Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 19 Januari 2018 23:04
Pakai Baju PKI, Seorang Warga Tionghoa Meranti Ditangkap BIN dan Tentara

Jum’at, 19 Januari 2018 22:39
Gubri Target Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 30 Ribu Haktar

Jum’at, 19 Januari 2018 22:32
OTT Tim Saber Pungli Polres Rohul‎,
Kades Rantau Binuang Sakti dan Sekdesnya Resmi Tersangka


Jum’at, 19 Januari 2018 22:19
Tim Sukses Klaim Dukungan Syam-Edy Kian Meluas

Jum’at, 19 Januari 2018 20:58
Sekda Defenitif Kuansing Tak Kunjung Dilantik

Jum’at, 19 Januari 2018 20:53
Diciduk Polisi,
Warga Tenayan Raya Tega Posting Video Mesum dengan Pacarnya di Facebook


Jum’at, 19 Januari 2018 20:37
2018, Anggota DPRD Bengkalis Tidak Lagi Diberikan Mobnas

Jum’at, 19 Januari 2018 18:34
Barter Motor dan Handphone, Pasutri di Pekanbaru Ini Kompak Jualan Sabu

Jum’at, 19 Januari 2018 18:10
Wajib Berkaidah Islam, DPRD Bengkalis Bentuk Pansus Ranperda Zakat

Jum’at, 19 Januari 2018 18:02
Datsun Cross Direncanakan Hadir di Riau Awal Februari 2018

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 8 Januari 2018 19:05
Sejumlah Karyawan EMP Bentu Desak Manajemen Bayarkan Hak Mereka

Sudah lebih dari setahun ini sejumlah karyawan PT EMP Tbk, tak menerima sebagian dari hak normatifnya. Kini mereka menuntut perusahaan itu untuk membayarkannya.

Riauterkini-PANGKALANKERINCI-Perusahaan Minyak dan Gas Bumi, EMP Bentu Limited, yang bernaung di bawah Kelompok Usaha Bakrie, PT Energi Mega Persada (EMP) Tbk, lebih dari satu tahun ini menahan sebagian hak normatif pekerjanya. Bahkan hasil dari proses mediasi dengan instansi Pemerintah terkait diabaikan. Selain itu, iuran jaminan pensiun (DPLK) dan BPJS yang ampuh memberikan manfaat bagi pekerja pun ternyata tidak disetorkan ke penyedia jasa padahal tiap bulan dipotong dari gaji pekerja.

Melihat perusahaan tidak beritikad baik memenuhi kewajibannya dengan membayar gaji dan tunjangan pekerja yang tertunda sekurang-kurangnya 225 persen belum termasuk denda keterlambatan sesuai PP 78/2015 yang juga telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), maka Serikat Pekerja EMP Bentu (SPKB) meminta proses mediasi kepada Sudinakertrans. Proses mediasi tersebut menghasilkan Kesepakatan Bersama (KB) yang telah didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) untuk memperoleh kekuatan eksekutorial.

Dalam Kesepakatan Bersama tersebut Perusahaan sepakat akan menyelesaikan semua tunggakan dalam dua bulan yaitu sebagian pada Desember 2017 dan sebagian lagi pada Januari 2018. Kenyataannya pelunasan tunggakan sebagian yang dijanjikan perusahaan pada Desember 2017 tersebut tidak ditepati. Sedangkan dalam hal denda keterlambatan gaji, pihak Sudinakertrans sudah pula mengeluarkan Anjuran untuk dilaksanakan. Namun sampai saat ini perusahaan tidak melaksanakan Anjuran tersebut.

SPKB dalam memperjuangkan hak-hak normatif pekerja memang mengupayakan penyelesaian lewat jalur ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku, seperti : melalui perundingan bipartit dengan manajemen, melalui jalur mekanisme pelaporan ke Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan Sudinakertrans Jakarta Selatan. Selain itu, juga melalui mediasi dengan dimediatori oleh pejabat dari Sudinakertrans Jakarta Selatan.

Tidak kalah pentingnya SPKB, juga telah melaporkan ke pihak SKK Migas sebagai lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan kegiatan industri hulu migas di Indonesia. SPKB berharap SKK Migas sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam usaha hulu migas di Indonesia dapat memberikan penyelesaian yang konkrit pada pelanggaran hak normatif pekerja yang berulang kali dilakukan oleh Perusahaan.Dalam memperjuangkan hak-haknya, SPKB juga mendapatkan dukungan dari Federasi SP Migas Kawasan Barat Indonesia dan Konfederasi SP Migas Indonesia.

SPKB mencatat 'dosa-dosa' Perusahaan selain menunda gaji pekerja, baik untuk level non- staf, staf dan senior staf beserta kompensasi keterlambatan sesuai peraturan yang berlaku, perusahaan juga telah memotong gaji pekerja untuk iuran Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan BPJS Ketenagakerjaan namun tidak disetorkan ke penyedia jasa dengan alasan tidak ada dana. Selain itu perusahaan sudah dua tahun ini tidak memberikan kenaikan gaji (merit increase) kepada pekerja, walaupun SPKB telah memaklumi dengan hanya meminta penyesuaian gaji minimal senilai tingkat inflasi tahunan yang berlaku.

Selain poin-poin tersebut, SPKB tak pernah lelah memperjuangkan hak-hak normatif lainnya, yakni agar perusahaan: Pertama, melakukan pembayaran uang cuti pekerja tahun 2017; Kedua, normalisasi akses Rumah Sakit rujukan yang sering mengalami hambatan karena terkendala oleh keterlambatan pembayaran tagihan; Ketiga, menyetorkan dana Program Pensiun Untuk Kompensasi (PPUKP) Mandiri yang memberikan manfaat bagi pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.

