Untitled Document
Senin, 15 Rajab 1436 H |
Home > Usaha >>

Berita Terhangat..
Ahad, 3 Mei 2015 22:17
Dua Buron, Polres Rohul Tangkap Satu Tahanan Kabur

Ahad, 3 Mei 2015 21:05
Babinsa Korem 013/Wirabima Akan Ikuti Pelatihan P4S

Ahad, 3 Mei 2015 21:01
UN, 4.604 Siswa SMP di Duri Siap Berikan Hasil Terbaik

Ahad, 3 Mei 2015 20:59
Puluhan Kendaraan Terbalik di Jalan Rusak di Dalu-dalu, Rohul

Ahad, 3 Mei 2015 20:27
Warga Bangkinang Rusak Warung Remang-remang dan Aankan Lima Wanita Diduga Pelacur

Ahad, 3 Mei 2015 20:13
Pemkab Kampar Akan Danai Linmas untuk Bantu Cegah Peredaran Narkoba

Ahad, 3 Mei 2015 20:11
Bupati Kampar Ingatkan Pendidikan Tanggung Jawab Bersama



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 31 Januari 2008 16:45
Pelaku Usaha Nilai Ada 4 Kendala Berbisnis di Riau

Ternyata, ada 4 kendala yang selalu 'menyertai' pelaku usaha dalam melakukan bisnisnya. Mereka minta pemerintah untuk meminimlisasi kendala agar perekonomian Riau tumbuh dan berkembang.

Riauterkini-PEKANBARU-Praktisi Bisnis Riau, HW Hutahean Rabu (30/1) menyatakan bahwa banyak sekali investor yang ingin menanamkan modalnya di Riau. Mereka melihat iklim dunia usaha di Riau cukup bagus. Itu menjadi dasar pelaku usaha berani menanamkan dananya di Riau.

Namun demikian, petinggi di Hutahean Group ini menyatakan ada 4 kendala besar yang seringkali dirasakan oleh pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya di Riau. Yaitu masalah perijinan, Infrastruktur, Kepastian Hukum dan Perpajakan/Perda.

"Masalah perijinan seringkali dirasakan pelaku usaha dalam mengurus perijian terlalu banyak birokrasi. Sehingga dapat memperlambat proses. Selain itu, infrastruktur yang ada saat ini belum memadai. Karena masalah akses jalan cukup menghambat proses distribusi barang. Baik hasil bumi dan kepentingan perusahaan lainnya," ungkapnya.

Kemudian, kata Hutahean, masalah kepastian hukum juga menjadi salah satu kendala. Karena masih banyaknya masalah kepemilikan lahan yang tumpang tindih serta adanya pungutan liar yang cukup meresahkan pengusaha termasuk premanisme.

Untuk kendala masalah perpajakan dan peraturan daerah, Hutahean menyatakan bahwa peraturan perpajakan amat sangat kurang sosialissinya. Termasuk sosialissi peraturan daerah yang sangat memberatkan pengusaha.

"Ke depan kita berharap bahwa untuk menumbuhkembangkan dunia usaha yang menyokong secara penuh pertumbuhan ekonomi Riau, pemerintah dapat memberikan kepercayaan dan prioritas kepada pengusaha lokal untuk mendapatkan peluang usaha dengan memberikan kemudahan dan dukungan perbankan. Kita juga meminta pemerintah agar dalam memberikan pelayanan perijinan hendaknya bisa satu atap. Selain itu juga diharapkan ada peningkatan infrastruktur dan keamanan agar pelaku usaha dapat berbisnis dengan aman," katanya.

Bukan hanya itu, tambahnya, pemerintah juga diharapkan memberantas pungutan liar dan premanisme. Juga mensosialisasikan peraturan daerah dan perpajakan sebelum diterapkan.

Disinggung sektor pariwisata, Hutahean menyatakan bahwa pemerintah diminta untuk mengelola sektor periwisata secara modern dan terpadu. Tujuannya menurutnya sangat jelas, yaitu mencapai program wisata 7 juta orang dapat terpenuhi. ***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Bank Riau Kepri Ikuti Porseni BPDSI XI di Yogyakarta
- PT PLN Rohul Pasang Kapasitor 180 Volt di Desa BIM
- Dinilai Pesanan Asing, PP Gambut Tak Pikirkan 220 Ribu Pekerja
- Pekan Ini, Harga TBS Sawit Naik Rp 9,63 perkilogram
- Plt Gubri Dampingi Wapres Ikuti IMT-GT di Malaysia
- Ekonomi Keluarga Nelayan di Rohil Cukup Sejahtera
- Bila Pasar Cik Puan Dikelola Pihak Ketiga
Catatan Khusus Pimpinan DPRD Riau kepada Pemerintah



Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 50.16.84.67
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com