Untitled Document
Jumat, 25 Syawwal 1435 H |
Home > Usaha >>

Berita Terhangat..
Jum’at, 22 Agustus 2014 08:01
Chevron Bantu PMI Dumai Wujudkan ’’Jembatan Kemanusiaan”

Jum’at, 22 Agustus 2014 06:01
Pemprov Anggarkan Pembelian Mobdin Baru

Jum’at, 22 Agustus 2014 05:57
Tindak Pidana Pelanggaran Pajak,
Saksi Ahli Sebut Perkara Pajak ke Ranah Pidana Cacat Hukum


Kamis, 21 Agustus 2014 21:48
Kapolda Riau Akui Terima Dua Laporan Pidana Terkait Gubri

Kamis, 21 Agustus 2014 21:46
Sebelum Fit and Propertest, OJK Tunggu RUPS-LB BRK

Kamis, 21 Agustus 2014 21:43
Datang Kemalaman, Tahanan Tipikor Ditolak Rutan

Kamis, 21 Agustus 2014 21:38
Paripurna Ranperda Perubahan APBD 2014,
Sekko Dumai Tanggapi Pandangan Umum Fraksi DPRD




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 31 Januari 2008 16:45
Pelaku Usaha Nilai Ada 4 Kendala Berbisnis di Riau

Ternyata, ada 4 kendala yang selalu 'menyertai' pelaku usaha dalam melakukan bisnisnya. Mereka minta pemerintah untuk meminimlisasi kendala agar perekonomian Riau tumbuh dan berkembang.

Riauterkini-PEKANBARU-Praktisi Bisnis Riau, HW Hutahean Rabu (30/1) menyatakan bahwa banyak sekali investor yang ingin menanamkan modalnya di Riau. Mereka melihat iklim dunia usaha di Riau cukup bagus. Itu menjadi dasar pelaku usaha berani menanamkan dananya di Riau.

Namun demikian, petinggi di Hutahean Group ini menyatakan ada 4 kendala besar yang seringkali dirasakan oleh pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya di Riau. Yaitu masalah perijinan, Infrastruktur, Kepastian Hukum dan Perpajakan/Perda.

"Masalah perijinan seringkali dirasakan pelaku usaha dalam mengurus perijian terlalu banyak birokrasi. Sehingga dapat memperlambat proses. Selain itu, infrastruktur yang ada saat ini belum memadai. Karena masalah akses jalan cukup menghambat proses distribusi barang. Baik hasil bumi dan kepentingan perusahaan lainnya," ungkapnya.

Kemudian, kata Hutahean, masalah kepastian hukum juga menjadi salah satu kendala. Karena masih banyaknya masalah kepemilikan lahan yang tumpang tindih serta adanya pungutan liar yang cukup meresahkan pengusaha termasuk premanisme.

Untuk kendala masalah perpajakan dan peraturan daerah, Hutahean menyatakan bahwa peraturan perpajakan amat sangat kurang sosialissinya. Termasuk sosialissi peraturan daerah yang sangat memberatkan pengusaha.

"Ke depan kita berharap bahwa untuk menumbuhkembangkan dunia usaha yang menyokong secara penuh pertumbuhan ekonomi Riau, pemerintah dapat memberikan kepercayaan dan prioritas kepada pengusaha lokal untuk mendapatkan peluang usaha dengan memberikan kemudahan dan dukungan perbankan. Kita juga meminta pemerintah agar dalam memberikan pelayanan perijinan hendaknya bisa satu atap. Selain itu juga diharapkan ada peningkatan infrastruktur dan keamanan agar pelaku usaha dapat berbisnis dengan aman," katanya.

Bukan hanya itu, tambahnya, pemerintah juga diharapkan memberantas pungutan liar dan premanisme. Juga mensosialisasikan peraturan daerah dan perpajakan sebelum diterapkan.

Disinggung sektor pariwisata, Hutahean menyatakan bahwa pemerintah diminta untuk mengelola sektor periwisata secara modern dan terpadu. Tujuannya menurutnya sangat jelas, yaitu mencapai program wisata 7 juta orang dapat terpenuhi. ***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Sebelum Fit and Propertest, OJK Tunggu RUPS-LB BRK
- Wabup Bengkalis Buka HUT ke-67 Koperasi di Mandau
- Riau Jadi Pusat Industri Sawit Nasional
- Semester I 2014, Realisasi Penerimaan Pajak 43 Persen
- Pasca Lebaran, Harga Getah Karet dan Sawit di Bengkalis Anjlok
- Lusa, CV Istana Motor Gelar "Yamaha GT Fiesta" di Selatpanjang
- Wawako Dumai Temui BRK, Minta Pembayaran Pensiun Veteran di Lantai Dasar


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.204.59.230
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com