Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Senin, 23 Juli 2018 21:59
Wabup Halim Bantu Siswi Kuansing Peserta Paskibraka Nasional

Senin, 23 Juli 2018 21:39
Puncak Hari Bhakti Adhyaksa Kejari Bengkalis Berlangsung Hikmat

Senin, 23 Juli 2018 21:35
2019, Riau jadi Provinsi Layak Anak

Senin, 23 Juli 2018 21:11
Anugerah KLA 2018, Pekanbaru Terbaik dalam Pembinaan Forum Anak Daerah

Senin, 23 Juli 2018 21:01
Kejari Pelalawan Peringati Hari Bhakti Adhayaksa ke-58 dengan Kegiatan Religius

Senin, 23 Juli 2018 20:40
Rencana Mutasi oleh Gubri , Dewan Mensinyalir karena Balas Dendam

Senin, 23 Juli 2018 19:18
Pertanyakan Honor, Ratusan Panitia Pornas VIII SOIna Riau 2018 Serbu Gedung Dharma Wanita

Senin, 23 Juli 2018 18:14
Apkasindo Sikapi Penurunan Harga Sawit Melalui FGD

Senin, 23 Juli 2018 18:01
3 Pemilik Shabu Polisi di Duri, Bengkalis

Senin, 23 Juli 2018 17:53
Besok, KPU Gelar Pleno Tetapkan Gubri Terpilih

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 9 Januari 2018 17:22
21 Sub Kontraktor Alat Berat di IKPP Diduga Tak Bayar Pajak

Kepala UPT Perawang Bapeda Riau mengatakan sebanyak 21 sub kontraktor alat berat di PT IKPP tidak membayar pajak.

Riauterkini-PEKANBARU- Sebanyak 21 perusahaan sub kontraktor alat berat yang bekerja di perusahaan pengolahan bahan baku kertas terbesar di Asia tenggara, PT Indah Kiat Pulp & Paper (IKPP) diketahui tidak bayar pajak.

"Tadi kita sudah dengarkan paparan dari Kepala UPT Perawang yang menyatakan bahwa 21 sub kontraktor alat berat tidak bayar pajak," kata Suhardiman Amby, Sekretaris Komisi III DPRD Riau saat mengunjungi Kantor IKPP dengan didampingi Kepala UPT Perawang Bapeda Riau, Selasa (09/01/18).

Menurutnya, hal ini mesti diselesaikan segera. Pihak Bapeda Riau dan IKPP tidak boleh diam atas persoalan ini. Karena menurutnya, pajak alat berat 21 sub kontraktor bisa mencapai kurang lebih Rp5 miliar per tahunnya.

"Jika dikalikan satu perusahaan saja dengan angka Rp200 juta per tahun misalnya, maka jika ada 21 perusahaan, maka totalnya kurang lebih Rp5 miliar. Ini angka yang cukup besar menurut kita, apalagi bisa menambah pendapatan daerah kita," jelasnya.

Lebih lanjut politisi Hanura ini katakan, jika 21 sub kontraktor tersebut nantinya masih enggan membayar pajak, maka pihak IKPP diminta untuk tidak memperpanjang kontrak kerjasamanya dengan 21 sub kontraktor yang dimaksud.

"Kita minta pihak IKPP supaya memangil secara persuasif agar melakukan kewajiban terhadap negara sesuai aturan yang ada walapun ada putusan MK, dalam Perda kita kan jelas tentang hal ini. Jangan mau enaknya saja di Riau ni," tutupnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, M Arfah (Wakil Ketua Komisi III), Ramos Teddy Sianturi, Soniwati, Firdaus, Nasril dan Adrian (masing-masing anggota Komisi III). ***(ary)

Loading...


Berita lainnya..........
- Jadi Pemateri Sosialisasi Kepariwisataan,
Ketua DPD REI Riau: Objek Wisata di Waduk PLTA Koto Panjang Punya Potensi Luar Biasa

- Disbud Riau Gelar Lomba Desain Pakaian Melayu Harian untuk Umum 
- Mahal, Warga Talukkuantan Tak Sanggup Beli Ayam
- Pasca Libur Panjang, Tiket Pesawat Ogah Turun
- Tentang UMP Sektor Migas, Chevron Klaim Sudah Laksanakan Aturan 
- Di Riau, Sistem Subkontraktor Dianggap Merugikan Buruh Kecil
- Manfaat bagi Masyarakat dan Pendapatan Negara,
Kemitraan PT CPI dengan Indonesia Berkontribusi terhadap Lapangan Kerja

- Panasnya Hearing Masalah Tenaga RTK di Kampar Belum Buahkan Kesepakatan
- ‎Jangan Curangi Masyarakat,
Pedagang di Bengkalis Diminta Lakukan Tera Timbangan

- Maksimalkan Layanan Musim Haji 2018, Pertamina Amankan Pasokan Avtur
- Bulan Depan Giliran Pesantren se-Riau,
Kongregasi FCJM Belajar Sawit ke Apkasindo

- Upah Tak Naik, Pekerja Chevron Demo SKK Migas
- Jemput Bola Pembayaran PBB, Bapenda Pekanbaru Buka Layanan Keliling
- UKM Riau Belum Leading di Ekonomi Syariah
- Pemerintah Turunkan Tarif Pajak Penghasilan Final 0,5% Bagi UMKM 
- Terlibat Polemik,
Pengelola Pasar 'Modern' Sorek Pelalawan Lempar Handuk

- Tiga Perusahaan Di-blacklist, Tahun Ini Pasar Murah di 10 Kecamatan di Bengkalis Gagal Total
- Banyak Warga Pelalawan Enggan Konsumsi Ikan Emas
- Sejumlah Proyek di PUPR Kuansing Mulai Dilakukan Rekayasa Lapangan
- Maksimalkan Layanan Perbankan, BNI Buka KCP di Pinggir Bengkalis


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com