Untitled Document
Selasa, 24 Ramadhan 1435 H |
Home > Usaha >>

Berita Terhangat..
Selasa, 22 Juli 2014 20:20
Idul Fitri Super Sale Bersama Oke Shop Mal Pekanbaru

Selasa, 22 Juli 2014 20:16
Razia, Disperindag Inhil Temukan Minuman dengan Kode BPOM Palsu

Selasa, 22 Juli 2014 20:09
Wakil Rakyat Soroti Tak Adanya Safari Ramadhan Pemprov

Selasa, 22 Juli 2014 20:05
DPC Partai Demokrat Rohul Buka Puasa Bersama Anak Yatim dan Kaum Dhuafa

Selasa, 22 Juli 2014 17:32
Tokoh Islam Riau Sayangkan Gubri tak Safari Ramadhan

Selasa, 22 Juli 2014 17:30
Pasar Murah Pemkab Bengkalis Disambut Antusias Warga Duri

Selasa, 22 Juli 2014 17:28
PLN 'Berjuang' Hindari Pemadaman Listrik Saat Lebaran



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 31 Januari 2008 16:45
Pelaku Usaha Nilai Ada 4 Kendala Berbisnis di Riau

Ternyata, ada 4 kendala yang selalu 'menyertai' pelaku usaha dalam melakukan bisnisnya. Mereka minta pemerintah untuk meminimlisasi kendala agar perekonomian Riau tumbuh dan berkembang.

Riauterkini-PEKANBARU-Praktisi Bisnis Riau, HW Hutahean Rabu (30/1) menyatakan bahwa banyak sekali investor yang ingin menanamkan modalnya di Riau. Mereka melihat iklim dunia usaha di Riau cukup bagus. Itu menjadi dasar pelaku usaha berani menanamkan dananya di Riau.

Namun demikian, petinggi di Hutahean Group ini menyatakan ada 4 kendala besar yang seringkali dirasakan oleh pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya di Riau. Yaitu masalah perijinan, Infrastruktur, Kepastian Hukum dan Perpajakan/Perda.

"Masalah perijinan seringkali dirasakan pelaku usaha dalam mengurus perijian terlalu banyak birokrasi. Sehingga dapat memperlambat proses. Selain itu, infrastruktur yang ada saat ini belum memadai. Karena masalah akses jalan cukup menghambat proses distribusi barang. Baik hasil bumi dan kepentingan perusahaan lainnya," ungkapnya.

Kemudian, kata Hutahean, masalah kepastian hukum juga menjadi salah satu kendala. Karena masih banyaknya masalah kepemilikan lahan yang tumpang tindih serta adanya pungutan liar yang cukup meresahkan pengusaha termasuk premanisme.

Untuk kendala masalah perpajakan dan peraturan daerah, Hutahean menyatakan bahwa peraturan perpajakan amat sangat kurang sosialissinya. Termasuk sosialissi peraturan daerah yang sangat memberatkan pengusaha.

"Ke depan kita berharap bahwa untuk menumbuhkembangkan dunia usaha yang menyokong secara penuh pertumbuhan ekonomi Riau, pemerintah dapat memberikan kepercayaan dan prioritas kepada pengusaha lokal untuk mendapatkan peluang usaha dengan memberikan kemudahan dan dukungan perbankan. Kita juga meminta pemerintah agar dalam memberikan pelayanan perijinan hendaknya bisa satu atap. Selain itu juga diharapkan ada peningkatan infrastruktur dan keamanan agar pelaku usaha dapat berbisnis dengan aman," katanya.

Bukan hanya itu, tambahnya, pemerintah juga diharapkan memberantas pungutan liar dan premanisme. Juga mensosialisasikan peraturan daerah dan perpajakan sebelum diterapkan.

Disinggung sektor pariwisata, Hutahean menyatakan bahwa pemerintah diminta untuk mengelola sektor periwisata secara modern dan terpadu. Tujuannya menurutnya sangat jelas, yaitu mencapai program wisata 7 juta orang dapat terpenuhi. ***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Razia, Disperindag Inhil Temukan Minuman dengan Kode BPOM Palsu
- RAPP Raih Predikat Memuaskan dalam Audit SMK3
- Dua Garbarata Bandara SSK II Mulai Difungsikan
- APKI: Indonesia Prospektif sebagai Produsen Kertas Dunia
- Hadapi Lebaran, Kuota BBM dan Elpiji Bengkalis Ditambah
- BNI Berbagi, Santuni Anak Yatim dari 5 Masjid di Riau
- Santuni 520 Anak Yatim, Bank RiauKepri Gelar Buka Bersama


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 23.20.30.63
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com