Untitled Document
Jumat, 14 Syawwal 1436 H |
Home > Usaha >>

Berita Terhangat..
Jum’at, 31 Juli 2015 14:12
Panwas Rohul Gelar Bimtek Pencalonan dan Daftar Pemilih

Jum’at, 31 Juli 2015 14:07
GMD Rohul Ajak Kader dan Simpatisan Totalitas Menangkan Hafith-Nasrul

Jum’at, 31 Juli 2015 13:48
Maju Bersama, Bank Riau Kepri Gandeng Bank Mandiri

Jum’at, 31 Juli 2015 13:28
Dapat Restu Annas Maamun, Nur Charis Putra Optimis Kalahkan Incumbent

Jum’at, 31 Juli 2015 13:01
KPU Periksa Keaslian Berkas Lima Balon Peserta Pilkada Dumai

Jum’at, 31 Juli 2015 12:54
Irwan Nasir dan Said Hasyim Ditunda Besok,
Delapan Cabup dan Cawabup Tes Kesehatan di RSUD Arifin Ahcmad


Jum’at, 31 Juli 2015 12:48
Aktivitas Bongkar Muat Peti Kemas Pelindo Dumai Meningkat



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 31 Januari 2008 16:45
Pelaku Usaha Nilai Ada 4 Kendala Berbisnis di Riau

Ternyata, ada 4 kendala yang selalu 'menyertai' pelaku usaha dalam melakukan bisnisnya. Mereka minta pemerintah untuk meminimlisasi kendala agar perekonomian Riau tumbuh dan berkembang.

Riauterkini-PEKANBARU-Praktisi Bisnis Riau, HW Hutahean Rabu (30/1) menyatakan bahwa banyak sekali investor yang ingin menanamkan modalnya di Riau. Mereka melihat iklim dunia usaha di Riau cukup bagus. Itu menjadi dasar pelaku usaha berani menanamkan dananya di Riau.

Namun demikian, petinggi di Hutahean Group ini menyatakan ada 4 kendala besar yang seringkali dirasakan oleh pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya di Riau. Yaitu masalah perijinan, Infrastruktur, Kepastian Hukum dan Perpajakan/Perda.

"Masalah perijinan seringkali dirasakan pelaku usaha dalam mengurus perijian terlalu banyak birokrasi. Sehingga dapat memperlambat proses. Selain itu, infrastruktur yang ada saat ini belum memadai. Karena masalah akses jalan cukup menghambat proses distribusi barang. Baik hasil bumi dan kepentingan perusahaan lainnya," ungkapnya.

Kemudian, kata Hutahean, masalah kepastian hukum juga menjadi salah satu kendala. Karena masih banyaknya masalah kepemilikan lahan yang tumpang tindih serta adanya pungutan liar yang cukup meresahkan pengusaha termasuk premanisme.

Untuk kendala masalah perpajakan dan peraturan daerah, Hutahean menyatakan bahwa peraturan perpajakan amat sangat kurang sosialissinya. Termasuk sosialissi peraturan daerah yang sangat memberatkan pengusaha.

"Ke depan kita berharap bahwa untuk menumbuhkembangkan dunia usaha yang menyokong secara penuh pertumbuhan ekonomi Riau, pemerintah dapat memberikan kepercayaan dan prioritas kepada pengusaha lokal untuk mendapatkan peluang usaha dengan memberikan kemudahan dan dukungan perbankan. Kita juga meminta pemerintah agar dalam memberikan pelayanan perijinan hendaknya bisa satu atap. Selain itu juga diharapkan ada peningkatan infrastruktur dan keamanan agar pelaku usaha dapat berbisnis dengan aman," katanya.

Bukan hanya itu, tambahnya, pemerintah juga diharapkan memberantas pungutan liar dan premanisme. Juga mensosialisasikan peraturan daerah dan perpajakan sebelum diterapkan.

Disinggung sektor pariwisata, Hutahean menyatakan bahwa pemerintah diminta untuk mengelola sektor periwisata secara modern dan terpadu. Tujuannya menurutnya sangat jelas, yaitu mencapai program wisata 7 juta orang dapat terpenuhi. ***(H-we)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita lainnya..........
- Aktivitas Bongkar Muat Peti Kemas Pelindo Dumai Meningkat
- Puluhan Karyawan Mogok, Manajemen PT SAS di Duri Tolak Dimediasi Disnakertrans
- Datangkan Naker Asal China,
LMB Akan Usir PT. Ivo Mas Tunggal dari Dumai

- Harga TBS Sawit di Riau Turun Rp 25,82 perkilogram
- Harga Rp 850 - Rp 1000 Per Kg,
Harga TBS di PKS Tambusai Utara Anjlok Pasca Lebaran

- Peminat Mulai Berkurang, APPSI Riau Berharap Pameran Batu Akik di Riau Terus Digalakkan
- Kemarau, Pasokan Air Baku PDAM TD Duri Hanya 45 Liter Per Detik


Untitled Document
Untitled Document | IP Anda : 107.20.5.156
All Right Reserved 2003-2005 @ Riauterkini.com