Home > Usaha >>

Berita Terhangat..
Senin, 27 Juni 2016 22:39
KDRT, Pria Paroh Baya di Tanjung Medan Rohil Ditangkap

Senin, 27 Juni 2016 21:54
Siaga Arus Mudik dan Balik, Dishubkominfo Mandau Dirikan 4 Titik Posko

Senin, 27 Juni 2016 21:50
Menpan-RB Terbitkan Surat Edaran Larang PNS Tambah Cuti Lebaran

Senin, 27 Juni 2016 20:03
Shop and Win SKA Tahap II Periode VII,
8 Pemenang Bawa Pulang Hadiah Istimewa


Senin, 27 Juni 2016 19:41
Peminat SMP Negeri 1 Bangko Rohil Membludak

Senin, 27 Juni 2016 19:37
Bupati Kampar Sebut Penyaluran Zakat Harus Tepat Sasaran

Senin, 27 Juni 2016 19:31
Terkait Video Pertikaian dengan Ketua DPRD Dumai,
Komisi A DPRD Riau Minta PT CPI Segera Laksanakan Hasil Hearing




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 31 Januari 2008 16:45
Pelaku Usaha Nilai Ada 4 Kendala Berbisnis di Riau

Ternyata, ada 4 kendala yang selalu 'menyertai' pelaku usaha dalam melakukan bisnisnya. Mereka minta pemerintah untuk meminimlisasi kendala agar perekonomian Riau tumbuh dan berkembang.

Riauterkini-PEKANBARU-Praktisi Bisnis Riau, HW Hutahean Rabu (30/1) menyatakan bahwa banyak sekali investor yang ingin menanamkan modalnya di Riau. Mereka melihat iklim dunia usaha di Riau cukup bagus. Itu menjadi dasar pelaku usaha berani menanamkan dananya di Riau.

Namun demikian, petinggi di Hutahean Group ini menyatakan ada 4 kendala besar yang seringkali dirasakan oleh pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya di Riau. Yaitu masalah perijinan, Infrastruktur, Kepastian Hukum dan Perpajakan/Perda.

"Masalah perijinan seringkali dirasakan pelaku usaha dalam mengurus perijian terlalu banyak birokrasi. Sehingga dapat memperlambat proses. Selain itu, infrastruktur yang ada saat ini belum memadai. Karena masalah akses jalan cukup menghambat proses distribusi barang. Baik hasil bumi dan kepentingan perusahaan lainnya," ungkapnya.

Kemudian, kata Hutahean, masalah kepastian hukum juga menjadi salah satu kendala. Karena masih banyaknya masalah kepemilikan lahan yang tumpang tindih serta adanya pungutan liar yang cukup meresahkan pengusaha termasuk premanisme.

Untuk kendala masalah perpajakan dan peraturan daerah, Hutahean menyatakan bahwa peraturan perpajakan amat sangat kurang sosialissinya. Termasuk sosialissi peraturan daerah yang sangat memberatkan pengusaha.

"Ke depan kita berharap bahwa untuk menumbuhkembangkan dunia usaha yang menyokong secara penuh pertumbuhan ekonomi Riau, pemerintah dapat memberikan kepercayaan dan prioritas kepada pengusaha lokal untuk mendapatkan peluang usaha dengan memberikan kemudahan dan dukungan perbankan. Kita juga meminta pemerintah agar dalam memberikan pelayanan perijinan hendaknya bisa satu atap. Selain itu juga diharapkan ada peningkatan infrastruktur dan keamanan agar pelaku usaha dapat berbisnis dengan aman," katanya.

Bukan hanya itu, tambahnya, pemerintah juga diharapkan memberantas pungutan liar dan premanisme. Juga mensosialisasikan peraturan daerah dan perpajakan sebelum diterapkan.

Disinggung sektor pariwisata, Hutahean menyatakan bahwa pemerintah diminta untuk mengelola sektor periwisata secara modern dan terpadu. Tujuannya menurutnya sangat jelas, yaitu mencapai program wisata 7 juta orang dapat terpenuhi. ***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Dinilai Merugikan,
Petani Inhil Tolak Rencana Pengaturan Tata Niaga Ekspor Kelapa Bulat

- 2 Maskapai Ajukan Extra Flight
- BNI Gelar Pasar Murah BUMN di Teluk Kuantan
- Vidi Aldiano Hadiri HUT ke-11 Mall Ciputra Seraya, Pekanbaru
- Kembangkan Usaha Anggota, Hipmi Riau-BTN Syariah Teken MoU Kerjasama
- Warga Pekanbaru Mulai Keluhkan Plastik Berbayar ke Wakil Rakyat di DPRD Riau
- 2016, Temuan Upal BI Meningkat Tajam


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.145.75.98
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com