Untitled Document
Jumat, 9 Rabiul Akhir 1436 H |
Home > Usaha >>

Berita Terhangat..
Jum’at, 30 Januari 2015 19:02
Wanita Tunawicara Diperkosa di Tualang, Siak

Jum’at, 30 Januari 2015 18:58
Aksi Terus Berkelanjutan,
Ratusan Masyarakat Tuntuk PT IKS Kembalikan Lahan 1.750 Ha


Jum’at, 30 Januari 2015 18:51
Pilkada di Empat Daerah, Gerindra Riau Utamakan Kadernya Maju

Jum’at, 30 Januari 2015 18:47
DPRD Mernati Belajar Kelola Keuangan ke Pemkab Kampar

Jum’at, 30 Januari 2015 18:30
Kasus Korupsi Dana Pam Pilkda 2011,
Polisi Segera Tahan Kakansatpol PP Kampar


Jum’at, 30 Januari 2015 18:23
Raskin di Rohul Berkutu,
Bulog Tambusai Sebut Pihaknya Hanya Menditrsibusikan


Jum’at, 30 Januari 2015 18:12
Selewengkan Dana Banyuan Masyarakat,
Tiga Mantan Pengurus UPK Dayang Daipa, Kuansing Diadili




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 31 Januari 2008 16:45
Pelaku Usaha Nilai Ada 4 Kendala Berbisnis di Riau

Ternyata, ada 4 kendala yang selalu 'menyertai' pelaku usaha dalam melakukan bisnisnya. Mereka minta pemerintah untuk meminimlisasi kendala agar perekonomian Riau tumbuh dan berkembang.

Riauterkini-PEKANBARU-Praktisi Bisnis Riau, HW Hutahean Rabu (30/1) menyatakan bahwa banyak sekali investor yang ingin menanamkan modalnya di Riau. Mereka melihat iklim dunia usaha di Riau cukup bagus. Itu menjadi dasar pelaku usaha berani menanamkan dananya di Riau.

Namun demikian, petinggi di Hutahean Group ini menyatakan ada 4 kendala besar yang seringkali dirasakan oleh pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya di Riau. Yaitu masalah perijinan, Infrastruktur, Kepastian Hukum dan Perpajakan/Perda.

"Masalah perijinan seringkali dirasakan pelaku usaha dalam mengurus perijian terlalu banyak birokrasi. Sehingga dapat memperlambat proses. Selain itu, infrastruktur yang ada saat ini belum memadai. Karena masalah akses jalan cukup menghambat proses distribusi barang. Baik hasil bumi dan kepentingan perusahaan lainnya," ungkapnya.

Kemudian, kata Hutahean, masalah kepastian hukum juga menjadi salah satu kendala. Karena masih banyaknya masalah kepemilikan lahan yang tumpang tindih serta adanya pungutan liar yang cukup meresahkan pengusaha termasuk premanisme.

Untuk kendala masalah perpajakan dan peraturan daerah, Hutahean menyatakan bahwa peraturan perpajakan amat sangat kurang sosialissinya. Termasuk sosialissi peraturan daerah yang sangat memberatkan pengusaha.

"Ke depan kita berharap bahwa untuk menumbuhkembangkan dunia usaha yang menyokong secara penuh pertumbuhan ekonomi Riau, pemerintah dapat memberikan kepercayaan dan prioritas kepada pengusaha lokal untuk mendapatkan peluang usaha dengan memberikan kemudahan dan dukungan perbankan. Kita juga meminta pemerintah agar dalam memberikan pelayanan perijinan hendaknya bisa satu atap. Selain itu juga diharapkan ada peningkatan infrastruktur dan keamanan agar pelaku usaha dapat berbisnis dengan aman," katanya.

Bukan hanya itu, tambahnya, pemerintah juga diharapkan memberantas pungutan liar dan premanisme. Juga mensosialisasikan peraturan daerah dan perpajakan sebelum diterapkan.

Disinggung sektor pariwisata, Hutahean menyatakan bahwa pemerintah diminta untuk mengelola sektor periwisata secara modern dan terpadu. Tujuannya menurutnya sangat jelas, yaitu mencapai program wisata 7 juta orang dapat terpenuhi. ***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Raskin di Rohul Ternyata Berkutu
- BPT-PM: Geliat MEA Belum Tampak di Pekanbaru
- 2014, BPSK Terima 52 Pengaduan Konsumen
- Peredaran Apel AS ,
Pedagang: Buah Impor Ada Kode Organik atau Tidak

- Low Season, Load Facktor di Riau Maskapai Hanya 40 Persen
- ‎Gandeng BPOM, Disperindagpas Inhu Uji Sampel Apel Impor
- Pedagang Merugi, Disperindag Dumai Sidak Buah Apel Berbakteri


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 54.197.127.233
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com