat Eselon IV Pemkab Pelalawan Digelar Rabu

Senin, 27 Pebruari 2017 13:28
Digelar Maret,
Polantas Pekanbaru akan Gelar Ops Simpatik Selama 21 Hari


Senin, 27 Pebruari 2017 13:25
Jadi Kurir Sabu, Seorang Pelajar di Sungai Batang, Inhil Ditangkap Polisi

Senin, 27 Pebruari 2017 11:41
Coba Rampas Pistol Polisi, Tersangka Jambret Ditembak Polisi di Pekanbaru

Senin, 27 Pebruari 2017 11:38
Gubri Sebut Menpar Janji Wisata Bono jadi Daerah Ekonomi Khusus

Senin, 27 Pebruari 2017 11:32
Pengedar Lolos, Polisi Tangkap Pemakai Sabu di Mahato, Rohul

Senin, 27 Pebruari 2017 11:30
Mau Transaksi Sabu, Warga Pulau Palas, Inhil Ditangkap Polisi

Senin, 27 Pebruari 2017 09:19
Disaksikan Bupati Pelalawan, Pejabat Eselon III Disertijabkan

Senin, 27 Pebruari 2017 08:04
Pengedar Narkoba di Pinggir, Bengkalis Ditangkap Saat Menimbang Sabu

Senin, 27 Pebruari 2017 08:01
Simpan 4 Gram Sabu di Garasi, Warga Pasir Utama Ditangkap Polisi Rohul



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 29 April 2011 09:28
UU 28/2009 Hapuskan Tiga Restribusi Pemkab Bengkalis

Tiga Perda tentang restribudi Kabupaten Bengkalis senilai Rp 1,1 miliar harus dihapus. Hal itu merupakan konsekwensi dari diberlakukanya UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah.

Terbit Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 3 Sumber Penerimaan Retribusi Rp 1,107 M Hilang di Bengkalis Riauterkini-BENGKALIS- Keluarnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkalis membatalkan 3 jenis sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) atau hilang sebesar Rp1,107 miliar. Diantaranya, pertama, retribusi jasa umum seperti penerbitan perpanjangan dokumen kapal isi kotor dari G7. Kedua, retribusi jasa usaha seperti retribusi pengolahan limbah cair, retribusi kapal penyeberangan (KMP Tasik Gemilang), retribusi pemakaian perumahan daerah dan retribusi pemakaian atau pemanfaatan dataran air dan bawah air (salvage).

Dan yang ketiga adalah retribusi perizinan tertentu seperti retribusi peruntukan penggunaan tanah, izin penangkaran sarang burung walet, izin pembuatan kapal, izin penyelanggaraan pos dan telekomunikasi, izin usaha kepariwisataan dan izin usaha jasa konstruki.

Dengan terbitnya undang-undang tersebut, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Bengkalis diingatkan tidak melakukan pungutan terhadap pajak dan retribusi yang peraturan daerahnya (Perda) tidak berlaku lagi atau dibatalkan. Apabila masih tetap melakukan pungutan maka daerah dikenakan penalti oleh Kementerian Keuangan berupa penahanan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 10 persen.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Moh Sukri pada rapat Penyampaian Rancangan Perda Pajak dan Retribusi di ruang rapat lantai II Kantor Bupati, Kamis (28/4). “Retribusi yang disebutkan di atas tidak berlaku lagi setelah keluarnya UU 28/2009. Kalau kita tetap melakukan pungutan retribusi maka daerah akan kena penalti berupa penahanan DAU sebesar 10 persen,” paparnya.

Dipaparkan M. Sukri, potensi pendapatan retribusi yang hilang setelah berlakunya UU 28/2009 diperkirakan sekitar Rp 1,107 miliar. Dengan rincian retribusi jasa umum sebesar Rp 397 juta, retribusi jasa usaha Rp 998,529 juta dan retibusi perizinan tertentu Rp 108,088 juta. Sementara potensi pendapatan pajak yang bertambah setelah UU 28/2009, tambah Kadipenda, sebesar Rp 11,9 miliar dengan rincian pajak air tanah sebesar Rp 2,8 miliar, PBB pedesaan dan perkotaan Rp 2,6 miliar dan BPHTB Rp 6,5 miliar.

“Untuk BPHTB target Rp 6,5 miliar tahun 2011 ini akan revisi karena terlambatnya pengesahan Perdanya. Saat ini Perda BPHTB masih dievaluasi oleh Kemenkeu dan kemungkinan baru bisa efektif diberlakukan pertengahan Mei mendatang,” terangnya.

Ditambahkan, adapun jenis pajak yang diatur menurut UU No 28/2009 antara lain pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, mineral bukan logam dan batuan, air tanah, sarang burung walet, PBB pedesaan dan perkotaan dan BPHTB. Sementara untuk jenis retribusi jasa umum ada 11 item di antaranya pemakaian kekakayaan daerah, pasar grosir dan pertokoan dan tempat pelelangan.

Kemudian jenis retribusi jasa usaha ada sekitar 14 item seperti pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan pengendalian menara telekomunikasi. Sedangkan untuk jenis retribusi perizinan ada lima item seperti IMB, izin tempat penjualan minuman berakohol, izin gangguan, izin trayek dan izin usaha perikanan.

“Agar pajak dan retribusi ini bisa dipungut, kita harus menyiapkan Perdanya. Untuk itu kepada masing-masing SKPD diminta secepatnya menyiapkan draftnya sehingga tahun 2012 sudah bisa jalan,” pintanya.***(dik)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- BI Gelar Penukaran Uang,
Rp300 Miliar Uang Baru Sudah Beredar di Riau

- Pemko Pekanbaru Akui Pasar Tradisional Sepi
- Lelang Proyek, LPSE Pekanbaru Penuhi Sembilan Standar KPK
- Pasar Tradisional Pemko Pekanbaru Sepi, Disperindag Siapkan Jurus Jitu
- Taja MKPT 2016,
UEK Pematang Pudu Banjir Hadiah dan Kegiatan Sosial

- Tingkatkan Pembinaan,
Diskop Pekanbaru Gencarkan Kampanye Pembubaran Koperasi

- Bank Indonesia Serahkan 5 Ribu Bibit Cabe ke PKK Pekanbaru


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.167.159.180
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com