Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Rabu, 12 Desember 2018 13:45
Tim Advance Sisir Lokasi Kunjungan,
Gubri: Setelah Aceh, Presiden Baru Kunjungi Riau


Rabu, 12 Desember 2018 13:34
MUI Riau Apresiasi Langkah BRK yang Ingin Konversi ke Syariah

Rabu, 12 Desember 2018 13:29
Pencarian Bocah Perempuan Diduga Tenggelam di Sungai Batang Lubuh Rohul Dihentikan

Rabu, 12 Desember 2018 12:55
Reses Tuntas, Gedung DPRD Riau Masih Sepi-senyap

Rabu, 12 Desember 2018 12:47
Banjir di Pelalawan Putuskan Jalan Pangkalan Kerinci-Langgam

Rabu, 12 Desember 2018 12:43
Gubri Lepas Pawai Taaruf, Pemprov Siapkan Bonus Pemenang MTQ Riau ke-37

Rabu, 12 Desember 2018 11:29
Pilkades Gelombang Dua di 51 Desa di Rohul Aman dan Lancar

Rabu, 12 Desember 2018 10:29
Pemkab Kuansing Bantu 30 Ton Beras pada Korban Banjir

Rabu, 12 Desember 2018 10:05
Kukang Korban Banjir Dilepas Liarkan BKSDA Riau

Rabu, 12 Desember 2018 09:45
BUMD Bakal Padukan Gerai Makan Pelalawan Bakal dengan Lapangan Futsal

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 9 Oktober 2018 13:56
Dianggarkan Tahun Depan, Gedung Baru Kejati Minta Rp39 Miliar Lagi dar APBD Riau

Gedung Kejati Riau masih butuh dana Rp39 miliar lagi. Akan dianggarkan pada APBD tahun depan karena tahun APBD-P ditiadakan.

Riauterkini-PEKANBARU- Rencana penambahan anggaran oleh Dinas PUPR Riau untuk pembangunan Gedung Kejati Riau yang besarannya mencapai Rp39 miliar disambut baik wakil rakyat di Komisi IV DPRD Riau.

"Selagi regulasinya jelas maka tidak ada masalah. Bisa dianggarkan, tapi melalui APBD 2019 masuknya, karena APBD Perubahan 2018 ditiadakan," kata Abdul Wahid, anggota Komisi IV kepada wartawan, Selasa (09/10/18).

Ia pun menjelaskan, tidak ada masalah jika pembangunan Gedung Kejati dilanjutkan tahun depan. Terlebih lagi, tidak adanya sistem multiyears dalam penganggaran pembangunan gedung yang dimaksud.

"Prosesnya nanti, kita lihat dulu, sejauh mana pekerjaannya, kemudian kita audit dulu jelang melanjutkan kembali," jelas politisi PKB ini.

Lebih lanjut ia menegaskan, penambahan anggaran ini bukanlah keinginan atau pengajuan dari Komisi IV, melainkan dari Dinas PUPR Riau.

"Dalam aturannya kan kita tidak boleh mengajukan, yang mengajukan tetap Pemprov. Kalau Pemprov memasukkan dalam RKPD, maka akan kita setujui dan bahas nanti," tutup politisi asal Inhil ini. *(ary)

Loading...


Berita lainnya..........
- MUI Riau Apresiasi Langkah BRK yang Ingin Konversi ke Syariah
- BUMD Bakal Padukan Gerai Makan Pelalawan Bakal dengan Lapangan Futsal
- 2019 Keuangan Membaik, Pengetatan Anggaran Pemprov Riau Lebih longgar
- Kontrak Kerjasama Dua PLTD di Kabupaten Rohul Segera Diperpanjang
- Kelola 844 Hektar Lahan di Luar HGU di Pelalawan, Komisi II DPRD Riau Sebut PT SBP Nakal
- Januari, MPP di Pekanbaru Segera Hadir dengan 18 Tenant
- HIPPMIH Pekanbaru Rancang Seminar Nasional Cari Solusi Anjloknya Harga Kelapa
- Pertamina EP Asset 1 Lirik Field Gelar Funtastic Walk Bersama Warga
- Harkodia 2018: Bank Riau Kepri Satu-satunya BPD pada Pameran IBIC 2018
- Pelajari Teknis Penyiaran, Radio Kominfoss Kuansing Berkunjung ke Siak
- Layani Mandiri, Mendag Resmikan UPT Metrologi Legal Pemkab Bengkalis
- Bentuk Unit Metrologi Legal dan Pasar Tertib Ukur, Pemkab Bengkalis Terima Penghargaan Kemendag RI
- PGN Kembali Sabet Penghargaan LHKPN dari KPK
- Pengurus Himperra Riau Periode 2018-2022 Resmi Dilantik
- Dapat Giliran Pemadaman Bergilir,
Pegawai Disdalduk KB Pekanbaru Tetap Bekerja

- BPOM Pekanbaru Gelar Bulan Keamanan Pangan
- 5 Kabupaten di Riau Ikuti Workshop Proklim Tajaan PT RAPP
- Petani KUD Mulus Rahayu di Siak Panen Perdana Kebun Peremajaan Sawit Rakyat
- Bila Menunggak Hingga 21 Desember,
PLN Bengkalis Akan Putus Aliran Listrik ke Pelanggan dan Ubah Sistem Pembayaran

- 2018, Himperra Bangun 8.750 Rumah Subsidi di Riau


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com