Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Senin, 23 April 2018 10:06
Januari - April, ULP Pekanbaru Lelang 50 Paket Senilai Rp 300 Miliar

Senin, 23 April 2018 08:24
Kampanye di Bengkalis, Firdaus-Rusli Disambit Meriah

Senin, 23 April 2018 07:00
Andi Rachman Tebar Ancaman pada Kader 'Mendua' di Pilgubri 2018

Senin, 23 April 2018 06:57
Dari Pulau Burung, Wahid Terima Dukungan Warga 11 Desa untuk LE-Herdiantor

Ahad, 22 April 2018 20:42
Milad ke-20 PKS di Pekanbaru Dimeriahkan Jalan Santai

Ahad, 22 April 2018 20:32
Dihadiri Gubernur Riau, Bupati Bengkalis Buka MTQ Perdana Kecamatan BS

Ahad, 22 April 2018 19:03
5 Bakal Calon DPD RI Serahkan Dukungan

Ahad, 22 April 2018 18:58
Andi Rachman: Pilkada Riau Harus Jadi Jembatan Kuat Golkar untuk Sukses Pileg dan Pilpres

Ahad, 22 April 2018 18:56
Rayakan HUT ke-59, Korem 031/Wira Bima Taja Triathlon Sunnah

Ahad, 22 April 2018 18:06
IWARA PT RAPP Konsisten Jalani Program Pemberdayaan Perempuan

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 8 Januari 2018 19:05
Sejumlah Karyawan EMP Bentu Desak Manajemen Bayarkan Hak Mereka

Sudah lebih dari setahun ini sejumlah karyawan PT EMP Tbk, tak menerima sebagian dari hak normatifnya. Kini mereka menuntut perusahaan itu untuk membayarkannya.

Riauterkini-PANGKALANKERINCI-Perusahaan Minyak dan Gas Bumi, EMP Bentu Limited, yang bernaung di bawah Kelompok Usaha Bakrie, PT Energi Mega Persada (EMP) Tbk, lebih dari satu tahun ini menahan sebagian hak normatif pekerjanya. Bahkan hasil dari proses mediasi dengan instansi Pemerintah terkait diabaikan. Selain itu, iuran jaminan pensiun (DPLK) dan BPJS yang ampuh memberikan manfaat bagi pekerja pun ternyata tidak disetorkan ke penyedia jasa padahal tiap bulan dipotong dari gaji pekerja.

Melihat perusahaan tidak beritikad baik memenuhi kewajibannya dengan membayar gaji dan tunjangan pekerja yang tertunda sekurang-kurangnya 225 persen belum termasuk denda keterlambatan sesuai PP 78/2015 yang juga telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), maka Serikat Pekerja EMP Bentu (SPKB) meminta proses mediasi kepada Sudinakertrans. Proses mediasi tersebut menghasilkan Kesepakatan Bersama (KB) yang telah didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) untuk memperoleh kekuatan eksekutorial.

Dalam Kesepakatan Bersama tersebut Perusahaan sepakat akan menyelesaikan semua tunggakan dalam dua bulan yaitu sebagian pada Desember 2017 dan sebagian lagi pada Januari 2018. Kenyataannya pelunasan tunggakan sebagian yang dijanjikan perusahaan pada Desember 2017 tersebut tidak ditepati. Sedangkan dalam hal denda keterlambatan gaji, pihak Sudinakertrans sudah pula mengeluarkan Anjuran untuk dilaksanakan. Namun sampai saat ini perusahaan tidak melaksanakan Anjuran tersebut.

SPKB dalam memperjuangkan hak-hak normatif pekerja memang mengupayakan penyelesaian lewat jalur ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku, seperti : melalui perundingan bipartit dengan manajemen, melalui jalur mekanisme pelaporan ke Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan Sudinakertrans Jakarta Selatan. Selain itu, juga melalui mediasi dengan dimediatori oleh pejabat dari Sudinakertrans Jakarta Selatan.

Tidak kalah pentingnya SPKB, juga telah melaporkan ke pihak SKK Migas sebagai lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan kegiatan industri hulu migas di Indonesia. SPKB berharap SKK Migas sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam usaha hulu migas di Indonesia dapat memberikan penyelesaian yang konkrit pada pelanggaran hak normatif pekerja yang berulang kali dilakukan oleh Perusahaan.Dalam memperjuangkan hak-haknya, SPKB juga mendapatkan dukungan dari Federasi SP Migas Kawasan Barat Indonesia dan Konfederasi SP Migas Indonesia.

SPKB mencatat 'dosa-dosa' Perusahaan selain menunda gaji pekerja, baik untuk level non- staf, staf dan senior staf beserta kompensasi keterlambatan sesuai peraturan yang berlaku, perusahaan juga telah memotong gaji pekerja untuk iuran Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan BPJS Ketenagakerjaan namun tidak disetorkan ke penyedia jasa dengan alasan tidak ada dana. Selain itu perusahaan sudah dua tahun ini tidak memberikan kenaikan gaji (merit increase) kepada pekerja, walaupun SPKB telah memaklumi dengan hanya meminta penyesuaian gaji minimal senilai tingkat inflasi tahunan yang berlaku.

Selain poin-poin tersebut, SPKB tak pernah lelah memperjuangkan hak-hak normatif lainnya, yakni agar perusahaan: Pertama, melakukan pembayaran uang cuti pekerja tahun 2017; Kedua, normalisasi akses Rumah Sakit rujukan yang sering mengalami hambatan karena terkendala oleh keterlambatan pembayaran tagihan; Ketiga, menyetorkan dana Program Pensiun Untuk Kompensasi (PPUKP) Mandiri yang memberikan manfaat bagi pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.

