Home > Usaha >>

Berita Terhangat..
Jum’at, 29 Juli 2016 19:51
Catatan KontraS,
Inilah Jejak Kasus Dua Warga Meranti Hingga Divonis Mati


Jum’at, 29 Juli 2016 19:35
Sudah Tujuh Bulan,
3.000 Guru MDA dan Madrasah tidak Terima Bantuan Hibah dari Pemkab Rohul


Jum’at, 29 Juli 2016 19:23
Beri Bantuan Insentif Rp30 Juta,
Pengelola Ponpes Mamba'ul Ma'arif Sebut” APP Penyemangat Mereka


Jum’at, 29 Juli 2016 19:09
Komisi I DPR RI Lihat Langsung Alutsista di Lanud Roesmin Nurjadin

Jum’at, 29 Juli 2016 17:57
Masuk Eksekusi Mati Jilid III,
Gambaran Hidup Pujo dan Agus di Kepulauan Meranti


Jum’at, 29 Juli 2016 17:46
Minggu Depan, Gubri Lantik Ahmad Hijazi Jadi Sekdaprov Riau

Jum’at, 29 Juli 2016 17:00
PLN Rayon Dumai Kembali Lakukan Pemadaman Listrik Bergilir



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 31 Januari 2008 16:45
Pelaku Usaha Nilai Ada 4 Kendala Berbisnis di Riau

Ternyata, ada 4 kendala yang selalu 'menyertai' pelaku usaha dalam melakukan bisnisnya. Mereka minta pemerintah untuk meminimlisasi kendala agar perekonomian Riau tumbuh dan berkembang.

Riauterkini-PEKANBARU-Praktisi Bisnis Riau, HW Hutahean Rabu (30/1) menyatakan bahwa banyak sekali investor yang ingin menanamkan modalnya di Riau. Mereka melihat iklim dunia usaha di Riau cukup bagus. Itu menjadi dasar pelaku usaha berani menanamkan dananya di Riau.

Namun demikian, petinggi di Hutahean Group ini menyatakan ada 4 kendala besar yang seringkali dirasakan oleh pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya di Riau. Yaitu masalah perijinan, Infrastruktur, Kepastian Hukum dan Perpajakan/Perda.

"Masalah perijinan seringkali dirasakan pelaku usaha dalam mengurus perijian terlalu banyak birokrasi. Sehingga dapat memperlambat proses. Selain itu, infrastruktur yang ada saat ini belum memadai. Karena masalah akses jalan cukup menghambat proses distribusi barang. Baik hasil bumi dan kepentingan perusahaan lainnya," ungkapnya.

Kemudian, kata Hutahean, masalah kepastian hukum juga menjadi salah satu kendala. Karena masih banyaknya masalah kepemilikan lahan yang tumpang tindih serta adanya pungutan liar yang cukup meresahkan pengusaha termasuk premanisme.

Untuk kendala masalah perpajakan dan peraturan daerah, Hutahean menyatakan bahwa peraturan perpajakan amat sangat kurang sosialissinya. Termasuk sosialissi peraturan daerah yang sangat memberatkan pengusaha.

"Ke depan kita berharap bahwa untuk menumbuhkembangkan dunia usaha yang menyokong secara penuh pertumbuhan ekonomi Riau, pemerintah dapat memberikan kepercayaan dan prioritas kepada pengusaha lokal untuk mendapatkan peluang usaha dengan memberikan kemudahan dan dukungan perbankan. Kita juga meminta pemerintah agar dalam memberikan pelayanan perijinan hendaknya bisa satu atap. Selain itu juga diharapkan ada peningkatan infrastruktur dan keamanan agar pelaku usaha dapat berbisnis dengan aman," katanya.

Bukan hanya itu, tambahnya, pemerintah juga diharapkan memberantas pungutan liar dan premanisme. Juga mensosialisasikan peraturan daerah dan perpajakan sebelum diterapkan.

Disinggung sektor pariwisata, Hutahean menyatakan bahwa pemerintah diminta untuk mengelola sektor periwisata secara modern dan terpadu. Tujuannya menurutnya sangat jelas, yaitu mencapai program wisata 7 juta orang dapat terpenuhi. ***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Fieldtrip, Wartawan-OJK Kunjungi Laku Pandai Binaan BRI
- Kadispas Pekanbaru: Seluruh Pedagang Jalan Harus Pindah ke Pasar Higienis
- Citilink Jadikan Pekanbaru Pusat Rute Sumatera
- Dua Kontraktor Besar Bersaing Dapat Proyek Pasar Induk Pemko Pekanbaru
- Konsultasi BPKP Riau, Dispenda Pekanbaru segera Godok SOP Penarikan Pajak
- BPS Rilis Data Kemiskinan di Pedesaan Riau Kian Memburuk
- Petani di Bengkalis Resah Harga Getah Karet Semakin Turun


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.196.101.145
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com