Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 19 Januari 2018 23:04
Pakai Baju PKI, Seorang Warga Tionghoa Meranti Ditangkap BIN dan Tentara

Jum’at, 19 Januari 2018 22:39
Gubri Target Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 30 Ribu Haktar

Jum’at, 19 Januari 2018 22:32
OTT Tim Saber Pungli Polres Rohul‎,
Kades Rantau Binuang Sakti dan Sekdesnya Resmi Tersangka


Jum’at, 19 Januari 2018 22:19
Tim Sukses Klaim Dukungan Syam-Edy Kian Meluas

Jum’at, 19 Januari 2018 20:58
Sekda Defenitif Kuansing Tak Kunjung Dilantik

Jum’at, 19 Januari 2018 20:53
Diciduk Polisi,
Warga Tenayan Raya Tega Posting Video Mesum dengan Pacarnya di Facebook


Jum’at, 19 Januari 2018 20:37
2018, Anggota DPRD Bengkalis Tidak Lagi Diberikan Mobnas

Jum’at, 19 Januari 2018 18:34
Barter Motor dan Handphone, Pasutri di Pekanbaru Ini Kompak Jualan Sabu

Jum’at, 19 Januari 2018 18:10
Wajib Berkaidah Islam, DPRD Bengkalis Bentuk Pansus Ranperda Zakat

Jum’at, 19 Januari 2018 18:02
Datsun Cross Direncanakan Hadir di Riau Awal Februari 2018

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 9 Januari 2018 17:22
21 Sub Kontraktor Alat Berat di IKPP Diduga Tak Bayar Pajak

Kepala UPT Perawang Bapeda Riau mengatakan sebanyak 21 sub kontraktor alat berat di PT IKPP tidak membayar pajak.

Riauterkini-PEKANBARU- Sebanyak 21 perusahaan sub kontraktor alat berat yang bekerja di perusahaan pengolahan bahan baku kertas terbesar di Asia tenggara, PT Indah Kiat Pulp & Paper (IKPP) diketahui tidak bayar pajak.

"Tadi kita sudah dengarkan paparan dari Kepala UPT Perawang yang menyatakan bahwa 21 sub kontraktor alat berat tidak bayar pajak," kata Suhardiman Amby, Sekretaris Komisi III DPRD Riau saat mengunjungi Kantor IKPP dengan didampingi Kepala UPT Perawang Bapeda Riau, Selasa (09/01/18).

Menurutnya, hal ini mesti diselesaikan segera. Pihak Bapeda Riau dan IKPP tidak boleh diam atas persoalan ini. Karena menurutnya, pajak alat berat 21 sub kontraktor bisa mencapai kurang lebih Rp5 miliar per tahunnya.

"Jika dikalikan satu perusahaan saja dengan angka Rp200 juta per tahun misalnya, maka jika ada 21 perusahaan, maka totalnya kurang lebih Rp5 miliar. Ini angka yang cukup besar menurut kita, apalagi bisa menambah pendapatan daerah kita," jelasnya.

Lebih lanjut politisi Hanura ini katakan, jika 21 sub kontraktor tersebut nantinya masih enggan membayar pajak, maka pihak IKPP diminta untuk tidak memperpanjang kontrak kerjasamanya dengan 21 sub kontraktor yang dimaksud.

"Kita minta pihak IKPP supaya memangil secara persuasif agar melakukan kewajiban terhadap negara sesuai aturan yang ada walapun ada putusan MK, dalam Perda kita kan jelas tentang hal ini. Jangan mau enaknya saja di Riau ni," tutupnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, M Arfah (Wakil Ketua Komisi III), Ramos Teddy Sianturi, Soniwati, Firdaus, Nasril dan Adrian (masing-masing anggota Komisi III). ***(ary)

Loading...


Berita lainnya..........
- Gubernur Riau Wajibkan Semua Perusahaan Terapkan K3
- Mulai Lelang Kegiatan 2018,,
BLP Setdakab Rohul Sudah Tuntaskan Pengumuman RUP

- Jadi Atasan,
Perempuan Ini Selalu Tempatkan Diri sebagai Teman dan Ibu

- Baru 50 Persen ASN Pekanbaru Miliki Smart Card
- Utang Obat RSUD Rohul Rp5,3 Miliar Akan Diaudit Inspektorat
- Sebagian ADK 2016-2017 di Siak Masih Belum Dibayar
- Tuntut Pembayaran Kerja,
Sekdako Pekanbaru Temui Belasan Kontraktor

- Belajar Trik Jitu Tingkatkan PAD,
Anggota Dewan Kampar Kunjungi Bapenda Pekanbaru

- 21 Sub Kontraktor Alat Berat di IKPP Diduga Tak Bayar Pajak
- 4 Proyek di Dinas PUPR Pelalawan 2017 tak Tuntas
- Berlaga di Liga Dangdut Indonesia,
Alfarizi Si Putra Tandun Ini Promosikan Wisata Rohul

- Sejumlah Karyawan EMP Bentu Desak Manajemen Bayarkan Hak Mereka
- Pelaksanaan Kurang Pas,
DPMD Bengkalis Evaluasi Pelaksanaan Rakordes

- Ambil Peran Tingkatkan Ekonomi Masyarakat, PT RAPP Lakukan Banyak Terobosan
- Momen Natal dan Tahun Baru, Trafik Layanan Data Telkomsel Naik 42 Persen
- 2017, UPT Disnaker Bengkalis Terima Tiga Pengaduan Fatal dari Pekerja
- Ratusan PKL Diminta Pindah,
Pasar Higinis Pekanbaru Siap Difungsikan

- Uang Jasa Medis ‎Terlambat Dibayar,
Komite Dokter dan Perawat RSUD Rohul Sempat Ancam Mogok

- Rp65 Miliar ADD untuk 136 Desa di Bengkalis TA 2017 Tunda Bayar
- Pembayaran Denda E-Tilang Harus di BRI, Kejari Rohul Akan Sediakan Ruangan Petugas dan EDC


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.167.126.106
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com