EMP Bentu sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) berproduksi saat ini tetap berproduksi dengan normal dan memperoleh pembayaran dari penjualan gas secara lancar dan tepat pada waktunya. Rata-rata produksi EMP Bentu saat ini sebesar 47 mmscfd dengan pendapatan kotor sekitar USD 7 juta per bulan. Sedangkan khusus biaya komponen Salary dan Benefit Pekerja (diluar biaya operasional lainnya) per tahun hanya sebagian kecil dari pendapatan Perusahaan. EMP Bentu saat ini adalah pemasok gas utama di Provinsi Riau yaitu kepada PLN Pekanbaru, RAPP, PD Tuah Sekata, Jaringan Gas Pertamina Pekanbaru.

Saat ini Perusahaan telah melakukan efisiensi besar-besaran seperti pengurangan pekerja pihak ketiga (TPC), mengefisiensikan gedung kantor, mengurangi adanya perjalanan dinas, meminimalkan pelatihan, menghapus fasilitas, tunjangan dan benefit lainnya. Selain itu semua hak normatif pekerja yang telah disetujui SKK Migas diganti secara penuh oleh Negara melalui mekanisme cost recovery. Dengan segala upaya efisiensi tersebut serta mekanisme cost recovery, semestinya hak-hak normatif pekerja tidak terabaikan. SPKB menganggap alasan yang menyatakan kondisi perusahaan 'tidak memungkinkan', sangat sulit dipahami.

Sebagaimana dipahami bersama, pekerja tidak hanya sebagai aset perusahaan tetapi juga merupakan aset negara yang selama ini turut memberikan kontribusi kepada Negara dalam memenuhi target pemasukan negara dari sektor migas. Untuk itu, SPKB akan terus berjuang agar hak-hak normatif pekerja terpenuhi. Dalam hal ini transparansi penggunaan dana untuk pemenuhan hak normatif pekerja dipertanyakan SPKB, mengingat sampai dengan saat ini hak-hak pekerjanya justru semakin tertunggak.

Ditempat terpisah, salah seorang manajemen EMP Bentu, Amru Mahali angkat bicara. Dari siaran pers yang diterima riauterkini.com, Senin petang (8/1/17) menyatakan, berkaitan dengan muncul pemberitaan di media cetak dan online belum lama ini, Manajemen berharap semuanya menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akhirnya berdampak buruk bagi semua pihak.

Saat ini manajemen sedang berupaya menyelesaikan hak hak normatif karyawan. Untuk itu dibutuhkan koordinasi semua pihak dan dukungannya agar manajemen cepat memenuhi keinginan pekerja.

Manajemen juga masih akan mematuhi semua undang-undang yang berlaku di Negara ini. Kesulitan demi kesulitan di tahun 2017, semoga cepat teratasi di awal tahun ini. Ke depan, manajemen akan lebih intensif melakukan koordinasi dan terbuka dengan pekerja sehingga terjalin hubungan yg saling menguntung diantara kedua belah pihak.

"Manajemen memposisikan pekerja sebagai Human Capital bagian strategis dari aset perusaahaan dan akan selalu berjalan bersama untuk sukses ke depannya," tandasnya.***(feb)

Loading...


Berita lainnya..........
- Januari - April, ULP Pekanbaru Lelang 50 Paket Senilai Rp 300 Miliar
- Beroperasi Tanpa Izin, Toko Modern di Bengkalis Ini Diancam Tutup Paksa
- Jelang Ramadhan, Jalinnsu di Duri Makin Memprihatinkan
- Kerjasama Camat dan Lurah, Disdukcapil Bagikan KTP-el Sistem Door to door
- BRK Syariah Sukseskan MTQ Expo Kota Tanjungpinang
- Kuliah Umum Pakar Kurma Asal Irak, UIR Siap jadi Kampus Riset Kurma di Indonesia
- AHM Hadirkan Beragam Gaya Hidup Berkendara di IIMS 2018
- Panen Raya Cabe Kriting,
Wabup Zardewan Apresiasi Bantuan PT Arara Abadi untuk Desa Terbangiang

- Rahma Selviawati Resmi Menjabat External Affair Manager BOB PT BSP Pertamina Hulu
- Harga Terigu Merangkak Naik, Bulog Datangkan Tepung Kita
- Sambut Hari Kartini, Tjokro Hotel Pekanbaru Gelar Baksos dan Donor Darah
- Bangun Dua Fly Over, Pemprov Riau Gelontorkan Rp689,5 Miliar
- Jalan Rusak di Jembatan SSK II Tualang, Siak,
Ini Action dan Janji Dinas PUPR Riau melalui UPT III

- Pemilk Swalayan Top 99 Selatpanjang Ini Diduga Peras Karyawan
- Jelang Distribusi SPPT PBB, Bapenda Pekanbaru Sosialisasi Juknis ke UPTB
- Jalan Poros Provinsi Rantau Kasai-Mahato Putus, Ketua DPRD Rohul Meradang
- Disdukcapil Inhil Berhasil Percepat Realisasi Perekaman Wajib KTP
- Eksportir Kopra Akui Turunnya Harga Kelapa Disebabkan Siklus Sepuluh Tahunan
- Kabupaten Rohul Bakal Punya Pabrik Semen, Lokasinya di Rokan IV Koto
- Presdir PT CPI Jadi Pembicara di Grand Seminar IPF 2018 UIR


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.198.134.104
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com