Home > Usaha >>

Berita Terhangat..
Rabu, 2 September 2015 17:28
Kirim SMS ke Jokowi, DPRD Riau Minta Presiden Turun Tangan Atasi Asap

Rabu, 2 September 2015 17:23
Anggota DPRD Nazzarudin Arnazh Desak BLH Tindak PT LIH

Rabu, 2 September 2015 17:19
Gantikan Zaini Ismail, Kemendagri Terima Usulan Plt Gubri

Rabu, 2 September 2015 17:13
Diduga Gunakan Sabu-sabu, Oknum PNS dan Honorer Pemkab Meranti Diringkus

Rabu, 2 September 2015 17:05
Relawan Hafith-Nasrul dan GMD Rohul Bagikan 60 Ribu Masker

Rabu, 2 September 2015 17:01
Tahap Penyelidikan,
Kejari Tembilahan Bidik Dugaan Korupsi Proyek Jalan Dalam Kota Tembilahan


Rabu, 2 September 2015 16:44
Pemko Dumai Dianugerahi Penghargaan JKN Award 2015



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 31 Januari 2008 16:45
Pelaku Usaha Nilai Ada 4 Kendala Berbisnis di Riau

Ternyata, ada 4 kendala yang selalu 'menyertai' pelaku usaha dalam melakukan bisnisnya. Mereka minta pemerintah untuk meminimlisasi kendala agar perekonomian Riau tumbuh dan berkembang.

Riauterkini-PEKANBARU-Praktisi Bisnis Riau, HW Hutahean Rabu (30/1) menyatakan bahwa banyak sekali investor yang ingin menanamkan modalnya di Riau. Mereka melihat iklim dunia usaha di Riau cukup bagus. Itu menjadi dasar pelaku usaha berani menanamkan dananya di Riau.

Namun demikian, petinggi di Hutahean Group ini menyatakan ada 4 kendala besar yang seringkali dirasakan oleh pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya di Riau. Yaitu masalah perijinan, Infrastruktur, Kepastian Hukum dan Perpajakan/Perda.

"Masalah perijinan seringkali dirasakan pelaku usaha dalam mengurus perijian terlalu banyak birokrasi. Sehingga dapat memperlambat proses. Selain itu, infrastruktur yang ada saat ini belum memadai. Karena masalah akses jalan cukup menghambat proses distribusi barang. Baik hasil bumi dan kepentingan perusahaan lainnya," ungkapnya.

Kemudian, kata Hutahean, masalah kepastian hukum juga menjadi salah satu kendala. Karena masih banyaknya masalah kepemilikan lahan yang tumpang tindih serta adanya pungutan liar yang cukup meresahkan pengusaha termasuk premanisme.

Untuk kendala masalah perpajakan dan peraturan daerah, Hutahean menyatakan bahwa peraturan perpajakan amat sangat kurang sosialissinya. Termasuk sosialissi peraturan daerah yang sangat memberatkan pengusaha.

"Ke depan kita berharap bahwa untuk menumbuhkembangkan dunia usaha yang menyokong secara penuh pertumbuhan ekonomi Riau, pemerintah dapat memberikan kepercayaan dan prioritas kepada pengusaha lokal untuk mendapatkan peluang usaha dengan memberikan kemudahan dan dukungan perbankan. Kita juga meminta pemerintah agar dalam memberikan pelayanan perijinan hendaknya bisa satu atap. Selain itu juga diharapkan ada peningkatan infrastruktur dan keamanan agar pelaku usaha dapat berbisnis dengan aman," katanya.

Bukan hanya itu, tambahnya, pemerintah juga diharapkan memberantas pungutan liar dan premanisme. Juga mensosialisasikan peraturan daerah dan perpajakan sebelum diterapkan.

Disinggung sektor pariwisata, Hutahean menyatakan bahwa pemerintah diminta untuk mengelola sektor periwisata secara modern dan terpadu. Tujuannya menurutnya sangat jelas, yaitu mencapai program wisata 7 juta orang dapat terpenuhi. ***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Kabut Asap, Pelajar di Duri Kembali Diliburkan
- Mulai Normal, 14 Jadwal Penerbangan di SSK II Terganggu Asap
- Tragis, Korban Tewas Lakakerja di KID Tak Terdaftar BPJS Naker
- Agustus, Riau Alami Inflasi 0,45 Persen
- Kabut Asap Kian Pekat, Sekolah di Pelalawan Libur Tiga Hari
- Investor Properti Dalam Negeri Tanamkan Rp2,48 Triliun di Pekanbaru
- Meriahkan HUT ke 70 RI,
Bank Riau Kepri Kantor Cabang Airmolek Panjat Pinang Bersama Masyarakat



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.227.83.19
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com