EMP Bentu sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) berproduksi saat ini tetap berproduksi dengan normal dan memperoleh pembayaran dari penjualan gas secara lancar dan tepat pada waktunya. Rata-rata produksi EMP Bentu saat ini sebesar 47 mmscfd dengan pendapatan kotor sekitar USD 7 juta per bulan. Sedangkan khusus biaya komponen Salary dan Benefit Pekerja (diluar biaya operasional lainnya) per tahun hanya sebagian kecil dari pendapatan Perusahaan. EMP Bentu saat ini adalah pemasok gas utama di Provinsi Riau yaitu kepada PLN Pekanbaru, RAPP, PD Tuah Sekata, Jaringan Gas Pertamina Pekanbaru.

Saat ini Perusahaan telah melakukan efisiensi besar-besaran seperti pengurangan pekerja pihak ketiga (TPC), mengefisiensikan gedung kantor, mengurangi adanya perjalanan dinas, meminimalkan pelatihan, menghapus fasilitas, tunjangan dan benefit lainnya. Selain itu semua hak normatif pekerja yang telah disetujui SKK Migas diganti secara penuh oleh Negara melalui mekanisme cost recovery. Dengan segala upaya efisiensi tersebut serta mekanisme cost recovery, semestinya hak-hak normatif pekerja tidak terabaikan. SPKB menganggap alasan yang menyatakan kondisi perusahaan 'tidak memungkinkan', sangat sulit dipahami.

Sebagaimana dipahami bersama, pekerja tidak hanya sebagai aset perusahaan tetapi juga merupakan aset negara yang selama ini turut memberikan kontribusi kepada Negara dalam memenuhi target pemasukan negara dari sektor migas. Untuk itu, SPKB akan terus berjuang agar hak-hak normatif pekerja terpenuhi. Dalam hal ini transparansi penggunaan dana untuk pemenuhan hak normatif pekerja dipertanyakan SPKB, mengingat sampai dengan saat ini hak-hak pekerjanya justru semakin tertunggak.

Ditempat terpisah, salah seorang manajemen EMP Bentu, Amru Mahali angkat bicara. Dari siaran pers yang diterima riauterkini.com, Senin petang (8/1/17) menyatakan, berkaitan dengan muncul pemberitaan di media cetak dan online belum lama ini, Manajemen berharap semuanya menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akhirnya berdampak buruk bagi semua pihak.

Saat ini manajemen sedang berupaya menyelesaikan hak hak normatif karyawan. Untuk itu dibutuhkan koordinasi semua pihak dan dukungannya agar manajemen cepat memenuhi keinginan pekerja.

Manajemen juga masih akan mematuhi semua undang-undang yang berlaku di Negara ini. Kesulitan demi kesulitan di tahun 2017, semoga cepat teratasi di awal tahun ini. Ke depan, manajemen akan lebih intensif melakukan koordinasi dan terbuka dengan pekerja sehingga terjalin hubungan yg saling menguntung diantara kedua belah pihak.

"Manajemen memposisikan pekerja sebagai Human Capital bagian strategis dari aset perusaahaan dan akan selalu berjalan bersama untuk sukses ke depannya," tandasnya.***(feb)

Loading...


Berita lainnya..........
- Gubernur Riau Wajibkan Semua Perusahaan Terapkan K3
- Mulai Lelang Kegiatan 2018,,
BLP Setdakab Rohul Sudah Tuntaskan Pengumuman RUP

- Jadi Atasan,
Perempuan Ini Selalu Tempatkan Diri sebagai Teman dan Ibu

- Baru 50 Persen ASN Pekanbaru Miliki Smart Card
- Utang Obat RSUD Rohul Rp5,3 Miliar Akan Diaudit Inspektorat
- Sebagian ADK 2016-2017 di Siak Masih Belum Dibayar
- Tuntut Pembayaran Kerja,
Sekdako Pekanbaru Temui Belasan Kontraktor

- Belajar Trik Jitu Tingkatkan PAD,
Anggota Dewan Kampar Kunjungi Bapenda Pekanbaru

- 21 Sub Kontraktor Alat Berat di IKPP Diduga Tak Bayar Pajak
- 4 Proyek di Dinas PUPR Pelalawan 2017 tak Tuntas
- Berlaga di Liga Dangdut Indonesia,
Alfarizi Si Putra Tandun Ini Promosikan Wisata Rohul

- Sejumlah Karyawan EMP Bentu Desak Manajemen Bayarkan Hak Mereka
- Pelaksanaan Kurang Pas,
DPMD Bengkalis Evaluasi Pelaksanaan Rakordes

- Ambil Peran Tingkatkan Ekonomi Masyarakat, PT RAPP Lakukan Banyak Terobosan
- Momen Natal dan Tahun Baru, Trafik Layanan Data Telkomsel Naik 42 Persen
- 2017, UPT Disnaker Bengkalis Terima Tiga Pengaduan Fatal dari Pekerja
- Ratusan PKL Diminta Pindah,
Pasar Higinis Pekanbaru Siap Difungsikan

- Uang Jasa Medis ‎Terlambat Dibayar,
Komite Dokter dan Perawat RSUD Rohul Sempat Ancam Mogok

- Rp65 Miliar ADD untuk 136 Desa di Bengkalis TA 2017 Tunda Bayar
- Pembayaran Denda E-Tilang Harus di BRI, Kejari Rohul Akan Sediakan Ruangan Petugas dan EDC


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.167.126.106
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com