Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Rabu, 26 Juni 2019 14:28
‎Kembali Gulirkan Program Desa Bebas Api, PT RAPP Bertekad 'Zonk-kan' Karhutla

Rabu, 26 Juni 2019 13:58
Puluhan ASN dan Honorer PN Bengkalis Mendadak Ikuti Tes Urine

Rabu, 26 Juni 2019 13:47
LAMR Sokong Langkah Hukum Pemprov Riau Laporkan Penghina Gubri

Rabu, 26 Juni 2019 13:33
Diikuti 564 JCH , Bupati Inhil Buka Kegiatan Manasik Haji 2019

Rabu, 26 Juni 2019 13:26
Bupati Inhil Pimpin Rapat Pematangan Konsep dan Pemodelan Program 1 Desa 1 Rumah Tahfidz

Rabu, 26 Juni 2019 13:23
Dalam Upaya Pembangunan SDM, Pemkab Inhil Titik Beratkan Peningkatan Mutu dan Kualitas Pendidikan

Rabu, 26 Juni 2019 13:21
‎Kapolda Riau Resmikan Mako Polres Rohul Senilai Rp13 Miliar

Rabu, 26 Juni 2019 13:03
Kebakaran Paksa 30 KK di Panipahan, Rohil Mengungsi

Rabu, 26 Juni 2019 11:13
Warga Cerenti, Kuansing Resah, Kawanan Gajah Berkeliaran di Ladang

Rabu, 26 Juni 2019 10:13
Bupati Harris Bertekad Bangun Pelabuhan Sokoi di Kuala Kampar

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 9 Oktober 2018 13:56
Dianggarkan Tahun Depan, Gedung Baru Kejati Minta Rp39 Miliar Lagi dar APBD Riau

Gedung Kejati Riau masih butuh dana Rp39 miliar lagi. Akan dianggarkan pada APBD tahun depan karena tahun APBD-P ditiadakan.

Riauterkini-PEKANBARU- Rencana penambahan anggaran oleh Dinas PUPR Riau untuk pembangunan Gedung Kejati Riau yang besarannya mencapai Rp39 miliar disambut baik wakil rakyat di Komisi IV DPRD Riau.

"Selagi regulasinya jelas maka tidak ada masalah. Bisa dianggarkan, tapi melalui APBD 2019 masuknya, karena APBD Perubahan 2018 ditiadakan," kata Abdul Wahid, anggota Komisi IV kepada wartawan, Selasa (09/10/18).

Ia pun menjelaskan, tidak ada masalah jika pembangunan Gedung Kejati dilanjutkan tahun depan. Terlebih lagi, tidak adanya sistem multiyears dalam penganggaran pembangunan gedung yang dimaksud.

"Prosesnya nanti, kita lihat dulu, sejauh mana pekerjaannya, kemudian kita audit dulu jelang melanjutkan kembali," jelas politisi PKB ini.

Lebih lanjut ia menegaskan, penambahan anggaran ini bukanlah keinginan atau pengajuan dari Komisi IV, melainkan dari Dinas PUPR Riau.

"Dalam aturannya kan kita tidak boleh mengajukan, yang mengajukan tetap Pemprov. Kalau Pemprov memasukkan dalam RKPD, maka akan kita setujui dan bahas nanti," tutup politisi asal Inhil ini. *(ary)



Berita lainnya..........
- Harga Tiket Melambung, Realisasi Avtur Pertamina MOR I Menurun
- APKASINDO Pelalawan Sayangkan PT MUP Tolak Beli TBS Masyarakat
- PT MUP Mendadak Tolak Beli, TBS Sawit Warga Langgam Membusuk
- Ditertibkan Satpol PP, PKL di Gerbang Perkantoran Pemkab‎ Rohul Minta Ini ke Bupati
- 20 Club Ramaikan Suzuki Saturday Night Riding di Pekanbaru
- Harga Sawit di Bawah 1000 Petani di Kuansing Menjerit
- Sejak Sepekan Terakhir, Harga Si Pedas Meroket di Bengkalis
- Pererat Sillaturahmi dengan Media,
Pertamina MOR I Sumbagut Taja Media Gathering di Bandung

- Tak Kantongi IMB, Satpol PP Pekanbaru Segel Satu Bangunan di Jalan Sudirman
- Dukcapil Bengkalis Komit Benahi Mutu Layanan
- Bina Lingkungan Pertamina Dumai dan Tingkatkan Ekonomi Masyarakat
- Minta Lemburan Terus, Security Chevron Mogok Jaga
- Dinas Penanaman Modal Pelalawan Tahun Ini Buka Kantor Pelayanan di Setiap Kecamatan
- Wacana Naik Pesawat ke Jakarta Via Negeri Jiran Tunggu Izin Menko Perekonomian
- Sekdakab Kuansing Tinjau Pasar Modern Sebelum Pedagang Dipindahkan
- Tiket Pesawat Mahal, Gubri Wacanakan ke Jakarta via Malaysia
- Dekat dan Berdampak Positif Besar,
Akademisi Sarankan Pulau Bengkalis ke Pulau Padang Dibangun Jembatan

- Merujuk ke RAB,
Tim Independen UIR Rekomendasikan Bangunan DIC Gunakan Tiang Pabrikan

- Silaturahmi dengan Gubernur Riau, Apkasindo Keluhkan Harga Sawit
- Juli, Pedagang Pasar Rakyat di Pindah ke Pasar Modern Telukkuantan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com